AUDIENSI ANTARA AHLI WARIS H. SARMIN DENGAN DPRD KAB. PANDEGLANG MENDAPATKAN HASIL YANG KURANG MEMUASKAN MKO, Pandeglang, 1 Desember 2025 - Ahli waris H. Sarmin melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD Kab. Pandeglang untuk membahas sengketa tanah antara H. Sarmin dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kab. Pandeglang. Tanah yang menjadi objek sengketa adalah SDN 2 Cipancung dan PUSTU yang berlokasi di Desa Cipicung Kec. Cikedal. H. Aang Kunaefi Saputra, Kuasa Ahli Waris H. Sarmin, menyampaikan bahwa tanah yang diduduki oleh SDN 2 Cipancung dan PUSTU adalah milik H. Sarmin dan telah dibuktikan dengan Akta Pembagian Hak Bersama No. 70/2013. Namun, hasil audiensi tersebut tidak mendapatkan hasil karena pihak Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan tidak memperlihatkan bukti-bukti yang sah. "Kami membawa akta bersama dan bukti-bukti lainnya sebagai bukti kepemilikan tanah. Namun, pihak Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang sah. Kami berharap ...

  Presiden Prabowo: Pendidikan Adalah Investasi Terbesar Bangsa untuk Masa Depan Indonesia MKO, Jakarta, Sabtu 29 Nov 2025, Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru di Indonesia atas pengabdian dan kerja keras mereka dalam mencerdaskan bangsa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kualitas pendidikan menjadi penentu utama kemajuan suatu bangsa. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, Jumat, 28 November 2025. Presiden menekankan bahwa Indonesia telah mengambil keputusan politik yang jelas untuk menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional. “Memang pembangunan suatu bangsa, kebangkitan suatu bangsa, keberhasilan suatu bangsa akan ditentukan oleh kualitas pendidikan yang ada di bangsa itu. Karena itu setiap negara yang berhasil harus investasi besar-besaran dalam bidang pendidikan, dan sesungguhnya elit politi...

  Jaksa Agung: Badiklat sebagai Pusat Pendidikan, Pusat Sertifikasi Profesi yang Profesional dan Modern MKO, Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI menerima Akreditasi Pusat Diklat Manajemen Kepemimpinan, Pembentukan Tim Penguatan Kolaborasi dan Transformasi Kelembagaan, serta Sertifikat Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi pada Badiklat. Penyerahan ini dilaksanakan pada Kamis 27 November 2025 di Aula Lt. 22 Gedung Utama Kejaksaan Agung. Dalam sambutannya, Jaksa Agung mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi langkah strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Kejaksaan dalam menghadapi dinamika pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang. Adapun Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah merampungkan Penilaian Akhir Akreditasi Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Diklat Kejaksaan yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2025. “Hasil akreditasi tersebut menjadi langkah strategis, karena menegaskan bahwa tata kelola, kurikulum, dan penyelenggaraan pendidikan ...

Forum Wartawan Banten Harap HPN di Banten Libatkan Seluruh Elemen Pers MKO, Banten – Menjelang pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) di Provinsi Banten, Forum Wartawan Banten (FWB) menyuarakan harapan agar penyelenggaraan peringatan tahunan tersebut dapat melibatkan seluruh organisasi pers yang ada di daerah. Sekretaris Jenderal Forum Wartawan Banten, Wahyudin, menilai perayaan HPN merupakan momentum bersama bagi seluruh insan pers, bukan hanya untuk satu kelompok tertentu. “Kami melihat bahwa penyelenggaraan HPN tahun ini masih terkesan kurang melibatkan seluruh elemen pers di daerah. Kritik kami bukan untuk memecah, justru untuk mengingatkan bahwa ekosistem pers itu luas dan beragam,” ujar Wahyudin saat dimintai keterangan, Sabtu. Ia menegaskan, perayaan profesi pers seharusnya menjadi panggung inklusif yang memberikan ruang setara bagi semua wartawan dan organisasi pers di Banten. “Tidak semestinya perayaan besar ini terkesan hanya dikoordinasikan oleh satu organisasi saja. Publik ju...

Kementerian ATR/BPN Resmikan Standardisasi Alur Loket Pelayanan Pertanahan Se-DKI Jakarta MKO, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara resmi memperkenalkan dan menerapkan Standardisasi Alur Loket Layanan Pertanahan, di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi se-DKI Jakarta, Kamis (27/11/2025). Standardisasi dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan kepastian waktu dan transparansi proses layanan pertanahan. “Standardisasi alur loket ini bukan sekadar aturan, tetapi cara kita menjawab keluhan masyarakat. Setiap berkas yang masyarakat serahkan adalah harapan, dan tugas ATR/BPN memberikan kepastian,” ujar Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang, Farid Hidayat saat memberikan sambutan acara peresmian, di Kantah Kota Administrasi Jakarta Timur. Standardisasi alur juga diterapkan untuk mengatasi persoalan terkait Pendapatan Diterima Dimuka (PDDM) dan tunggakan berkas layanan, yang selama ini menjadi isu utama d...

Terbentuk KAHMI Australia-New Zealand, Viva Yoga: KAHMI Harus Mendunia dan Memberi Kontribusi Pada Peradaban dan Kemanusiaan MKO, Jakarta - Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengucapkan selamat kepada Majelis Perwakilan KAHMI Australia-New Zealand Periode 2025-2030. Ucapan tersebut disampaikan saat dirinya memberi sambutan dalam acara pelantikan pengurus yang digelar secara zoom itu, 27/11/2025. “Selamat kepada Abbadi Thalib yang terpilih sebagai Ketua KAHMI Australia-New Zealand dan Wafi sebagai sekjen”, ujarnya.   Zoom yang digelar sekitar pukul 13.00 WIB atau 5 PM waktu Australia itu sangat istimewa karena dihadiri oleh Duta Besar Indonesia untuk Australia dan Vanuatu Dr. Siswo Pramono, Koordinator Nasional MN KAHMI Dr. Rifqinizamy Karsayuda, Sekjen Syamsul Qomar, para alumni seperti Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA, dan zoomer lainnya yang mencapai 50 peserta.   Lebih lanjut Viva Yoga mengatakan dirinya senang dengan terbentuknya KAHMI di dunia bagian selatan itu. De...

  Mendes Yandri Pastikan Sadar Hukum di Desa Percepat Wujudkan Indonesia Damai MKO, JAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan kesadaran hukum di level desa akan berpengaruh terciptanya Indonesia damai. Pasalnya sadar hukum merupakan fondasi penting bagi terciptanya masyarakat yang tertib dan berkeadilan sehingga masalah kriminal akan terus menurun. "Kalau kita bisa menyelesaikan dengan baik maka laju pembangunan di desa insyaallah semakin cepat apalagi Asta Cita ke-6 Bapak Presiden Prabowo bukan hanya membangun jalan, gedung, sawah tapi membangun SDM. Menurut saya SDM perlu dipandang dari segi hukum, kalau sadar hukum di tingkat desa semakin meningkat saya yakin angka kriminal semakin turun, persaudaraan semakin kuat, dan persatuan semakin subur," tegasnya saat memberikan sambutan dan menjadi Dewan Pakar pada Kegiatan Penganugerahan Peacemaker Justice Award 2025 di Kementerian Hukum Jakarta Selatan, Rabu (26/11/2025). Peng...

Tidak Ingin Dimanfaatkan Mafia Tanah dalam Pertarungan Sumber Daya Agraria, Menteri Nusron Ingin MASKI Perkuat Integritas MKO, Bali - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menjadi pembicara kunci dalam Musyawarah Nasional (Munas) Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) 2025, Selasa (25/11/2025). Di depan para surveyor Indonesia, ia mengingatkan untuk menjaga integritas agar tidak dimanfaatkan oleh mafia tanah. “Ini pertarungan sumber daya, Bapak/Ibu sekalian. Karena itu saya minta agar anggota MASKI tidak dijadikan alat oleh pihak-pihak yang berebut tanah dengan cara yang tidak _fair_, tidak transparan, dan tidak baik,” ujar Menteri Nusron. Dalam sambutannya, Menteri Nusron menyinggung kembali kasus “Pagar Laut” yang ramai jadi bahasan pada awal masa jabatannya. Menurutnya, fenomena tersebut tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan oknum surveyor. Ia mengatakan, godaan untuk melakukan kejahatan pertanahan akan selalu muncul k...

RDP Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Sampaikan Penanganan Sengketa Capai 99,45% MKO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian progres kerja hingga triwulan III dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Senin (24/11/2025). Salah satu yang ia sampaikan adalah data penanganan sengketa, perkara, konflik, dan kejahatan pertanahan hingga November 2025 yang sudah mencapai 99,45%. “Untuk penanganan sengketa, perkara, dan konflik pertanahan itu, dari target 2.002, sudah terselesaikan sebanyak 1.991 kasus pertanahan atau 99,45% dengan proyeksi 100%,” ungkap Menteri Nusron di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta. Selain penanganan sengketa, perkara, konflik, dan kejahatan pertanahan, Menteri ATR/Kepala BPN juga memaparkan progres beberapa program strategis lainnya yang dinilai memberi dampak langsung bagi masyarakat. Program Akses Reforma Agraria telah memberdayakan 8.900...