Pembacok Usep Di Padarincang Serang si pelaku masih Berkeliaran Tampa Penindakan APH MKO, Kronologi terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2026 sekitar jam 13:00 wib di warung depan pintu masuk Grenada mangrod yg beralamat di kp Sabrang RT 028 /RW 005 desa cibojong kecamatan padarincang kabupaten serang, yang mana awalnya korban ( Usep ) berada di warung bersama pihak marketing Granada mangrod, lalu datanglah Saudara J ( Diduga pelaku ) menghampiri korban ( usep ) dan terjadilah cekcok menanyakan kenapa Saudara Ripal di istirahat kan dari pekerjaan nya di Grenada mangrod. Penjelasan Korban Usep dan istri saat di wawancara awak mediakotaonline Sepertinya Saudara J ( pelaku ) tidak terima Saudara Ripal di istirahat kan dari pekerjaan nya lalu membacok Saudara Usep ( korban) mengunakan Golok yang di bawa J ( pelaku ) dan langsung mengenai bagian tangan sebelah kanan, lalu tangan bagian sebelah kiri, Pipi sebelah kiri dan leher sebelah kiri korban penuh dengan sobekan . Kemudian ...

  Proyek Oplah Sawah Non Rawa 150 Hektar di Desa Sei Rampah Diduga Bermasalah, Fisik Bangunan Diduga Tidak Sesuai RAB  MKO, SERGAI SUMUT – Proyek Optimalisasi Lahan (Oplah) sawah non-rawa seluas 150 hektare di Dusun 9 Kampung Ibus Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), kini tengah menjadi sorotan tajam. Proyek yang menelan anggaran sekitar Rp 690 juta, dengan estimasi anggaran sebesar Rp4,6 juta per hektar tersebut diduga sarat penyimpangan dan dikerjakan asal jadi, Jum'at (13/03/2026).  Pelaksanaan proyek yang dipimpin oleh oknum ketua Kelompok Tani (Poktan) Kampung Ibus berinisial B dan P ini mulai menjadi sorotan dan perbincangan petani setempat dan publik. Pasalnya, hasil pengerjaan fisik berupa bangunan leningan (saluran irigasi) sepanjang 800 meter dilaporkan sudah ada mengalami kerusakan karena ada perbaikan dan tidak sesuai dengan RAB. “Belum genap satu tahun, kondisi leningan sudah banyak yang pecah dan retak-retak. Kami memper...

  Keluhan Sejumlah Wali Murid Muncul, Distribusi Makanan Bergizi Gratis dari Dapur SPPG Perdana Kerap Terlambat MKO Pandeglang — Redaksi Media detikPerkara melayangkan surat konfirmasi kepada pengelola dapur program Makanan Bergizi Gratis (MBG) SPPG Perdana di Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Langkah tersebut diambil setelah redaksi menerima sejumlah keluhan dari wali murid mengenai keterlambatan pendistribusian makanan bagi siswa penerima program, Jum'at (13/03/2026). Surat konfirmasi bernomor 01/001/KONF-RED/DP/III/2026 itu dikirimkan kepada pimpinan dapur MBG SPPG Perdana melalui pesan singkat WhatsApp. Redaksi menyebutkan bahwa informasi yang diterima berasal dari beberapa orang tua siswa, khususnya wali murid kelas satu sekolah dasar yang anaknya tercatat sebagai penerima manfaat program tersebut. Dalam keterangan yang dihimpun redaksi, para orang tua mengaku beberapa kali mendapati makanan yang seharusnya diterima siswa di sekolah datang lebih lambat dari ja...

Pihak Swasta Beri Bantuan Ambulans, Kasatgas Tito: Bukti Ketahanan Nasional dan Kepedulian Sosial MKO, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan, bantuan ambulans dari pihak swasta melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membuktikan kuatnya konsep ketahanan nasional dan kepedulian sosial. Hal tersebut disampaikan Tito dalam acara penyerahan bantuan ambulans kepada daerah terdampak bencana yang digelar di Kantor Kemenkes, Jakarta, Kamis (12/3/2026). Dalam kesempatan itu, sebanyak 31 mobil ambulans dan sejumlah alat kesehatan dari pihak swasta diserahkan kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di wilayah terdampak bencana. Menurut Tito, dukungan dari sektor nonpemerintah menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan pascabencana. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda),...

  Mendes Yandri Minta Keseriusan Semua Pihak Sukseskan DTSEN MKO, BR/Humas/KDPDT/III/2026/19 SERANG - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meminta pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) dilakukan secara serius oleh semua pihak. Pasalnya, data yang mutakhir itu adalah fondasi bagi pemerintah pusat dalam merencanakan pembangunan dan menyalurkan bantuan, serta memberikan kepastian hukum bagi setiap warga yang membutuhkannya. "Ini adalah kata kunci kita untuk tepat sasaran untuk memberikan bantuan. Tepat sasaran dalam membangun desa, tepat sasaran dalam pemberdayaan dan lain sebagainya. Karena data ini sangat dinamis, ada yang meninggal, ada yang lahir. Ada yang miskin ada yang udah gak miskin," jelas mantan Wakil Ketua MPR RI itu saat memberi sambutan pada acara Sosialisasi DTSEN, di Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma'mun, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (12/3/2026). Lebih lanjut, Mendes Yandri juga menambahkan, kola...

  Klaim Sudah Selesai, Fakta Dilapangan Ditemukan 4 Pintu Air Irigasi yang Belum Diperbaiki, Ketua Gapoktan Sei Rejo Diduga Berbohong MKO, SERGAI SUMUT – Proyek rehabilitasi pintu air irigasi di Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Sergai, tahun anggaran 2024 menggunakan dana swakelola dari Dinas Pertanian, senilai kurang lebih Rp180 juta kini menuai polemik baru. Yang mana diberitakan sebelumnya bahwa proyek pintu air irigasi di Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah, diberitakan asal jadi dan tidak sesuai spesifikasi, Jum'at,  (13/03/2026).  Namun Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Sei Rejo, Rijal, selaku pelaksana proyek tersebut, sebelumnya mengklaim bahwa seluruh pintu air irigasi yang tidak sesuai spesifikasi pada proyek tersebut telah diperbaiki keseluruhannya dan sudah sesuai spesifikasi. Namun, temuan di lapangan justru menunjukkan kondisi sebaliknya. Dalam pernyataan sebelumnya, Rijal menegaskan bahwa pengerjaan pintu air yang sempat dikritik kare...

  GWI Soroti Dugaan Proyek Jembatan di Desa Sinar Jaya Tidak Sesuai Spesifikasi MKO, Pandeglang, Banten – Penanganan jembatan dan jalan kabupaten yang mengalami longsor di wilayah Kabupaten Pandeglang saat ini tengah dipercepat. Namun, sejumlah warga menilai proses pengerjaan berjalan lambat sehingga akses jalan utama masih tertutup. Kondisi ini memicu keluhan masyarakat, terlebih menjelang Hari Raya Idul Fitri. (12/03/2026). Pekerjaan tersebut berada di Kampung Kadupandak, Desa Sinar Jaya, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Jalan tersebut diketahui merupakan akses vital bagi aktivitas masyarakat setempat. Berdasarkan hasil penelusuran tim investigasi Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Kabupaten Pandeglang, ditemukan sejumlah dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Di antaranya tidak terlihat papan informasi proyek sebagai bentuk keterbukaan kepada publik, serta para pekerja yang disebut tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Selain it...

Oknum DPRD Diduga Jadi Backing Cileunca Waterpark, DPD RAJAWALI Purwakarta : Ujian Integritas Lembaga Pemerintahan MKO, Purwakarta,Jabar — 12 Maret 2024, Polemik dugaan pelanggaran izin pembangunan Cileunca Waterpark di Desa Cileunca, Kecamatan Bojong, Purwakarta semakin terkuak ke permukaan. Selain sorotan terkait status lahan yang diduga berada di kawasan pertanian sesuai peruntukan tata ruang, kini muncul isu serius yang mengemuka di tengah masyarakat: adanya dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Purwakarta yang disebut-sebut menjadi “backing” atau pelindung bagi proyek wisata tersebut.   Isu ini tidak dapat dianggap sebatas rumor semata. Pengamat Kebijakan Publik di Purwakarta, Agus M. Yasin, menyatakan bahwa dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, keterlibatan atau intervensi politik terhadap proses perizinan pembangunan dapat menjadi persoalan serius yang berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku.   “Dugaan tersebut berkaitan erat dengan proses alih fungs...

  Upah PPPK paruh waktu & penuh waktu guru kab Pandeglang DIDUGA dipotong oknum Disdikpora yang berkedok zakat MKO Pandeglang - Oknum bendahara Disdikpora kabupaten Pandeglang menuai sorotan publik, karena diduga melakukan pemotongan upah PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu tenaga pengajar/guru berkisar Rp 52.300 per penerima dari upah PPPK tersebut. Selain itu ada juga dugaan pemotongan Rp 43.000 yang menurut informasinya di peruntukan untuk zakat. Berdasarkan hasil informasi dari aktivis kab Pandeglang Ilham kamil menuturkan kepada awak media upah PPPK paruh waktu dan upah PPPK penuh waktu guru tersebut dipotong tanpa adanya konfirmasi atau kesepakatan bersama antara pihak. Ilham juga menilai oknum Disdikpora sudah mencederai marwah dunia pendidikan yang seharusnya mencerminkan akuntabilitas kinerja birokrasi yang bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme/KKN. Sementara di tempat yang sama ketua aktivis kab Pandeglang Humaedi yang lebih akrab disapa Bule sangat mengecam adan...