FORJA Banten Soroti Dapur MBG Kadu Logak, Diduga Belum Kantongi SLHS dan Tetap Distribusikan Makanan MKO PANDEGLANG – Operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlokasi di Kadu Logak, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, menjadi sorotan sejumlah aktivis dan masyarakat. Dapur yang berfungsi sebagai penyedia makanan bagi para pelajar tersebut diduga belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan dokumen sterilisasi yang menjadi salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan layanan pengolahan makanan. Berdasarkan informasi yang dihimpun media dari berbagai sumber, dapur MBG tersebut diduga belum memperoleh SLHS yang diterbitkan oleh instansi kesehatan berwenang. Meski demikian, aktivitas pengolahan dan pendistribusian makanan kepada penerima manfaat program disebut masih berlangsung. Informasi tersebut kemudian mendapat perhatian dari Forum Jurnalis dan Aktivis (FORJA) Banten. Organisasi tersebut meminta agar instansi terkait segera melakukan...

  KETUA MA DORONG TRANSFORMASI DIGITAL DAN PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR PERADILAN MKO Jakarta– Humas MA Rabu,17 Juni 2026 , Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. mendorong transformasi pengadilan dan peningkatan kompetensi aparatur peradilan seiring dengan semakin berkembangnya pengetahuan dan teknologi informasi. Hal ini ia sampaikan dalam kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Peradilan Militer yang diselenggarakan di Malang, Jawa Timur pada Minggu (14/6) malam. Acara peringatan delapan dekade ini mengusung tema utama "Pengadilan Militer Tangguh, Integritas Teguh". Dalam menghadapi tantangan zaman modern, Prof. Sunarto membedah dua kata kunci dari tema HUT tahun ini. Pilar pertama yang ia soroti adalah konsep "tangguh" bagi sebuah lembaga peradilan di era digital. Ia memaparkan bahwa kompleksitas hukum saat ini berkembang sangat cepat, yang ditandai dengan munculnya kejahatan siber serta persoalan hukum lintas neg...

  Presiden Prabowo Apresiasi Penyelenggaraan Haji 2026, Dorong Peningkatan Layanan dan Percepatan Masa Tunggu Jamaah MKO, Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah beserta pimpinan DPR RI dan sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI di kediaman pribadinya, di Hambalang pada Rabu, 17 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 sekaligus langkah-langkah peningkatan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia pada musim haji mendatang. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan haji tahun 2026 yang dinilai berjalan baik meskipun masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan. Irfan menuturkan bahwa sinergi antara pemerintah dan DPR RI melalui Tim Pengawas Haji berjalan sangat konstruktif. Irfan menyebut kolaborasi yang terbangun memungkinkan berbagai kendala yang muncul di lapangan dapat ditangani secara cepat dan tepat sehingga pelayanan kepada jemaah tetap ...

  DPR Apresiasi Perbaikan Layanan Haji di Era Presiden Prabowo, Antrean Berhasil Ditekan hingga 26 Tahun MKO, DPR RI Jakarta, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama jajaran Kementerian Haji dan Umrah melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan ibadah haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 17 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas berbagai capaian dan upaya perbaikan layanan haji yang dilakukan pemerintah, mulai dari penurunan biaya haji, pengurangan masa tunggu jemaah, hingga peningkatan kualitas layanan akomodasi dan konsumsi bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan DPR bertujuan memastikan perbaikan penyelenggaraan ibadah haji dapat terwujud secara nyata pada masa pemerintahan Presiden Prabowo. “Pengawasan kita kemarin itu ingin melakukan perbaikan yang sesungguhnya. Artinya melakukan perbaikan yang terbaik ini terw...

  Diduga Pungut Rp90 Ribu per Siswa, Pelepasan dan Kenaikan Kelas SDN Kadubadak Disorot MKO-Pandeglang Banten] Pelaksanaan acara pelepasan dan kenaikan kelas di SDN Kadubadak, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, diduga membebani wali murid dengan adanya pungutan yang disebut mencapai Rp90 ribu per siswa. Dugaan tersebut mencuat setelah sejumlah wali murid mengaku diminta memberikan kontribusi untuk membiayai kegiatan yang digelar sekolah.17/06/26 Salah seorang wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa sebelum pelaksanaan kenaikan kelas pada Senin (15/6/2026), para wali murid diundang oleh kepala sekolah dan dewan guru untuk menghadiri musyawarah di lingkungan sekolah. Menurutnya, dalam pertemuan tersebut disampaikan kebutuhan anggaran kegiatan pelepasan dan kenaikan kelas yang disebut mencapai sekitar Rp17 juta. Dengan jumlah siswa lebih dari 190 orang, setiap siswa disebut dikenakan biaya sekitar Rp90 ribu. “Kami diundang ke sekolah untuk membahas ...

  PELNI Buka Lowongan Magang Posisi Sistem Mutu dan K3LH, Simak Syarat dan Jadwal Pendaftarannya MKO, Dwi NM, Kabar BUMN Selasa, 16 Juni 2026, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) kembali membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti Program PELNI Internship (Magang Reguler). Kali ini, perusahaan pelat merah tersebut membuka posisi magang pada bidang Sistem Mutu dan Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan Hidup (K3LH) yang akan ditempatkan di Kantor Pusat PELNI, Jalan Gajah Mada Nomor 14, Jakarta Pusat. Program PELNI Internship merupakan program magang yang dikelola PT PELNI (Persero) berdasarkan pengajuan dari perguruan tinggi. Program ini bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan serta mengasah keterampilan yang didapat selama perkuliahan agar selaras dengan kebutuhan dunia industri Persyaratan Umum Pelamar yang ingin mengikuti program magang ini harus memenuhi sejumlah persyaratan umum, yakni: * Sehat jasmani dan ro...

  Menyongsong Fajar Perdamaian AS-Iran MKO, Yakub F. Ismail, Dalam beberapa bulan terakhir dunia benar-benar menghadapi badai perang yang begitu dahsyat dampaknya bagi seluruh sendiri kehidupan. Perang antara Israel-Amerika Serikat (AS) melawan Iran yang berlangsung sejak 28 Februari 2026 itu telah membawa perubahan yang amat luar biasa. Dunia bahkan diperhadapkan dengan krisis ekonomi dan energi yang memicu krisis di mana-mana, tidak terkecuali Indonesia. Di tengah ketidakpastian geopolitik global itu, muncul kabar mengenai tercapainya kesepakatan damai antara AS dan Iran yang tentu saja akan menjadi secercah harapan yang patut disambut dengan optimisme.  Ketegangan antara kedua negara memang bukan sekadar persoalan bilateral, melainkan juga melibatkan isu-isu sensitif global yang memengaruhi stabilitas kawasan Timur Tengah, keamanan energi dunia, hingga dinamika ekonomi internasional.  Seperti diketahui, setiap kali terjadi eskalasi konflik antara Washington dan Teheran...

  Tahun Baru Hijriah: Spirit Hijrah Menuju Peradilan Modern Berintegritas MKO Jakarta, Humas MA Selasa,16 Juni 2026, Tahun Baru Hijriah menginspirasi transformasi peradilan menuju layanan hukum yang modern, berintegritas, transparan, dan adil. Tahun Baru Hijriah merupakan momentum penting dalam sejarah peradaban Islam yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga sarat dengan nilai spiritual, sosial, dan peradaban.  Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW, dari Makkah ke Madinah menjadi tonggak sejarah lahirnya sistem kehidupan baru yang lebih tertata, berkeadilan, dan berorientasi pada pembentukan masyarakat madani.   Hijrah bukan sekadar perpindahan tempat, tetapi transformasi total menuju kehidupan yang lebih baik. Dalam konteks kekinian, Tahun Baru Hijriah dapat dimaknai sebagai ajakan untuk melakukan evaluasi dan pembaruan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan lembaga peradilan.  Peradilan modern dituntut tidak hanya menjalankan fungsi ad...

MA Dorong Kepatuhan Prosedural Perkara Pidana MKO Jakarta, Humas MA Selasa,16 Juni 2026, Dalam pembinaan tersebut, Ketua Kamar Pidana MA turut menekankan pentingnya penguatan standar verifikasi dalam administrasi petikan putusan sebagai bagian dari upaya menjaga akurasi putusan.  Penguatan standar administrasi dan kepatuhan prosedural dalam penanganan perkara pidana menjadi salah satu fokus utama Mahkamah Agung (MA). Hal tersebut dibahas dalam kegiatan pembinaan teknis dan administrasi yudisial serta pengawasan bagi jajaran empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia, pada Senin (15/6).  Dalam kesempatan itu, Ketua Kamar Pidana MA, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., menyampaikan materi mengenai implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2026. Ia menjelaskan, ketentuan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2026 menjadi dasar penting dalam masa transisi penanganan perkara pidana di tingkat pengadilan tinggi.  Dalam aturan tersebut ditegaskan, setelah majelis hakim pengadi...