https://mediakotaonline.blogspot.com/p/about.html

Postingan

MKO CILEGON BANTEN - WARTAWAN DIHALANGI, SOLAR DIDUGA DIKENCINGKAN: POLISI TUTUP MATA?

- November 12, 2026

WARTAWAN DIHALANGI, SOLAR DIDUGA DIKENCINGKAN: POLISI TUTUP MATA? MKO CILEGON BANTEN— Dugaan praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar atau yang dikenal dengan istilah *"kencingan solar"* mencuat di kawasan Lingkar, Kota Cilegon, Banten. Persoalan ini bukan lagi sekadar dugaan aktivitas mencurigakan terkait distribusi BBM subsidi. Situasi semakin memprihatinkan setelah awak media yang hendak melakukan peliputan dan konfirmasi justru mengaku mendapatkan penghalangan, bahkan diduga ditawari uang sebesar Rp1 juta agar tidak melanjutkan tugas jurnalistiknya. Peristiwa tersebut terjadi pada 10 November 2026, ketika awak media mendatangi lokasi untuk menggali informasi sekaligus mengonfirmasi dugaan aktivitas penyelewengan solar yang disinyalir berlangsung di kawasan tersebut. Namun, bukannya mendapatkan penjelasan secara terbuka, awak media justru dihadang petugas keamanan yang berjaga di pintu masuk lokasi. Saat ditanya mengenai alasan pel...

MKO SERGAI SUMUT - Diduga Abaikan SOP Pemupukan di Kebun Tanah Raja, Produktivitas Sawit PTPN IV Regional 1 Terancam Merosot

- November 12, 2026

Diduga Abaikan SOP Pemupukan di Kebun Tanah Raja, Produktivitas Sawit PTPN IV Regional 1 Terancam Merosot MKO SERGAI SUMUT — Praktik pemupukan tanaman kelapa sawit di Afdeling V Kebun Tanah Raja, PTPN IV Regional 1, menuai sorotan tajam. Proses aplikasi pupuk jenis NPK di Blok 317 (tepatnya di belakang Tugu Keramat Kuda) yang berlangsung pada Rabu (11/11/2026) diduga kuat dilakukan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan, Kamis, (12/11/2026). Temuan ini terungkap setelah tim awak media melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Kamis pagi, (12/11/2026). Berdasarkan pantauan lapangan, butiran pupuk NPK, ada yang terlihat ditaburkan secara tidak merata dan tidak melingkar sempurna pada area piringan pokok sawit. Selain itu, takaran pupuk di sejumlah titik terindikasi tidak memenuhi standar dosis yang semestinya. Kondisi tersebut diperparah dengan keadaan piringan pohon sawit yang masih ada dipenuhi rumput dan gulma saat pemupukan dilakukan. Pa...

Utamakan Dialog dan Pendekatan Humanis, PTPN IV Regional 2 Bangun Kesepahaman dengan Peternak sekitar Kebun Dolok Ilir dan Kebun Laras

- November 12, 2026

Utamakan Dialog dan Pendekatan Humanis, PTPN IV Regional 2 Bangun Kesepahaman dengan Peternak sekitar Kebun Dolok Ilir dan Kebun Laras MKO, SIMALUNGUN SUMUT – PTPN IV Regional 2 mengedepankan dialog dalam menyikapi aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan aktivitas peternakan di wilayah operasional Kebun Dolok Ilir dan Kebun Laras, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Melalui pertemuan antara manajemen dan perwakilan peternak pada Rabu (11/11/2026), sejumlah kesepahaman dicapai, terutama mengenai pengaturan penggembalaan. Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN IV Regional 2, Muhammad Ridho Nasution, mengatakan bahwa Perusahaan memahami pentingnya aktivitas peternakan bagi sebagian warga di sekitar kebun. Karena itu, setiap aspirasi yang disampaikan tetap diterima dan dibicarakan dengan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak. “Perusahaan memahami ada kepentingan peternak yang perlu diperhatikan. Pada saat yang sama, kami juga memiliki tanggung jawab menjaga tanam...

MKO Papua - TEP Unpad Hadirkan Listrik Surya di Dua Titik di Tomage Papua, Mentrans: “Fokus Pada Karya dan Pengabdian Masyarakat

- November 11, 2026

TEP Unpad Hadirkan Listrik Surya di Dua Titik di Tomage Papua, Mentrans: “Fokus Pada Karya dan Pengabdian Masyarakat MKO Tomage Papua - Nomor: 347/HMS.00/XI/2026 Fakfak – Dua titik pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dibangun untuk membantu memenuhi kebutuhan listrik fasilitas bersama warga di Kawasan Transmigrasi Tomage, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Di Tomage dan Bomberay, pendampingan Tim Ekspedisi Patriot Universitas Padjadjaran (TEP Unpad) juga menghasilkan 18 sertifikat halal bagi produk olahan UMKM setempat. Sertifikasi itu membantu pelaku usaha menjangkau pembeli dan saluran penjualan yang mensyaratkan produk bersertifikat halal. Selain mendampingi sertifikasi, tim melatih pelaku UMKM mengolah pangan dan memasarkan produk secara digital. Melalui layanan Puskesmas Mobile, tim juga mendatangi warga untuk memberikan pemeriksaan kehamilan serta pemeriksaan gigi dan mulut. Ketua TEP 13 Unpad, Prof. Adwar Bajari, melaporkan bahwa tim telah mengembangkan instalasi penyaringan air ...

MKO Jakarta - Hak Asasi Digital dalam Penyadapan: Penegakan Hukum dan Jaminan*

- November 11, 2026

Hak Asasi Digital dalam Penyadapan: Penegakan Hukum dan Jaminan MKO Jakarta Humas MA Rabu, 11 Nov 2026r Fragmentasiegulasi dan ketiadaan izin pengadilan (judicial authorization) dalam tindakan penyadapan di Indonesia mendesak unifikasi hukum demi melindungi hak privasi warga negara. Dalam ekosistem ketatanegaraan modern, penyadapan berada di titik simpul yang paling sensitif antara dua kewajiban konstitusional negara, kewajiban menjaga keamanan serta menegakkan hukum dan kewajiban melindungi hak asasi manusia. Ketika ruang digital dengan algoritmanya telah berkembang menjadi ruang hidup utama bagi banyak orang, penyadapan tidak lagi sekadar perekaman suara via saluran telepon konvensional, melainkan penembusan mendalam terhadap privasi kognitif dan data digital warga negara, ditengah algoritma dunia maya yang massif berdampak memengaruhi pola pikir manusia. Tindakan ini pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk intervensi paling invasif dari penguasa terhadap hak su...

MKO Jakarta - Kementerian ATR/BPN Tetapkan Lima Klaster Penertiban HGU yang Terlibat Karhutla

- November 11, 2026

Kementerian ATR/BPN Tetapkan Lima Klaster Penertiban HGU yang Terlibat Karhutla MKO, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan lima klaster penertiban Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan kondisi lahan, tingkat kebakaran, riwayat kejadian, pemenuhan kewajiban pemegang hak, serta status perizinan dan hak atas tanah masing-masing perusahaan. “Dari 11 perusahaan, kami buat beberapa klaster. Ada perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan, ada yang sebagian, ada yang status HGU-nya sudah berakhir, dan ada pula yang HGU-nya belum terbit sehingga tidak akan kami terbitkan,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam konferensi pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (09/11/2026). Klaster pertama mencakup perusahaan yang seluruh HGU-nya direkome...

MKO Sulteng - Tim Penyidik JAM PIDSUS Tetapkan Tersangka Korporasi BSJ dan Geledah Sejumlah Lokasi di SultraTerkait Perkara Tambang Nikel

- November 11, 2026

Tim Penyidik JAM PIDSUS Tetapkan Tersangka Korporasi BSJ dan Geledah Sejumlah Lokasi di SultraTerkait Perkara Tambang Nikel Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung berdasarkan pengumpulan alat bukti yang cukup serta berdasarkan hasil gelar perkara (ekspose) telah menetapkan PT BSJ sebagai Tersangka Korporasi pada Jumat, 6 November 2026. Penetapan tersebut dilakukan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013 s.d. 2025. Dalam penyidikan perkara yang sama, pada Senin, 9 November 2026, Tim Penyidik dengan pendampingan Tim Forensik Digitalmenggeledah dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik dari enamkantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Sdr. AK di Sulawesi Tenggara. 1. Kantor PT ANI di Kota Kendari. 2. Kantor PT ANI di lokasi tambang di Kabupaten Konawe Utara. 3. Kantor PT KAA di Kabupaten Konawe...

MKO Jakarta - Ikuti Arahan Presiden, Wapres Gibran Akan Fight di Jalur Hukum

- November 11, 2026

Ikuti Arahan Presiden, Wapres Gibran Akan Fight di Jalur Hukum MKO Jakarta - Menghadapi dinamika yang terjadi saat ini, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mendapatkan sejumlah arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah agar Wapres tetap memperjuangkan penyelesaian persoalan melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal tersebut disampaikan Wapres dalam keterangan persnya di depan Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026) sore. Wapres mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan Presiden menjadi kesempatan untuk mendapatkan sejumlah saran dan masukan terkait dinamika yang berkembang. “Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN, dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” ujar Wapres. Selain itu, Wapres menyampaikan bahwa Presiden juga menyarankan agar dirinya berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan ...

MKO Jakarta - Jenguk Personel PJR Polda Banten, Kapolri: Anak Anda Sudah Berjuang untuk Negara

- November 11, 2026

Beri Dukungan Moril, Kapolri Jenguk Personel PJR Polda Banten di RS Polri MKO Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menjenguk personel Polda Banten yang menjadi korban tabrak lari yang menimpa dua personel Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Banten di ruas Tol Serang–Panimbang KM 70, pada Minggu (01/11). Hadir mendampingi dalam kegiatan tersebut Kapolda Banten Irjen Pol Hendra Kurniawan, Kapusdokkes Polri Brigjen Pol. dr. Nariyana, Dirlantas Polda Banten Kombes Pol Oki Bagus Setiaji, Kabiddokkes Polda Banten Kabiddokkes Polda Banten Kombes Pol Dr. I Gusti Gede Dharma Arimbawa. Dalam kesempatannya, Kapolri Jendral Pol Suyudi mendengarkan penjelasan dari tim medis terkait kondisi kesehatan korban setelah menjalani operasi. "Insya Allah sembuh. Kuat ya. Bismillah. Sabar," ujar Kapolri pada Senin (09/11). Kedatangan Bapak Kapolri Jendral Pol Suyudi ke rumah sakit disambut hangat keluarga korban. Mereka berterima kasih atas kepedulian Kapolri dan jajarannya. "Kami uc...