PIMPINAN & STAF REDAKSI WARTAWAN MEDIAKOTAONLINE Mengucapkan: ATAS DILANTIKNYA BRIGJEN POL HENDRA KURNIAWAN, S.I.K., M.M., M.H.  SEBAGAI  KAPOLDA BANTEN

Kapolri Baru Jenderal Suyudi Ario Seto Rotasi 88 Pati dan Pamen, 10 Kapolda Bergeser Termasuk Jabar dan Banten MKO, Kapolri Baru Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto langsung melakukan gebrakan dengan melakukan rotasi besar-besaran terhadap 88 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri. Rotasi tersebut menyasar posisi strategis di jajaran kepolisian daerah (Kapolda). Salah satu yang disorot adalah pergeseran Kapolda Jawa Barat yang sebelumnya dijabat Irjen Pol Pipit Rismanto, kini digantikan Irjen Pol Hengki yang sebelumnya menjabat Kapolda Banten. Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal Jumat (2/10/2026). Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan adanya rotasi tersebut. Ia mengatakan para pejabat yang mendapat amanah baru diharapkan segera menyesuaikan diri. “Setiap personel yang mendapat amanah jabatan baru tentu diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, melanjutkan tugas yang...

Brigjen Pol Hendra Resmi Jabat Kapolda Banten Gantikan Irjen Pol Hengki MKO, Serang – Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali melakukan mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Polri. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/2205/X/2026 tertanggal 2 Oktober 2026, Brigjen Pol Hendra Kurniawan, S.I.K., M.M., M.H. Resmi ditunjuk sebagai Kapolda Banten menggantikan Irjen Pol Hengki, S.I.K., M.H. Irjen Pol Hengki mendapatkan Jabatan Baru sebagai Kapolda Jawa Barat. Adapun Brigjen Pol Hendra Kurniawan sebelumnya menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama TK. II Sespim Lemdiklat Polri. Kini, lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 1996 tersebut dipercaya memimpin Polda Banten menggantikan Irjen Pol Hengki yang merupakan lulusan Akpol Tahun 1995. Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea membenarkan mutasi Kapolda Banten.  “Mabes Polri mengeluarkan Surat Telegram mutasi sejumlah Perwira Tinggi dan Perwira Menengah di seluruh daerah. Dalam mutasi ters...

Beberapa Ruas Jalan Kabupaten Malang Menuju Akhir Tahun Sudah Rampung  MKO, Malang , DPUBM Kabupaten Malang pada bulan September ini telah menyelesaikan beberapa pekerjaan pembangunan ruas jalan kabupaten ( K1 ).Dan juga ada beberapa proyek- proyek strategis ruas jalan kabupaten Malang lainnya ditargetkan harus rampung akhir ditahun 2026 ini. Pembangunan ruas jalan K1 di kabupaten Malang salah satunya bertujuan untuk mempermudah konektivitas antar wilayah dalam menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya secara aman dan cepat karena kabupaten Malang mempunyai daerah yang luas terdiri dari 33 kecamatan.Disamping itu juga untuk pendistribusian logistik seperti pengiriman barang, jasa, serta hasil bumi atau industri jadi mudah.Juga membantu mobilitas warga dalam perjalanan harian masyarakat untuk bekerja, sekolah, atau beraktivitas.Dan yang utama adalah membuka akses ke daerah terisolasi sehingga potensi lokal ikut berkembang ungkap Oong. Oong juga menyampaikan bahwa D...

Hasil Uji BRIN: 100 Persen Pengguna Vape Kena Diabetes, 92 Persen Paru-paru MKO, Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengungkapkan, pengguna vape di Indonesia kini mencapai 4 juta orang. Berdasarkan penelitian, vape memiliki dampak negatif terhadap kesehatan. "Vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, satu masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas," ujar Arif di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/9/2026). *1. Seratus persen sampel yang diuji alami diabetes* Arif mengatakan, pengguna vape mengalami penurunan kemampuan tubuh memproduksi insulin. Seratus persen sampel pengguna vape yang diuji, semuanya terdeteksi menderita diabetes. "Bahkan paru-paru dari sampel yang ada, yang terkena itu kurang lebih sekitar 92 persen. Tapi kalau dampak terhadap diabetes itu sampai 100 persen. Jadi memang dampaknya serius sekali vape...

Titik Awal Insolvensi dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 181/2025 MKO, Rudita Setya Hermawan (Ketua Pengadilan Negeri Cianjur) - Dandapala Contributor Selasa, 29 Sep 2026 , Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXIII/2025 (Putusan MK No. 181/2025) semakin memperkuat penentuan titik awal keadaan insolvensi dalam kepailitan yang berasal dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Putusan MK No. 181/2025 menjadi jawaban mengenai perbedaan penafsiran dan pemahaman banyak pihak mengenai kapan suatu keadaan insolvensi sebenarnya dimulai .  Di dalam penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan secara singkat bahwa insolvensi merupakan kondisi di mana debitor sudah tidak mampu lagi membayar seluruh utangnya dan nilai utangnya telah melebihi dari nilai harta pailit. Insolvensi menjadi penanda dimulainya pemberesan terhadap pailit oleh kurator. Pemberesan dilakukan dengan menjual harta pailit dan hasil penjualan dibagikan kepa...

Danantara Dorong Pertagas Perkuat Jargas Nasional, Tekan Impor LPG MKO, JAKARTA — Danantara Indonesia dan BP BUMN mendorong PT Pertamina Gas (Pertagas) mengambil peran strategis dalam pengembangan jaringan gas (jargas) nasional, khususnya untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga. Pengembangan jargas dinilai dapat menjadi salah satu upaya untuk menekan subsidi energi sekaligus mengurangi devisa yang keluar untuk memenuhi kebutuhan LPG melalui impor. Hal tersebut disampaikan Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia Dony Oskaria dalam pertemuan dengan jajaran direksi Pertagas di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Selasa (29/9/2026). “Kalau ini bisa kita lakukan ke depan, menurut saya Pertamina Gas ini akan menjadi justru enabler untuk kita menurunkan subsidi di sisi energi kita, yang kedua juga mencegah terjadinya defisit outflow kita,” ujar Dony, mengutip dari Instagram resmi BP BUMN. Menurut Dony, penguatan jaringan gas menjadi kunci dalam mengoptimalkan pemanfa...

WKMA Yudisial: PERMA 2/2026 Konsistensi Pemidanaan Tanpa Batasi Independensi MKO, Jakarta, Humas MA Selasa, 29 September 2026, WKMA Yudisial Soeharto tegaskan PERMA 2/2026 bangun keseragaman metodologi pemidanaan terorisme tanpa batasi independensi hakim. Berlakunya KUHP Nasional menandai perubahan penting dalam sistem pemidanaan nasional. “Pemidanaan tidak semata-mata menjadi konsekuensi setelah terbuktinya tindak pidana, tetapi merupakan proses penilaian yang harus dilakukan secara individual, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan”, ujar WKMA Yudisial, Soeharto, S.H., M.Hum. Lebih lanjut dalam sosialisasi PERMA 2/2026 tentang Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Terorisme Tertentu, di Lantai 2 Tower Mahkamah Agung, Jakarta Senin (28/9), ia menegaskan dalam konteks perkara terorisme, keberadaan pedoman pemidanaan dinilai penting karena setiap perkara dapat berbeda dari sisi tingkat kesalahan, peran pelaku, dampak, serta keadaan yang memberatkan maupun meringankan. “Per...

Sah! Sahwan Resmi Dilantik Jadi Kepala BUA MKO, Jakarta,Humas MA Selasa, 29 September 2026,Sebagai informasi, BUA bertugas membantu Sekretaris MA dalam membina dan melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, serta administrasi Ketua Mahkamah Agung (MA) RI, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., resmi melantik Sahwan, S.H., M.H. sebagai Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) MA. Dalam sambutannya, ia mendorong Kepala BUA yang baru dapat mewujudkan sistem kerja yang profesional dan berintegritas dalam tata kelola manajemen peradilan. "Saya berharap Saudara mampu membangun sistem yang membuat seluruh aparatur dapat bekerja dengan lebih profesional dan berintegritas," tegas Ketua MA. Prof. Sunarto menekankan BUA memegang peranan sangat vital sebagai mesin penggerak pendukung kelancaran dan akuntabilitas roda peradilan di seluruh Indonesia. BUA disebutnya menjadi salah satu benteng penting dalam menjaga tertibnya administrasi di MA. “Di dalamnya terdapat pengelolaan keuangan, ...