Presiden Prabowo Apresiasi Akad Massal 62.710 KPR Subsidi, Komitmen Terus Perkuat Program Perumahan MKO, Jakarta,Sabtu 01 Agustus 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah meresmikan akad massal 62.710 unit KPR Rumah Subsidi dan KUR Perumahan yang diikuti oleh 7.100 debitur dengan nilai sebesar Rp880 miliar di 36 provinsi, dengan acara utama dipusatkan di Perumahan Puri Delta City Side pada Kamis, (30/7/2026). "Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 30 Juli 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, secara resmi menyatakan akad massal 62.000 unit KPR dimulai,” kata Presiden Prabowo. Presiden mengapresiasi program akad massal tersebut yang dapat menghadirkan kebahagiaan bagi 62.000 keluarga di berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, pelaksanaan akad massal ini...

  Tim Indonesia Kirim 432 Atlet dari 35 Cabang Olahraga ke Asian Games Aichi-Nagoya 2026   MKO, Kemenpora Sabtu, 01 Agustus 2026, Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) secara resmi menetapkan kontingen Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga akan membawa Merah Putih bersaing di ajang olahraga terbesar di Asia yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.  Jumlah itu akan ditambah 148 pelatih dan official serta 32 orang tim Chef de Mission (CdM). Komposisi tersebut merupakan hasil evaluasi menyeluruh antara tim review Kemenpora dan Komisi Sport NOC Indonesia bersama federasi cabang olahraga terhadap kesiapan atlet, peluang prestasi.  Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sapta Oktohari, menegaskan bahwa Tim Indonesia berangkat dengan optimisme tinggi untuk melanjutkan tren positif prestasi olahraga nasional di level Asia. "Asian Games bukan sekadar ajang kompetisi, teta...

  Mendes Yandri Minta Masyarakat Waspadai Konten Medsos yang Menyesatkan MKO, BR/Humas/KDPDT/VII/2026/27 Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto angkat bicara menyikapi maraknya peredaran konten di media sosial yang menyebarkan informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Mendes Yandri menegaskan jika konten media sosial yang menampilkan seseorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. Dipaparkan Mendes Yandri, narasi provokatif dan menyesatkan yang diunggah oleh akun media sosial itu menyebutkan jika dalam radius dua kilometer dari Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dilarang mendirikan Kios dan Toko Kelontong. Jika sudah ada harus pindah atau di denda.  Begitu juga halnya dengan narasi yang menyebutkan pemerintah akan menutup warung atau toko milik warga demi memonopoli pasar melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. "Pernyataan menyesatkan ini di unggah di TikTok dengan akun PETUNG dan akun lainnya. Saya tidak ...

Dugaan Pernyataan Merendahkan Profesi Wartawan Berbuntut Panjang, Ketua Umum GWI: Hormati Kebebasan Pers MKO, TANGERANG – Polemik terkait dugaan pernyataan yang dinilai merendahkan profesi wartawan oleh seorang pengelola lapak pengolahan sampah yang diduga beroperasi secara ilegal di Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, terus menuai perhatian. Sejumlah insan pers mengecam pernyataan tersebut karena dinilai mencederai martabat dan kehormatan profesi jurnalistik. Pernyataan yang beredar melalui percakapan WhatsApp itu diduga berbunyi: > *"Ngapain wartawan dikasih uang, kalau mereka mau duit mah kerja sortir sampah."* Ucapan tersebut dinilai tidak hanya ditujukan kepada individu tertentu, melainkan berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap profesi wartawan secara umum. Menanggapi hal tersebut, **Ketua Umum Gabungan Wartawan Indonesia (GWI), Samsul Bahri**, menegaskan bahwa wartawan menjalankan tugas berdasarkan **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentan...

  Rekam Jejak Kartini Corsec PGN ibu Fajriyah Usman MKO, Jakarta,Kamis 30 Juli 2026, Fajriyah Usman dikenal sebagai sosok profesional senior di bidang komunikasi korporat dan hubungan masyarakat (public relations), khususnya di sektor energi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). ​Berikut adalah gambaran umum rekam jejak, rekam jejak karier, dan pencapaian Fajriyah Usman, khususnya selama menjabat sebagai Corporate Secretary (Corsec) di PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) serta posisi strategis lainnya: ​1. Karier Strategis di Sektor Energi & BUMN ​Fajriyah Usman memiliki rekam jejak panjang di lingkungan Pertamina Group dan Subholding Gas (PGN): * ​Corporate Secretary PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN): Dalam perannya sebagai Corsec Subholding Gas Pertamina (PGN), beliau bertanggung jawab mengelola komunikasi strategis perusahaan, investor relations, keberlanjutan (sustainability/ESG), tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance / GCG), serta keterbukaan informasi publik ba...

Optimalkan Pelayanan Publik, Mendagri Tekankan Pentingnya Penguatan Kapasitas dan Dukungan terhadap Kepala Daerah MKO, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya penguatan kapasitas dan dukungan terhadap kepala daerah agar mampu menjalankan tugas pemerintahan secara optimal di tengah semakin kompleksnya tantangan pembangunan daerah. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026). Mendagri menjelaskan, kepala daerah memiliki peran strategis sebagai pimpinan eksekutif tertinggi di daerah dengan tanggung jawab yang semakin besar. Selain menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik, kepala daerah juga dituntut mencapai berbagai indikator pembangunan, seperti penurunan kemiskinan, pengentasan stunting, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, hingga pengendalian inflasi. Menuru...

Kementerian ATR/BPN Adakan Sosialisasi Pengadministrasian Tanah Ulayat untuk Perkuat Kepastian Hukum bagi Masyarakat Hukum Adat di Tana Toraja MKO, Kabupaten Tana Toraja - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyosialisasikan terkait pentingnya pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat kepada masyarakat hukum adat di Tana Toraja, Sulawesi Selatan pada Kamis (30/07/2026). Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Slameto Dwi Martono, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa langkah pemerintah mendata dan mendaftarkan tanah ulayat bukan untuk mengambil hak, namun justru sebagai wujud kehadiran negara untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya. “Pada dasarnya negara kita mengakui hak-hak dasar seluruh warga negara, termasuk di dalamnya masyarakat hukum adat. Kita dari pemerintah melakukan sosialisasi, identifikasi, untuk percepatan pendaftarannya. Walaupun dalam pelaksanaanny...

Dari Anak Buruh Bangunan hingga Peraih Kartika Astha Brata, Aji Bayu Ramadhan Buktikan Mimpi Tak Mengenal Batas MKO, Jatinangor - Aji Bayu Ramadhan masih mengingat betul masa kecilnya di Kecamatan Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT). Di daerah yang akses informasinya terbatas, ia tumbuh dalam keluarga sederhana yang hidup dari kerja keras dan ketekunan. Ayahnya seorang buruh bangunan yang berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, mengikuti proyek kecil demi proyek kecil untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika keadaan ekonomi semakin sulit, sang ayah juga pernah menjadi pemungut rongsokan dan perajin. Sementara ibunya, seorang ibu rumah tangga, menjadi penopang utama keluarga dengan mendampingi dan mendidik anak-anaknya agar tetap memiliki harapan akan masa depan yang lebih baik. “Di mana pun ada kesempatan, di situ ayah saya selalu berusaha untuk memaksimalkan kesempatan itu,” ujarnya. Bagi Aji, perjalanan menuju Institut Pemerintahan Dalam Negeri (I...

  Bimtek di PT Palangka Raya, Badilum Dorong Penyelesaian Perkara Cepat & Putusan Berkualitas MKO, Dharma S Negara/Anissa Larasati - Dandapala Contributor Kamis, 30 Jul 2026 Palangka Raya, Kalimantan Tengah – Pengadilan Tinggi (PT) Palangkaraya secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tema “Percepatan Penyelesaian Perkara.” Kegiatan yang mengusung metode blended learning ini dibuka langsung oleh Ketua PT Palangkaraya, Pujiastuti Handayani dan diikuti oleh seluruh aparat pengadilan negeri di wilayah hukum setempat pada Kamis (30/07/2026). Acara yang berlangsung di Ruang Command Center PT Palangka Raya, Jl. RTA Milono No.9, Menteng, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur peradilan di Kalimantan Tengah.  Dalam sambutannya, Ketua PT Palangkaraya menekankan pentingnya bimtek ini sebagai upaya nyata mewujudkan peradilan yang agung, modern, transparan, dan berintegritas...