Koalisi Lembaga Banten Geruduk Pendopo. Sekda Kabupaten Serang Absen MKO, Kabupaten serang BantenGelombang tuntutan terhadap penegakan integritas birokrasi kembali memuncak di Kabupaten serang.Koalisi yang terdiri dari lsm kpk Nusantara Perwakilan Banten dan Koalisi Lembaga Banten.menggelar aksi masa depan Pendopo Bupati Serang.Aksi merupakan respons atas dugaan pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan fasilitas negara oleh oknum pejabat organisasi perangkat daerah. ​Ketua LSM KPK- Nusantara Perwakilan Banten.Aminudin. menyoroti fenomena.bagi uang.di lingkungan kantor Dinas menjelang hari raya IdulFitri lalu. Meski kepala dinas yakni dinas PUPR dan dinas Perkim bersilat lidah.menggunakan dana pribadi.penggunaan fasilitas kantor sebagai lokus pembagian uang dinilai sebagai preseden buruk yang mencoreng netralitas dan etika profesi ASN. Berdasar intelektual dan hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.setiap asn.wajib menjunjung tinggi kehorma...

  Lewat e-SIPAKAINGE, PN Makassar Percepat Layanan Perubahan Data Kependudukan MKO, Rahmi Sahabuddin - Dandapala Contributor Kamis, 23 Apr 2026 Makassar - Pengadilan Negeri (PN) Makassar menjalin kerja sama strategis dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar melalui penandatanganan perjanjian kerja sama yang dilaksanakan pada Selasa, 14 April 2026, bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Negeri Makassar. Kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh layanan hukum terkait produk permohonan berupa penetapan pengadilan yang dinamakan Aplikasi e-SIPAKAINGE. Aplikasi e-SIPAKAINGE dikembangkan atas dasar permasalahan pengiriman Putusan Gugatan atau Penetapan Permohonan dari PN Makassar ke Dukcapil Kota Makassar yang tidak efisien karena masih menggunakan metode manual (mengantar sendiri putusan/penetapan ke Dukcapil). Layanan tersebut meli...

  Ditjen Badilum Resmi Buka Bimtek PBH Bagi Peserta se-Wilayah Hukum PT Medan MKO, Tim DANDAPALA - Dandapala Contributor Kamis, 23 Apr 2026 Jakarta. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) Mahkamah Agung Republik Indonesia secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Hukum (PBH) bagi peserta dari wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan, Rabu 23/4. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan nasional yang untuk pertama kalinya pada tahun ini diselenggarakan langsung oleh Ditjen Badilum dalam format pembelajaran terpadu. Pembukaan kegiatan disampaikan oleh Dr. Hasanudin, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Ditjen Badilum, yang menegaskan bahwa Bimtek PBH merupakan program nasional dalam rangka penguatan kapasitas aparatur peradilan di lingkungan badan peradilan umum. Dalam sambutannya, Dr. Hasanudin menyampaikan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya kegiatan serupa telah dilaksanakan untuk wilayah lain, dan tahun ini Ditjen Badilum kemb...

 Sorotan Transparansi: Minimnya Keterbukaan Informasi di PN Jakarta Timur Dipertanyakan MKO, Jakarta, Kamis (23 April 2026) — Sorotan terhadap minimnya keterbukaan informasi di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) kembali mencuat. Sejumlah awak media menilai pengadilan tersebut cenderung tertutup terhadap peliputan kegiatan resmi, mulai dari pelantikan pejabat hingga pelaksanaan eksekusi lahan, yang seharusnya dapat diakses publik melalui pemberitaan. Keluhan ini secara terbuka disampaikan Ketua Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung (FORSIMEMA), Samsul Bahri, yang menilai sikap PN Jakarta Timur tidak sejalan dengan semangat transparansi lembaga peradilan. Ia menyebut bahwa wartawan, termasuk anggota FORSIMEMA yang bertugas di PN Jaktim, kerap tidak mendapatkan pemberitahuan resmi terkait agenda kegiatan di lingkungan pengadilan tersebut. “Ini bukan sekadar soal akses liputan, tetapi menyangkut prinsip keterbukaan informasi publik yang menjadi bagian dari akuntabi...

PN Jakpus Kabulkan Sebagian Gugatan PT CMNP, Ini Pertimbangannya  MKO, Aditya Yudi - Dandapala Contributor Rabu, 22 Apr 2026 Jakarta - PN Jakarta Pusat telah menyampaikan Siaran Pers terkait Putusan atas Gugatan PT CMNP terhadap Bambang Tanoesoedibjo dan kawan-kawan.  Juru Bicara PN Jakpus Sunoto menyebut dalam putusan perkara perdata Nomor 142/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. yang dibacakan pada Rabu, 22 April 2026, majelis hakim telah mengabulkan sebagian gugatan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) terhadap Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo sebagai Tergugat I, PT MNC Asia Holding, Tbk. (dahulu PT Bhakti Investama, Tbk.) selaku Tergugat II, Tito Sulistio selaku Turut Tergugat I, dan Teddy Kharsadi selaku Turut Tergugat II. Putusan tersebut berkaitan dengan sengketa lama yang berakar pada transaksi tahun 1999, ketika CMNP menukar Medium Term Note (MTN) dan obligasi miliknya dengan 28 lembar Negotiable Certificate of Deposit (NCD) yang diterbitkan oleh PT Bank Unibank Tbk. Dalam...

  PENGHAMBATAN PERS DI MBG MENES TUAI KECAMAN BASAR SOLIDARITAS RAKYAT MKO -Pandeglang — Perkumpulan Basar Solidaritas Rakyat mengecam keras dugaan penghambatan kerja pers oleh oknum keamanan di dapur program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang berlokasi di Kadu Tanggay, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, di bawah naungan Yayasan Penggerak Pembangunan Indonesia.rabu (22/4/2026). Ketua Basar Solidaritas Rakyat, Sanan, menilai tindakan pelarangan terhadap jurnalis yang hendak melakukan peliputan dan monitoring merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip demokrasi serta keterbukaan informasi publik. Menurutnya, program dapur MBG merupakan inisiatif yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas, sehingga wajib dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia menegaskan bahwa setiap program publik harus terbuka untuk diawasi, termasuk oleh pers sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial. “Pers adalah pilar keempat demokrasi. Ketika jurnalis dihalangi menjal...

  Projek Anggaran dari  APBD kota serang sudah mencederai nama dinas terkait MKO, Kota Serang Banten - Serang Banten ] Adanya pembangunan yang terletak dilingkungan jalan Cilowong Sayar kecamatan Taktakan kota serang menuai pertanyaan dari salah satu warga kota serang yang dekat dengan lokasi kegiatan mengungkapkan bahwasanya pelaksana projek  memasang papan informasi pekerjaan { PIP) dilahan reklame orang yang belum tentu berijin dari pemilik tanah tersebut / menumpang , Sedangkan sudah jelas tertera dalam kontrak antara pelaksana dengan dinas terkait , Bahwasanya untuk papan informasi harus terpasang di dekat  lokasi pekerjaan . Senin 20/04/2026 warga sekitar yang berinisial  Aa mempertanyakan  kepada awak media bahwasanya " memang Boleh memasang PIP di reklame akan penjualan tanah Emang tidak ada anggaranya untuk membeli kaso  dan triplek agar terlihat lebih elegan Dimata masyarakat yang melihat dan melintas. CV.syakiri Putra pelaksana yang mengerja...

  IKRAR Tuntut Evaluasi Program MBG di Menes, Soroti Hambatan terhadap Kerja Pers MKO Pandeglang, Banten — Komunitas Ikatan Rakyat Reformasi (IKRAR) menggelar aksi solidaritas sebagai bentuk dukungan terhadap kebebasan pers dan peran jurnalis dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Aksi tersebut berlangsung di halaman Kantor Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.senin (20/4/2026). Aksi ini digelar sebagai respons atas maraknya isu terkait implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Pandeglang. IKRAR menilai, program yang menggunakan anggaran negara tersebut harus diawasi secara ketat, transparan, dan akuntabel, termasuk melalui peran aktif insan pers. Dalam orasinya, massa aksi menyoroti dugaan adanya tindakan penghalangan terhadap jurnalis yang tengah melakukan peliputan di Kampung Kadu Tanggay, Kecamatan Menes. Oknum yang diduga merupakan relawan SPPG dari Yayasan Penggerak Pembangunan Indonesia (YPPI) disebut melakukan larangan terhadap...

Diduga Oknum Penyidik Polres Pandeglang Tendensius Terhadap Para Pelaku Fitnah Dan Pengeroyokan serta Penyiksaan Seorang Pengacara M Sodik SH MH Video peristiwa pengeroyokan dan penyiksaan terhadap pengacara M Sodik SH MH MKO, Pandeglang Banten — Perkara dugaan tindak pidana pengeroyokan yang dilaporkan sejak 22 April 2025 hingga kini belum ada kepastian hukum. Pelapor, M Sodik SH MH menyatakan kekecewaannya terhadap penanganan perkara yang dilakukan pihak Polres Pandeglang, yang dinilai berjalan lambat hingga saat ini, Senin 20 April 2026. Menurut M Sodik SH MH, laporan polisi (LP) yang ia ajukan terkait dugaan fitnah dan pengeroyokan terhadap dirinya, belum berujung pada penetapan tersangka maupun penangkapan pelaku utama. Padahal, kata dia, peristiwa tersebut sudah berjalan satu tahun lamanya. “Saya sudah menunggu sangat lama, tetapi belum ada kepastian hukum. Padahal 3 orang pelaku sudah jadi tersangka dan ditahan di polres Pandeglang hanya beberapa hari, lalu dilepaskan kembali ...