Presiden Prabowo: Seluruh Pelayanan yang Memungkinkan Harus Tersedia Secara Digital   MKO, JAKARTA,Rabu 22 Juli 2026 ,Pemerintah harus dapat menghadirkan pelayanan yang cepat kepada masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi dalam pemberian layanan. Arahan ini disampaikan dalam Taklimat Presiden Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026). Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan yang disediakan oleh pemerintah. “Seluruh pelayanan yang memungkinkan harus tersedia secara digital. Rakyat tidak perlu mengantre berjam-jam. Rakyat tidak perlu berpindah dari kantor ke kantor. Pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi,” jelas Presiden Prabowo. Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan yang layak. Arahan ini diwujudkan dalam bentuk M...

  Wamen LH Serukan Mahasiswa Internasional Tinggalkan Budaya Konsumtif demi Lingkungan MKO, Jakarta Rabu 22Juli 2026 , Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, mengajak mahasiswa untuk mengurangi perilaku konsumtif dalam rangka mendukung kelestarian lingkungan. "Apa yang bisa dilakukan sebagai pelajar? Kalian bisa memanfaatkan transportasi umum semaksimal mungkin, pastikan untuk menggunakan barang-barang lokal untuk mengurangi emisi dari logistik, dan yang terpenting, usahakan untuk tidak konsumtif, karena semakin banyak kalian mengonsumsi, semakin banyak limbah yang dihasilkan," ajak Wamen Diaz. Hal ini Wamen Diaz sampaikan secara daring dalam acara pembukaan The 6th Summer School on Resilient Futures: Multidisciplinary Strategies for Climate Adaptation and Disaster Risk Reduction untuk mahasiswa pascasarjana Universitas Airlangga. Acara ini mengundang berbagai mahasiswa internasional yang akan mengikuti ...

  Perkuat Diplomasi Budaya Indonesia, Kementerian Kebudayaan Perluas Kerja Sama Global MKO, Jakarta,Rabu, 22Juli 2026, Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menerima kunjungan CEO Global Al Assembly, Feliana Citradewi, dan President of the Conference of European Imams, Hassen Chalgoumi, membahas peluang kerja sama di bidang diplomasi budaya serta pengembangan industri perfilman. Pertemuan juga membahas berbagai peluang kolaborasi untuk memperkuat promosi budaya Indonesia di tingkat global. Dalam pertemuan tersebut, diskusi menitikberatkan pada promosi Indonesia sebagai model toleransi antar agama dan keberagaman budaya di panggung global, serta penjajakan peluang kolaborasi konkret di bidang sinema dan penyelenggaraan kegiatan budaya. Indonesia dipandang memiliki posisi yang kuat sebagai contoh praktik toleransi antar agama dan keberagaman budaya. Menbud Fadli Zon menyampaikan bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat besar, termasuk ratusan bahasa daerah yang menjadi salah ...

Mendagri Tito Hadiri Upacara Prasetya Perwira TNI-Polri di Istana Merdeka MKO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri Upacara Prasetya Perwira (Praspa) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2026 yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Pada upacara tersebut, Presiden Prabowo melantik sebanyak 1.177 calon perwira remaja (capraja) yang terdiri atas 512 lulusan Akademi Militer (Akmil), 229 lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL), 154 lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU), dan 282 lulusan Akademi Kepolisian (Akpol). Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 TNI Tahun 2026 dan Nomor 70 Polri Tahun 2026 tentang Pengangkatan Taruna dan Taruni Akademi TNI serta Akademi Kepolisian menjadi Perwira TNI dan Perwira Polri oleh Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Wahyu Yudhayana. Selanjutnya, Presiden menyematkan tan...

  Kemendes PDT Gandeng PT. Mojo Indonesia Raya Pangkas Pengangguran di Desa MKO, BR/Humas/KDPDT/VII/2026/22 Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) Taufik Madjid mengapresiasi atas kolaborasi pihaknya dengan PT. Mojo Indonesia Raya dalam membantu menekan angka pengangguran pemuda desa di banyak wilayah di Indonesia. Menurutnya, PT. Mojo Indonesia Raya terbukti secara konkret telah membantu fasilitasi penyediaan pelatihan vokasi dan penyaluran tenaga kerja profesional ke luar negeri, khususnya ke Negara Jepang secara berkelanjutan. "Kerja sama dengan PT. Mojo Indonesia Raya ini sangat membantu kami, terutama untuk anak-anak muda di wilayah-wilayah desa, terutama untuk wilayah terdekat seperti Jawa Barat," papar Sekjen Taufik saat menerima audiensi PT. Mojo Indonesia Raya terkait pelepasan tenaga migran Indonesia ke Jepang, di Executive Room, Kantor Kemendes PDT, Jakarta Selatan, Rabu (22/07/2026). Lebih luas, Sek...

  SNT: Upaya Pemerintah Percepat Pemerataan Pendidikan Bermutu di Seluruh Indonesia MKO, Jakarta,Rabu 22 Juli 2026, Untuk memperluas akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas, pemerintah melalui Kementerian pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan Program Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) sebagai langkah strategis menghadirkan satuan pendidikan berstandar nasional yang terintegrasi sekaligus menjadi pusat pengembangan mutu pendidikan di berbagai daerah. Program SNT merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Sekolah Nasional Terintegrasi. Pemerintah menargetkan pembangunan 500 layanan SNT secara bertahap hingga tahun 2029. Pada tahun 2026 ini, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi. Sebanyak 17 lokasi ditargetkan mulai memberikan layanan pada Tahun Ajaran 2026/2027, sedangkan 20 lokasi lainnya akan memasuki tahap pembangunan pada tahun ini dan mulai menerima murid baru...

Pencurian Rp100.000 Berujung Ancaman Pidana Berat: Analisis Kritis Pasal Pencurian dengan Pemberatan MKO, Dr. Aturkian Laia, SH., MH (Advokat & Dosen) Hukum pidana pada hakikatnya dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat sekaligus mewujudkan keadilan. Namun, dalam praktik sering muncul persoalan ketika kepastian hukum justru menghasilkan pertanyaan tentang keadilan. Salah satu contoh yang menarik adalah ketika seseorang mencuri barang senilai Rp100.000 pada malam hari di dalam rumah. Meskipun nilai kerugian sangat kecil, pelaku dapat dijerat dengan ketentuan pencurian dengan pemberatan yang memiliki ancaman pidana tinggi dan bahkan memenuhi syarat objektif untuk dilakukan penahanan. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar. Apakah hukum pidana hanya melihat cara melakukan pencurian tanpa mempertimbangkan kecilnya kerugian yang ditimbulkan? Apakah penerapan Pasal pencurian dengan pemberatan terhadap pencurian bernilai sangat kecil masih mencerminkan keadilan? ...

  Mengenal Human Capital Dan Implementasinya Di Lembaga Peradilan MKO, Jakarta, Humas MA Rabu,22 Juli 2026, Artikel ini bertujuan mengkaji konsep human capital secara teoretis serta menganalisis relevansi dan implementasinya dalam konteks lembaga peradilan. 1. Pendahuluan Di tengah tuntutan reformasi birokrasi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan, organisasi publik dituntut mengelola sumber daya manusianya secara strategis agar mampu memberikan pelayanan yang cepat, akuntabel, dan berintegritas. Konsep human capital lahir dari gagasan bahwa manusia bukan sekadar faktor produksi, melainkan aset yang nilainya dapat ditingkatkan melalui investasi pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja (Becker, 1993). Gagasan ini kemudian berkembang luas, tidak hanya pada sektor swasta yang berorientasi laba, tetapi juga pada sektor publik, termasuk lembaga peradilan yang memikul mandat menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga peradilan, sebagai institusi yang berhadapan langsung dengan keperca...

  Pengesahan Anak dari Perkawinan Siri MKO  Jakarta Humas MA Rabu 22 Juli 2026, Anak yang lahir dalam perkawinan siri pada prinsipnya dapat dimohonkan pengesahannya ke Pengadilan Agama. Permohonan tersebut dapat dikabulkan apabila perkawinan siri orang tuanya telah diisbatkan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama, sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Perkawinan Siri dan Persoalan Status Anak Perkawinan siri umumnya dipahami sebagai perkawinan yang telah dilaksanakan menurut ketentuan agama, tetapi tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Tidak adanya pencatatan membuat perkawinan tersebut sulit dibuktikan dengan Akta Nikah, meskipun para pihak mendalilkan bahwa akad telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Keadaan tersebut tidak hanya berdampak kepada pasangan suami istri. Anak yang lahir dari perkawinan itu juga dapat menghadapi kesulitan dalam memperoleh kepastian mengenai asal-usul dan status hukumnya.  Persoalan biasanya mu...