594 Pegawai Ikuti e-Exam Ujian Dinas Gelombang II, Digelar 11–12 November 2026 MKO, Bintoro W Prasojo - Dandapala Contributor Jumat, 06 Nov 2026 Jakarta – Mahkamah Agung RI melalui Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi (BUA) akan menyelenggarakan Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) Tahun 2026 Gelombang II dalam dua tahap, yaitu pada Rabu, 11 November 2026 dan Kamis, 12 November 2026, pukul 09.00 s.d. 13.00 WIB. Sebanyak 594 pegawai yang telah lolos proses verifikasi tercatat sebagai peserta. Ketentuan pelaksanaan tersebut dituangkan dalam Surat Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI Nomor 10967/BUA.2/KP3.2/XI/2026 tanggal 5 November 2026 yang ditandatangani Kepala Biro Kepegawaian, Sahlanudin. Surat ini menindaklanjuti Surat Kepala Biro Kepegawaian Nomor 10446/BUA.2/KP3.2.2/X/2026 tanggal 12 Oktober 2026 tentang pendaftaran e-Exam Gelombang II, dan ditujukan kepada para Sekretaris Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung, para Kepala Biro di lingkungan BUA, serta para Ketu...

Memaknai Kunjungan Silaturahmi Ketum FORSIMEMA dan Media ke PN Sumber: Momentum Kekeluargaan sekaligus Bentuk Penghargaan dengan Hadir nya Prof Sugianto MKO, CIREBONN,Jum'at 06 November 2026, Ketua Umum Forum Silaturahmi Media Massa (FORSIMEMA) bersama jajaran jurnalis dan awak media yang tergabung dalam FORSIMEMA menggelar kunjungan silaturahmi hangat ke Pengadilan Negeri (PN) Sumber, Kabupaten Cirebon. ​Kunjungan ini terasa istimewa dan memiliki makna mendalam dengan hadirnya Prof. Dr. H. Sugianto, S.H., M.H., Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang turut hadir menambah keakraban silaturahmi di ruang kerja KPN Sumber Cirebon, Kamis 05 November 2026 ​Kunjungan ini tidak hanya menjadi wadah untuk mempererat tali persaudaraan antara jajaran penegak hukum dan insan pers, tetapi juga menjadi momentum simbolis pemberian penghargaan atas sinergi, transparansi, serta keterbukaan informasi publik yang selama ini terjalin dengan baik di PN Su...

PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA MEMASTIKAN  PENEGAKAN HUKUM TERHADAP 5 (LIMA) ORANG TERDAKWA, 4 (EMPAT) ORANG DIANTARANYA ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM PERKARA PIDANA PENYELUNDUPAN SENJATA API KE LAPAS KELAS IIA PALANGKA RAYA DILAKUKAN SESUAI HUKUM YANG BERLAKU MKO, Palangkaa Raya, Sabtu, 07 November 2026, Pengadilan Negeri Palangka Raya menegaskan komitmen penuh terhadap prinsip integritas, transparansi, dan profesionalisme dalam memutus setiap perkara yang ditangani, termasuk pada perkara tindak pidana penyelundupan senjata api ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palangka Raya dengan 5 orang terdakwa  yaituJuwita, Yusuf Minggus,  Bambang Kristison, Bhudi Suprayitno dan Bambang Mangku Negoro. Empat nama terakhir merupakan anggota polisi aktif. ​Ketua Majelis Hakim yang memimpin persidangan perkara tersebut,  Liwar Mbani Awang, S.H., M.H., bersama dengan anggota majelis Sri Hasnawati, S.H., M.Kn dan Nurjenita, S.H.  M.H telah dan akan melaksanakan...

Wabah Lalat Teror Warga Dusun 1 Desa Sentang Sergai, Pemkab Didesak Turun Tangan MKO, SERGAI SUMUT – Ribuan lalat menyerang permukiman warga di Dusun 1, Desa Sentang, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara. Fenomena yang sudah berlangsung selama sebulan terakhir ini memicu keresahan mendalam di tengah masyarakat karena potensi penyebaran penyakit dan gangguan aktivitas sehari-hari. Serangan hama ini diduga kuat bersumber dari aktivitas sejumlah usaha peternakan ayam yang beroperasi di sekitar kawasan tersebut. Namun, posisi pasti sumber utama lalat masih sulit dipetakan mengingat menjamurnya usaha sejenis di wilayah perbatasan desa. Menurut salah seorang warga Dusun 1 Desa Sentang, yang tidak ingin disebutkan identitasnya, mengungkapkan bahwa situasi ini sudah sangat mengganggu kenyamanan warga, bahkan hingga merusak kualitas tidur dan menambah beban ekonomi keluarga. "Kami sudah sangat resah dengan adanya wabah lalat ini. Lalat me...

Sulhan Asrori Pembina Pusat Pemerhati Pertanahan Nusantara (P2N):  Kabar bahagia datang untuk Bapak Sutisna dan keluarga Di Kota Serang  Banten MKO, Kota Serang Banten - Pada tanggal 4 November 2026, Sertipikat Hak Milik atas nama Sutisna warga Kota Serang Banten resmi diterima dan menjadi penanda sahnya kepemilikan yang telah lama diperjuangkan kini memiliki kekuatan hukum penuh. Atas momentum tersebut, Pembina Pusat Pemerhati Pertanahan Nusantara (P2N) Sulhan Asrori bersama Pembina Daerah P2N Dedi Supriatna, menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada Bapak Sutisna dan keluarga, "Terbitnya Sertipikat ini menjadi wujud nyata bahwa 'kehadiran P2N betul-betul dapat dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat". Sertipikat Hak Milik atas nama Sutisna warga Kota Serang Banten P2N hadir bukan hanya untuk menyuarakan persoalan pertanahan, tetapi untuk mendampingi warga hingga memperoleh kepastian hukum atas tanahnya. Sulhan Asrori Pembina Pusat P2N menegaskan makna yang lebih...

​Meniti Karir Lewat Jalan Semesta: Telisik Makna Keikhlasan dan Ketulusan Bersama ST Iko KPN Sumber Cirebon  MKO, JAKARTAA,Jum'at 06 November 2026, Ada sebuah kebijaksanaan sunyi yang kerap terabaikan di tengah riuh rendahnya dinamika penegakan hukum di Indonesia. Bahwa di balik jubah toga seorang hakim dan wibawa kepemimpinan di instansi peradilan, terdapat lintasan panjang perjalanan manusia yang ditempa oleh waktu, kesabaran, serta kepasrahan total kepada proses semesta. ​Hal inilah yang terungkap dalam suasana hangat obrolan santai antara Ketua Umum Forum Silaturahmi Media Peradilan (FORSIMEMA-RI) dengan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sumber Kelas IA, Bapak ST. Iko Sudjatmiko, S.H., M.H.Kamis, 05 November 2026  Diskusi penuh refleksi ini membedah bagaimana keikhlasan dan ketulusan menjadi kompas utama dalam mengarungi pasang surut pengabdian di korps yudisial.    _​Filosofi "Proses Semesta": Ketika Integritas Bertemu Waktu_  ​Meniti karir seba...

Kementerian ATR/BPN Tindaklanjuti 94,67% Pengaduan dalam Lapor Mas Wapres MKO, Jakarta - Penanganan pengaduan masyarakat yang masuk melalui program Lapor Mas Wapres menjadi salah satu perhatian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Lapor Mas Wapres yang berlangsung pada Rabu (04/11/2026), Kepala Biro Humas dan Protokol, Uunk Din Parunggi, memaparkan perkembangan penanganan terhadap 611 aduan masyarakat yang masuk terhitung sejak awal dibukanya saluran komunikasi tersebut. “Sudah ditindaklanjuti 596 dan masih proses 15. Jadi, terselesaikan kurang lebih 94,67%,” ujar Kepala Biro Humas dan Protokol, Uunk Din Parunggi, usai mengikuti Rakor di Jakarta. Uunk Din Parunggi menjelaskan bahwa angka tersebut merujuk pada pengaduan yang berkaitan dengan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan bisa langsung dikoordinasikan dengan Kantor Pertanahan untuk mendapatkan respons. Namun, jika ada laporan menyangkut s...

Mendagri Dorong Pemda Percepat Registrasi Perlinsos Digital untuk Pastikan Bansos Tepat Sasaran Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih akurat dan tepat sasaran. Penegasan tersebut disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Registrasi Perlinsos Digital bersama gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (6/11/2026). Mendagri menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet di Istana Negara menekankan pentingnya penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi pemerintahan dan integrasi data kependudukan. Arahan tersebut menjadi landasan pengembangan sistem pemerintahan digital yang menghubungkan berbagai layanan publik agar lebih efektif dan memudahkan masyarakat. "Presiden sudah...

Optimalkan Pemanfaatan Tanah, Plh. Dirjen PPTR: Manfaat Nyata untuk Masyarakat Jakarta - Kabinet Merah Putih sudah berjalan selama dua tahun. Dalam periode tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menetapkan Surat Keputusan (SK) Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) seluas 19.064,58 hektare. Dari total luasan itu, 13.226,49 hektare atau sekitar 69 persen bidang tanahnya dialokasikan untuk Reforma Agraria, 5.702,13 hektare untuk Bank Tanah, dan 135,96 hektare sebagai Cadangan Negara Lainnya. “Capaian kinerja ini bukan sekadar deretan angka _output_, melainkan manfaat nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Plh. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Dwi Budi Martono dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat (06/11/2026). TCUN sendiri merupakan tanah hasil penertiban tanah telantar yang telah dikuasai negara untuk didayagunakan kembali sesuai dengan peruntukannya. Sebelum ...