https://mediakotaonline.blogspot.com/p/about.html

Postingan

Hari Ini Ketua PN Sinjai Sambut Kunjungan Study Tour Puluhan Siswa SD

- Juni 05, 2026

Hari Ini Ketua PN Sinjai Sambut Kunjungan Study Tour Puluhan Siswa SD MKO, Pengadilan Negeri Sinjai akan menerima kunjungan study tour sekitar 40 siswa sekolah dasar dari berbagai SD di Kabupaten Sinjai pada Jumat (5/6/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan dunia hukum dan lembaga peradilan kepada anak-anak sejak usia dini. Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, Anthonie Spilkam Mona, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan kepada PN Sinjai sebagai salah satu tujuan kunjungan edukatif para pelajar. “Kami merasa terhormat karena Pengadilan Negeri Sinjai dipilih sebagai lokasi study tour bagi para siswa sekolah dasar. Ini menjadi bukti bahwa pengadilan tidak hanya dipandang sebagai tempat penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat, termasuk anak-anak,” kata Anthonie kepada Awak Media saat dihubungi melalui sambung daring. Menurutnya, kepercayaan tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya ya...

Ditjen Badilum Gelar FGD Keadilan Restoratif di Lampung, Kupas Tantangan hingga Target Nasional

- Juni 05, 2026

Ditjen Badilum Gelar FGD Keadilan Restoratif di Lampung, Kupas Tantangan hingga Target Nasional MKO, Tim Dandapala - Dandapala Contributor Kamis, 04 Jun 2026 Gunung Sugih, Lampung – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penanganan Perkara Restorative Justice (RJ) di lingkungan peradilan umum. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Kamis, 4 Juni 2026, dan diikuti secara daring oleh seluruh satuan kerja peradilan umum di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. FGD ini menjadi forum strategis bagi para hakim dan aparatur peradilan untuk saling bertukar gagasan, pengalaman, serta praktik terbaik dalam penerapan pendekatan restorative justice. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan pemikiran-pemikiran konstruktif guna memperkuat efektivitas sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan dan peny...

Prim Haryadi Bekali Posbakum Desa dalam Kolaborasi PT Riau dan Mitra Strategis

- Juni 05, 2026

Prim Haryadi Bekali Posbakum Desa dalam Kolaborasi PT Riau dan Mitra Strategis MKO, Jakarta, Humas MA Kamis, 04 Juni 2026, Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H. menegaskan bahwa paradigma hukum pidana Indonesia saat ini mulai bergeser dari pendekatan pembalasan (retributive justice) menuju pendekatan pemulihan keadaan melalui mekanisme restorative justice. Pekanbaru — Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan, Pengadilan Tinggi Riau melaksanakan kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Universitas Riau, dan Universitas Lancang Kuning yang dirangkaikan dengan kegiatan pembekalan dan pembinaan hukum pada (2/06/2026). Kegiatan dilaksanakan di Ruang Serbaguna Aula Ismail Saleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Jalan Jenderal Sudirman No. 233 Pekanbaru, secara luring dan daring (hybrid meeting), dan dihadiri oleh berbagai unsur peman...

Landmark Decision: Ketentuan Pidana Dihapus Keberlakuannya!

- Juni 05, 2026

Landmark Decision: Ketentuan Pidana Dihapus Keberlakuannya! MKO, Jakarta, Humas MA Kamis,04 Juni 2026, Ketentuan pidana yang dihapus keberlakuannya tidak dapat lagi dijadikan dasar pemidanaan, sekalipun penghapusan tersebut terjadi setelah perkara diputus oleh judex facti dan senyatanya penghapusan tersebut menguntungkan Terdakwa Dalam pemberlakuan hukum pidana secara universal, asas legalitas selalu menjadi pedoman. Dalam ketentuan KUHP lama, ketentuan asas legalitas diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1. Demikian juga penerapan asas legalitas menjadi pembukaan KUHP Nasional (in casu Pasal 1 ayat 1). Hal mana ketentuan dimaksud, menguraikan bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Sedangkan bilamana terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan pera...

Kepaniteraan MA Umumkan Daftar Pengadilan Yang Menjatuhkan Pidana Kerja Sosial

- Juni 05, 2026

Kepaniteraan MA Umumkan Daftar Pengadilan Yang Menjatuhkan Pidana Kerja Sosial MKO, Jakarta, Humas MA Kamis,04 Juni 2026, Dirput MA publikasikan 218 putusan pidana kerja sosial per Mei 2026. PN Pulau Punjung terbanyak dengan 108 putusan. Pidana kerja sosial yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Pidana Kerja Sosial merupakan salah satu pidana pokok yang diatur dalam KUHP Baru. Tujuan dari adanya pidana kerja sosial adalah menerapkan prinsip pemidanaan yang baru yaitu menjauhkan konsep keadilan retributif (retributivsme) yang artinya bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak lagi semata-mata bertujuan untuk melakukan pembalasan, melainkan untuk pemulihan keadilan bagi korban atau masyarakat (restorativsme). Pidana kerja sosial merupakan pidana denda yang tidak dibayar Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, ketentuan pidana denda tersebut tidak mel...

Terkuak, Penyelewengan Pelaksanaan Pembangunan KDKMP Di Provinsi Lampung Diduga Merugikan Milyaran Rupiah

- Juni 04, 2026

Terkuak, Penyelewengan Pelaksanaan Pembangunan KDKMP Di Provinsi Lampung Diduga Merugikan Milyaran Rupiah MKO, Bandar Lampung - Dugaan adanya penyelewengan dalam Pembangunan Gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tersebar di Provinsi Lampung, diadukan ke Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung. Pengaduan ini disampaikan oleh Nasarudin, dimana yang bersangkutan adalah Eks Terpidana Terorisme yang berasal dari Provinsi Lampung.(3 Juni 2026) Pengaduan disampaikan langsuung ke kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 pukul 13.38 WIB. Surat Pengaduan diserahkan kepada Petugas Pelayanan dan disaksikan oleh awak media. Surat Pengaduan tersebut diterima oleh petugas dengan baik dan petugasnya pun memberikan kartu nama hotline layanan BPK Perwakilan Provinsi Lampung. "Baik Pak, Suratnya kami terima dan akan kami sampaikan ke pimpinan. nanti bisa hubungi kami lewat layanan pesan whatsapp" ungkap petugas dengan ramah sembari menyerahkan ...

Syamsul Bahri Ketum FORSIMEMA 'mengapresiasi,Perihal Usulan Jubir MA agar Humas MA melaksanakan Raker Pembinaan ke Satker Humas Peradilan'

- Juni 04, 2026

Syamsul Bahri Ketum FORSIMEMA 'mengapresiasi,Perihal Usulan Jubir MA agar Humas MA melaksanakan Raker Pembinaan ke Satker Humas Peradilan' MKO Jakarta,Kamis 04 Juni 2026 - Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi keterbukaan informasi publik di lingkungan peradilan guna mengawal Program Integritas MA dan Peradilan,sangat di respon oleh Syamsul Bahri Ketum FORSIMEMA (Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung) terkait usulan YM Bapak Dr Heru Purnomo SH MHum Juru Bicara MA ini menunjukkan adanya keselarasan visi untuk memperkuat fungsi hubungan masyarakat (Humas) di akar rumput. Langkah untuk melaksanakan Rapat Kerja (Raker) Pembinaan ke Satuan Kerja (Satker) Humas Peradilan adalah strategi yang sangat tepat. Berikut adalah beberapa poin penting mengapa langkah ini krusial: * Standardisasi Informasi: Memastikan bahwa seluruh Satker Humas di daerah memiliki pemahaman yang sama dalam mengelola informasi, terutama terkait penanganan isu-isu sensitif atau perkara yang menarik perh...

Fenomenologi Keadilan dalam Living Law: Bagaimana Hukum yang Hidup Menguji Legitimasi Hukum Positif?

- Juni 03, 2026

Fenomenologi Keadilan dalam Living Law: Bagaimana Hukum yang Hidup Menguji Legitimasi Hukum Positif? MKO, Jakarta, Humas MA Selasa,02 Juni 2026 Hari Lahir Pancasila jadi refleksi insan peradilan dalam jadikan ruang sidang benteng persatuan bangsa dan penjaga keadilan yang nyata. Pendahuluan Dalam diskursus filsafat hukum, dialektika selalu berkutat pada pertentangan antara ius constitutum (hukum positif) dan ius constituendum (hukum yang dicita-citakan). Hukum positif seringkali dipandang sebagai entitas yang kaku, terstruktur, dan formalistik, produk dari kehendak negara yang tertuang dalam perundang-undangan demi mencapai tujuan kepastian hukum. Namun, di balik kepastian tertulis tersebut, terdapat pedoman di dalam masyarakat yang bergerak dinamis, yang dalam dikenal sebagai living law (hukum yang hidup). Living law adalah hukum yang benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, yang tumbuh dari kebiasaan, nilai-nilai adat, moralitas kolektif, dan kons...

Menteri Ekraf Dukung Film Nobody Loves Kay, Dorong Narasi Positif Atlet Esports

- Juni 03, 2026

Kementerian Ekraf Dukung Passion Anak Muda di Film Nobody Loves Kay MKO, Jakarta, 2 Juni 2026* – Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) mendukung film Nobody Loves Kay persembahan Folago Pictures. Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya, menilai film ini sangat relevan dengan industri kreatif yang mengangkat kisah atlet _esports_. “Film Nobody Loves Kay menghadirkan perspektif yang relevan dengan perkembangan zaman terkini. Mimpi atau profesi yang dipilih generasi muda semakin bervariasi, termasuk menjadi _content creator_, pengembang gim, hingga atlet _esports_ profesional. Kuncinya harus berani dengan pilihan hidup dan percaya diri atas apa yang ingin dicapai,” ucap Menteri Ekraf saat audiensi dengan Folago Pictures, Selasa (2/6). Pembahasan mencakup kolaborasi promosi, penayangan ke berbagai _platform_, dan dukungan bagi subsektor film maupun gim secara berkelanjutan. Menteri Ekraf menekankan bahwa kedua subsektor tersebut menjadi bagian penting dari industri kreatif y...