https://mediakotaonline.blogspot.com/p/about.html

Postingan

Satu Atap yang Diuji: Menakar Kesiapan MA Menyambut Pengadilan PFII

- Agustus 12, 2026

Satu Atap yang Diuji: Menakar Kesiapan MA Menyambut Pengadilan PFII MKO, Anandy Satrio. - Dandapala Contributor Rabu, 12 Agt 2026 , Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) memperkenalkan lembaga yang belum pernah dikenal sistem peradilan kita: sebuah pengadilan yang bersidang dan menjatuhkan putusan dalam bahasa Inggris, membuka ruang bagi hakim ad hoc berkewarganegaraan asing, dan putusannya tidak dapat dimintakan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. DPR menyetujui rancangan undang-undang tersebut pada 21 Juli 2026, sebagai pelaksanaan Pasal 248A UU No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU P2SK. Menteri Keuangan menargetkan kawasan itu beroperasi pada tahun ini juga. Waktu yang tersedia bagi dunia peradilan untuk bersiap karenanya terhitung dalam bulan, bukan tahun. Tulisan ini menyoroti tiga hal: kedudukan Pengadilan PFII dalam arsitektur kekuasaan kehakiman, batas kompetensi absolutnya, serta kesiapan sumber daya Hakim. Pokok argumen penulis...

Panitera Pengadilan: Penjaga Jejak Menuju Keadilan

- Agustus 12, 2026

Panitera Pengadilan: Penjaga Jejak Menuju Keadilan MKO, Jakarta, Humas MA Rabu,12 Agustus 2026, Di balik putusan hakim, panitera bekerja sunyi menjaga ketelitian administrasi dan integritas persidangan demi terwujudnya keadilan. Dalam setiap persidangan, ada banyak mata yang tertuju pada hakim yang duduk di kursi persidangan, mendengarkan keterangan, memeriksa fakta persidangan, lalu menjatuhkan putusan. Namun, di balik ketegasan palu sidang dan wibawa majelis hakim, ada sosok lain yang bekerja dengan kesunyian, ketelitian, dan dedikasi yang tinggi terhadap tertib administrasi peradilan. Sosok itu adalah panitera. Ia mungkin tidak selalu berada di pusat perhatian publik, tetapi perannya begitu dekat dengan denyut nadi peradilan. Tanpa kehadiran panitera, administrasi peradilan tidak dapat berjalan dengan baik. Ia hadir sejak perkara telah didaftarkan, memastikan berkas tersusun dengan benar, data tercatat rapi, dan setiap tahapan administratif berjalan sesuai ketentuan. Dar...

Dirjen Badilag Buka FGD Pembaruan Hukum Perceraian

- Agustus 12, 2026

Dirjen Badilag Buka FGD Pembaruan Hukum Perceraian MKO, Jakarta, Humas MA Rabu,12 Agustus 2026, Badilag MA gelar FGD pembaruan hukum perceraian di Bandung demi kaji beban iwadh istri korban KDRT dan susun pedoman baru hakim. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., membuka Focus Group Discussion (FGD) Kesyariahan tentang pembaruan hukum perceraian di Bandung, Senin (10/8/2026). Hasil forum ini ditargetkan menjadi bahan utama penyusunan pedoman baru bagi hakim peradilan agama di seluruh Indonesia. Salah satu poin krusial yang disorot Dirjen Badilag adalah dorongan untuk mengkaji ulang beban iwadh bagi istri dalam perkara khulu' (gugat cerai), khususnya bagi mereka yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau penelantaran nafkah. Forum ini juga membedah dua persoalan teknis ruang sidang lainnya, yakni prosedur talak ba’in dan status hukum li’an. "Di tengah maraknya gugatan cerai akibat KDRT serta p...

BIRO HUKUM MA PAPARKAN PENGUATAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

- Agustus 12, 2026

BIRO HUKUM MA PAPARKAN PENGUATAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU MKO, Jakarta, Humas MA Rabu,12 Agustus 2026, MA paparkan strategi penguatan bantuan hukum bagi warga miskin pada Rakor Kemenko Kumham Imipas (11/8/2026). Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menggelar rapat koordinasi Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Akses Bantuan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan Kategori Miskin Dan Kelompok Rentan Dalam Kaitannya Dengan Capaian Nilai Indeks Pembangunan Hukum Tahun 2026 pada Selasa (11/8). Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung yang diwakili oleh hakim yutisial Catur Alfath Satriya mewakili Kepala Biro Hukum dan Humas memberikan pemaparan mengenai penguatan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di lingkungan Mahkamah Agung. Dalam kegiatan yang diselenggarakan di Savero Hotel, Kota Depok, Catur membuka paparannya dengan uraian tiga kebijakan pokok layanan hukum...

DPR Uji Kelayakan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc MA!

- Agustus 12, 2026

DPR Uji Kelayakan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc MA! MKO, Jakarta,Humas MA Rabu,12 Agustus 2026, Uji kelayakan calon hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung terdiri dari pembuatan makalah dan dilanjutkan dengan wawancara. Komisi 3 DPR RI menggelar uji kelayakan calon hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung tahun 2026, Rabu (12/8). Uji kelayakan calon hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung terdiri dari pembuatan makalah dan dilanjutkan dengan wawancara. Pembuatan makalah didasarkan tema yang diundi oleh Komisi 3 DPR, dengan syarat ketentuan jumlah makalah maksimal terdiri dari 5 halaman, dapat diketik secara langsung atau ditulis tangan, ujar Ketua Komisi 3 DPR Habibkurohman. Calon hakim agung pertama yang mengambil undian judul makalah dan jadwal wawancara, Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum, Panitera MA. Kemudian, dilanjutkan dengan calon hakim agung kamar pidana, perdata, agama, tata usaha negara khusus pajak dan calon hakim ad hoc pada M...

Cerita Masyarakat Urus Balik Nama Sertipikat Sebelum Pemberlakukan Uji Coba Layanan Peralihan Hak 10 Hari

- Agustus 12, 2026

Cerita Masyarakat Urus Balik Nama Sertipikat Sebelum Pemberlakukan Uji Coba Layanan Peralihan Hak 10 Hari MKO, Kota Semarang - Mengurus peralihan hak atas tanah tidak sebatas melengkapi dokumen persyaratan. Dalam prosesnya ada tahapan yang melibatkan beberapa pihak, seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pemerintah daerah (Pemda). Kondisi itu tak jarang membuat masyarakat menunggu tanpa mengetahui secara pasti kapan seluruh tahap Peralihan Hak akan selesai. Untuk memberikan kepastian waktu yang lebih jelas kepada masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) fokus melakukan transformasi dalam layanan pertanahan melalui uji coba layanan Peralihan Hak 10 Hari. Layanan Peralihan Hak 10 Hari ini dirancang dengan alur penyelesaian yang mencakup verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh Pemda dalam waktu 3 hari, pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh PPAT selama 2 hari. Kemudian, untuk urusan di Kantor Pertanah...

Jelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Tim Upacara dan Paskibraka Laksanakan Gladi Bersama di Istana Merdeka

- Agustus 12, 2026

Jelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Tim Upacara dan Paskibraka Laksanakan Gladi Bersama di Istana Merdeka MKO, Persiapan pelaksanaan Upacara HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai memasuki tahap gladi parsial di halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 11 Agustus 2026. Setelah sebelumnya berlatih secara terpisah, sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan Paskibraka, mulai melaksanakan latihan bersama sebagai bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada 17 Agustus 2026 mendatang. “Hari ini tanggal 11 Agustus 2026, hari Selasa. Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya. Masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim. Selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya, jadi tim upacara berlatih sendiri, Paskibraka berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di Istana,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada awak media. Mensesn...

Sahroni Apresiasi BNN Bongkar Penyelundupan 1,3 Ton Ketamin

- Agustus 12, 2026

Sahroni Apresiasi BNN Bongkar Penyelundupan 1,3 Ton Ketamin MKO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah cepat dan tegas Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Bareskrim Polri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta TNI Angkatan Laut yang berhasil menggagalkan penyelundupan 1.298 kilogram atau hampir 1,3 ton ketamin di perairan Kepulauan Riau. Ia mengatakan zat tersebut mengerikan bagi generasi muda. "Apresiasi setinggi-tingginya bagi Kepala BNN, Polri, TNI dan bea cukai yang sudah bekerjasama dengan sangat baik dalam melakukan operasi penangkapan narkoba dengan jumlah yang luar biasa ini. Ini adalah bentuk kerjasama yang sangat baik dan kita harap akan terus dijalankan ke depannya demi mengurangi peredaran narkoba di masyarakat dan demi menyelamatkan masa depan generasi muda kita," kata Sahroni saat dihubungi, Selasa (11/8/2026). Ia kemudian bicara zat ketamin yang ada di dalam vape. Dia menyebut zat tersebut berbahaya lantaran ...

Gerindra Apresiasi BNN Bongkar Penyelundupan 1,3 Ton Ketamin: Bukan Perkara Kecil

- Agustus 12, 2026

Gerindra Apresiasi BNN Bongkar Penyelundupan 1,3 Ton Ketamin: Bukan Perkara Kecil MKO,Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, mengapresiasi langkah cepat dan tegas Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Bareskrim Polri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta TNI Angkatan Laut yang berhasil menggagalkan penyelundupan 1.298 kilogram atau hampir 1,3 ton ketamin di perairan Kepulauan Riau. Ia menilai pengungkapan tersebut merupakan prestasi penting dalam upaya negara melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman narkoba. "Saya mengapresiasi dan mendukung penuh langkah cepat BNN dalam pengungkapan penyelundupan hampir 1,3 ton ketamin. Ini bukan perkara kecil. Barang sebanyak itu menunjukkan adanya ancaman serius dari jaringan peredaran gelap yang harus kita lawan bersama," kata Bimantoro dalam keterangannya, Senin (10/8/2026). Kader dari Partai Gerindra ini menilai pengungkapan tersebut tidak boleh berhenti pada pe...