Mahasiswa Banten Soroti Inefisiensi Digital dan Dugaan Mark Up Anggaran Diskominfo Pemprov Banten MKO, Serang Banten - Sebagai mahasiswa, kami memandang situasi ini sebagai lebih dari sekadar masalah teknis terkait pengelolaan IP Address, tetapi juga sebagai gambaran lemahnya perencanaan, pengawasan, dan akuntabilitas dalam manajemen digital di tingkat pemerintahan daerah. (Haikal Maulana , Koordinator Isu Kebijakan Publik) Dari 512 IP Address yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten, hanya 142 yang aktif dimanfaatkan. Ini berarti sekitar 370 IP Address tampak tidak digunakan secara maksimal. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakefisiensian dalam perencanaan kebutuhan infrastruktur digital. Pertanyaannya, apakah dari awal kebutuhan tersebut sudah dihitung dengan analisis yang tepat, atau malah ada pemborosan dana yang disengaja? Lebih lanjut, situasi ini menghadirkan risiko keamanan yang cukup serius. IP Address yang dikelola dengan kurang baik dapat memberikan celah untuk...

  Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas: Suatu Analisis MKO, Gunawanta Ginting-CPNS APP PN Jember - Dandapala Contributor Sabtu, 28 Mar 2026 , Diskursus mengenai upaya hukum terhadap putusan bebas dalam KUHAP baru terus menerus menjadi bahan diskusi. Ada yang berpendapat bahwa putusan bebas bisa diajukan upaya hukum banding. Hal tersebut didasarkan pada tidak dilarangnya secara tertulis putusan bebas untuk diajukan banding. Di sisi yang lain ada yang berpendapat bahwa putusan bebas sudah final sehingga tidak ada upaya hukum lagi. Hal tersebut didasarkan pada tidak ada 1 (satu) ayat pun dalam KUHAP yang mengatur bahwa putusan bebas dapat dilakukan upaya hukum. Sesuai asas exceptio firmat regulam, apabila terdapat rumusan pasal yang menimbulkan multitafsir, maka penafsiran tersebut harus menguntungkan terdakwa. Interpretasi Historis Dalam melakukan interpretasi historis terhadap KUHAP, penulis menggunakan rancangan KUHAP versi era Presiden SBY dan versi yang diserahkan Pemerintah kepada...

  Tak Perlu Bingung, Ini Cara Mudah Aktivasi TTE ASN Mahkamah Agung MKO, Bintoro W. Prasojo - Dandapala Contributor, Jumat, 27 Mar 2026 Jakarta – Upaya percepatan transformasi digital di lingkungan peradilan terus diperkuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui optimalisasi penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi tersebut, Mahkamah Agung menghadirkan panduan digital yang memuat langkah-langkah aktivasi TTE secara sistematis, sehingga dapat diakses dan dipahami dengan mudah oleh seluruh ASN. Untuk mendukung implementasi tersebut, langkah-langkah aktivasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi ASN di lingkungan Mahkamah Agung melalui portal ASN Digital dan BSRE dapat dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut :  1. Login ke ASN Digital Buka laman https://asndigital.bkn.go.id, kemudian pilih Login dan klik Masuk. Masukkan username menggunakan Nomor Induk Pegawai (NIP). Selanjutnya, masuk...

  Diduga 370 IP Address Pemprov Banten Nganggur, Ini Tanggapan Diskominfo MKO, SERANG BANTEN – Dari 512 IP Address yang dimiliki Pemprov Banten untuk layanan digital, hanya 142 yang aktif digunakan, sementara 370 lainnya diduga mangkrak. Kondisi ini memicu sorotan soal efisiensi dan potensi risiko keamanan aset digital pemerintah. Laporan evaluasi dari Lembaga Advokasi Buruh Humanity menilai pengadaan ratusan IP Address tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan riil infrastruktur. Berdasarkan data teknis tahun berjalan yang diterima pada Rabu (25/3/2026), Pemprov Banten melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Banten mengelola dua blok IP masing-masing 256 alamat, sehingga total mencapai 512 IP. Namun, dari hasil analisis teknis menunjukkan kebutuhan operasional ideal hanya sekitar 64 IP. “Secara teknis, kebutuhan alamat IP dalam jumlah besar (1.024-2.048 IP) hanya relevan bagi institusi yang memiliki Data Center mandiri yang terintegrasi penuh...

  Layanan Publik Tetap Optimal Pascalebaran, ULT Kemendikdasmen Respons Cepat Kebutuhan Masyarakat  MKO, Jakarta, Kemendikdasmen, Sabtu,28 Maret 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan layanan publik tetap berjalan optimal pada hari kerja usai libur Idulfitri 1447 H. Melalui Unit Layanan Terpadu (ULT), kementerian berkomitmen menjaga kualitas pelayanan tanpa hambatan, termasuk dalam merespons berbagai laporan dan kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kemendikdasmen, Anang Ristanto, mengapresiasi kinerja petugas ULT yang tetap memberikan layanan terbaik, bahkan selama masa libur. Ia menegaskan bahwa kualitas layanan publik menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kementerian. “Untuk itu, ini perlu kita pertahankan dan tingkatkan sehingga harapan publik terhadap layanan kementerian tetap baik. Tentunya ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan Pendidikan Be...

Ratusan Personel Gabungan Amankan Pertandingan Liga 2 MKO, Serang – Polda Banten bersama Polresta Serang Kota mengerahkan 240 personel untuk mengamankan jalannya pertandingan Liga 2 Pegadaian Championship 2025/2026 antara Adhyaksa FC Banten melawan Sumsel United FC, bertempat di Banten International Stadium (BIS) Kota Serang pada Sabtu (28/03). Dalam kesempatannya, Wakapolresta Serang Kota AKBP Winarno menyampaikan bahwa seluruh personel pengamanan harus melaksanakan tugas dengan profesional, humanis, dan penuh tanggung jawab. “Guna memastikan seluruh rangkaian pengamanan pertandingan berjalan aman dan tertib. Personel di lapangan sudah kami siapkan di setiap titik, baik di area stadion, pintu masuk, hingga jalur kedatangan dan kepulangan suporter,” ujarnya. “Kepada seluruh personel menempati posisi yang telah ditentukan dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Patroli mobile dari arah utara dan selatan kita gabungkan agar pengawasan semakin kuat," kata AKBP Winarno. Dia...

  Rapat Akselerasi Program Prioritas Presiden MKO, Jakarta,Sabtu 28 Maret 2026, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini melaksanakan rapat koordinasi bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto dan Juri Ardiantoro di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (27/3/2025). Pertemuan ini membahas upaya akselerasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden melalui penguatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar kementerian/lembaga, guna memastikan pelaksanaan program prioritas berjalan efektif, terintegrasi, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Turut hadir Deputi Bidang Perundang-Undangan Kemensetneg Lydia Silvanna Djaman; Sekretaris Kementerian PANRB Reni Suzana; dan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja.

  Ketua PN Baubau: Pelayanan Prima Kunci Meraih WBK 2026 MKO, Humas PN Baubau - Dandapala Contributor Jumat, 27 Mar 2026 ,Baubau, Sulawesi Tenggara — Pengadilan Negeri Baubau menggelar Rapat Koordinasi pada Kamis (26/3) Pukul 14.00 WITA dalam rangka persiapan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).  Rapat dilaksanakan secara hybrid, yakni luring (tatap muka) dan daring, guna memastikan seluruh unsur tetap dapat berpartisipasi secara optimal. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Amin Imanuel Bureni dan Ketua PembangunanZona Integritas, Muhammad Syawaludin.  Dalam arahannya, Ketua PN Baubau menegaskan komitmen kuat seluruh jajaran untuk meraih predikat WBK pada tahun 2026 dengan cara meningkatkan integritas aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam rapat tersebut dibahas berbagai langkah strategis dan teknis yang perlu dipersiapkan, termasuk penguat...

  Waka Polsek Sumur Agus Daryana Bersama Bhabinkamtibmas Arif Serta Kanit Intel Dadan Dan  Sekmat Jumaedi   Kawal Penyaluran PKH Bersama Serta Kunjungi Wisatawan Pantai  MKO, Polsek Sumur Polres Pandeglang Polda Banten - Kepolisian Sektor (Polsek) Sumur melakukan monitoring terhadap kegiatan pembagian Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah hukum mereka, Sabtu 28 Maret 2025 pagi di aula kecamatan Sumur. Kegiatan ini dilaksanakan guna memastikan proses distribusi berjalan lancar, aman, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Kapolsek Sumur AKP Erwin Heriyadi SH melalui Wakapolsek Sumur Agus Daryana Bersama Bhabinkamtibmas Arif Serta Kanit Intel Dadan Somantri menegaskan bahwa, kehadiran aparat kepolisian dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah serta upaya menjaga ketertiban dan keamanan. “Kami ingin memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dalam penyaluran PKH ini. Semua harus diterima...