Dugaan Pungli PPDB MTs Al-Washliyah 30 Memanas, Kakan Kemenag dan Kasi Pendis Sergai Bungkam Seribu Bahasa MKO, SERGAI SUMUT – Dugaan pelanggaran prosedur dan pungutan liar (pungli) dalam Biaya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2026/2027 di MTs Al-Washliyah 30 Pematang Guntung kini menggelinding menjadi bola panas. Sayangnya, otoritas tertinggi Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) justru memilih bungkam dan   menutup mata dari sorotan publik, Kamis, (22/10/2026).  Kepala Kantor (Kakan) Kemenag Sergai, Azrul Aswan Sirait, beserta Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Kasi Pendis), Sugianto, kompak tidak memberikan klarifikasi ataupun tanggapan resmi. Awak media telah melayangkan konfirmasi tertulis sejak Minggu (18/10/2026) terkait temuan salinan Berita Acara Kesepakatan biaya PPDB sebesar Rp640.000 untuk siswa laki-laki dan Rp600.000 untuk siswa perempuan. Upaya konfirmasi ulang juga dilakukan pada Rabu (21/10/2026) menyus...

Tak Terima Diberitakan RR Diduga Koordinator Obat Terlarang Exsimer dan Tramadol Ancam Awak Media MKO, ‎Tangerang Selatan, -- Diduga peredaran obat terlarang golongan G jenis Exsimer dan Tramadol marak dan terkoordinasi dengan baik dengan banyak pihak, Selasa, 30 Oktober 2026. ‎Hebatnya Pelaku penjual Exsimer dan Tramadol berjualan disamping toko bahkan disekitar toko yang tutup, pelaku sering dikawal oknum oknum koordinator. ‎Setelah berita pertama terbit awak media pun mencoba mengali informasi yang lebih baik kepada RR atau Kapolsek Kelapa Dua, namun sampai saat ini belum ada penindakan. ‎Perlu diketahui bahwa ada kewajiban dan pelanggaran beriring sanksi bagi pelaku pengedar obat terlarang golongan G seperti Exsimer dan Tramadol apalagi diedarkan tanpa izin dokter. Bagi pelaku bisa dijerat UU No 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. ‎Disamping itu juga ada ancaman pidana 12 hingga 15 tahun bagi pelaku dengan sengaja mengedarkan obat terlarang golongan G jenis Exsimer dan Tra...

Terkait Dugaan Pengkondisian Kasus M. Fatih Ritonga, Kabid Humas dan Ditres PPA-PPO Polda Sumut Memilih Bungkam MKO, MEDAN  SUMUT – Dugaan keterlibatan oknum Direktorat Reserse PPA dan PPO (Ditres PPA dan PPO) Polda Sumatera Utara dalam pengkondisian kasus dan pemerasan terhadap masyarakat kecil kini menjadi sorotan tajam. Pasalnya, alih-alih memberikan klarifikasi transparan, sejumlah pejabat utama Polda Sumut justru memilih bungkam seribu bahasa saat dikonfirmasi oleh awak media, Rabu, (21/10/2026).  Kasus yang menimpa M. Fatih Ritonga, warga Pematang Siantar, bersama lima rekannya yang ditangkap di Bandara Internasional Kualanamu pada Sabtu (12/09/2026) lalu, kini menggelinding menjadi bola liar. Penangkapan yang disebut-sebut dilakukan oleh oknum yang mengaku dari Ditres PPO Polda Sumut tersebut kini memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat: Ada apa dengan penegakan hukum di Polda Sumut? Demi menjaga keberimbangan informasi (audi et alteram partem), awak me...

Kusen Belum Terpasang, Pekerjaan Revitalisasi SMPN 2 Baros Tuai Pertanyaan MKO, SERANG — Kualitas pekerjaan revitalisasi SMPN 2 Baros di Desa Sindangmandi, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten, menjadi sorotan. Proyek yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 dengan anggaran Rp610 juta itu diduga memiliki sejumlah kejanggalan, terutama pada pemasangan plafon, keramik, dan kusen. Berdasarkan hasil pengamatan media yang terdokumentasi di lokasi, pemasangan plafon terlihat kurang rapi, dengan sejumlah sambungan yang renggang dan bagian pinggir yang belum tertata baik. Pemasangan keramik juga tampak kurang rata, sementara kusen dilaporkan belum terpasang. Informasi yang dihimpun media menyebutkan pekerjaan sempat terbengkalai selama sekitar dua minggu. Selain itu, muncul dugaan material dipasok oleh pendamping proyek, termasuk pembuatan kusen. Sejumlah hal tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Saat hendak dikonfirmasi pada Selasa (20/10/202...

KMP Batu Mandi Terbakar di Perairan Merak, Proses Evakuasi Sedang Berlangsung MKO Serang – Telah terjadi kebakaran kapal penumpang KMP Batu Mandi di perairan Selat Sunda, tepatnya di belakang Pulau Kecil Merak, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, pada Selasa (20/10/2026) sekitar pukul 16.00 WIB. Dalam kesempatannya, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea menyampaikan bahwa saat ini proses evakuasi masih berlangsung. "Saat ini, proses evakuasi masih berlangsung. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Banten tengah melakukan upaya evakuasi di lokasi kejadian," ujarnya. Selanjutnya, Kombes Pol Maruli menjelaskan bahwa hingga saat ini, pihak terkait masih melakukan pendataan jumlah korban serta penyelidikan lebih lanjut. "Hingga saat ini, jumlah korban maupun penyebab kebakaran masih dalam proses pendataan dan penyelidikan lebih lanjut,"  Perkembangan situasi, termasuk ...

Kepala BNPB Bersama Kasad Perkuat Koordinasi Penanganan Karhutla di Kalimantan Tengah MKO, Selasa, 20,Okt 2026 PULANG PISAU – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui kunjungan kerja Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi bersama Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita ke Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin (19/10). Kegiatan ini difokuskan pada peninjauan kondisi karhutla di Kabupaten Pulang Pisau dan rapat koordinasi untuk memperkuat langkah penanganan bersama pemerintah daerah serta unsur terkait. Kepala BNPB bersama rombongan bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Pangkalan TNI AU Syamsudin Noor, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada pukul 07.00 WIB menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Setelah tiba di Lanud Syamsudin Noor, rombongan melanjutkan perjalanan darat menuju Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Agenda kunjungan kerja...

Kepala BKN: Layanan Publik Harus Lebih Responsif, Mudah Diakses, dan Menjawab Kebutuhan Masyarakat MKO, Selasa,20/10/2026 Serang – Humas BKN, Saat memberikan arahan dalam pertemuannya bersama jajaran pimpinan Pemerintah Kota Serang, Senin (19/10/2026) di Ballroom Horison Ultima Ratu Hotel, Kota Serang, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, mengarahkan pelayanan publik harus menempatkan masyarakat sebagai pemilik negara yang harus mendapatkan pelayanan terbaik.  Karena itu menurutnya, pemerintah perlu mengubah pola pelayanan agar lebih responsif, mudah diakses, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Prof. Zudan juga mendorong Pemerintah Kota Serang untuk mempercepat transformasi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi, penyederhanaan birokrasi, dan penguatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) juga perlu dioptimalkan untuk menghadirkan layanan yang semakin cepat dan menjangkau masyarakat secara lang...

Pariwisata Tumbuh Positif dalam Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran MKO, Jakarta, 20 Oktober 2026 – Memasuki dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, sektor pariwisata Indonesia mencatatkan pertumbuhan positif yang signifikan dan berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (20/10/2026), mengungkapkan pembangunan pariwisata saat ini tidak hanya berfokus pada kuantitas kunjungan wisatawan, tetapi juga berorientasi pada dampak nyata bagi perekonomian masyarakat serta pemerataan di berbagai daerah. Hal ini selaras dengan semangat yang dibawa sepanjang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. “Dua tahun terakhir, pariwisata Indonesia terus bertumbuh. Tahun 2025 menjadi salah satu tahun penting bagi pertumbuhan pariwisata Indonesia dan momentum itu berlanjut hingga 2026,” kata Menteri Pariwis...

Klarifikasi Ketua MPPD Al-Washliyah Sergai Soal Isu Pungli di MTs 30 Pematang Guntung Dinilai Cacat Prosedur dan Tabrak Regulasi Kemenag MKO, SERGAI SUMUT – Polemik dugaan pungutan liar (pungli) di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Washliyah 30 Pematang Guntung memasuki babak baru. Klarifikasi resmi yang disampaikan oleh Ketua Majelis Pendidikan Pengurus Daerah (MPPD) Al-Washliyah Sergai, Abdul Firman S. Pd, M. Si, pada Selasa (20/10/2026) di Sei Rampah, justru memicu sorotan tajam dari kalangan pengamat pendidikan dan masyarakat, Rabu, (21/10/2026).  Pernyataan MPPD yang menyebut "tidak ada temuan pungli" dinilai terburu-buru dan mengabaikan cacat prosedur administrasi yang fatal. Pasalnya, pembelaan pihak organisasi dan Kepala Madrasah (Kamad) Rusneli Hasibuan, S.Pd., yang mengklaim pungutan telah sesuai kesepakatan wali murid, ternyata tidak didukung oleh dokumen Notulen Rapat resmi. Titik Cacat Hukum: Absennya Notulen Rapat.  Berdasarkan investigasi dan analisis ta...