Postingan

TERBARU

Diduga Oknum Penyidik Polres Pandeglang Tendensius Terhadap Para Pelaku Fitnah Dan Pengeroyokan serta Penyiksaan Seorang Pengacara M Sodik SH MH

-
Gambar
Diduga Oknum Penyidik Polres Pandeglang Tendensius Terhadap Para Pelaku Fitnah Dan Pengeroyokan serta Penyiksaan Seorang Pengacara M Sodik SH MH MKO, Pandeglang Banten — Perkara dugaan tindak pidana pengeroyokan yang dilaporkan sejak 22 April 2025 hingga kini belum ada kepastian hukum. Pelapor, M Sodik SH MH menyatakan kekecewaannya terhadap penanganan perkara yang dilakukan pihak Polres Pandeglang, yang dinilai berjalan lambat hingga saat ini, Senin 20 April 2026. Menurut M Sodik SH MH, laporan polisi (LP) yang ia ajukan terkait dugaan fitnah dan pengeroyokan terhadap dirinya, belum berujung pada penetapan tersangka maupun penangkapan pelaku utama. Padahal, kata dia, peristiwa tersebut sudah berjalan satu tahun lamanya. “Saya sudah menunggu sangat lama, tetapi belum ada kepastian hukum. Padahal 3 orang pelaku sudah jadi tersangka dan ditahan di polres Pandeglang hanya beberapa hari, lalu dilepaskan kembali entah apa dasarnya?, sekarang Para terlapor / pelaku masih bebas berkeliaran,...
Posting Komentar
Read more »

Penugasan Ganda Guru PPPK di SDN Senangsari Picu Diskursus Profesionalisme Pendidikan, Sekdis Pendidikan Pandeglang Tanggapi Isu dan Ini Komentarnya"

-
Gambar
  Penugasan Ganda Guru PPPK di SDN Senangsari Picu Diskursus Profesionalisme Pendidikan, Sekdis Pendidikan Pandeglang Tanggapi Isu dan Ini Komentarnya" MKO, Pandeglang, Banten — Polemik mengenai dugaan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang merangkap sebagai operator sekolah (OPS) di salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Pandeglang mendapat tanggapan dari Dinas Pendidikan setempat. Otoritas menilai praktik tersebut perlu dilihat secara proporsional dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, Nono Suparno, menyampaikan bahwa penugasan tambahan di lingkungan sekolah dimungkinkan terjadi, terutama dalam kondisi keterbatasan sumber daya manusia. Namun demikian, ia menegaskan terdapat batasan yang tidak boleh dilanggar, khususnya terkait aspek penghasilan. “Dalam praktiknya, rangkap tugas bisa saja terjadi karena kebutuhan. Akan tetapi, terkait honorarium, yang bersangkutan hanya diperkenank...
Posting Komentar
Read more »

"Kritik Tajam: MBG Pandeglang Jadi Catatan Buruk, “Ini Anomali” Kata Cecep Saeful Bahri Ketua DPC Ormas Badak Banten Perjuangan"

-
Gambar
 "Kritik Tajam: MBG Pandeglang Jadi Catatan Buruk, “Ini Anomali” Kata Cecep Saeful Bahri Ketua DPC Ormas Badak Banten Perjuangan" MKO, Pandeglang Banten - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesehatan, gizi, dan kecerdasan anak sekolah, balita, serta ibu hamil. MBG jadi investasi SDM jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045 sekaligus penggerak ekonomi desa dan UMKM. Pelaksana teknisnya adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah Badan Gizi Nasional (BGN). SPPG berfungsi sebagai pusat produksi dan distribusi makanan bergizi dengan menyerap bahan baku lokal dari petani dan nelayan setempat. Pendukung kesiapan program ini adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), inisiasi pemerintah lewat Universitas Pertahanan RI. Lulusan SPPI diarahkan menjadi bagian BGN untuk mendukung distribusi dan pengawasan gizi. “Dari kutipan di atas jelas bahwa program MBG ini sangat bagus tujuannya. Kita se...
Posting Komentar
Read more »

Aktivis Muda dan Pemerintah Kecamatan Gunungsari Perkuat Komitmen Sinergi dan Anti-Intimidasi

-
Gambar
Aktivis Muda dan Pemerintah Kecamatan Gunungsari Perkuat Komitmen Sinergi dan Anti-Intimidasi MKO, Serang, 17 April 2026 – Ketua Forum Aktivis Muda Serang, Agus Waluyo, menghadiri undangan resmi Pemerintah Kecamatan Gunungsari dengan nomor surat 400.14.5/26-Kec. Gnsr/2026 pada Jumat (17/4). Dalam pertemuan tersebut turut hadir Ketua Himpunan Mahasiswa Gunungsari, Sahroni, beserta jajaran, Ketua APDESI Kecamatan Gunungsari, Bapak Maemun, bersama para kepala desa, serta Camat Gunungsari, Ibu Sri Rahayu Basukiwati. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari peristiwa sebelumnya yang terjadi pada 8 April 2026. Pada kesempatan tersebut, Camat Gunungsari, Ibu Sri Rahayu Basukiwati, atas nama Pemerintah Kecamatan Gunungsari telah menyampaikan permohonan maaf kepada Agus Waluyo terkait insiden intimidasi yang terjadi di ruang kerjanya. Pada pertemuan lanjutan hari ini, Ketua APDESI Gunungsari, Bapak Maemun, mewakili para kepala desa juga menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut. Ia ...
Posting Komentar
Read more »

Diduga “Jaga Pintu”, Tapi Menutup Informasi: Relawan SPPG di Menes Disorot

-
Gambar
  Diduga “Jaga Pintu”, Tapi Menutup Informasi: Relawan SPPG di Menes Disorot MKO, Pandeglang -  Di tengah semangat transparansi program Makan Bergizi Gratis (MBG), ironi justru muncul di depan gerbang dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang. Niat awak media untuk mengonfirmasi informasi publik malah berhadapan dengan “tembok tak kasat mata” bernama izin yang dipersoalkan. Peristiwa itu terjadi saat jurnalis bersama aktivis hendak menjalankan tugas peliputan. Bukannya mendapat penjelasan, mereka justru diminta mengantongi izin dari Koramil oleh seorang oknum relawan keamanan berpakaian sipil yang disebut bernama Fauji. “Harus ada izin dari koramil pak,” ujarnya. Sebuah pernyataan yang memantik tanya: sejak kapan kerja jurnalistik tunduk pada otoritas di luar mekanisme pers? Di titik ini, publik layak mengernyit. Sebab Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memberi ruang terang bagi kerja jurnalistik—tanpa sekat yang dibua...
Posting Komentar
Read more »

Kartinah, S.Pd Kepala Sekolah SDN Kalibuntu Baros Mengusulkan Bangunan Baru Yang Rusak parah

-
Gambar
  Kartinah, S.Pd  Kepala Sekolah SDN Kalibuntu Baros Mengusulkan Bangunan Baru Yang Rusak Berat MKO, Serang Baros Banten - Bertahun tahun Kepala Sekolah SDN Kalibuntu Kecamatan Baros Kabupaten Serang Kartinah, S.Pd  meminta mengusulkan melalui Dapodik untuk Bangunan ruangan kelas Baru. Diantara nya 1Ruang Kelas berikut Ruang UKS dan WC Guru dan WC Siswa. Sementara Bangunan yang ada sekarang kita lihat kondisi bangunannya Rusak Berat Hampir 90 % ( sembilan puluh persen ). Kartinah, S.Pd  Kepala Sekolah SDN Kalibuntu Baros meminta pihak Dapodik segera membangun ruang baru. Sangat terlihat Kondisi Bangunan Lama yang bisa rubuh sewaktu waktu disaat murid murid swdang melakukan aktivitas belajar. Kami meminta segera dibangun dan mendapat Rehabilitasinya sekolah tersebut, ungkap Kartinah, S.Pd  Kepala Sekolah SDN Kalibuntu Baros kepada awak media. Saat di konfirmasi Awak Media dengan Kepala Sekolah SD Negeri Kalibuntu Kecamatan baros Kabupaten Serang, Awak Media melih...
Posting Komentar
Read more »

Tim Penyidik Tetapkan Tersangka AW Perkara TPPU Berkaitan dengan Terpidana Zarof Ricar

-
Gambar
  Tim Penyidik Tetapkan Tersangka AW Perkara TPPU Berkaitan dengan Terpidana Zarof Ricar MKO, Kamis 16 April 2026, Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Khusus (JAM PIDSUS) menetapkan Tersangka AW dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan Terpidana Zarof Ricar. Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah Tim Penyidik memperoleh bukti cukup melalui serangkaian tindakan penyidikan berupa pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan penggeledahan di Provinsi Jakarta, yang dilakukan secara mendalam, profesional, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan asas praduga tidak bersalah. Kasus posisi dalam perkara ini sebagai berikut: ●Bahwa Tersangka AW bersama-sama dengan Terpidana Zarof Ricar membuat suatu proyek flim dengan judul “Sang Pengadil”. Pada saat tersebut, Zarof Ricar mengajak Tersangka AW untuk memberikan dukungan berupa uang pembuatan flim tersebut. ●Modal pembuatan flim sebesar Rp4,5 miliar dan dibagi 3...
Posting Komentar
Read more »

Serah terima Aset Bangunan Badan Pemulihan Aset kepada JAM PIDSUS Guna Penunjang Pelaksanaan Tugas

-
Gambar
  Serah terima Aset Bangunan Badan Pemulihan Aset kepada JAM PIDSUS Guna Penunjang Pelaksanaan Tugas Selasa 14 April 2026 di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah dilaksanakan penyerahan berita acara serah terima tanah berikut bangunan barang rampasan dari Terpidana Arie Lestario Kusumadewa yang terletak di Jakarta Selatan dengan luas 788 m2.  Kegiatan ini merupakan wujud dari penegakan hukum yang berorientasi pada asset recovery, dengan memastikan bahwa setiap aset hasil tindak pidana korupsi dapat dipulihkan, diamankan, dan dimanfaatkan bagi kepentingan negara. Selain itu, penyerahan ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam pelaksanaan UNCAC melalui Badan Pemulihan Aset yang memiliki peran strategis dalam menelusuri, mengamankan, mengelola, dan mendukung pengembalian aset hasil tindak pidana sebagai bagian dari penguatan peran Central Authority Pemulihan Aset. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dalam s...
Posting Komentar
Read more »

Mengenal Doktrin Adequate Level Of Protection Dalam Transfer Data Pribadi Lintas Batas

-
Gambar
Mengenal Doktrin Adequate Level Of Protection Dalam Transfer Data Pribadi Lintas Batas MKO, Humas MA, Jakarta Kamis,16 April 2026 UU PDP mewajibkan perlindungan setara dalam transfer data lintas negara, menjaga privasi, kepastian hukum, dan daya saing digital Indonesia. PENDAHULUAN Transformasi digital global telah menempatkan data pribadi sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi dan strategis yang tinggi. Konsekuensinya, arus data lintas batas negara (cross-border data flow) menjadi fenomena yang tidak terelakkan dalam ekosistem perdagangan internasional. Namun, aliran data ini juga membuka celah kerentanan terhadap hak privasi subjek data apabila negara tujuan transfer tidak memiliki standar perlindungan yang memadai. Di Indonesia, pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi instrumen vital untuk menjawab tantangan tersebut. Fokus krusial dalam regulasi ini terletak pada Pasal 56 ayat (2) UU PDP yang mengatur bahwa...
Posting Komentar
Read more »

Antropologi dan Penafsiran Hukum

-
Gambar
  Antropologi dan Penafsiran Hukum MKO, Humas MA, Jakarta Kamis,16 April 2026 Menurut oam Chomsky dan Steven Pinker, bahasa memengaruhi cara berpikir dan mencerminkan kondisi mental seseorang. Sering kali kita menganggap bahwa ketika hakim mengimplementasikan hukum tertulis secara kaku, maka hakim tersebut telah lepas dari unsur “bias” dan menjadi hakim yang “objektif”. Tulisan ini akan mencoba menjelaskan kekeliruan tersebut, serta memberikan cara bagaimana menggunakan antropologi agar keadilan substantif benar-benar menjadi “substansif”. Filsuf-filsuf seperti Derrida, Saussure, dan Ludwig Wittgenstein menyatakan bahwa bahasa dan makna tidak bersifat kaku. Mereka menunjukkan bahwa bahasa dapat dipelintir dan diatur sedemikian rupa sehingga kebakuan yang dianggap tetap pun menjadi sirna. Inilah sebabnya hukum sering disebut sebagai the art of interpretation. Makna tidak dapat dilepaskan dari kultur dan cara pandang penafsir, demikian pula penafsiran setiap orang terhadap hukum. Art...
Posting Komentar
Read more »