Laporan Terkait Fenny Frans Resmi Diterima Polda Sulsel MKO MAKASSAR SULSEL, 3 NOVEMBER 2026 — Langkah hukum terus diambil terkait polemik yang melibatkan pengusaha sekaligus figur publik, Fenny Frans. Perwakilan dari Forum Jurnalis dan Pengacara Sulawesi Selatan secara resmi menyampaikan laporan ke Polda Sulawesi Selatan pada Selasa tersebut.   Laporan dengan nomor pendaftaran B/659/XI/RES.2.5/2026/Ditreskrimsus telah diserahkan langsung kepada tim penyidik yang bertugas di lingkungan Mapolda Sulsel, dan telah resmi diterima serta tercatat sebagaimana prosedur yang berlaku. Klasifikasi laporan dinyatakan sebagai "Biasa", dengan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) akan disampaikan sesuai ketentuan.   Perwakilan Forum Jurnalis dan Pengacara menyampaikan bahwa langkah ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan untuk memastikan setiap perkataan yang disampaikan di ruang publik — terlebih oleh figur publik — tetap berada dalam koridor hukum dan etika....

Polda Banten Sampaikan Apresiasi, Aksi Unjuk Rasa Berlangsung Tertib dan Lancar MKO, Serang Banten - Polda Banten menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta unjuk rasa yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib, aman dan lancar. Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea mengatakan, penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari hak masyarakat yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pelaksanaannya diharapkan tetap memperhatikan ketertiban, keamanan dan kepentingan masyarakat lainnya. “Polda Banten menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh peserta aksi yang telah melaksanakan penyampaian pendapat dengan tertib, aman dan lancar. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian aspirasi dapat dilakukan dengan tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Kabid Humas Polda Banten. Menurutnya, situasi yang kondusif selama pelaksanaan aksi merupakan hasil kerja sama antara peserta u...

Keharusan Bentuk Tertulis dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah MKO Jakarta, Humas MA Selasa, 10 Nov 2026, Berbeda dari hukum privat, pengadaan barang/jasa pemerintah wajib menggunakan kontrak tertulis demi akuntabilitas keuangan negara Perjanjian merupakan instrumen hukum yang melahirkan hubungan hak dan kewajiban di antara para pihak. Dalam hubungan hukum privat, kesepakatan pada prinsipnya dapat diwujudkan secara lisan maupun tertulis sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian. Namun, prinsip tersebut tidak dapat diterapkan secara mutlak terhadap seluruh hubungan kontraktual, terutama apabila salah satu pihak bertindak atas nama negara dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang/jasa pemerintah bukan semata-mata aktivitas transaksi antara pembeli dan penjual, melainkan tindakan hukum yang menggunakan keuangan negara atau keuangan daerah dan harus dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hu...

UU P2SK Memastikan Kewenangan OJK dalam Memantau Transaksi Kripto di Indonesia MKO Jakarta, Humas MA Selasa, 10 Nov 2026, Ditjen Badilum Mahkamah Agung menggelar Perisai Badilum Episode 19, bedah penanganan perkara kripto pasca peralihan pengawasan ke OJK.  Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) kembali menggelar forum diskusi strategis bertajuk Pertemuan Sarasehan Rutin Badilum (Perisai Badilum) Episode 19 pada Senin, 9 November 2026. Mengusung topik hangat mengenai penanganan perkara aset kripto, acara ini menghadirkan dua narasumber kompeten, yakni Dr. Edmon Makarim, S.H., LL.M., dan Iwan Budiman, S.H., guna membedah kompleksitas hukum dan tata kelola transaksi digital modern di Indonesia. Hadir sebagai narasumber utama, Iwan Budiman, dari Divisi Pengaturan Inovasi Teknologi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaparkan secara komprehensif mengenai mekanisme pasar kripto di tanah air yang kini berada di bawah pengawasan ketat lemba...

Kemenpar Perkuat Kolaborasi Libatkan 38 Kementerian/Lembaga Susun RIPPARNAS 2027–2045 MKO, Jakarta, 10 November 2026 - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berkolaborasi melibatkan 38 kementerian/lembaga (K/L) dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) 2027–2045 guna mewujudkan pembangunan pariwisata yang terarah, terpadu, berkualitas, dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pembangunan kepariwisataan nasional memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji, dalam sambutannya pada acara “Kick-off Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2027–2045” di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Selasa (10/11/2026), menyampaikan penyusunan RIPPARNAS merupakan amanat Undang-Undang Kepariwisataan sekaligus langkah strategis dal...

Gandeng Mitra Multi Pihak, Bukti Kemendes PDT Junjung Tinggi Keterbukaan Informasi Publik MKO, BR/Humas/KDPDT/XI/2026/09 JAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan komitmen Kemendes PDT dalam menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu caranya dengan menggandeng berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga, perguruan tinggi, perusahaan swasta, maupun organisasi masyarakat sehingga seluruh program dapat direalisasikan secara maksimal diikuti dengan kontribusi publik. Selama 2 tahun terakhir telah ada lebih dari 70 Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani Kemendes PDT dengan para mitra. Tentu saja tema kerja samanya disesuaikan dengan ruang lingkup masing-masing lembaga untuk mewujudkan pembangunan desa yang maju dan mandiri. "Ini cara kami memberikan informasi terbuka nggak ada yang kami tutup-tutupi. Ini yang akan kami lakukan ayo sama-sama kerja dan ayo kerja bersama," tegas Mendes Yandri saat...

Memanusiakan Perempuan dan Anak di Balik Ketukan Palu Pengadilan MKO, Jakarta, Humas MA Sabtu,08 Agustus 2026, PA Jember hadirkan inovasi YAUMUNA, layanan terpadu guna menjamin pemenuhan hak, keamanan, serta masa depan perempuan dan anak pascaperceraian. suasana persidangan di Pengadilan Agama) Bayangkan seorang ibu melangkah keluar dari ruang sidang sambil menggandeng erat jemari anaknya. Di tangannya, tergenggam lembaran salinan putusan yang menyatakan perkawinannya telah usai. Secara hukum, sengketa selesai. Namun, dalam realitas kehidupan, pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Siapa yang akan membiayai sekolah anak? Bagaimana memastikan nafkah yang ditetapkan benar-benar ditransfer setiap bulan? Ke mana ibu tersebut memulihkan trauma kekerasan rumah tangga, atau sekadar bagaimana memahami amar putusan? Pertanyaan-pertanyaan krusial inilah yang mengusik kesadaran bahwa pelayanan peradilan tidak boleh terhenti saat palu hakim diketukkan. Putusan memang mahkota hakim...

Ikuti Uji Publik KIP 2026, Wamen Ossy Ingin Kementerian ATR/BPN Bisa Pertahankan Predikat Badan Pemerintah Informatif Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026 pada Selasa (10/11/2026), di Jakarta. Dalam lima tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN konsisten meraih predikat Informatif, yaitu kategori tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat. Capaian tersebut menjadi wujud komitmen Kementerian ATR/BPN melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang akurat, terbuka, dan tepercaya. “Kita berharap tetap bisa mempertahankan predikat sebagai badan pemerintah informatif. Dari sisi kementerian, seluruh jajaran baik pusat maupun daerah, telah berupaya keras agar kita tetap mendapatkan predikat informatif dalam pelaksanaan uji publik kali ini,” ujar Wakil Menteri (Wame...

Tekan Ketergantungan Petani pada Rentenir, BP BUMN dan Danantara Dorong Kredit Murah Lewat Kopdes MKOJAKARTA — BP BUMN dan Danantara mendorong pengembangan skema kredit berbunga rendah bagi petani melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Inisiatif yang melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) ini dibahas dalam pertemuan Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria bersama jajaran Direksi BRI di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (4/11/2026). Pembahasan mencakup penyusunan produk pembiayaan, sosialisasi, hingga persiapan implementasi secara bertahap. Dony mengatakan, pengembangan kredit petani tersebut merupakan upaya menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai ketergantungan petani terhadap rentenir yang selama ini membebani mereka dengan bunga pinjaman tinggi. “Kredit petani ini kan Presiden itu ingin kita memutus mata rantai rentenir,” ujar Dony, mengutip dari akun Instagram resmi BP BUMN. Skema pembiay...