Manager Kebun Tanah Raja PTPN IV Regional 1 Bungkam Terkait Dugaan Korupsi Kutip Kompo, Penderes Diduga Ditipu Vendor MKO, SERGAI Sumut – Manajemen PTPN IV Regional 1 Kebun Tanah Raja, Serdang Bedagai, diduga kuat menutup diri terkait adanya praktik pekerjaan kutip kompo pada tanaman karet yang dinilai tidak sesuai prosedur. Hal ini mencuat setelah Manager Kebun Tanah Raja enggan memberikan klarifikasi resmi meskipun surat konfirmasi telah dilayangkan oleh awak media pada hari Senin, 23 Februari 2026. Pekerjaan kutip kompo yaitu pengambilan sisa-sisa lateks kering atau bekuan karet pada mangkok yang seharusnya dikelola secara transparan oleh vendor melalui proses tender, diduga menyimpang dari aturan tekhnis penerapannya dilapangan.  Bungkamnya Manajemen ketika Konfirmasi resmi yang diajukan mengenai teknis pekerjaan kutip kompo, tidak mendapat tanggapan dari Manager Kebun Tanah Raja tentu menjadi tanda tanya besar bagi publik.  Vendor Diduga Hanya Formalitas: Keberadaa...

  Wartawan mediakotaonline Diintimidasi di Belakang Dapur SPBU Beringin Saat Klarifikasi Berita, Profesi Dilecehkan MKO, Deli Serdang Sumut - Tindakan intimidasi dan pelecehan terhadap insan pers kembali terjadi. Seorang wartawan dari mediaKotaonline, Syahrial, mendapat perlakuan tidak menyenangkan dan diintimidasi oleh para oknum pihak SPBU Nomor 14.205.1135 Beringin jialan besar pantai Labu Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, Sumut saat hendak melakukan klarifikasi secara baik-baik terkait pemberitaan yang sudah tayang, Selasa (03/03/2026) sekitar pukul 15 : 40 WIB. Kronologi bermula saat Syahrial disuruh datang oleh Rangga pihak manajemen SPBU Beringin untuk memberikan klarifikasi atau hak jawab terkait pemberitaan yang diterbitkan sebelumnya mengenai gaji dibawah UMK dan BPJS karyawan. Namun, setibanya di lokasi, bukannya ruang pertemuan formal yang disediakan, wartawan tersebut justru diarahkan ke area belakang, yakni dapur SPBU. Di dalam...

PN JAKARTA PUSAT BEBASKAN TIGA TERDAKWA OBSTRUCTION OF JUSTICE DAN SATU TERDAKWA SUAP KEPADA HAKIM MKO, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan bebas terhadap empat terdakwa dalam dua perkara berbeda yang disidangkan secara bersamaan, yakni perkara obstruction of justice dan perkara suap kepada hakim.  Para terdakwa dimaksud adalah: (1) JUNAIDI SAIBIH selaku Advokat/Akademisi, yang menghadapi dua perkara sekaligus — perkara obstruction of justice (dakwaan tunggal) dan perkara suap kepada hakim; (2) TIAN BAHTIAR selaku Direktur Pemberitaan JAKTV; serta (3) M. ADHIYA MUZAKKI selaku pengelola media sosial, keduanya dalam perkara obstruction of justice. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2026 hingga Rabu tanggal 4 Maret 2026 pukul 01.15 WIB oleh Majelis Hakim yang diketuai Efendi, S.H. dengan Hakim Anggota Adek Nurhadi, S.H. dan Andi Saputra, S.H., M.H. Berikut ringkasan pertimbangan...

  Menteri ESDM Pimpin Sidang DEN, Pemerintah Jaga Ketahanan Energi di Tengah Gejolak Global MKO JAKARTA,Rabu 4 Maret 2026 , Bertempat di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jakarta, Selasa (3/3), Menteri ESDM selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) Bahlil Lahadalia memimpin Sidang Anggota DEN ke-1 Tahun 2026 dalam rangka menyikapi dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah (Middle East) yang menyebabkan terhambatnya pasokan energi global dan kenaikan harga yang menyertainya akibat penutupan Selat Hormuz. Konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran di kawasan Timur Tengah tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap pasokan energi global. Penutupan Selat Hormuz sebagai akibat konflik di Timur Tengah akan mengganggu jalur logistik sekitar 20 persen (20,1 juta barel) pasokan minyak global dan dapat menimbulkan kenaikan harga minyak dunia. Mencermati kondisi yang ada, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta Menteri ESDM u...

Kembangkan Aplikasi Dashboard SDM, Sekjen ATR/BPN: Proses Mutasi dan Promosi Jadi Lebih Efektif dan Efisien MKO Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah mengembangkan aplikasi Dashboard Sumber Daya Manusia (SDM) guna mendukung proses mutasi dan promosi pegawai agar lebih efektif dan efisien. Aplikasi yang dibangun oleh Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Pusdatin) bersama Biro SDM ini disiapkan sebagai instrumen pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis sistem merit. “Saya berharap aplikasi Dashboard SDM ini bisa segera jadi, untuk memenuhi kebutuhan pengisian jabatan. Jadi kegiatan mutasi, promosi dan sebagainya bisa berjalan secara efektif dan efisien,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat membuka Sosialisasi Dashboard SDM yang dilaksanakan secara daring dan luring di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (03/03/2026). Pemetaan melalui Dashboard SDM dilakukan untuk mengidentifikasi ...

  Hadapi Eskalasi Global, Presiden Prabowo Tegaskan Kesiapan dan Peran Mediasi Indonesia MKO, Jakarta, Rabu 04 Maret 2026, Lebih lanjut, Menlu menyampaikan bahwa situasi ke depan masih dinamis dan pemerintah akan terus memantau perkembangan secara saksama. Presiden Prabowo Subianto secara langsung membahas perkembangan situasi domestik dan global terkini termasuk dinamika yang terus berkembang di kawasan Timur Tengah bersama sejumlah tokoh nasional. Pembahasan tersebut berlangsung dalam acara silaturahmi dan diskusi bersama yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 3 Maret 2026. “Seperti yang sudah juga disampaikan, Bapak Presiden menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan situasi baik global maupun domestik selama beberapa waktu belakangan ini, termasuk juga situasi terakhir yang kita ketahui bersama sedang berkembang di Timur Tengah,” ucap Menteri Luar Negeri, Sugiono dalam keterangannya kepada awak media. Terkait meningkatnya eskalasi di kawasan tersebut, Menlu m...

  Presiden Prabowo Bangun Ruang Diskusi Nasional, Antisipasi Dampak Geopolitik Dunia MKO, Jakarta,Rabu, 04 Maret 2026, Pertemuan yang digelar selama kurang lebih empat jam tersebut merupakan langkah aktif pemerintah untuk menyatukan pandangan dalam upaya menjaga stabilitas nasional. Pemerintah terus memperkuat konsolidasi nasional dalam merespons dinamika global yang kian kompleks. Melalui pertemuan lintas generasi pemimpin dan pimpinan partai politik di Istana Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kesatuan sikap dan kesiapsiagaan nasional demi menjaga stabilitas dan keamanan negara. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia dalam keterangannya di hadapan awak media di lingkungan Istana Jakarta, pada Selasa, 3 Maret 2026. “Semuanya ini kita lakukan dalam rangka bagaimana mendorong agar kejadian di global itu bisa kita antisipasi untuk mengamankan negara kita,” ucap Bahlil. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo b...

  PPATK Tegaskan Peran Penting Peradilan dalam Pemberantasan TPPU & Terorisme MKO, Dharma S. Negara - Dandapala Contributor Selasa, 03 Mar 2026, Jakarta – Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dr. Fithriadi Muslim menegaskan pentingnya peran strategis peradilan dalam pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM). Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Pembinaan Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum, di jakarta pada Selasa (3/3). Dalam paparannya, ditegaskan bahwa TPPU merupakan upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar tampak legal. Regulasi utama yang menjadi landasan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan ...

  Dekriminalisasi sebagai Perubahan Peraturan yang Menguntungkan Terdakwa   MKO, Romi Hardhika - Dandapala Contributor Selasa, 03 Mar 2026, Pasal 3 KUHP mengatur berbagai ketentuan tentang lex favor reo—secara harfiah berarti “hukum yang menguntungkan terdakwa.” Pada prinsipnya, apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka berlaku peraturan yang baru. Namun, apabila peraturan yang lama lebih menguntungkan, maka ketentuan tersebutlah yang harus diterapkan.  Sebagai contoh, tindak pidana pencurian dalam Pasal 476 KUHP Baru diancam dengan penjara paling lama 5 tahun, atau pidana denda paling banyak kategori V (maksimal Rp500 juta). Jika dibandingkan, Pasal 362 KUHP Lama Tahun 1946 yang mengatur tentang pencurian juga memiliki ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Namun, ancaman pidana alternatifnya adalah denda sejumlah Rp900 ribu—setelah penyesuaian berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012. Oleh karena ancaman pidana denda pada KUHP 1946 lebih menguntungka...