Amanah Takaful Banten Gelar Layanan Kesehatan Gratis dan Santunan Yatim Piatu di Kecamatan Carita MKO, Pandeglang Banten 14 Juli 2026 – Amanah Takaful Banten kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat dengan menggelar kegiatan layanan kesehatan gratis dan penyaluran santunan bagi anak yatim piatu di desa Sindanglaut Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, pada Selasa (14/7/2026). Dalam kesempatan yang sama, Amanah Takaful juga menyalurkan santunan meninggal dunia kepada ahli waris jamaah Majelis Taklim Bertaawun. Kegiatan yang dirangkaikan dengan Pengajian Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) tingkat Kecamatan Carita ini dihadiri oleh Bupati Pandeglang, Hj. Raden Dewi Setiani, S.Sos., M.A., beserta jajaran pemerintah daerah, pengurus BKMT, tokoh masyarakat, dan ratusan jamaah. Dalam sambutannya, Bupati Pandeglang menyampaikan apresiasi kepada Amanah Takaful Banten atas komitmennya dalam menjalankan program-program sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya,...

  BKMT Carita dan Amanah Takaful Hadirkan Pengajian Bulanan Disertai Layanan Kesehatan Gratis MKO, PANDEGLANG BANTEN — Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kecamatan Carita berkolaborasi dengan Amanah Takaful Banten menggelar pengajian bulanan yang dirangkaikan dengan layanan kesehatan gratis, santunan anak yatim, serta santunan bagi ahli waris anggota Majelis Taklim Berta'awun. Kegiatan berlangsung di Desa Sindanglaut, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Selasa (14/7/2025), dan diikuti ratusan jamaah dari berbagai majelis taklim. Selain menjadi ruang silaturahmi dan pembinaan keagamaan, kegiatan tersebut juga menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan yang ditangani langsung oleh tim dokter Amanah Takaful. Kehadiran layanan kesehatan ini memberi kemudahan bagi jamaah dan masyarakat untuk memeriksakan kondisi kesehatannya tanpa dipungut biaya. Acara turut dihadiri Bupati Pandeglang, Hj. Raden Dewi Setiani, S.Sos., M.A., jajaran Pemerintah Kabupaten Pandeglang, pengurus BKMT, toko...

  Kades Ade Suhendar Bersama Masyarakat Desa Mekarsari Kecamatan Cihara Membangun Jembatan Penghubung Antar-desa Tanpa Bantuan Pemerintah Kabupaten Lebak MKO, Mekarsari Cihara Kabupaten Lebak Banten - Kades Ade Suhendar dan Masyarakat Desa Mekarsari dengan swadaya masyarakatnya sendiri tampa di bantu pemerintah daerah Kabupaten Lebak maupun Desa Desa tetangga Cimandiri di kampung Cimandiri Kecamatan Panggarangan, membangun jembatan penghubung kedua Desa untuk masyarakat yang melintas setiap hari.  Ade Suhendar Kepala Desa Mekarsari yang sangat peduli dengan masyarakat nya dan bertanggungjawab turun langsung ke lapangan membantu membangun jembatan penghubung kedua desa, (desa Mekarsari dan desa Cimandiri) Tampa bantuan sedikitpun dari desa Cimandiri maupun pemerintah Kabupaten Lebak.  Pembangunan infrastruktur jembatan penghubung ini memang inisiatif masyarakat dan aparatur Desa Mekarsari agar segala urusan masyarakat Desa Mekarsari ke desa Cimandiri bisa di tempur denga...

  Mendes Yandri Sebut BPD jadi Kekuatan untuk Bangun Desa MKO, BR/Humas/KDPDT/VII/2026/11, Purwakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menghadiri pelantikan Pengurus Pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawatan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) dan Peluncuran Program Retret Nasional BPD di Alun-alun Purwakarta, Senin (13/7/2026). Mendes Yandri meyakini, kepengurusan PP PABPDSI yang baru di bawah komando Fery Radiansyah bakal lebih semangat mengabdikan diri di seluruh desa di Indonesia. "Jumlah desa 75.266 dengan total anggota BPD hampir satu juta, ini menjadi kekuatan bangsa untuk itu selalu lakukan yang terbaik," kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini. Pasalnya, ada Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan. BPD, kata Mendes Yandri, menjadi salah kuncinya jadi PABPDSI miliki fungsi yang sangat strategis. "Kami di Kementerian Desa menurunka...

Terima Kajian Komnas HAM, Kementerian ATR/BPN Perkuat Penanganan Konflik Agraria Berbasis HAM MKO, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima hasil kajian Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) yang disusun Komisi Nasional (Komnas) HAM pada Senin (13/07/2026). Kajian tersebut merupakan masukan untuk memperkuat penanganan konflik agraria melalui penyempurnaan kebijakan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. "Konflik agraria tidak semata-mata berkaitan dengan tugas dan fungsi kami di bidang pertanahan. Di dalamnya terdapat persoalan hak hidup, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, hingga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena itu, Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM ini menjadi panduan yang sangat penting dalam upaya menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh," ujar Wakil Menteri ...

  Diguncang Gempa 5,4 M, Gedung PN Buol Retak dan Plafon Berjatuhan MKO, Yohanes Manalu - Dandapala Contributor Senin, 13 Jul 2026 Buol, Sulteng – Gempa bumi bermagnitudo 5,4 mengguncang Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, pada Minggu (12/7/2026) pukul 21.46 WITA. Guncangan yang dirasakan cukup kuat tersebut mengakibatkan sejumlah bagian Gedung Pengadilan Negeri Buol mengalami kerusakan. Berdasarkan pemeriksaan awal, ditemukan retakan pada beberapa bagian bangunan serta material plafon dan atap yang terlepas dan jatuh akibat guncangan. Gedung Pengadilan Negeri Buol merupakan bangunan dengan prototipe lama yang telah diresmikan sejak tahun 2008. Meskipun terjadi kerusakan pada bangunan, tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Aparatur Pengadilan Negeri Buol segera melakukan pemeriksaan awal terhadap gedung dan fasilitas kantor guna memastikan keamanan lingkungan kerja serta keselamatan para pengguna layanan pengadilan. Pada apel pagi, Senin (13/7/2026),...

  Sengketa lahan di kawasan Jalan PM Noor, Samarinda, memasuki babak baru MKO, Jakarta,Selasa 14 Juli 2026 Perkara perdata Nomor 143/Pdt.Bth/2025/PN Smr terkait bantahan yang diajukan Ernie Aguswati Hartojo, kini bergulir di tingkat kasasi Mahkamah Agung setelah pihak terlawan H Amransyah, mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan yang memenangkan Ernie di tingkat Pengadilan Negeri Samarinda dan dikuatkan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Menghadapi proses tersebut, Ernie Aguswati Hartojo melalui Tim Kuasa Hukumnya mengambil langkah dengan mengajukan permohonan pemantauan dan pengawasan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) RI dan Komisi Yudisial (KY) RI. Permohonan itu diajukan oleh Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Abraham Ingan SH dan Rekan melalui surat Nomor 008/AI-P./VII/2026 tertanggal 13 Juli 2026, Senin (13/7/2026). Tim Kuasa Hukum yang terdiri dari Abraham Ingan SH, Sujanlie Totong SH MH, dan Hendra L Don SH MH meminta agar proses pemeriksaan kasasi atas P...

  Humanis Bukan Berarti Permisif, Pesan Ketua MA Saat Lantik Kepala Bawas MA Baru MKO, Tim Dandapala Senin, 13 Jul 2026 Jakarta – Ketua Mahkamah Agung, Prof. Sunarto, baru saja melantik dan mengambil sumpah jabatan Muh. Djauhar Setyadi sebagai Kepala Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung yang baru, Senin (13/7). Dalam proses pelantikan tersebut, Prof. Sunarto menyampaikan arah kebijakan pengawasan internal Mahkamah Agung saat ini.  Dalam sambutannya, Prof. Sunarto menyampaikan bahwa pelantikan Kepala Bawas menjadi momentum penting untuk memperkuat fungsi pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan di bawahnya. Menurutnya, pengawasan yang efektif harus mampu menjamin penyelenggaraan peradilan yang objektif, adil, dan profesional, sekaligus membangun budaya kerja aparatur yang berintegritas, akuntabel, dan dipercaya masyarakat. Ia menegaskan bahwa Badan Pengawasan tidak hanya dituntut responsif dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran, tetapi ju...

  IKAHI Libatkan Pengurus Daerah Se-Indonesia, Bahas Revisi Peraturan Bersama MA dan KY   MKO, Aditya Yudi - Dandapala Contributor Senin, 13 Jul 2026 Jakarta – Upaya memperkuat sistem pengawasan dan penegakan kehormatan hakim kembali menjadi perhatian Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Melalui surat yang diterbitkan Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Nomor 83/UM.PP.IKAHI/VII/2026 tertanggal 10 Juli 2026, seluruh Pengurus Daerah IKAHI diminta menugaskan masing-masing dua orang hakim untuk mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) secara daring pada 15–16 Juli 2026. FGD tersebut diselenggarakan dalam rangka membahas perubahan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 03/PB/MA/IX/2012 – 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama serta revisi Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 04/PB/MA/IX/2012 – 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara P...