Tour of Duty Polri, Sejumlah Pejabat Polda Banten Mendapat Amanah Jabatan Baru MKO, Serang – Mabes Polri kembali melakukan rotasi dan mutasi jabatan terhadap sejumlah perwira di lingkungan Polri. Dalam mutasi kali ini, sejumlah pejabat di lingkungan Polda Banten mengalami pergeseran jabatan, mulai dari Wakapolda Banten, direktur, hingga kapolres jajaran. Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 tanggal 10 Oktober 2026. Pergeseran jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka penyegaran organisasi, pembinaan karier, serta optimalisasi pelaksanaan tugas kepolisian. Adapun sejumlah pejabat di lingkungan Polda Banten yang mengalami mutasi dan pengangkatan dalam jabatan baru sebagai berikut. 1. Brigjen Pol Iwan Saktiadi, S.I.K., M.H., M.Si., yang sebelumnya menjabat Wakapolda Banten, mendapat jabatan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. II Sespim Lemdiklat Polri. Posisi Wakapolda Banten selanjutnya dijabat...

Aktivasi Creative Hub Perkuat 50 Talenta Kreatif di Banten MKO, Banten, 9 Oktober 2026 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kementerian Ekraf) terus memperkuat kapasitas pegiat ekonomi kreatif melalui program Aktivasi Creative Hub. Sebanyak 50 talenta kreatif di Provinsi Banten mengikuti kegiatan bertajuk Fasilitasi Akses Pendanaan dan Investasi bagi Pegiat Ekonomi Kreatif di KEK ETKI Banten, Jumat (9/10). Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya menegaskan, _creative hub_ berperan menghubungkan kreativitas, inovasi, pasar, dan sumber pembiayaan.  “Creative Hub harus menjadi lebih dari sekadar ruang berkumpul. Kita ingin menghadirkan ekosistem yang mempertemukan talenta, gagasan, teknologi, industri, dan sumber pendanaan agar potensi kreatif dapat berkembang menjadi usaha yang berdaya saing, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan nasional,” ujar Teuku Riefky. Kepala Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan, Muhamma...

Creative Hub Buka Peluang Kolaborasi Pelaku Fesyen di Tangerang Selatan* MKO, Jakarta, 10 Oktober 2026 – Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kementerian Ekraf) membekali 33 pelaku usaha fesyen di Tangerang Selatan, Banten, dengan strategi pengembangan bisnis dan penerapan fesyen berkelanjutan. Pelatihan Manajemen Usaha Fesyen yang berlangsung pada 10–11 Oktober 2026 ini bagian dari Aktivasi Creative Hub Fesyen untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Direktur Fesyen Kementerian Ekraf Iffah Sa’aidah mengatakan, pelatihan ini menyasar pelaku usaha yang telah memiliki keterampilan dasar dan ingin mengembangkan bisnisnya. Selain meningkatkan kapasitas usaha, kegiatan ini menjadi ruang bagi peserta untuk membangun jejaring dan membuka peluang kolaborasi. “Kami ingin mengaktivasi Creative Hub di berbagai daerah sebagai tempat bagi para pelaku fesyen untuk meningkatkan kemampuan sekaligus membangun komunitas. Mereka yang sebelumnya menjalankan usaha secara mandir...

Ketua DEMA UIN Banten Muhammad Syahid Bersama Pengurus DEMA PTKIN Berdialog dengan Wamen HAM Mugianto, Bahas Perlindungan HAM dan Hak Tahanan MKO, JAKARTA — Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Muhammad Syahid, bersama pengurus DEMA PTKIN melakukan dialog dengan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Mugianto, untuk membahas persoalan hak asasi manusia (HAM), perlindungan hak tahanan, serta perkembangan regulasi HAM di Indonesia. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara mahasiswa dan pemerintah untuk membicarakan tantangan penegakan HAM, termasuk kondisi lembaga pemasyarakatan dan pentingnya memastikan hak-hak setiap orang tetap dihormati dalam proses penegakan hukum. Dalam dialog itu, Muhammad Syahid menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk terus mengawal persoalan HAM dan keadilan, baik melalui kritik, penyampaian aspirasi, maupun dialog dengan pemangku kebijakan. “Bagi kami, mahasiswa tidak b...

Ketua Umum GWI Ucapkan Selamat atas Jabatan Baru Wakapolda Banten Brigjen Pol. Zain Dwi Nugroho, Semoga Amanah dan Sukses Selalu MKO, TANGERANG — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI), Syamsul Bahri, menyampaikan ucapan selamat atas penunjukan Brigjen Pol. Zain Dwi Nugroho, S.H., S.I.K., M.Si., sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Banten. Syamsul Bahri berharap, amanah jabatan yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme dalam mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian di wilayah hukum Polda Banten. “Atas nama keluarga besar Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI), kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Brigjen Pol. Zain Dwi Nugroho atas jabatan barunya sebagai Wakapolda Banten. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam menjalankan amanah serta mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Syamsul Bahri. Menurutnya, jabatan baru tersebut membawa ta...

Pengurus DPP GMPD Resmi Dilantik, Wamen Desa PDT RI, Beri Ucapan Selamat Melalui Zoom MKO, JAKARTA - Dalam rangka memperkuat pemahaman dan partisipasi pemuda dalam pembangunan desa, perlindungan hak ulayat masyarakat adat, keadilan agraria, serta penguatan ketahanan nasional, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Muda Pemerhati Desa (DPP GMPD) menyelenggarakan Seminar Kebangsaan bertajuk “Desa, Tanah Ulayat dan Ketahanan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045” Kegiatan ini didahului dengan pengukuhan Pengurus DPP GMPD (Gerakan Muda Pemerhati Desa) oleh Direktur Kawasan Perkantoran dan Batas Negara, Kemendagri Dr. Drs. Amran, MT yang bertempat di Operational Room, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI (Kemendes PDT RI), Kalibata, Jakarta Selatan pada Sabtu (10-10-2026)  Ketua Umum DPP GMPD Wahyu Irawan, S.Pd.I, MM menyampaikan dalam sambutannya akan harapan kedepan setelah Pengurus dilantik "Pelantikan hari ini bukan sekedar seremonial saja, lebih dari itu pelantika...

Percepat Hilirisasi, Kemenperin Dukung Kawasan Industri Jadi PSN MKO, Humas Kemenperin Minggu, 11 Oktober 2026, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan pentingnya mengakselerasi pengembangan kawasan industri sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) guna mempercepat hilirisasi, memperkuat struktur industri nasional, serta meningkatkan pemerataan investasi.  “Pengembangan kawasan industri penting untuk diupayakan sebagai Proyek Strategis Nasional agar percepatan hilirisasi dan pembangunan industri dapat berjalan lebih optimal. Untuk itu, kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait guna membahas usulan dan tindak lanjutnya,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (10/10). Kemenperin mendukung pengusulan sejumlah kawasan industri sebagai PSN dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027. Langkah ini diarahkan untuk mempercepat pembangunan kawasan industri yang terintegrasi, mendukung hilirisasi, dan memperkuat ekosistem industri nasional. Menperin menjela...

Implementasi Manajemen Talenta, Menag Tekankan Keadilan bagi Perempuan MKO, Minggu,11 Oktober 2026 ,Jakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama siap mengimplementasi Manajemen Talenta ASN. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memberi penekanan terkait prinsip keadilan bagi perempuan. Hal ini disampaikan Menag saat membuka Rapat Koordinasi Implementasi Manajemen Talenta ASN, di Jakarta. Rakor yang diinisiasi Biro SDM Sekretariat Jenderal Kemenag ini dihadiri pejabat Eselon I dan II kantor pusat Kementerian Agama, serta jajaran pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) seluruh Indonesia. Menag berpesan agar penerapan manajemen talenta tidak boleh sekadar kumpulan angka dalam sistem. Penilaian terhadap pegawai tetap harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan, konteks sosial, dan dampak nyata pekerjaannya. Penerapan Manajemen Talenta juga tidak dapat dilepaskan dari karakter masyarakat Indonesia yang menjunjung nilai kebersamaan dan kemanusiaan. “Rasa dan rasio ini tidak bis...

Permohonan Perjanjian Penundaan Penuntutan, Ini syaratnya di Buku II! MKO, Tim DANDAPALA - Dandapala Contributor Minggu, 11 Okt 2026 ,Catatan Pinggir. Surat permohonan pengesahan perjanjian penundaan penuntutan oleh penuntut umum, harus dilengkapi dengan syarat (Buku II Hlm, 11); 1. Surat permohonan pengesahan perjanjian penundaan penuntutan oleh penuntut umum. 2. Surat perjanjian penundaan penuntutan. 3. Surat permohonan perjanjian penundaan penuntutan yang diajukan oleh tersangka, terdakwa atau advokat (korporasi) ke penuntut umum. 4. Surat kuasa didampingi oleh advokat (jika ada). 5. Surat pernyataan penuntut umum menerima permohonan perjanjian penundaan penuntutan. 6. Surat pemberitahuan dari penuntut umum ke pengadilan negeri terkait akan dilaksanakannya perjanjian penundaan penuntutan. 7. Berita acara penyusunan perjanjian penundaan penuntutan.