Postingan

TERBARU

Menpar Imbau Seluruh Pihak Utamakan Keselamatan Saat Libur Sekolah 2026

Gambar
Menpar Imbau Seluruh Pihak Utamakan Keselamatan Saat Libur Sekolah 2026 MKO, Jakarta, 6 Juni 2026 – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengimbau seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, asosiasi, pelaku usaha pariwisata, hingga wisatawan, untuk mengutamakan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam penyelenggaraan kegiatan wisata selama periode libur sekolah tahun 2026. Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pariwisata Nomor SE/3/HK.01.03/MP/2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Wisata yang Aman, Nyaman, dan Menyenangkan pada Saat Libur Sekolah Tahun 2026 yang ditandatangani pada 4 Juni 2026. Menpar Widiyanti dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (6/6/2026), mengatakan periode libur sekolah merupakan salah satu momentum meningkatnya mobilitas masyarakat untuk berwisata. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kepadatan tidak hanya di destinasi wisata, tetapi juga pada sarana transportasi dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Men...

Andik Susianto Ketum (P2N), BERBICARA TENTANG TANAH BUKAN HANYA SURAT "(ADMINISTRASI)"

Gambar
  BERBICARA TENTANG TANAH BUKAN HANYA SURAT "(ADMINISTRASI)" MKO, JAKARTA – Andik Susianto KETUM PERKUMPULAN PEMERHATI PERTANAHAN NUSANTARA (P2N) saat Cek Fisik Tanah, Menjelaskan kepada awak media melalui WhatsApp 06/06/2026 malam bahwa, 'Berbicara terkait tanah bukan hanya memiliki surat saja, namun juga harus menguasai batas fisik tanah di wilayah tersebut'.  Ketum P2N Andik Susianto saat turun ke lokasi bersama pengurus P2N Hal ini di sampaikan langsung Ketua Perkumpulan Pemerhati Pertanahan Nusantara (P2N) Andik Susianto, Dasar hukumnya adalah' UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) : Pasal 19 mengatur bahwa, "pendaftaran tanah diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum, yang tidak hanya mencakup subjek hak (nama pemilik) tetapi juga kepastian letak, batas, dan luas objek tanah". Juga di jelaskan dalam PP ( Peraturan Pemerintah ) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: Pasal 17 menegaskan bahwa, "kewajiban memasang tanda batas (patok) ada pada pe...

Wamendagri Bima Arya: Masa Depan Jakarta Bergantung pada Integrasi Kawasan Aglomerasi

Gambar
Wamendagri Bima Arya: Masa Depan Jakarta Bergantung pada Integrasi Kawasan Aglomerasi MKO,Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa penyelesaian berbagai persoalan perkotaan di Jakarta pada masa mendatang tidak dapat dilepaskan dari penguatan tata kelola kawasan aglomerasi. Menurutnya, isu strategis seperti banjir, kemacetan, hingga pengelolaan sampah membutuhkan pendekatan lintas wilayah yang terintegrasi dan didukung oleh kewenangan bersama yang jelas. "Semakin besar kawasan metropolitan, maka semakin besar kebutuhan untuk kewenangan otoritas yang jelas, sehingga masa depan Jakarta tidak bisa dipisahkan dari konteks aglomerasi," ujarnya dalam Acara Urban Talks Jakarta Future Festival di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (5/6/2026). Bima menjelaskan bahwa Jakarta saat ini telah berkembang menjadi salah satu kawasan megapolitan terbesar di dunia. Bahkan, dalam konteks aglomerasi—digabungkan dengan wilayah penyangga seperti Bogor,...

Akselerasi Swasembada Pangan, Kementan Gelar Tanam Serentak Komoditas Perkebunan di 12 Provinsi

Gambar
  Akselerasi Swasembada Pangan, Kementan Gelar Tanam Serentak Komoditas Perkebunan di 12 Provinsi MKO Jumat, 5 Juni 2026 M. Digi Subang – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjen Perkebunan) menggelar Gerakan Tanam Serentak Komoditas Perkebunan di 30 kabupaten pada 12 provinsi di Indonesia, Rabu (3/6/2026). Kegiatan ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam mempercepat pencapaian swasembada pangan dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional berbasis sektor perkebunan. Pelaksanaan tanam serentak dipusatkan di Kelompok Tani Bungur Tani, Desa Pasir Bungur, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Gerakan ini mencakup empat komoditas strategis perkebunan, yakni tebu, kopi, kakao, dan kelapa yang memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan, energi, serta peningkatan kesejahteraan pekebun. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam mewujudkan kemandirian bangsa m...

Laba Tertinggi dalam 10 Tahun, Pertamina Drilling Catat Kinerja Positif di 2025

Gambar
Laba Tertinggi dalam 10 Tahun, Pertamina Drilling Catat Kinerja Positif di 2025 MKO, Amalia R, Kabar BUMN Sabtu, 6 Juni 2026 ,PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) membukukan hasil kinerja yang menggembirakan sepanjang tahun 2025. Di tengah tantangan industri jasa pengeboran minyak dan gas bumi, perusahaan berhasil meningkatkan laba bersih dan EBITDA sekaligus menjaga tata kelola perusahaan tetap berada pada kategori sangat baik. Capaian tersebut memperlihatkan konsistensi perusahaan dalam menopang kebutuhan sektor energi nasional. Dalam laporan perusahaan yang dipaparkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar Jumat (5/6), Pertamina Drilling mencatat laba bersih sebesar USD 29,61 juta pada 2025. Angka ini meningkat sekitar 24 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai USD 23,89 juta sekaligus menjadi capaian laba tertinggi perusahaan selama satu dekade terakhir. Tak hanya laba bersih, EBITDA Pertamina Drilling juga mengalami peningkatan cukup...

Coffee Morning Jaksa Peduli Anak, Kejari Padang Panjang Perkuat Sinergi dengan LKSA dan Dinas Sosial Setempat

Gambar
  Coffee Morning Jaksa Peduli Anak, Kejari Padang Panjang Perkuat Sinergi dengan LKSA dan Dinas Sosial Setempat MKO, Padang Panjang, Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Panjang menggelar kegiatan Coffee Morning bersama Dinas Sosial Kota Padang Panjang dan perwakilan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau panti asuhan se-Kota Padang Panjang, dalam rangka melindungi hak asasi anak khususnya anak terlantar serta mendukung perwujudan Kota Padang Panjang menuju kota layak Anak, pada Jumat (5/6/2026). Kegiatan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh dialog tersebut dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padang Panjang, Bambang Irawan, S.H., M.H., serta dihadiri Kepala Dinas Sosial Kota Padang Panjang, Dr. Winarno, S.E., M.E., bersama kabid pemberdayaan perempuan perlindungan anak, kepala UPTD perlindungan perempuan dan anak, plh. kepala bidang rehabilitasi sosial, fungsional penyuluh sosial, pengurus panti asuhan Amanah Bundo, pengurus panti as...

Torehkan Prestasi, INISIATOR Apresiasi Kejati Sumsel Berantas Korupsi

Gambar
  Torehkan Prestasi, INISIATOR Apresiasi Kejati Sumsel Berantas Korupsi MKO, Jakarta – Kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan belakangan ini sukses menyita perhatian masyarakat berkat sederet pencapaian positif yang diraih. Salah satu prestasi paling membanggakan adalah keberhasilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pencapaian tersebut tidak lepas dari peran penting Kepala Kejaksaan (Kajati) Sumsel, Ketut Sumedana yang sejak awal mempunyai komitmen kuat dalam upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara. Kinerja gemilang Kejati Sumsel itu bahkan mendapat apresiasi dari Indonesian Initiative for Strategic and Policy Studies (INISIATOR). Dalam pernyataannya, Direktur Eksekutif INISIATOR, Yakub F. Ismail menilai kontribusi penting yang ditunjukkan Kejati Sumsel, salah satunya melalui tiga kali Operasi Tangkap Tangan (OTT) hingga pertengahan tahun 2026, merupakan bukti nyata komitmen seorang Ketut Sumedana. Yakub mencatat, sepanjang tahun 2026 Kejati S...

Prabowo Berhentikan Silmy Karim dari Wamen Imipas, Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi

Gambar
  Prabowo Berhentikan Silmy Karim dari Wamen Imipas, Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi MKO, Press Release Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI_06-04.06.26 Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026 — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Silmy Karim dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) di Kabinet Merah Putih.  Keputusan tersebut diambil setelah Silmy Karim ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kami sampaikan bahwa sore hari ini Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut,” tegas Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/6). Mensesneg menegaskan, pemberhentian Silmy Karim menjadi bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung penegakan hukum serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan. "Di dalam berbagai kesempatan Beliau (Presiden) berulang kali menyampaikan bahwa ...

Menatap Babak Baru MBG

Gambar
  Menatap Babak Baru MBG MKO, Oleh: Yakub F. Ismail, Ujian penting kini menghinggapi program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul kabar pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana disertai dugaan korupsi yang menyeret pucuk pimpinan. Sejak awal, program ini digadang-gadang bakal menjadi salah satu program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan mendasar masyarakat, utamanya bagi anak-anak dan kelompok rentan.  Hal itu membuat program ini awalnya didesain tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, melainkan juga menjadi simbol komitmen negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.  Setelah mencuat berita adanya dugaan korupsi menyeret Dadan Hindayana, publik langsung dikejutkan sekaligus dibuat prihatin.  Tentu, kasus ini bukan sekadar persoalan penyalahgunaan anggaran negara, tapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap kelangsungan program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ini...

Sidak Maraton ke 3 PN, Ketua PT Padang Tegaskan Disiplin & Integritas Aparatur

Gambar
  Sidak Maraton ke 3 PN, Ketua PT Padang Tegaskan Disiplin & Integritas Aparatur MKO, PT Padang - Dandapala Contributor Sabtu, 06 Jun 2026 PADANG — Guna memastikan kualitas pelayanan publik dan penegakan disiplin aparatur peradilan berjalan optimal, Pengadilan Tinggi (PT) Padang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tiga Pengadilan Negeri (PN) sekaligus pada Jumat, 5 Juni 2026. Tiga satuan kerja yang dikunjungi secara maraton tersebut adalah PN Solok, PN Koto Baru, dan PN Sawahlunto. Sidak dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang beserta tim eksekutor pemantauan. Agenda ini difokuskan pada pemantauan tingkat kehadiran hakim dan pegawai, kepatuhan terhadap jam kerja, serta kualitas nyata dari pelayanan publik di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) masing-masing pengadilan. Dalam kunjungan dadakan tersebut, tim PT Padang langsung memeriksa absensi digital (SIKEP) maupun fisik guna memastikan tidak ada aparatur yang meninggalkan tugas tanpa keterangan sah. Selai...