Seleksi Administratif Calon Hakim Ad Hoc PHI 2026 Resmi Dibuka MKO, Andi Ramdhan - Dandapala Contributor Sabtu, 10 Okt 2026 Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengumumkan pembukaan seleksi administratif calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) tahun 2026. Seleksi tersebut berlangsung mulai 9 Oktober hingga 22 November 2026.  Informasi itu disampaikan melalui surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor B-4.5/1877/HI.04.02/X/2026 tertanggal 5 Oktober 2026. Surat tersebut ditujukan kepada Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung RI, terkait permohonan bantuan publikasi informasi pembukaan seleksi.  Pembukaan seleksi ini menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 2204/DJU/KP1.1.3/VIII/2026 tanggal 28 Agustus 2026 mengenai permohonan rekrutmen Hakim Ad Hoc PHI. Dalam suratnya, Ke...

Hadapi Pembaruan KUHAP, PT Jambi Tingkatkan Kompetensi Aparatur lewat Bimtek MKO, Humas PT Jambi - Dandapala Contributor Jumat, 09 Okt 2026 Jambi — Pengadilan Tinggi Jambi menggelar Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Pidana Tahun 2026 di Luminor Hotel Jambi pada 8–9 Oktober 2026. Kegiatan ini menitikberatkan pada penguatan kompetensi aparatur kepaniteraan dalam mengimplementasikan pembaruan KUHAP, integrasi layanan elektronik, serta pengendalian mutu administrasi perkara. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Bapak Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H., membuka kegiatan tersebut pada Kamis malam (8/10). Peserta terdiri atas panitera pengadilan negeri, panitera muda pidana dan panitera muda tindak pidana korupsi pada tingkat banding maupun pertama, serta analis perkara peradilan di kepaniteraan pidana se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi. Dalam sambutan pembukaannya, Bapak Marsudin menekankan pentingnya penyamaan persepsi dan peningkatan profesionalitas aparatur untuk mengha...

Sinergi Lintas Instansi, PN Jakbar Gelar Kerja Bakti & Pemberantasan Sarang Nyamuk MKO, Humas PN Jakbar - Dandapala Contributor Sabtu, 10 Okt 2026 Jakarta - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat menggelar kegiatan kerja bakti sekaligus Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di lingkungan kantor, Jumat (9/10) pagi. Kegiatan yang dimulai pukul 07.30 WIB ini dilaksanakan bersama jajaran Kecamatan Palmerah dan Kelurahan Slipi, wilayah tempat PN Jakarta Barat berkedudukan. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua PN Jakarta Barat, Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H., Wakil Ketua PN Jakarta Barat, Iman Lukmanul Hakim, S.H., M.H., Panitera Sekretaris, serta seluruh warga PN Jakarta Barat, mulai dari hakim, aparatur kepaniteraan dan kesekretariatan, hingga tenaga pendukung lainnya. Sinergi lintas instansi tampak dalam kegiatan ini. Selain unsur kecamatan dan kelurahan, Camat Palmerah juga mengundang sejumlah satuan kerja yang bertugas di wilayah tersebut, di antaranya Satpol PP Kecamatan Pa...

Penyiraman Jubir PN Pati: Laporkan Dugaan Suap, Hentikan Intimidasi! MKO, Jakarta, Humas MA Sabtu, 10 Oktober 2026, Diduga terjadi intimidasi dan penyiraman air di PN Pati, MA ingatkan pentingnya kanal resmi untuk adukan dugaan suap. Seandainya terdapat dugaan suap terhadap hakim harus ditindaklanjuti melalui pelaporan dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, tuduhan tersebut tidak membenarkan penyiraman air, ancaman, ataupun tindakan kekerasan terhadap aparatur pengadilan yang sedang menjalankan tugas. Berdasar informasi MARINews yang diperoleh, peristiwa di Pengadilan Negeri Pati berawal dari keinginan pihak korban bersama advokatnya untuk bertemu Ketua Pengadilan Negeri dalam kaitannya dengan perkara praperadilan. Pertemuan tersebut diterima oleh juru bicara pengadilan yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri, didampingi panitera dan sekretaris. Pembicaraan disebut semula berlangsung baik. Namun, menjelang berakhirnya pertemuan, pembahasan melebar dan situas...

Pembinaan Daerah Mahkamah Agung di Riau Bahas Penguatan Penerapan Regulasi Peradilan MKO, Jakarta, Humas MA Sabtu, 10 Oktober 2026, Hakim Agung Pengawas Daerah MA sosialisasikan kebijakan & regulasi baru 2026 pada pembinaan empat badan peradilan se-Riau. Perubahan praktik peradilan menyusul hadirnya sejumlah regulasi baru menjadi salah satu sorotan utama dalam Pembinaan Daerah oleh Hakim Agung Pengawas Daerah Mahkamah Agung RI pada empat lingkungan badan peradilan di wilayah Riau, Selasa (6/10/2026). Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., membuka rangkaian materi dengan memaparkan sejumlah kebijakan terbaru Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pemberlakuan KUHP 2023 dan KUHAP 2025. Pembinaan tersebut berlangsung di Ruang Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Pengadilan Tinggi Riau, dan diikuti sekitar 241 peserta secara luring maupun daring dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara...

Dispensasi Kawin Sebagai Ultimum Remedium: Wewenang dan Paradigma Hakim Peradilan Agama MKO, Jakarta,Humas MA Sabtu, 10 Oktober 2026 (Catatan Pelatihan Teknis Yudisial bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Agama Seluruh Indonesia oleh YM. Hakim Agung Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H. di BSDK Mahkamah Agung RI) I. Pendahuluan Dan Evolusi Normatif Batas Usia Perkawinan Sejarah pembatasan usia perkawinan di Indonesia mengalami evolusi dinamis yang mencerminkan persinggungan wacana antara nilai tradisi, hukum Islam, hak asasi manusia, dan perlindungan anak. Perubahan fundamental terjadi saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  Undang-undang ini mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) dengan menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Langkah legislatif tersebut merupakan respons langsung atas Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 22/PUU-X...

Menko Yusril Dorong Revisi UU Narkotika untuk Atasi Kelebihan Kapasitas Lapas MKO, Jakarta,Sabtu10 Oktober 2026, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mendorong percepatan revisi Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika sebagai salah satu langkah strategis untuk mengatasi kelebihan kapasitas (overcrowding) di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan).  Hal tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Ruang Rapat Menko Kumham Imipas, Gedung Trinity Tower, Jakarta, Jumat (9/10). Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas temuan Ombudsman Republik Indonesia dalam inspeksi mendadak di Lapas Cibinong serta berbagai persoalan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan.  Pertemuan ini melibatkan kementerian, lembaga penegak hukum, dan lembaga pengawas untuk merumuskan langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola, memenuhi hak dasar...

Launching Peringatan Hari Desa 2027, Mendes Targetkan Kebangkitan Ekonomi Desa MKO, BR/Humas/KDPDT/X/2026/06 BANDUNG BARAT - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menargetkan banyak kemajuan desa dari segala sektor dalam Peringatan Hari Desa Nasional 2027. Di antaranya adalah bangkitnya ekonomi hingga bisa menyejahterakan masyarakat desa serta semakin kuatnya rasa persatuan dan kesatuan antarwarga. "Insyaallah dengan begini akan membangkitkan rasa persatuan kesatuan desa kemudian silaturahmi akan semakin kuat, UMKM akan bangkit, ekonomi desa akan bergerak," ujar Mendes Yandri saat Launching Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2027 dan Kick Off Liga Desa 2026-2027 di Lapangan Panglejar Cisomang Barat, Cikalong Wetan, Bandung Barat pada Sabtu (10/10/2026). Peringatan Hari Desa Nasional 2027 diselenggarakan dengan Festival Bangun Desa Bangun Indonesia yang dirangkai dalam 14 perlombaan. Di antaranya adalah Liga Desa, Desa Ekspor Terbaik, Desa ...

Pemerintah Bahas Kelembagaan BRAN, Perjelas Peran dan Pembagian Kewenangan dalam Reforma Agraria MKO, Jakarta - Pemerintah mengadakan pertemuan untuk mematangkan kelembagaan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), yang baru dibentuk sebagai tindak lanjut Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria. Rapat yang digelar di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta pada Jumat (09/10/2026), ini melibatkan kementerian yang memiliki kewenangan terkait Reforma Agraria, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). “Rapat ini membahas penataan organisasi dan kewenangan BRAN, termasuk koordinasinya dengan Kementerian ATR/BPN, untuk memperjelas pembagian tugas, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta memperkuat efektivitas pelaksanaan Reforma Agraria,” ujar Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan dalam keterangannya. Berdasarkan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria, BRAN bertugas ...