Sidang Pembacaan Dakwaan Perkara Pengadaan Satelit 123 BT Kemenhan Melibatkan PT Navayo International AG MKO, Kejaksaan Agung RI Jakarta - Selasa 31 Maret 2026 bertempat di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah dilaksanakan sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umumterhadap 3 (tiga) Terdakwa, dalamperkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan user terminal untuk satelit slot orbit 123 BT pada Kementerian Pertahanan yang melibatkan PT Navayo International AG. Adapun persidangan ini membacakan dua surat dakwaan yakni: 1.Perkara Nomor: Sdak/31/XII/2025 tanggal 18 Desember 2025 atas nama Terdakwa Laksda TNI (Purn.) Ir. Leonardi, M.Sc selaku mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan pada Kementerian Pertahanan dan Terdakwa Anthony Van Der Heyden dari Warga Negara Amerika, dengan dakwaan Primair:Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun ...

Tiga Pelaku Curat Diringkus Ditreskrimum Polda Banten MKO, Polda Banten Serang - Polda Banten melalui Ditreskrimum Polda Banten berhasil meringkus tiga orang pelaku berinisial AS (63), TA (61), dan TK (52) terkait Tindak Pidana Curat R4 Pick Up.  Saat dikonfirmasi, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea menyampaikan kronologi kejadian tersebut. "Berdasarkan informasi dari masyarakat serta Laporan Pengaduan tanggal 6 Maret dan Laporan Polisi 26 Maret Tahun 2026. Peristiwa pencurian terjadi pada Jumat, 6 Maret 2026 sekitar pukul 13.00 WIB di area parkir Masjid Kampung Cilaku, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Saat itu, Korban AD (63), usai melaksanakan ibadah Sholat Jumat, kembali menuju tempat parkir untuk mengambil kendaraannya. Namun setibanya di lokasi, kendaraan R4 miliknya sudah tidak berada di tempat, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian," ujarnya.  "Setelah menerima laporan, Tim Resmob Subdit Jatanras Polda Bante...

SKCK Kini Full Online, Masyarakat Tak Perlu Lagi Datang ke Kantor Polisi MKO, Polda Banten Serang – Kepolisian Negara Republik Indonesia terus melakukan transformasi digital dalam pelayanan publik. Salah satunya melalui penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang kini resmi diberlakukan secara full online. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari surat Mabes Polri terkait penerapan sistem penerbitan SKCK berbasis digital melalui aplikasi Super App Presisi Polri, yang bertujuan meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesempatannya, Kabid Humas Polda Banten, Maruli Ahiles Hutapea, menjelaskan bahwa masyarakat kini tidak perlu lagi datang langsung ke kantor pelayanan untuk mengajukan permohonan SKCK. “Dengan diberlakukannya SKCK full online, masyarakat cukup mengajukan permohonan melalui aplikasi Super App Presisi Polri. Seluruh proses dilakukan secara digital, mulai dari pengisian data hingga penerbitan dokumen,” ujar Maruli...

Kementerian Ekraf Jajaki Kolaborasi dengan Folago untuk Pengembangan Talenta Kreator MKO Jakarta, 31 Maret 2026 – Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) menjajaki kolaborasi dengan Folago Global Nusantara untuk memperkuat pengembangan talenta kreator dan ekosistem ekonomi kreatif. Audiensi antara Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya dan Folago Global Nusantara di Kantor Kementerian Ekraf, Jakarta, membahas kapasitas SDM, perluasan akses ekosistem, hingga peluang monetisasi kreator. Menteri Ekraf menegaskan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci menjadikan ekonomi kreatif sebagai _the new engine of growth_ sekaligus menciptakan lapangan kerja berkualitas. “Kolaborasi dengan mitra seperti Folago penting untuk memperkuat ekosistem kreator, termasuk menjangkau daerah dan meningkatkan kapasitas talenta lokal,” ujar Menteri Ekraf, Selasa (31/3). CEO Folago Global Nusantara, Subioto Jingga, menjelaskan bahwa Folago menghadirkan ekosistem terintegrasi melalui enam unit utama...

Pemerintah Perkuat SDM Ekonomi Kreatif Lewat Kerja Sama dengan RMIT University MKO, Jakarta, 31 Maret 2026 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) menjalin kerja sama strategis dengan RMIT University melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) guna memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) ekonomi kreatif antara Indonesia dan Australia. Kerja sama ini bertujuan membangun fondasi kemitraan yang produktif melalui pengembangan program dan kegiatan yang saling menguntungkan. “Nota kesepahaman ini mencerminkan komitmen bersama untuk membangun ekosistem kreatif yang lebih kuat, yang mendorong inovasi, membina talenta, serta mempersiapkan sumber daya manusia menghadapi masa depan. Di tengah dinamika ekonomi global, sektor kreatif terbukti tidak hanya tangguh, tetapi juga menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan,” ujar Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya, dalam kegiatan yang berlangsung di Kantor Kementerian Ekraf, Jakarta pada Selasa, 31 Maret 2026. Kesepakata...

Indonesia Perkuat Ekspansi Produksi Iklan ke Asia Pasifik lewat ADFEST 2026 MKO Jakarta, 31 Maret 2026 – Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif memperkuat ekspansi global industri ekonomi kreatif melalui partisipasi pegiat produksi periklanan Indonesia dalam ajang Asia Pacific Advertising Festival (ADFEST) 2026 di Thailand. Langkah ini diarahkan untuk mendorong subsektor periklanan sebagai _the new engine of growth_ di tingkat internasional. “Indonesia tidak boleh berhenti sebagai pasar. Kita harus masuk sebagai pemain utama dalam rantai produksi global, membawa proyek masuk, dan menciptakan kolaborasi nyata lintas negara,” ujar Deputi Bidang Kreativitas Media, Agustini Rahayu pada Selasa, 31 Maret 2026. ADFEST sendiri berlangsung pada 19–21 Maret 2026 di Pattaya, Thailand. Partisipasi Indonesia pada acara ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Ekraf dengan Ikatan Rumah Produksi Iklan Indonesia (IRPII) melalui program IRPII x EKRAF Goes to ADFEST 2026. Keterlibatan ini ...

  Kunjungan Silaturahmi Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta ke Pengadilan Tinggi Jakarta MKO, Jakarta, Rabu, 01 April 2026, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Bapak Nugroho Setiadji, didampingi Wakil Ketua Bapak Dr. Joni, S.H., M.H., Panitera, dan Sekretaris menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, Bapak Dr. Patris Yusrian Jaya, beserta jajaran ,Senin,30 April 2026. Selain sebagai ajang silaturahmi, pertemuan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antar aparat penegak hukum dalam rangka mendukung penegakan hukum yang lebih baik, profesional, dan akuntabel.

  Breaking News! PN Medan Bebaskan Amsal Christy Sitepu, Dakwaan Tidak Terbukti MKO, Aditya Yudi Taurisanto - Dandapala Contributor, Rabu, 01 Apr 2026 Medan, Sumut - Sidang yang menyita perhatian publik akhirnya mencapai titik akhir di Pengadilan Negeri Medan. Majelis hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap Amsal Christy Sitepu dalam sidang yang digelar pada Rabu (1/4/2026). Putusan tersebut dibacakan oleh hakim ketua, M Yusafrihardi Girsang, yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, baik dalam dakwaan primer maupun subsider yang diajukan oleh penuntut umum. Dalam amar putusannya, majelis hakim secara tegas membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan. Selain itu, pengadilan juga memerintahkan pemulihan hak-hak terdakwa, termasuk harkat dan martabatnya. Sebelumnya, Amsal Christy Sitepu didakwa dengan dakwaan primer berdasarkan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tenta...

  Ini Poin Masukan IKAHI di RDPU RUU HPI   MKO, Humas MA, Jakarta Rabu,01 April 2026, Dalam paparannya, Ketua Umum PP IKAHI Prof. Dr. H. Yanto, S.H., M.H. menjabarkan tujuh poin fundamental yang menjadi masukan resmi terhadap draf RUU HPI  Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) menyampaikan pemikiran strategis dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Panitia Khusus (Pansus) DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI).  Pertemuan yang diselenggarakan Rabu, (1/4/2026) untuk menjawab kekosongan hukum peninggalan kolonial (Algemene Bepalingen van Wetgeving - AB) yang sudah tidak relevan dengan dinamika global. Dalam paparannya, Ketua Umum PP IKAHI Prof. Dr. H. Yanto, S.H., M.H. menjabarkan tujuh poin fundamental yang menjadi masukan resmi terhadap draf RUU HPI: 1. Urgensi Penanganan Sengketa: RUU HPI sangat mendesak bagi hakim sebagai pedoman dalam menangani sengketa yang mengandung unsur asing   2. Kewenangan Pengad...