Resmi Diumumkan! Ini Daftar Hakim yang Lolos Seleksi Bawas MA 2026 MKO, Jakarta, Humas MA Selasa,17 Mei 2026, Bawas MA umumkan daftar peserta lolos seleksi Calon Hakim Tinggi Pengawas dan Calon Hakim Yustisial 2026 demi perkuat integritas. Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia resmi mengumumkan daftar peserta yang dinyatakan lulus seleksi sebagai Calon Hakim Tinggi Pengawas dan Calon Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.  Pengumuman tersebut tertuang dalam Nomor 2485/BP/PENG.KP3.1.2/V/2026 yang diterbitkan pada 13 Mei 2026. Berdasarkan pengumuman tersebut, peserta yang dinyatakan lulus berasal dari berbagai lingkungan peradilan, mulai dari peradilan umum, peradilan agama, hingga peradilan militer.  Seleksi ini menjadi bagian dari penguatan fungsi pengawasan internal Mahkamah Agung dalam menjaga integritas dan profesionalisme aparatur peradilan. Untuk Calon Hakim Tinggi Pengawas dari lingkungan peradilan umum, nama yang dinyatakan lulus ya...

  Dirjen Badilag: Mari Bangun Peradilan Yang Tak Hanya Hebat Dalam Sistem, Tetapi Juga Hangat Dalam Pelayanan MKO, Jakarta, Humas MA Selasa,19 Mei 2026 , Kehormatan seorang hakim dan aparat peradilan tidak hanya diukur dari kecanggihan sistemnya, tetapi dari kemampuannya mengayomi yang lemah. Menegaskan komitmen inklusivitas, Dirjen Badilag menyerukan transformasi pelayanan di garda terdepan hingga ruang sidang. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melaksanakan kegiatan pembinaan pemberian layanan pengadilan bagi penyandang disabilitas yang berlangsung di Hotel Luwansa Convention Center, Manado pada Senin (18/5/2026). Acara ini dihadiri oleh Dirjen Badilag, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., Ketua PTA Manado, Drs. M. Arsyad M, S.H., M.H., Wakil Ketua PTA Manado, Dr. Drs. Mubarok, M.H., Direktur Pembinaan Administrasi, Sutarno, S.IP., M.M., Panitera PTA Manado, Sekretaris PTA Manado, para Ketua Pengadilan Agama se-wilayah hukum PTA Manado, pejabat eselon III dan IV Ditjen Badilag, se...

  Dr Hasanudin Ingatkan Hakim & Aparatur Soal Gratifikasi & Pola Hidup Sederhana   MKO, Tim Dandapala - Dandapala Contributor Senin, 18 Mei 2026 Pontianak, Kalbar Dalam lawatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) ke Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak di Hotel Ibis Pontianak City Center pada Senin (18/05), Direktur Pembinaan Tenaga Teknis, Dr. Hasanudin secara spesifik membahas kebijakan gratifikasi dan nilai-nilai integritas dalam lingkup peradilan.   Dalam pemaparannya, Dr. Hasanudin menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.  “Aparatur peradilan diingatkan untuk senantiasa menerapkan pola hidup sederhana, menghindari perilaku konsumtif, serta tidak memamerkan kemewahan, termasuk di media sosial,” ujar Dr. Hasanudin.  Selain itu, aparatur peradilan juga diminta untuk membatasi perilaku yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, seperti penggunaan fasili...

  3 Hakim Sukses Pertahankan Disertasi Doktoral di China, Angkat Isu Strategis Hukum Global MKO, Irwan Rosady (Wakil Ketua PN Pandeglan Dandapala Contributor Senin, 18 Mei 2026 09:50 WIB Chongqing, China — Tiga hakim Indonesia berhasil mempertahankan disertasinya dalam ujian final defense Program Doktor di Southwest University of Political Science and Law (SWUPL) pada Jumat (15/05) yang lalu. Capaian tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan kualitas sumber daya manusia aparatur peradilan Indonesia di tengah perkembangan hukum nasional dan global yang semakin kompleks. Ketiga hakim tersebut masing-masing mengangkat isu strategis di bidang hukum lingkungan, hukum perdata internasional, hingga hukum perdagangan internasional. Hakim Yustisial Mahkamah Agung (MA), Selviana Purba, mempertahankan disertasi berjudul “From Theory To Practice: Analyzing The Application Of Strict Liability In Environmental Case Judgments In Indonesia.” Penelitian tersebut mengkaji penerapan prinsip st...

  Selamat! Ini Daftar Nama Lulus Seleksi Calon Hakim Tinggi & Yustisial Bawas MA MKO, Fadillah Usman - Dandapala Contributor Senin, 18 Mei 2026 Jakarta — Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) secara resmi mengumumkan hasil seleksi Calon Hakim Tinggi Pengawas dan Calon Hakim Yustisial Pada Badan Pengawasan Tahun 2026. Pengumuman tersebut memuat 11 nama hakim dari sejumlah lingkungan peradilan yang dinyatakan lolos pada, Jumat (13/5) silam melalui laman website Bawas MA. Kesebelas nama tersebut terpilih setelah sebelumnya mengikuti serangkaian seleksi mulai dari profiling integritas, assessment, hingga wawancara yang diselenggarakan oleh Bawas MA. Berdasarkan data yang diumumkan, Bawas MA menetapkan sejumlah hakim untuk mengisi jabatan Hakim Tinggi Pengawas.  Selain itu, diumumkan pula peserta yang dinyatakan lulus sebagai Calon Hakim Yustisial Tahun 2026 dari masing-masing lingkungan peradilan. Menariknya, dari hasil seleksi tersebut, hakim dari lingkungan peradilan um...

  MK Tolak Uji Materiil UU PA Terkait Batasan Gugatan Harta Bersama MKO, Jakarta, Humas MA Senin,18 Mei 2026, Sidang Pengucapan Putusan Nomor 113/PUU-XXIV/2026 tersebut digelar pada Selasa (12/5) di Ruang Sidang Pleno MK Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menolak permohonan uji materiil Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Putusan ini menegaskan bahwa pembatasan pengajuan gugatan harta bersama tidak dapat dilakukan karena berpotensi mencederai hak konstitusional warga negara. Sidang Pengucapan Putusan Nomor 113/PUU-XXIV/2026 tersebut digelar pada Selasa (12/5) di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam amarnya, Mahkamah menyatakan menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pemohon, Marlinda dan Zaina Arline. Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, dalam pembacaan pertimbangan hukumnya, menjelaskan bahwa frasa "harta bersama" dalam pasal tersebut sudah memiliki mekanisme penyelesaian yang jelas melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. ...

  Antisipasi Pembebasan Lahan Jalan Tol, PN Padang Panjang Gelar Bimtek Konsinyasi   MKO, Jakarta, Humas MA Senin,18 Mei 2026, Pengadilan Negeri (PN) Padang Panjang bergerak cepat mengambil langkah antisipatif guna mempersiapkan kapasitas aparatur peradilan dalam menghadapi potensi lonjakan sengketa dan penitipan uang ganti kerugian (konsinyasi) dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah. Merespons bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat beberapa waktu lagi, Pemerintah mencanangkan akan melanjutkan program Pembangunan jalan tol yang melintasi wilayah hukum pengadilan negeri padang panjang. Merespon hal tersebut, dinamika di tengah Masyarakat sebagaimana layaknya Pembangunan jalan pada umumnnya, kemungkinan akan terjadi polemik pembebasan lahan mega proyek jalan tol di kawasan Padang Panjang dan sekitarnya.  Untuk itu, Ketua Penga...

  Imunitas Hakim dan Akuntabilitas Putusan   MKO, Jakarta, Humas MA Minggu, 17 Mei 2026, Hakim membutuhkan independensi agar putusan tidak tunduk pada tekanan politik maupun kepentingan pribadi. Namun ketika imunitas dipahami tanpa batas yang jelas, muncul pertanyaan tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap fungsi yudisial dan tuntutan akuntabilitas publik. “Authority is legitimate when the subjects are more likely to comply with reasons which apply to them anyway if they follow the authority than if they try to follow the reasons which apply to them directly.” – Joseph Raz (The Authority of Law). Dalam sebuah permainan catur, wasit tidak pernah diminta untuk mempertanggungjawabkan hasil pertandingan selama ia menjalankan aturan dengan benar, meskipun keputusan-keputusannya dapat menentukan ritme, arah, bahkan momentum permainan itu sendiri.  Sang wasit bukan pemain yang mengejar kemenangan, melainkan figur yang menjaga agar kompetisi berlangsun...

  Jejak Digital & Hukuman Abadi: Menilai The Right to Be Forgotten MKO, Muhamad Iman-Hakim PN Bengkulu - Dandapala Contributor Sabtu, 16 Mei 2026 , Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat memandang hukum pidana dan konsekuensi sosial suatu tindak pidana. Dahulu, seseorang yang telah menjalani hukuman pada umumnya memiliki kesempatan untuk kembali hidup normal di tengah masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kesalahan masa lalu perlahan dilupakan. Namun, di era digital, keadaan berubah drastis. Internet membuat berbagai informasi mengenai seseorang tetap tersimpan dan mudah diakses tanpa batas waktu melalui media sosial, mesin pencari, portal berita, hingga arsip digital pengadilan. Akibatnya, seseorang yang telah selesai menjalani pidana sering kali masih menerima “hukuman sosial” berkepanjangan karena jejak digital masa lalunya terus beredar di ruang publik. Nama, foto, berita perkara, bahkan putusan pengadilan dapat terus muncul hanya dengan pencarian ...