Cermin Bobroknya Penegakan Hukum Di Pandeglang KEPATUHAN PADA PERATAURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KESAMPINGKAN
Pandeglang MediaKota Cermin betapa bobroknya penegakan hukum di Kabupaten Pandeglang Benten, hingga me m buat kepatuhan pada peraturan Perundang-Undangan dari tahun ketahun jadi di kesampingkan khususnya di lakukan oleh para penyelenggara negara pemegang kebijaka dan kekuasaan yang ada di pemkab Pandeglang. Bahkan ada yang hingga berulang kali dikesampingkan seperti pada Pemendagri No.7 tahun 2006 tentang Standarisasi sarana dan prasana kerja Pemerintah Daerah Pasa l -15 ayat (2) Kendaraan Dinas Oprasional/ Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperu ntukan bagi pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota. Ketua Front Rakyat Banten Selatan Bersatu (FRSB) John Bayanta dalam tanggapan terkait akan kepatuhan p a da Peraturan Perundang-Undangan di temukan masih saja dikesampingkan oleh para penyelenggara Negara pemegang kebijakan dan kekuasaan yang ada di lingkungan Pemkab Pandeglang...