Bogor,  - Aneh tapi nyata gambaran ini lah yang dirasa pas disematkan pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Cibinong Kabupaten Bogor. Pasalnya ULP Cibinong tetap kokoh berpendirian pada perpres 16 tahun 2018 yang menyatakan terkait lelang, jangankan 2 (dua) bahkan satupun tidak ada masalah. Padahal terkait ucapan ULP sudah mendapat jawaban dari LKPP yang mengacu pada pasal 93 soal pekerjaan/jasa tetap menjadi acuan selagi tidak bertentangan. Dengan jawaban LKPP dipastikan perpres 54 tahun 2010 masih menjadi rujukan. Saat awak media ini mendapatkan data baru/tambahan terkait pernyataan ULP Cibinong, kembali media ini menyambangi ULP tersebut guna mendapatkan keterangan. Cristanto, selaku Kasubag di ULP saat dikonfirmasi terkait perpres 12 tahun 2021 di pasal 50 yang menyatakan wajib 3 (tiga) dalam huruf (a) kembali membantah. "Kami sudah sesuai aturan karena mengacu pada perpres 16 tahun 2018," kata Cristanto, Kamis (27/5/2021). Disinggung perpres terbaru, Cristanto tetap tak berg...

Depok (Jabar) - Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing menilai langkah yang ditempuh teman-teman wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Bogor Bersatu (FWBB) selama telah mengantongi bukti yang dapat dipertanggung jawabkan, maka langkah tersebut sudahlah tepat dan layak mendapat apresiasi. "Ini kemajuan dari kesadaran masyarakat untuk dapat berperan aktiv membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memerangi kasus korupsi yang diluar jangkauan dari KPK itu sendiri, saya mengapresiasi langkah teman-teman dari FWBB itu" ungkapnya melalui keterangannya melalui phone selulernya, Kamis (27/5/2021) Melihat pemberitaan yang dimuat oleh beberapa media belakangan terkait hal itu, Emrus menerangkan, apa yang telah dilakukan oleh FWBB itu merupakan tindak lanjut dari sebuah karya jurnalistik yang disebut dengan Jurnalisme Investigasi. "Bentuk pelaporan FWBB saya menganalisa merupakan hasil dari Jurnalisme Investigasi, dimana dari investigasi yang mereka dalami, barulah...

  Kabupaten Bogor ,Terkait pemberitaan sebelumnya, terkait dugaan adanya kongkalikong pada proyek senilai Rp 85 Miliar, pihak ULP Cibinong kabupaten Bogor melalui seorang staf sudah memberikan keterangan. Pada saat disambangi awak media ini terkait berita sebelumnya, salah satu staf ULP menjelaskan, semua sudah sesuai aturan karena kita mengacu pada perpres 16 tahun 2018, bukan perpres 54 Tahun 2018, jadi jangankan 2 satu peserta pun akan terus berlanjut. “Informasi yang didapat dalam pemberitaan sebelumnya itu mengacu pada perpres 54 Tahun 2010, sedangkan kita sekarang berpedoman pada perpres 16 tahun 2018, yang mana bunyi pasal 83 di perpres 54 Tahun 2010 sudah tidak dipakai, jadi jangankan 2 bahkan 1 pun yang mengajukan berkas akan diputuskan (tidak akan dilakukan tender ulang),” ujarnya. Namun pandangan berbeda dituangkan Mukti, asisten Humas LKPP saat ditemui di kantornya, Jalan. H. R. Rasuna Said No.45, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Dae...