OKNUM POLSEK SEPATAN TERINDIKASI BEKING PABRIK ILEGAL

-


Buruh di bawah umurPabrik PT Pinggal Aditama
Buruh di bawah umurPabrik PT Pinggal Aditama
Kabupaten  

Tangerang, Media Kota online.com
Beberapa pabrik yang berdomisili di Kecamatan  Sepatan Kabupaten Tangerang banyak yang tidak memiliki IMB ( Izin Mendirikan Bangunan ) yang tidak sesuai dengan peruntukannya, salah satunya PT Pinggala Adinata dibawah pimpinan Arifin yang bergerak dibidang produksi sepatu dengan Merk BATA, berada dilingkungan penduduk dan memperkerjakan karyawan dibawah umur dengan sistem harian lepas ( HL ) dan gajinya dibawah standard UMK Kabupaten TangerangDalam penelusuran Tim MK, ditemukan karyawan hanya menerima upah Rp 20.000 sampai Rp 25.000/ hari dan ini menyalahi serta melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 90 ayat 1 UU No. 13/ 2003 dan Pasal 88 ayat 1 No. 13/2003 tentang Upah Minimum Regianal (UMR) yang berjumlah karyawan lebih dari 200 orang malah ada yang udah bekerja lebih dari 5 ( lima ) tahun tampa mendapat JAMSOSTEK, ini udah tidak jauh berbeda dengan pabrik kenceng ( Kuali ), Ada apakah dengan oknum-oknum Kapolsek Sepatan serta Apratur pemerintah setempat.Ini perlu disikapi oleh Kapolres serta instansi terkait.
Tim investigasi MK sangat menyayangkan terhadap oknum Polsek Sepatan yang membekingi pabrik-pabrik tersebut sehingga mengurangi pendapatan pemerintah dan pendapatan daerah Kabupaten Tangerang dari Distribusi IMB serta izin usaha yang mana ini melanggar Undang-undang dan peraturan daerah.
Waktu Tim MK melakukan wawancara kepada lingkungan setempat merasa terganggu akan aktivitas dari pabrik PT Pinggala Adinata, namun mereka tidak berani memprotes dikarenakan ada oknum Polsek Sepatan yang menjadi bekingan pabrik tersebut.
Ketua LSM GEMINDO ( Gerakan Indonesia Muda ) “ Berharap akan ada tidakan dari pihak Propam Mabes Polri untuk  menindak oknum nakal Polsek Sepatan yang membekingi pabrik tersebut, jangan sampai ada pabrik kenceng  (kuali) episode ke II yang menghebohkan DUNIA perburuhan ” ujar Usman Belaboh kepada Tim MK.
Hasil pantauan Tim MK, Pabrik PT Pinggala Adinata memproduksi sepatu Merk BATA, waktu di konfirmasi Tim MK kepada pihak manegemen tidak bisa membuktikan kerjasama antara PT Pinggala Adinata dengan pemilik Merk BATTA, dan ini merupakan pelanggaran hak paten dan terindikasi penggelapan pajak, perlu ada tindakan dari pihak terkait memeriksa keabsahan dan kejelasan pajak yang merupakan pendapatan Negara non migas.( TIM )  

Komentar

Posting Komentar

Halaman

IBU IBU SISWA/I PENERIMA PIP KECEWA KARENA ADA PUNGUTAN DARI PIHAK SEKOLAH

-
Gambar
  IBU IBU SISWA/I PENERIMA PIP KECEWA KARENA ADA PUNGUTAN DARI PIHAK SEKOLAH MKO, Sumur Pandeglang Banten, " mengungkap carutmarut dana bantuan siswa miskin ini dipermainkan oknum pihak sekolah, hingga bank nasional. Media kota investigasi menemukan praktik-praktik yang merugikan siswa. Terutama dalam Program Indonesia Pintar (PIP) yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sumber jaya 1 Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang yang tengah hangat jadi perbincangan orang tua peserta didik yang mendapat bantuan dan program Indonesia pintar (PIP) , pemerhati pendidikan  D.yahya mengatakan, bahwa penyimpangan atau modus yang digunakan masuk kategori mal-administrasi, perbuatan tidak patut, penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melanggar hukum apapun alasannya. Setelah dihitung dari semua sekolah yang menjadi objek investigasi, angka penyimpangan dananya sampai puluhan juta rupiah. Penyimpangan dana PIP di tingkat SD ditemukan di 3 SD di kecamatan sumur. Ketua LSM Ampera Royzi angka...
Read more »

LSM GEMAS MINTA APH SEGERA USUT DUGAAN PUNGLI PIP DI SDN SUMBER JAYA 1

-
Gambar
  LSM GEMAS MINTA APH SEGERA USUT DIDUGA PUNGLI PIP DI SDN SUMBER JAYA 1  MKO, Sumur Pandeglang Banten, Pemotongan atau penyelewengan dana Program Indonesia Pintar (PIP) SD oleh pihak mana pun, termasuk sekolah, adalah tindak pidana korupsi/pungli yang diancam pidana penjara, umumnya dijerat dengan UU Tipikor No. 20 Tahun 2001 (Pasal 2 & 3) dan Pasal 374 KUHP (penggelapan jabatan) dengan ancaman hingga 4 tahun penjara. Dasar Hukum dan Sanksi: UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Tindakan menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri/orang lain, yang merugikan keuangan negara, dapat dipidana minimal 4 tahun penjara. Pasal 374 KUHP (Penggelapan Jabatan): Digunakan jika pengelola (operator/guru/kepsek) menyalahgunakan wewenang untuk menggelapkan dana. PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS: Sanksi administratif berat, termasuk pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) bagi oknum ASN. Demikian dikatakan D.yahya dari LSM GEMAS kepada me...
Read more »

Pertemukan Seluruh Unsur Pemerintahan, Presiden Prabowo Apresiasi Rakornas Pusat–Daerah 2026

-
Gambar
Pertemukan Seluruh Unsur Pemerintahan, Presiden Prabowo Apresiasi Rakornas Pusat–Daerah 2026* MKO, Sentul – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). Kegiatan yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut bertujuan untuk menyinergikan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program prioritas Presiden. Dalam arahannya, Presiden menyampaikan penghargaan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian beserta jajarannya atas terselenggaranya forum tersebut. Presiden mengaku terkesan dengan semangat para kepala daerah dan pimpinan instansi yang hadir. “Hati saya bergetar melihat, mendengar, dan merasakan semangat Saudara-Saudara sekalian,” ujar Presiden. Terlebih, kegiatan tersebut mempertemukan seluruh unsur pemerintah pusat dan daerah, mulai da...
Read more »

Seleksi SIPSS Berlanjut, Polda Banten Laksanakan Tes Jasmani

-
Gambar
Seleksi SIPSS Berlanjut, Polda Banten Laksanakan Tes Jasmani MKO, Serang - Polda Banten melaksanakan tes Kesempatan Jasmani Penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) T.A 2026 Panitia Daerah Banten bertempat di Stadion Heroik Grup 1 Kopassus, Kota Serang pada Selasa (03/02).  Hadir dalam kegiatan tersebut Dirsamapta Polda Banten Kombes Pol Kukuh Priyo Taruno, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea, panitia pengawas, serta Calon Siswa SIPSS T.A 2026. Dalam kesempatannya, Kabidhumas Polda Banten menyampaikan bahwa berbagai tahapan seleksi SIPSS T.A. 2026 yang telah dilaksanakan. "Tahapan seleksi SIPSS T.A 2026 yang sudah dilaksanakan meliputi pemeriksaan administrasi awal, pemeriksaan kesehatan tahap I, ujian CAT Psikologi tahap I, ujian CAT Akademik dan PMK, pemeriksaan kesehatan tahap II, dan pada hari ini kegiatan dilanjutkan dengan kesempatan jasmani dan Antropometri," ujarnya.  Selanjutnya, Kombes Pol Maruli menjelaskan bahwa pelaksanaan s...
Read more »

Sidang Gugatan Ijazah Presiden ke-7, PN Surakarta Imparsial

-
Gambar
Sidang Gugatan Ijazah Presiden ke-7, PN Surakarta Imparsial MKO, Humas MA, Jakarta Kamis,30 Januari 2026, Sebagai informasi, persidangan terakhir hari Selasa tanggal (27/1/2026). Perhatian masyarakat indonesia akhir-akhir ini tertuju pada sidang lanjutan perkara perdata gugatan yang melibatkan Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo yang digelar di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Surakarta. Sidang tersebut, dipimpin oleh Dr. Achmad Satibi, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim yang juga merupakan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta kelas IA Khusus. Sebagai informasi, persidangan terakhir hari Selasa tanggal (27/1/2026), telah sampai pada proses pembuktian. Pada persidangan dimaksud, kuasa hukum Presiden RI ke-7 menghadirkan saksi fakta yang merupakan teman kuliah Joko Widodo. Terlepas dari hasil akhir sengketa perdata tersebut, ada hal-hal dalam sengketa yang dapat menjadi sebuah pembelajaran bagi masyarakat mengenai posisi Pengadilan Negeri khususnya Majelis Hakim dalam mengadili se...
Read more »