Kejaksaan Agung Memeriksa 8 Orang Saksi Terkait Perkara Digitalisasi Pendidikan Kemendikbudristek MKO, Kejaksaan Agung RI Jakarta Rabu 6 Agustus 2025, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 8 (delapan) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset Teknologi (DIKBUDRISTEK) Republik Indonesia dalam Program Digitalisasi Pendidikan tahun 2019 s.d. 2022, berinisial: 1. AS selaku Direktur PT Complus Sistem Solusi. 2. RCG selaku Vice President of Accounting and Consolidation PT GoTO Gojek Tokopedia, Tbk. 3. KBA selaku Pemimpin Manfaat PT Go-Jek Indonesia. 4. AS selaku Direktur PT Aplikasi Karya Anak Bangsa tahun 2020. 5. HD dari pihak PT Samafitro. 6. MA selaku Direktur PT Tixpro Informatika Megah tahun 2020. 7. LN selaku Presiden Direktur PT Acer Indonesia. 8. RG selaku Direktur Produksi PT Acer Indonesia. Adapun delapan orang saksi ...

JAM-Pidum Menyetujui 9 Restorative Justice, Salah Satunya Perkara Pencurian di Paser Kalimantan Timur MKO, Kejaksaan Agung RI Jakarta - Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana memimpin ekspose virtual dalam rangka menyetujui 9 (sembilan) permohonan penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme Restorative Justice (keadilan restoratif) pada Kamis, 7 Agustus 2025. Salah satu perkara yang disetujui penyelesaiannya melalui mekanisme keadilan restoratif adalah terhadap Tersangka Suriyansyah bin Ismail, dari Kejaksaan Negeri Paser, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Perkara ini bermula pada Senin, 19 Mei 2025 sekitar pukul 00.10 WITA. Tersangka Suriyansyah bin Ismail melewati Jalan Yos Sudarso, Tanah Grogot, dan melihat sebuah handphone merek Oppo Reno 7Z warna hitam tergeletak di trotoar depan Masjid Abu Bakar.  Tanpa izin, Tersangka mengambil handphone tersebut dan membawan...

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Menyetujui 2 Pengajuan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Narkotika MKO, Kejaksaan Agung RI Jakarta - Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana telah menyetujui pelaksanaan rehabilitasi terhadap 2 (dua) tersangka perkara penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice) berdasarkan hasil ekspose yang dilaksanakan secara virtual pada Kamis, 7 Agustus 2025. Adapun berkas perkara yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, yaitu:  1. Tersangka M. Alwi Rahman als Alwi bin Alfianoor dan M. Adi Adriani als Adi bin Amrullah dari  Kejaksaan Negeri Balangan, yang disangka melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2. Tersangka Alfianor als Alfi bin Muhyar (Alm) dari Kejaksaan Negeri Balangan, yang disangka me...

PENYITAAN TERHADAP BARANG BUKTI BERUPA UANG SENILAI Rp. 506 MILYAR TERKAIT PERKARA DUGAAN TIPIKOR PEMBERIAN  FASILITAS PINJAMAN/KREDIT DARI SALAH SATU BANK PLAT MERAH  KEPADA PT. BSS DAN PT. SAL MKO, Kejaksaan Agung RI Jakarta - Pada Hari ini Kamis, Tanggal 07 Agustus 2025, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa uang senilai Rp. 506.150.000.000., (lima ratus enam milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan pecahan uang senilai Rp. 100.000., (seratus ribu rupiah) terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pinjaman/Kredit Dari Salah Satu Bank Plat Merah kepada PT. BSS dan PT. SAL.  Bahwa hal tersebut merupakan langkah awal dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, karena dalam penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi tidak hanya dipentingkan untuk Penetapan Tersangka serta Pemidanaannya akan tetapi juga tidak kalah pentingnya yaitu dilakukan Penyelamatan Keuangan N...

Bertemu Para Bupati, Wamen Viva Yoga: Kementrans Berkomitmen Mensejahterakan Transmigran dan Warga Lokal MKO, Kementerian Transmigrasi RI - Dalam satu hari, di Ruang Kerja, Gedung C, Kantor Kementerian Transmigrasi (Kementrans), Kalibata, Jakarta, 7/9/2025, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi secara bergantian menerima tiga bupati. Mereka Adalah Bupati Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, H. Amran H. Yahya: Bupati Mesuji, Provinsi Lampung, Hj. Elfianah Khanami; dan Bupati Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Rizal Intjenae.   Kepada Viva Yoga, para bupati itu menceritakan berbagai permasalahan di kawasan transmigrasi di kabupaten yang dipimpinnya. Masalah utama adalah masalah infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, alur penjualan produk pertanian, dan investasi di kawasan transmigrasi.  Seperti yang ada di Toli-Toli di mana ada kawasan transmigrasi yang terisolasi. Akses jalan yang ada dirasa tidak memadai bahkan jembatan yang ada terbuat dari batang...

GEMAPATAS Akselerasi PTSL Terintegrasi dalam ILASPP, Kementerian ATR/BPN Targetkan Pengukuran dan Pemetaan 2 Juta Bidang Tanah MKO, Kementerian ATR BPN RI Purworejo - Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) yang dicanangkan secara nasional pada Kamis (07/08/2025), diyakini akan menjadi langkah percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terintegrasi melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) tahun 2025. “Pencanangan GEMAPATAS ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan tonggak penting dalam mengawali akselerasi pelaksanaan PTSL yang terintegrasi melalui ILASPP yang pengukurannya direncanakan mulai dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2025 ini,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Sesditjen SPPR), Yoga Suwarna, di lokasi pencanangan GEMAPATAS, di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya, GEMAPATAS 2025 menargetkan pengukuran dan pemetaan bidang tanah selua...

Selain Menghindari Konflik, Menteri Nusron Nilai Pemasangan Patok Bisa Tandai Batas Tanah APL dengan Non-APL MKO, Kementerian ATR BPN RI Purworejo - Pemasangan patok tanda batas menjadi hal yang terus disosialisasikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kepada masyarakat pemilik tanah. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menilai pemasangan patok bukan hanya bisa menghindari konflik pertanahan, namun juga mendukung penataan ruang yang berkelanjutan.  “Salah satu program kita hari ini, yaitu pemasangan patok tanda batas, sangat penting. Selain untuk menandai batas bidang tanah masing-masing, juga bertujuan untuk membedakan mana batas kawasan hutan dan mana yang termasuk Areal Penggunaan Lain (APL) atau non-hutan,” ujar Menteri Nusron dalam sambutannya pada kegiatan Pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) di Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (07/08/2025). Penandaan batas fisik yang jelas antara kawasan APL dan kawasan non-APL ...

Di Momen Pencanangan GEMAPATAS 2025, Menteri Nusron: Semua Masyarakat Wajib Pasang Patok MKO, Kementerian ATR BPN RI Purworejo -  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga batas tanah miliknya masing-masing. Ia menegaskan hal itu saat memimpin pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) 2025, yang digelar serentak di 23 kabupaten/kota pada 8 provinsi, dengan pusat pelaksanaan di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.  “Semua yang sudah punya sertipikat, semuanya wajib pasang patok. Diharapkan supaya tidak dicaplok oleh orang lain tanahnya,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN usai berlangsungnya kegiatan di Lapangan Bola Desa Candingasinan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (07/08/2025). Dengan GEMAPATAS diharapkan seluruh masyarakat Indonesia yang punya tanah akan memasang patok di tapal batas tanah yang dimiliki. Pemasangan patok tersebut harus dilakukan ...

Komisi III DPR Dukung Rotasi Polri: Penempatan Tepat, Kinerja Meningkat MKO DPR RI Jakarta. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan dukungannya terhadap keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam melakukan rotasi dan promosi sejumlah perwira tinggi Polri. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk penyegaran yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja organisasi. “Rotasi ini bukan hanya bentuk penghargaan terhadap para perwira berprestasi, tapi juga penyegaran organisasi agar semakin maksimal mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat,” ujarnya, dilansir dari laman detik, Kamis (7/8/2025). Beliau menilai rotasi ini mencerminkan prinsip the right man on the right place. “Kapolri telah menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat,” tambahnya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga memuji penunjukan Komjen Dedi Prasetyo sebagai Wakapolri. “Prof Dedi Prasetyo sangat layak menjadi Wakapolri karena beliau sosok pemimpin yang tenang dan mengayomi,” jelasnya...

Tb. Udi Juhdi Tegaskan Komitmen untuk Kemajuan Kecamatan Pagelaran Melalui Dukungan Terhadap PHBN HUT RI Ke-80 MKO,Pagelaran, Kabupaten Pandeglang Banten 6 Agustus 2025 – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pandeglang dari Fraksi Partai Gerindra, Tb. Udi Juhdi, SE, melakukan konsolidasi dan penguatan kelembagaan antara DPRD dengan Kepanitiaan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) Kecamatan Pagelaran yang berlangsung di Sekretariat PHBN siang tadi. Konsolidasi tersebut turut dihadiri oleh Randhi Suharta (Ketua Panitia PHBN Kecamatan Pagelaran), Lia Fadliah, SE (Kepala Desa Tegalpapak), Pudin Saepudin (Kepala Desa Pagelaran), dan tokoh pemuda sekaligus Ketua Karang Taruna Kecamatan Pagelaran, Iding Gunadi Turtusi. Dalam sambutannya, Tb. Udi Juhdi menegaskan bahwa kehadirannya bukan semata sebagai legislator, melainkan sebagai putra daerah yang terpanggil untuk berkontribusi nyata bagi kemajuan Kecamatan Pagelaran. Ia menyampaikan dukungan penuh terhadap seluruh rangkaian kegiatan PHBN dalam r...

Landmark Decisions TUN: Intensitas Kepentingan Penggugat Jadi Penentu Luasan Sertifikat Tanah dalam Perkara Tumpang Tindih MKO, Humas MA, Jakarta Kamis 7 Agustus 2025 - Putusan ini menegaskan, dalam kasus tumpang tindih lahan di mana harus dilakukan pengurangan luasan tanah dari salah satu pihak, maka intensitas kepentingan hukum dari pihak penggugat harus menjadi patokan. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 120/PK/TUN/2021 atau disingkat Putusan PK 120, menetapkan kaidah hukum penting dalam perkara sengketa pertanahan, khususnya terkait tumpang tindih lahan. Putusan ini menegaskan, dalam kasus tumpang tindih lahan di mana harus dilakukan pengurangan luasan tanah dari salah satu pihak, maka intensitas kepentingan hukum dari pihak penggugat harus menjadi patokan. Putusan PK 120, kini tercatat sebagai salah satu landmark decisions Mahkamah Agung dan telah dimuat dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2022. Landmark decision adalah putusan penting yang dijadikan yurisprudensi sebaga...

Kemeriahan Menjelang HUT RI dan MA di PN Magetan  MKO, Humas MA, Jakarta Kamis,7 Agustus 2025 - HUT Ke-80 Kemerdekaan Rl menandakan peringatan 80 tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, sedangkan HUT ke-80 Mahkamah Agung diperingati sebagai hari lahir Mahkamah Agung pada 19 Agustus 1945. Pengadilan Negeri Magetan salah satu pengadilan yang berada di Provinsi Jawa Timur, secara resmi memulai rangkaian agenda kegiatan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT MA ke-80 Tahun 2025 dengan penuh kegembiraan, kemeriahan, dan semangat persatuan yang dibalut secara sederhana. Diketahui sebelumnya pemerintah melalui Sekretaris Negara dalam suratnya, mengajak seluruh lembaga negara untuk dapat turut serta berpartisipasi dengan menyelenggarakan kegiatan yang tidak hanya bersifat simbolis, namun juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta sejalan dengan program prioritas pemerintah. Kegiatan tersebut diharapkan mampu membangkitkan kesadaran kolektif akan nilai-nil...

Dirjen Badilum Mendampingi Pimpinan Mahkamah Agung RI dalam Kunjungan Kerja di PN Denpasar  MKO, Mahkamah Agung RI Jakarta,Kamis 7 Agustus 2025 - Ketua Mahkamah Agung RI bersama Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Suharto, S.H., M.Hum, Ketua Kamar Pembinaan Syamsul Ma'arif, SH.,LLM,Ph.Ddan Ketua Kamar Pidana Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., berkunjung ke PN Denpasar pada hari Senin, 04 Agustus 2025. Dirjen Badilum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. mendampingi Pimpinan Mahkamah Agung RI di kunjungan kerja ini. Para pimpinan disambut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Sujatmiko, S.H., M.H. dan Ketua PN Denpasar Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum. Ketua Mahkamah Agung RI dalam kunjungan ini menunjau layanan seperti melihat meja e-court dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta meninjau ruang kerja, ruang tahanan dan ruang sidang anak di Pengadilan Negeri Denpasar. Kemudian, Ketua Mahkamah Agung RI, YM. Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. serta Ketua Kamar Pidana Dr. Prim Harya...

PIA BAZNAS RI Ajak Keluarga Amil Bangun Ketahanan Ekonomi dari Rumah*  MKO, Jakarta Kamis 07/08/2025 Humas BAZNAS RI - Persatuan Istri Amil (PIA) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menghelat seminar bertajuk “Gaji Tipis Hidup Manis, Tabungan Nggak Habis”, sebagai bagian dari upaya peningkatan literasi keuangan dan membangun ketahanan ekonomi di lingkungan keluarga amil. Seminar tersebut diisi oleh Konsultan Keuangan, Octavia Reniar Putri, S.M, M.SM., CSA, CFP, CFRP, CRP, WPPE-P di Gedung BAZNAS Institute, Jakarta, pada Rabu (6/8/2025). Turut hadir, Ketua PIA BAZNAS RI, Dr. Hj. Nur Kusuma Dewi, M.Si., serta jajaran PIA BAZNAS RI.  Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menyebut, seminar ini sangat relevan dengan kebutuhan keluarga masa kini, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks dan sejalan dengan visi besar BAZNAS dalam membangun ketahanan keluarga. “Seminar ini sangat luar biasa karena membekali keluarga amil dengan keterampilan finan...

Kemendagri Dorong Wakaf Jadi Instrumen Strategis Pembangunan Daerah MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menegaskan bahwa wakaf tidak lagi dipandang hanya sebagai bentuk filantropi, melainkan menjadi salah satu instrumen strategis dalam pembangunan nasional dan daerah. Hal ini disampaikannya saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Wakaf Indonesia (BWI) Tahun 2025 bertema “Gerakan Indonesia Berwakaf: Meneguhkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas” di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (6/8/2025). Dia menjelaskan, wakaf tidak boleh lagi hanya dilihat sebagai kegiatan amal semata. Potensi wakaf, terutama wakaf uang dan aset produktif, harus diintegrasikan ke dalam skema pembangunan daerah guna mendukung kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. “Kami mendorong untuk bisa menyelenggarakan kegiatan yang produktif berdasarkan filosof...

BPKN Kritik Rencana ATR/BPN Ambil Alih Tanah Menganggur Milik Rakyat MKO, Kementerian ATR BPN RI Jakarta – Rencana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengambil alih tanah-tanah menganggur milik masyarakat menuai kritik keras dari berbagai pihak. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), Mufti Mubarok, menyatakan bahwa kebijakan tersebut berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara serta bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan keadilan sosial. “Tanah bagi masyarakat Indonesia bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga simbol dan simpanan masa depan untuk anak-cucu. Pemerintah seharusnya tidak gegabah mengambil kebijakan yang mengancam rasa aman masyarakat atas kepemilikan tanah,” tegas Mufti, Kamis (7/8). Menurutnya, alih-alih mengambil alih tanah rakyat, pemerintah seharusnya membenahi terlebih dahulu ribuan aset negara yang terbengkalai, termasuk tanah-tanah milik negara yang tidak dimanfaatk...

Pemerintah Dorong Reformasi Perizinan dan Pangkas Beban Bonus Manajemen BUMN  MKO, Setpres RI Jakarta,Kamis 7 Agustus 2025 - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 6 Agustus 2025. Rosan menjelaskan bahwa analisis menyeluruh terkait kebijakan penghematan anggaran dari pemberian tantiem dan bonus kepada manajemen perusahaan telah disampaikan kepada Kepala Negara. “Untuk memberi tahu bahwa penghematannya itu, dari yang kita lakukan itu conservatively sekitar 8 triliun (rupiah) per tahun. Jadi kajiannya kita bikin lengkap,” ujar Rosan dalam keterangannya. Rosan juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan langkah penghematan melalui surat edaran terkait pemberian tantiem dan bonus bagi jajaran Komisaris dan Direksi BUMN. “Saya hanya melaporkan penghematan yang kita lakukan dari surat yang kami terbitkan, yang terhadap tantiem dan bonus untuk Board of Commiss...

High Level meeting Koordinasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial MKO, Kementerian PANRB RI Humas KemenpanRB  Kamis,7 Agustus 2025 - Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Cahyono Tri Birowo hadir dalam High Level meeting Koordinasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Rabu (7/8/2025). Agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain progres pembentukan SK Gugus Tugas, persiapan pelaksanaan uji coba integrasi digital oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, evaluasi capaian kinerja bulan Juli, dan Penetapan target progres hingga akhir Agustus 2025. Turut hadir Direktur Eksekutif Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi DEN Tubagus Nugraha; Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (komdigi) Mira Tayyiba; Tenaga Ahli Menteri Sosial Andi Kurniawan; Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digi...

Dorong Inovasi & Konsolidasi Kelembagaan, Prof. Zudan Arahkan Target Kinerja BKN Berdampak Pada Program Asta Cita Presiden  MKO, BKN RI Jakarta – Humas BKN, Kamis ,7 Agustus 2025 - Saat memimpin Apel Pagi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Selasa (05/08/2025), Kepala BKN Prof. Zudan mengapresiasi dua karya inovasi dari BKN, yakni MyASN dan Simplifikasi serta Automasi Layanan Kenaikan Pangkat sebagai finalis dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.  Ia berharap kedua inovasi tersebut semakin menyentuh kebutuhan masyarakat dan memperkuat citra BKN sebagai lembaga penggerak transformasi pelayanan publik. “Penghargaan adalah bonus, yang utama adalah bagaimana karya kita bisa memberikan manfaat. Itulah penghargaan terbesar dari para penerima manfaat,” pesannya. Dalam mendukung kebermanfaatan tersebut, Prof. Zudan juga mengingatkan agar unit kerja segera mengevaluasi...

Menafsir Simbol "08" dan "80 Tahun" RI Kepemimpinan Prabowo Subianto MKO, Dalam jagat politik, simbol selalu memiliki daya magis yang tak bisa diabaikan. Simbol kerap memberikan makna tersendiri bagi orang yang meyakininya. Relasi simbol juga tidak jarang memberikan isyarat sebuah fakta terselubung yang hanya bisa disingkap melalui pemahaman terhadap jalinan kode yang saling terkait satu sama lain. Berbicara tentang relasi simbol, saat ini muncul sebuah "kode epic" yang menarik untuk disingkap lebih jauh. Simbol tersebut tak lain, angka "08" yang selama ini lekat dengan sosok Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto. Di kalangan orang-orang terdekat Prabowo, istilah kosong delapan digunakan sebagai kode spesial yang merujuk kepada sang Jenderal tersebut. Jadi, kode ini sudah sangat familiar bagi orang-orang di lingkaran Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Kini, simbol kosong delapan ini menemukan momentumnya yang menarik untuk diulas, s...

Kementerian ATR/BPN Dorong Partisipasi Masyarakat untuk Pasang Patok Batas Tanah Melalui GEMAPATAS MKO, Kementerian ATR BPN RI Jakarta - Dalam upaya mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menuju terwujudnya “Indonesia Lengkap”, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemasangan tanda batas tanahnya melalui Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS). Dalam keterangannya pada Rabu (06/08/2025), Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya, menyebut bahwa pemasangan tanda batas tanah adalah faktor penting dalam upaya menjaga keamanan tanah masyarakat. “GEMAPATAS adalah upaya Kementerian ATR/BPN untuk mengajak masyarakat secara serentak memasang patok batas bidang tanah mereka, bersama dengan pemilik tanah yang berbatasan langsung. Tujuannya agar batas tanah jelas, dan patok tersebut dijaga bersama-sama,” ujar Dirjen SPPR saat ...

Menteri Nusron Bicarakan Soal Pentingnya Akurasi Peta di HUT ke-53 Ikatan Surveyor Indonesia MKO, Kementerian ATR BPN RI Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya akurasi peta sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam Talkshow Profesional “ILASPP: What is and What is Next? Bagaimana Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) Berperan?”, pada Rabu (06/08/2025). “Saya yakin, keberhasilan transformasi dunia pertanahan ini kata kuncinya ditentukan oleh Bapak/Ibu sekalian. Saya minta, kalau bisa tolong dibuatkan peta surveinya yang akurat. Mengedepankan mitigasi risiko,” kata Menteri Nusron pada rangkaian acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 ISI, di Jakarta. Sebagai pihak yang diberi mandat untuk mengurus urusan pertanahan dan tata ruang, Menteri Nusron meminta agar Ketua Umum ISI, Muchammad Masykur dan jajaran, terus mengingat bahwa peta itu sebagai alat pe...

Kementerian PU Segera Tuntaskan Pembangunan 50 Sekolah Rakyat Tahap IC MKO, Kementerian PU RI Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus menunjukkan komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat (SR) di berbagai wilayah di Indonesia. Program SR merupakan salah satu program prioritas yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, guna menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.  “Pembangunan Sekolah Rakyat ini bukan hanya tentang membangun ruang belajar, tetapi juga membangun masa depan anak-anak Indonesia. Berkolaborasi bersama Kementerian Sosial, Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas agar dapat segera digunakan pada tahun ajaran 2025/2026,” jelas Menteri PU Dody Hanggodo. Menteri Dody juga menyatakan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan pembangunan 100 SR set...