Dihadiri 2.000 Desa, Mendes Deklarasi Desa Bersinar MKO, BANJAR - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto memimpin Deklarasi Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba) sebagai salah satu upaya memperkuat perang melawan narkoba hingga ke tingkat desa. Momen yang dihadiri 2.000 peserta ini menjadi tonggak penting komitmen bersama mewujudkan komitmen bersama dalam merealisasikan Kalimantan Selatan yang bebas dari ancaman narkotika dengan menggandeng seluruh mitra termasuk masyarakat desa. “Kita berkomitmen Kalsel insyaallah bebas narkoba. Kita gaungkan suara kita di bumi ini insyaallah didengar langit dalam rangka membebaskan Kalsel dari narkoba,” tegas Mendes Yandri saat memimpin Deklarasi Desa Bersinar di Gedung Serbaguna Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Senin (3/11/2025). Deklarasi Desa Bersinar di Kalimantan Selatan diharapkan menjadi model nasional dalam memperkuat peran desa sebagai benteng pertama dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran na...

Ketua Muda MA Pengawasan: Etika Profesi Hakim/ASN Kunci Reformasi Peradilan MKO, Wiliam Edward - Dandapala ContributorvJakarta- Ketua Muda Mahkamah Agung (MA) bidang Pengawasan, Dwiarso Budi Santiarto, menghadiri seminar nasional yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial (KY) terkait etika profesi hakim dan ASN pada Senin (3/11/2025) di Auditorium Lantai 4 Gedung KY. Dalam paparanya, Dwiarso menegaskan pentingnya harmonisasi antara MA dan KY untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya etika publik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. ”MA melalui Badan Pengawasan dapat bekerja sama dengan KY untuk mewujudkan etika publik yang berkualitas. Misalnya, dalam seleksi pemilihan calon hakim agung, Badan Pengawasan dapat membantu memberikan informasi mengenai latar belakang dan rekam jejak calon sebagai bahan pertimbangan KY dalam mengusulkan calon terpilih kepada DPR,” tambahnya. Menurutnya, penguatan etika profesi merupakan langkah strategis untuk meneguhkan kepercayaan publik terhadap l...

MA Gelar Survei Survei Kepuasan Layanan Fasilitas dan Sarana Pengadilan MKO, Gilang Pamungkas - Dandapala Contributor Senin, 03 Nov 2025, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) melalui Badan Urusan Administrasi (BUA) menginisiasi survei kepuasan layanan atas fasilitas dan sarana pengadilan di seluruh Indonesia. Survei ini dilaksanakan secara daring sepanjang bulan November 2025 dan menjadi bagian dari penyusunan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025. Survei ditujukan kepada para pengunjung satuan kerja pengadilan, baik tingkat pertama maupun tingkat banding. Melalui surat nomor 619/BUA.4/PL1.2/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025, setiap satuan kerja diminta untuk membagikan survei kepada pengunjung yang hadir selama periode pelaksanaan. “Survei dilaksakan secara daring (online) dalam rentang waktu 1 November – 30 November 2025,” demikian tertuang dalam surat edaran yang ditandatangani secara elektronik. Selain sebagai alat evaluasi internal, survei ini juga menjadi bagian dari komitmen Mahkamah ...

MA Tolak PK Menteri PUPR dkk, Pemerintah Dihukum Pulihkan Sungai Brantas MKO, Fadilah Usman - Dandapala Contributor Senin, 03 Nov 2025, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Gubernur Jawa Timur dalam perkara gugatan pengelolaan Sungai Brantas. Bagaimana kasusnya? Putusan ini sekaligus menguatkan putusan kasasi yang juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya atas perkara nomor 8/Pdt.G/2019/PN Sby yang mewajibkan pemerintah untuk melakukan langkah konkret pemulihan sungai dari pencemaran yang telah berlangsung bertahun-tahun.  Putusan PK tersebut ketok oleh majelis PK yang diketuai I Gusti Agung Sumanatha, dengan Muh. Yunus Wahab dan Rahmi Mulyati sebagai hakim anggota. Berdasarkan data pada laman SIPP PN Surabaya, putusan tersebut diberitahukan pada Kamis, (2/10). “Mengadili, menolak permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I Menteri PUPR R...

Mengingat Kembali Kewenangan Hakim Memerintahkan Kehadiran Pihak di Depan Sidang Perdata MKO, Humas MA, Jakarta Senin,3 November 2025, Daniel S. Lev mencatat, di masa lalu terdapat praktik tidak terpuji yang seringkali dilakukan kuasa hukum, yakni membujuk orang agar berperkara. Dengan ditunjuknya seorang kuasa, para pihak berperkara dalam perkara perdata dapat didampingi maupun diwakili penerima kuasa di depan sidang. Namun, tidak jarang hak ini digunakan sebagai dasar kuasa hukum untuk menolak menghadirkan pihak prinsipal in person.  Seakan-akan dengan diwakilinya para pihak berperkara oleh kuasa hukum, maka kehadiran pihak prinsipal di depan sidang mutlak tidak diperlukan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Ayat (3) HIR/Pasal 147 Ayat (4) RBg Pengadilan berwenang untuk memerintahkan pihak prinsipal hadir secara langsung (in person) ke depan sidang.  Ketentuan Pasal 123 Ayat (3) HIR menyatakan de lanraad is bevoegd om persoonlijke verschijning te bevelen van der partijen, wel...

Penerapan SEMA Sebagai Dasar Menyimpangi Pidana Minimum Khusus dalam Perkara Narkotika MKO, Humas MA, Jakarta Senin 3 November 2025, Perkara tindak pidana narkotika merupakan salah satu jenis perkara pidana yang sering diadili dan diputuskan oleh hakim di Indonesia Perkara tindak pidana narkotika merupakan salah satu jenis perkara pidana yang sering diadili dan diputuskan oleh hakim di Indonesia.  Tidak jarang, perkara tindak pidana narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum dilimpahkan ke pengadilan dengan variasi pasal dakwaan, seperti Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, maupun Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika).  Dakwaan tersebut dapat berbentuk tunggal, alternatif, kumulatif, subsidiaritas, atau kombinasi. Pelimpahan perkara tindak pidana narkotika oleh Penuntut Umum pada dasarnya didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian setempat. BAP ini diperoleh dari hasil pemeriksaan saksi, ahli, k...

Kementerian Ekraf/Badan Ekraf Dorong Inovasi Blockchain untuk Perlindungan dan Keberlanjutan Ekraf di Bali Blockchain Summit 2025 MKO, Denpasar, 31 Oktober 2025 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) mengintegrasikan teknologi blockchain untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan aset digital pelaku kreatif Indonesia. Langkah strategis ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Baliola dalam Bali Blockchain Summit 2025, membuka peluang karya kreatif lokal dijadikan jaminan fidusia dan diperdagangkan secara transparan. “Bagi kami di Kementerian Ekraf/Badan Ekraf, blockchain membuka peluang besar bagi sektor ekonomi kreatif, mulai dari perlindungan HKI melalui IP registry hingga apresiasi karya dan produk lokal. Teknologi ini dapat memperkuat rantai pasok produk kreatif melalui transparansi data serta membuka akses pembiayaan dan komersialisasi berbasis aset digital yang lebih inklusif,” ujar Menteri Ekraf/Kepala Badan Ekraf Teuku Riefky...

Hadapi Plagiasi, Kementerian Ekraf/Badan Ekraf Perkuat Identitas Merek dan HAKI Fesyen Lokal MKO, Bogor, 2 November 2025 - Subsektor fesyen menjadi penyumbang terbesar ekspor ekonomi kreatif Indonesia dengan nilai mencapai sekitar 7 juta dolar AS pada 2025. Guna meningkatkan daya saing globalnya, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) mendorong puluhan jenama lokal untuk memperkuat identitas merek (brand DNA) dan melindunginya melalui Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). “Identitas dan ciri khas membuat sebuah produk menjadi unik dan berbeda dari pesaingnya. Namun, tanpa perlindungan HAKI, potensi plagiasi menjadi besar, sehingga peluang pasar produk pun dapat menurun,” ujar Direktur Fesyen Romi Astuti pada pelaksanaan hari kedua Bootcamp 1 Inkubasi Fesyen Jabodetabek, di Bogor, Jawa Barat, Minggu, 2 November 2025. Bootcamp 1 Inkubasi Fesyen Jabodetabek digelar Kementerian Ekraf/Badan Ekraf untuk pendampingan pengembangan identitas merek dan peningkatan kesiapan produk m...

J. Devy Sudarso Pimpin Pelantikan 6 Pejabat Kejati Kepri, Dorong Kinerja Humanis dan Berintegritas MKO, Kejati Kepri – Tanjungpinang, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau J. Devy Sudarso memimpin Upacara Pelantikan, Pengambilan Sumpah Jabatan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Struktural Eselon III di lingkungan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau berlangsung di Aula Sasana Baharudin Lopa Kejati Kepri, Senin (21/07/2025). Kajati Kepri J. Devy Sudarso dalam amanatnya mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik, saudara adalah pribadi-pribadi terpilih yang pastinya telah ditempa oleh waktu dan pengalaman. Tentunya, para pejabat yang telah mendapat kepercayaan dari pimpinan adalah insan terbaik Adhyaksa dan telah melalui proses kajian mendalam, pertimbangan matang, serta penilaian yang objektif untuk mengisi jabatan yang telah ditentukan yang merupakan kebijakan dan penilaian dari pimpinan. Pergantian pejabat pada suatu institusi dilakukan dengan cara mutasi, rotasi dan promosi...