Dugaan Intimidasi Wartawan Terulang, Ketua Pokja Wartawan Banten Angkat Bicara MKO, Ciomas Serang Banten — Dugaan tindakan intimidasi terhadap wartawan kembali mencuat dan kali ini diduga dilakukan oleh oknum Kepala Sekolah SDN 1 Ciomas. Oknum tersebut bersikap arogan dan memaksa wartawan menunjukkan legalitas saat hendak melakukan klarifikasi pemberitaan. Peristiwa ini bermula saat KD, selaku Ketua Pengawas Pendidikan Kecamatan Ciomas, menghubungi salah satu awak media dari MediaKota melalui telpon WhatsApp pada Kamis malam, 26 Juni 2025 sekitar pukul 21.00 WIB. Dalam obrolanya, KD mengundang awak media untuk bertemu dan "Ngobrol" di Gedung PGRI Ciomas pada Jumat pagi, 27 Juni 2025 pukul 09.00 WIB. Undangan tersebut dipenuhi oleh tim media. Dalam pertemuan itu hadir sejumlah pihak, antara lain: AR selaku Kepala SDN 1 Ciomas, TR selaku Ketua Komite Sekolah, KD selaku Ketua Pengawas Pendidikan, HR selaku Ketua PGRI, AR selaku TKSK Kecamatan Ciomas, serta seorang wali murid ber...

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  MKO, Kementerian ATR BPN RI Jakarta - Masyarakat yang sibuk di hari kerja, kini tak perlu bingung lagi jika ingin mengurus sertipikat tanah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyediakan layanan Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) yang bisa dimanfaatkan setiap hari Sabtu dan Minggu di Kantor Pertanahan (Kantah) tertentu. Program PELATARAN hadir sebagai solusi bagi masyarakat pekerja yang tidak sempat datang ke kantor pada hari kerja karena umumnya Kantah hanya beroperasi dari Senin hingga Jumat. Melalui layanan ini, masyarakat kini memiliki waktu yang lebih fleksibel untuk mengurus langsung keperluan pertanahan. Sejak diluncurkan pada 2022, PELATARAN sudah tersedia di 107 Kantah di seluruh Indonesia. Layanan ini mendapat respons positif dari masyarakat karena dinilai memudahkan dan mempercepat akses layanan pertanahan. Untuk mengetahui daftar Kantah yang membuka layanan di akhir p...

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) MKO, Kementerian ATR BPN RI Jakarta - Masyarakat yang sibuk di hari kerja, kini tak perlu bingung lagi jika ingin mengurus sertipikat tanah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyediakan layanan Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) yang bisa dimanfaatkan setiap hari Sabtu dan Minggu di Kantor Pertanahan (Kantah) tertentu. Program PELATARAN hadir sebagai solusi bagi masyarakat pekerja yang tidak sempat datang ke kantor pada hari kerja karena umumnya Kantah hanya beroperasi dari Senin hingga Jumat. Melalui layanan ini, masyarakat kini memiliki waktu yang lebih fleksibel untuk mengurus langsung keperluan pertanahan. Sejak diluncurkan pada 2022, PELATARAN sudah tersedia di 107 Kantah di seluruh Indonesia. Layanan ini mendapat respons positif dari masyarakat karena dinilai memudahkan dan mempercepat akses layanan pertanahan. Untuk mengetahui daftar Kantah yang membuka layanan di ak...

Sukseskan Ketahanan Pangan, Bhabinkamtibmas Polsek Serang Polresta Serkot Bantu Poktan Tanam Bibit Jagung MKO, Polri Polsek Serang Polresta Banten – Aktifitas para petani dalam bercocok tanam tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan stok pangan, tetapi juga diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat petani khususnya terkait kesejahteraan ekonomi. Polri dalam mendukung program ketahanan pangan guna mewujudkan swasembada pangan Indonesia, Polsek Serang Polresta Serang Kota (Serkot) melalui personil bhabinkamtibmas intens untuk mendampingi dan membantu pertani proses penanaman bibit jagung kelompok tani yang ada di wilayah binaannya pada Jumat, 27 Juni 2025. Dalam rangka mendukung program pemerintah Asta Cita ketahanan pangan, Bhabinkamtibmas Kelurahan Serang melaksanakan monitoring dan pendampingan kegiatan poktan dalam mewujudkan ketahanan pangan, personil membantu kelompok tani proses menanam bibit jagung yang ada di wilayah binaannya. Kapolsek Serang AKP Hery Wiyono ...

Libur Nasional Tahun Baru Islam: Momen Refleksi dan Kinerja Aparatur MKO, Humas MA, Jakarta Jum'at 27 Juni 2025 - Dengan tantangan pekerjaan yang semakin kompleks dan beban perkara yang terus meningkat, menjaga keseimbangan antara tugas dan kesejahteraan mental pegawai menjadi kunci penting dalam menjaga kinerja lembaga peradilan. Pemerintah telah resmi menetapkan 27 Juni 2025 sebagai hari libur nasional dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Penetapan ini merupakan bagian dari Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang memuat daftar lengkap hari libur nasional dan cuti bersama selama 2025. Libur ini tentunya menjadi waktu yang dinanti-nanti oleh masyarakat, baik untuk beristirahat, menghabiskan waktu bersama keluarga, maupun melakukan refleksi diri.  Dalam konteks kenegaraan, momen tahun baru Islam juga bisa dimaknai sebagai saat untuk menata ulang niat dan komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, termasuk bagi aparatur negara. Bagi Ma...

Bermalam di Desa Kucur, Mendes Yandri Berdialog dengan Kepala Desa dan Masyarakat MKO, Kementerian Desa RI Malang Jawa Timur – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto berdialog dengan warga desa sekaligus menginap di Desa Kucur, Kabupaten Malang, Kamis (26/6/2025). Dalam kesempatan itu, Mendes Yandri mengatakan bahwa desa saat ini menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut terbukti dengan di masukkannya desa dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Seperti diketahui, Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. “Jadi bapak Presiden Prabowo ini benar-benar desa itu menjadi andalan di Republik Indonesia saat ini, karena ada Asta Cita yang ke-6 Bapak Presiden itu langsung disebut membangun dari Desa,” ujarnya. Oleh karena itu, desa benar-benar menjadi faktor penting bagi maju tidaknya Indonesia. Dan masyarakat yang tinggal di kaki bukit, kaki gunung...

10 Hakim Baru PN Sambas Siap Menjaga Keadilan di Perbatasan MKO, Humas MA, Jakarta Jum'at 27 Juni 2025b-:Para hakim yang baru dilantik, sebelumnya merupakan Analis Perkara Peradilan (Calon Hakim) pada berbagai Pengadilan Negeri Kelas IA dan IB di wilayah Indonesia. Terkenal dengan wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah Kuching, Malaysia bagian Timur, tak menyurutkan langkah sepuluh hakim baru Pengadilan Negeri Sambas untuk bertugas di sana. Ketua Pengadilan Negeri Sambas, Ratna Damayanti Wisudha, S.H. melantik dan mengambil sumpah/janji sepuluh hakim pada Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, pada Selasa (24/6). Acara Pelantikan Hakim Pengadilan Negeri Sambas dilaksanakan di Aula Pengadilan Negeri Sambas dan dihadiri oleh para hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional, ASN pada Pengadilan Negeri Sambas, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Para Hakim yang dilantik dikenal sebagai Hakim Angkatan IX Mahkamah Agung, hasil seleksi Calon Hakim TA 2023. Para hakim yang baru di...

Apa yang Tidak Tertulis dalam Putusan? Refleksi atas Dimensi Tersembunyi Peradilan MKO, Mahkamah Jumat, 27 Jun 2025 Sebuah Analisis tentang Ruang-Ruang Sunyi dalam Proses Peradilan Tingkat Pertama.Dalam setiap putusan pengadilan, terdapat lapisan-lapisan makna yang tidak pernah terbaca dalam putusan resmi. Seperti gunung es yang sebagian besar massanya tersembunyi di bawah permukaan. Putusan hukum, khususnya di tingkat peradilan pertama, menyimpan dimensi-dimensi kompleks yang membentuk substansi keadilan namun tidak pernah diartikulasikan secara eksplisit. Fenomena ini bukan sekadar kekosongan tekstual, melainkan ruang dialogis di mana transformasi institusi peradilan berlangsung dalam interaksi dinamis antara hakim dan masyarakat. Dimensi Hermeneutis: Ruang Interpretasi yang Tak Terekam Setiap hakim, dalam momen memutus perkara, melakukan tindakan interpretasi yang melampaui sekadar penerapan pasal undang-undang.  Di sinilah letak paradoks fundamental peradilan: keputusan yang ta...

Kunjungan Delegasi Chinese PLA’s Military Procuratorate, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum Melalui JAM PIDMIL MKO, Kejaksaan Agung RI Jakarta - Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM PIDMIL) menerima kunjungan kerja Delegasi Chinese PLA’s Military Procuratorate pada Kamis 26 Juni 2025 di Menara Kartika Adhyaksa, Kejaksaan Agung. Kunjungan ini dalam rangka mempererat hubungan dan sinergi di bidang penegakan hukum militer.  Perwakilan Kejaksaan RI dipimpin langsung oleh Plt. Wakil Jaksa Agung Prof. Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum. dan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAM-Pidmil) Mayjen TNI Dr. M. Ali Ridho, S.H., M.Hum untuk menyambut Prosecutor General of Military Procurate Hod Major General Zhang Jin beserta delegasi. Kunjungan ini merupakan agenda penting untuk memperkenalkan lebih dalam mengenai tugas dan fungsi satuan kerja JAM PIDMIL Kejaksaan Agung kepada delegasi Chinese PLA’s Military Procuratorate. Dalam kesempatan ini, JAM-Pidmil memaparkan seca...

Terkait Sistem Penerimaan Siswa Baru, Pemkot Serang Dituding Hambat Program Pemerintah 'Wajib Belajar 9 Tahun' MKO, Serang Banten - Sistem Penerimaan Siswa Baru di kota serang terbukti sulit untuk di jalankan. Ini terbukti setelah beberapa orangtua yang ingin anaknya bersekolah di lokasi yang memang bisa dapat masuk ternyata hanya pepesan kosong. "Ini adalah bentuk kedholiman Pemkot Serang dan Dinas Pendidikannya untuk anak-anak kami tidak bisa bersekolah pak, jalur domisili (tempat tinggal) tapi menggunakan alamatnya berdasarkan KK bukan berdasarkan domisili tempat tinggal kami saat ini,..!, ungkap orangtua calon murid baru Emis. Ungkapan jengkel itu terucap oleh Emis, salah satu orang tua siswa yang berasal dari kabupaten serang yang saat ini usaha dagang dan tinggal mengontrak rumah di wilayah kota serang bersama keluarganya, Kamis (26/6/2025). Kata Emis, dia dan keluarganya kini berdagang di Pasar Rau, dan saat ini bersama keluarganya mengontrak rumah bedengan agar dek...

Sistem Dunia Pendidikan Di Kota Serang Dituding Tidak Berpihak Kepada 'Si Miskin' MKO, Serang Banten - Tidak bisanya pihak sekolah menerima murid baru yang mereka inginkan menjadi polemik tersendiri. Ini dirasakan langsung oleh Ibu Kanah warga Serang Banten yang ingin anaknya bisa mendapatkan pendidikan yangi inginkan. 'Pak tolongin anak saya yang mau daftar sekolah ke SD sulit untuk buat surat domisili sementara dari pihak kelurahan, apa tidak ada hak anak saya bersekolah dikota serang ini hanya gara-gara KTP dan KK saya masih di kabupaten lebak,...?' Keluh ibu kanah, memelas dan merasa putus asa, Selasa (25/6/2025). Ia bercerita, bahwa dirinya sudah hampir satu tahun tinggal diwilayah kota serang untuk berjualan keliling demi mengadu nasib  bersama anak-anaknya serta tinggal mengontrak satu petak rumah dilingkungan Kampung Ciawi, Kelurahan Cipare , Kota Serang,Banten. Tahun ini anaknya yang pertama sudah memasuki usia sekolah dan dipinta oleh pihak panitia sekolah SDN...