Postingan

Menampilkan postingan dari Juli 28, 2025

Kemenhut Mobilisasi Seluruh Sumberdayanya Tangani Karhutla

Gambar
Kemenhut Mobilisasi Seluruh Sumberdayanya Tangani Karhutla  MKO, Kementerian Perhutanan RI Jakarta, Senin 28 Juli 2028 - Menindaklanjuti kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan kunjungan lapangan secara langsung ke Provinsi Riau, yang menjadi episentrum kejadian karhutla, pada Rabu, 23 Juli 2025. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Rokan Hilir— wilayah yang terdampak paling parah— Menteri Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya sinergi antara pencegahan, pemadaman, dan penegakan hukum. "Seberapa pun hebatnya pemerintah melakukan pemadaman dengan berbagai macam metodologi meskipun perlu dioptimalisasi, tidak ada lagi kasus baru dan tidak ada tersangka baru. Siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, akan mendapatkan imbalan setimpal sesuai dengan undang-undang yang berlaku," ujar Raja Juli. Sebelumnya, pada tanggal 19 Juli 2025, Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar Siddiq dan Direktur Jenderal Penega...

Mendagri Imbau Alumni IPDN Bekerja secara Profesional dan Berpegang Teguh pada Keilmuan

Gambar
Mendagri Imbau Alumni IPDN Bekerja secara Profesional dan Berpegang Teguh pada Keilmuan MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Sumedang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) agar bekerja secara profesional dan berpegang teguh pada keilmuan. Alumni IPDN harus memiliki kemampuan berpikir ilmiah yang berbasis pada data dan teori-teori yang telah teruji. Pesan itu disampaikan Mendagri saat melantik Pamong Praja Muda lulusan IPDN Angkatan XXXII Tahun 2025 di Lapangan Parade, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (28/7/2025). Ia menjelaskan, alumni IPDN tidak hanya dididik untuk menjadi praktisi di bidang pemerintahan, tetapi juga seorang saintis. Oleh karena itu, alumni IPDN diberikan gelar akademik. Mendagri berpesan agar alumni IPDN yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat bekerja berdasarkan keilmuan, termasuk dalam menyusun kebijakan. “Oleh karena itulah, selama empat tahun dididik d...

Luncurkan AII Indonesia, Menko AHY: Terobosan Digital Layanan Bandara Untuk Hadirkan Pelayanan Terintegrasi & Efisien

Gambar
Luncurkan AII Indonesia, Menko AHY: Terobosan Digital Layanan Bandara Untuk Hadirkan Pelayanan Terintegrasi & Efisien   MKO, Kemenko RI Jakarta,Senin 28 Juli 2025 - Pemerintah meluncurkan uji coba sistem All Indonesia, sebuah terobosan digital yang menyatukan seluruh layanan kedatangan internasional—mulai dari imigrasi, bea cukai, karantina, hingga kesehatan—ke dalam satu aplikasi terintegrasi. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi besar layanan publik di sektor transportasi udara, demi menghadirkan pengalaman bandara yang lebih cepat, efisien, dan nyaman bagi penumpang. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meninjau langsung pelaksanaan kick-off uji coba sistem All Indonesia di Bandara Internasional Soekarno–Hatta, Tangerang, pada Kamis (24/7/2025).  Uji coba serentak juga digelar di Bandara Juanda, Surabaya, dan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar. Terobosan ini memudahkan penumpang internasional men...

Menteri PKP Berikan Kunci Rumah Subsidi Untuk Dai, Guru Ngaji, Aktivis Islam dan Pegawai Ormas Islam

Gambar
Menteri PKP Berikan Kunci Rumah Subsidi Untuk Dai, Guru Ngaji, Aktivis Islam dan Pegawai Ormas Islam MKO, Kementerian PKP RI Senin,28 Juli 2025 -;Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan Kementerian PKP akan bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menyediakan rumah subsidi bagi Dai, Guru Ngaji, Aktivis Islam dan Pegawai Organisasi Kemasyarakatan Islam. "Kini saatnya guru ngaji juga bisa memiliki rumah subsidi pemerintah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat memberikan sambutan pada Tasyakur Milad 50 Tahun Majelis Ulama Indonesia bertemakan "MUI Berkhidmar Untuk Kemaslahatan Umat dan Keharmonisan Bangsa" di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (26/7/2025) malam. Pada kegiatan yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI ke -13, K.H. Ma'aruf Amin tersebut, Menteri PKP bersama Ketua Umum MUI K.H. M Anwar Iskandar dan perwakilan BPS menandatangani Nota Kesepahaman Antara Kementerian PKP dengan Majelis Ulama Indonesi...

Akhir Pelaksanaan Turnamen Tenis Meja Naruto Cup 1st Sukses Dilaksanakan di Gsg PTM Naruto Kota Serang

Gambar
Akhir Pelaksanaan Turnamen Tenis Meja Naruto Cup 1st Sukses Dilaksanakan di Gsg PTM Naruto Kota Serang MKO, Kota Serang Banten - Pada Acara Open Turnamen di hari ke 2 akhir pelaksanaan Tenis Meja Naruto Cup 1st, telah sukses digelar oleh PTM Naruto 19 Kota Serang dan bertempat di GSG RW 19 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Provinsi Banten. Kegiatan ini juga telah diikuti 400 peserta Atlet Tenis meja yang diantaranya terbagi dengan 2 Divisi yakni Divisi Eksekutif 45 + dan Divisi Umum Jumlah peserta yang mendaftar hampir sebanyak 400 peserta  Dimana dari 400 peserta atlet tersebut terdiri dari150 pasang peserta divisi umum, dan 32 pasang peserta eksekutif, dengan jumlah hadiah total Rp8 Juta rupiah. Selain itu diketahui juga bahwa selain peserta PTM asal Kota Serang dan se Provinsi Banten, di Open Turnamen Naruto Cup 1st ini telah di ikuti peserta luar daerah seperti atlet PTM Baba asal Jakarta Barat, serta atlet asal Pantura dan Tangerang Selatan Peserta juga datang dari berbagai k...

Kunjungan Kerja ke Tanjab Timur, Wamen Viva Yoga: Warga Transmigrasi Pahlawan Pembangunan

Gambar
Kunjungan Kerja ke Tanjab Timur, Wamen Viva Yoga: Warga Transmigrasi Pahlawan Pembangunan MKO, Kementerian Transmigrasi RI - Banyak hal yang disampaikan Bupati Tanjung Jabung (Tanjab) Timur Hj. Dillah Hikmah Sari kepada Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi saat kunjungan kerja di kabupaten yang berada di Provinsi Jambi itu, 25/7/2025. Di hadapan Gubernur Jambi Al Haris, Wakil Bupati Tanjab Timur Muslimin Tanja, jajaran Forpimda, dan perwakilan berbagai elemen masyarakat yang memenuhi Ruang Pola Kantor Bupati Tanjab Timur, Dillah Hikmah Sari mengatakan ingin di wilayah kabupaten yang dipimpinnya dilakukan rehabilitasi tanggul dan saluran irigasi, bantuan permodalan usaha, revitalisasi kota terpadu, dan peningkatan sarana pendidikan.   Diungkap, transmigrasi di Tanjab Timur sudah dilakukan sejak tahun 1967. “Awal transmigrasi sekitar 50 kepala keluarga”, ujarnya. Di kabupaten yang memiliki motto Bumi Sepucuk Nipah Serumpung Nibung itu transmigrasi dilakukan hingga tahun 1985....

PUTUSAN PERKARA NOMOR 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst ATAS NAMA TERDAKWA HASTO KRISTIYANTO

Gambar
PUTUSAN PERKARA NOMOR 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst ATAS NAMA TERDAKWA HASTO KRISTIYANTO MKO, Pengadilan Negeri RI Jakarta, 25 Juli 2025 - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Hasto Kristiyanto dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan dugaan suap dalam proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI. Majelis Hakim yang diketuai oleh Rios Rahmanto, S.H., M.H., dengan anggota Sunoto, S.H., M.H., dan Dr. H. Sigit Herman Binaji, S.H., M.Hum., memutuskan: DAKWAAN KESATU (TIDAK TERBUKTI) •Membebaskan terdakwa dari dakwaan perintangan penyidikan (Pasal 21 UU Tipikor) • Majelis menilai tidak terpenuhi unsur-unsur delik secara temporal dan materiil • Pertimbangan utama: perbedaan antara tahap "penyelidikan" dan "penyidikan" serta tidak terbukti adanya akibat konkret DAKWAAN KEDUA (TERBUKTI) • Menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tindak Pida...

Berikan Pengarahan bagi Jajaran Kanwil BPN Provinsi NTB, Wamen Ossy Titipkan Empat Pesan

Gambar
Berikan Pengarahan bagi Jajaran Kanwil BPN Provinsi NTB, Wamen Ossy Titipkan Empat Pesan MKO, Kementerian ATR BPN RI Mataram - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Mataram, Sabtu (28/07/2025). Dalam arahannya, Wamen Ossy menyampaikan apresiasi atas capaian positif di wilayah NTB sekaligus menitipkan empat pesan penting sebagai bekal dalam menjawab tantangan ke depan. “Capaian di NTB ini bagus, tapi tantangan akan selalu ada. Maka, saya titipkan empat hal yang menurut saya penting untuk terus diperkuat. Pentingnya penguatan data pertanahan, penguatan sinergi, transformasi digital, serta jaga integritas dan semangat layani masyarakat,” ujar Wamen Ossy. Dalam penguatan data pertanahan, Wamen Ossy menekankan hal itu dilakukan dari sisi kuantitas maupun kualitas. Menurutnya, data da...

Rampungkan Gedung Technopole, Kementerian PU Hadirkan Fasilitas I-SMART dan Teaching Factory

Gambar
Rampungkan Gedung Technopole, Kementerian PU Hadirkan Fasilitas I-SMART dan Teaching Factory MKO, Kementerian PU RI Jakarta - Prasarana pendidikan merupakan komponen utama dalam menunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, utamanya pada jenjang pendidikan tinggi. Sebagai upaya meningkatkan kapasitas pendidikan di sektor manufaktur, Kementerian Pekerjaan Umum mendukung infrastruktur pendidikan dengan membangun Gedung Technopole Kampus 2 Politeknik Manufaktur Bandung yang berada di Desa Jatisawit, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.  Pembangunan Kampus 2 Politeknik Manufaktur Bandung di Majalengka bagian dari program Pemerintah dalam mendukung percepatan pengembangan kawasan Rebana dan Jawa Barat bagian Selatan, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2021. Kehadiran Kampus 2 Politeknik Manufaktur diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di bidang manufaktur untuk memenuhi kebutuhan industri manufaktu...

Mahupiki Usul Tujuh Poin untuk Pembahasan RUU KUHAP

Gambar
Mahupiki Usul Tujuh Poin untuk Pembahasan RUU KUHAP MKO, MPR RI Jakarta – Organisasi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki) mengusulkan tujuh poin atau masukan kepada Komisi III DPR untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Dalam pernyataannya, Ketua Umum Mahupiki, Firman Wijaya menyebut Mahupiki mendukung penuh pembahasan RUU KUHAP yang kini sedang dalam tahap pembahasan.  Adapun tujuh poin masukan yang diusulkan Mahupiki antara lain: pertama, perlu diatur batas waktu penyelidikan. Dalam catatan pertama ini, Mahupiki menilai Pasal 5 RUU KUHAP luput dalam mengatur batas waktu tersebut.  “Kami berharap ada ketetapan waktu yang jelas 6 bulan untuk penyelidikan,” kata Firman dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR, Selasa (22/7) kemarin. Kedua, kata Firman, penyidik tertentu perlu  ada reevaluasi aturan hukum, termasuk reevaluasi istilah Penyidik Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) RUU KUHAP.  "Keti...