Diduga Tak Terawat, Kondisi SMPN 2 Munjul Memprihatinkan — RKS Sekolah Tak Terlihat, Kemana Anggaran Pemeliharaan? ‎MKO  Pandeglang, Banten, Senin, 20 Oktober 2025 - Kondisi SMP Negeri 2 Munjul, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, menuai sorotan tajam. Berdasarkan hasil pantauan tim media di lapangan, lingkungan sekolah tampak kurang terawat dan kumuh, mulai dari area depan pagar sekolah hingga bagian dalam gedung. Bahkan, sejumlah bangunan terlihat kusam, rusak, dan beberapa bagian dinding tampak rapuh. ‎ ‎Ketika awak media melakukan kunjungan, tak tampak pula dokumen Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang semestinya dipublikasikan sebagai bentuk transparansi program dan arah pembangunan sekolah. Padahal, RKS merupakan dokumen strategis jangka panjang (empat tahunan) yang menjadi pedoman sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, meliputi aspek kurikulum, sarana prasarana, serta peran masyarakat. ‎ ‎Ketiadaan RKS yang tampak di lingkungan sekolah menimbulkan pertanyaan besar  ...

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Pemerintah Gunakan Hasil Penegakan Hukum untuk Rakyat MKO, Jakarta,Senin 20 Oktober 2025, Presiden menegaskan, nilai tersebut memiliki potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat apabila dikelola dengan baik. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kejaksaan Agung atas keberhasilannya dalam menyerahkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13.255.244.538.149,00 triliun dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya. Dalam sambutannya pada acara penyerahan di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Presiden menegaskan, nilai tersebut memiliki potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat apabila dikelola dengan baik. “Saudara-saudara, Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki, renovasi 8.000 sekolah lebih, 8.000 lebih sekolah. Kalau satu kampung nelayan, kita anggarkan Rp22 miliar, kamp...

Presiden Prabowo Dorong Penegakan Hukum yang Adil dan Berpihak kepada Rakyat Kecil MKO, Jakarta,Senin 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo juga menekankan bahwa hukum tidak boleh diterapkan secara tebang pilih. Aparat penegak hukum, baik jaksa, polisi, maupun hakim, diminta untuk menggunakan nurani dan menjauhi praktik yang merugikan masyarakat kecil. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan, berintegritas, dan berlandaskan hati nurani.  Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat menyaksikan Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara sebesar Rp13.255.244.538.149,00 dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan, di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada Senin, 20 Oktober 2025. Di awal sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kejaksaan Agung atas kerja keras dan keberaniannya dalam mengembalikan kerugian...

Dirjen Badilum Resmikan Mess Panrita Justicia PN Bulukumba MKO, Tim Humas PN Bulukumba - Dandapala Contributor Senin, 20 Okt 2025, Bulukumba– Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) Mahkamah Agung RI, Bambang Myanto, meresmikan Mess Panrita Justicia Pengadilan Negeri (PN) Bulukumba, Sulawesi Selatan, pada Kamis (16/10/2025) di Jalan S. Majidi, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Acara peresmian berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf, Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Ernawaty, perwakilan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, para Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar, Forkopimda Kabupaten Bulukumba, serta para Sekretaris satuan kerja di bawah Pengadilan Tinggi Makassar. Prosesi peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Dirjen Badilum Bambang Myanto. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba atas dukungan n...

Ajudikasi Keadilan Ekologis, Hermeneutika Konstitusional dan Restorasi Lingkungan MKO, Bony Daniel (Hakim PN Serang) - Dandapala Contributor Senin, 20 Okt 2025, Lembaga peradilan kini berada di persimpangan krusial dalam sejarah peradaban, sebuah era yang ditandai oleh krisis ekologis sistemik yang mengancam fondasi kehidupan itu sendiri. Krisis ini bukanlah sekadar akumulasi dari sengketa lingkungan sektoral, melainkan sebuah tantangan eksistensial yang mempertanyakan relevansi dan daya tahan negara hukum (rechtsstaat) modern. Dalam menghadapi gelombang litigasi lingkungan, tugas yudisial melampaui aplikasi mekanistik norma-norma positif yang seringkali terfragmentasi. Ia menuntut sebuah pergulatan yurisprudensial yang mendalam mengenai interdependensi ontologis antara manusia, negara, dan alam. Bagi hakim yang diserahi tanggung jawab konstitusional ini, tugas tersebut menjelma menjadi sebuah officium nobile, yakni sebuah tugas mulia yang sarat dengan kompleksitas normatif, epistemolo...

Simpati Publik vs Kepastian Hukum, Tantangan Hakim dalam Menegakkan Keadilan MKO, Humas MA, Jakarta Senin,20 Oktober 2025, Keadilan tidak diukur dari siapa yang diuntungkan oleh perbuatan itu, tetapi dari sejauh mana perbuatan tersebut, sejalan dengan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang beradab. Tidak ada ruang sidang yang benar-benar sunyi. Di balik setiap palu yang diketuk, ada suara nurani yang bergema di hati seorang hakim.  Dalam ruang sidang, hati seorang hakim sering kali diuji bukan hanya oleh pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh getaran nurani yang muncul dari wajah manusia yang dihadapinya.  Ada kalanya seorang terdakwa berdiri di depan majelis hakim, jelas terbukti melanggar hukum, namun perilaku kooperatif, penyesalan yang tulus, serta dukungan masyarakat luas di sekitarnya menggambarkan sosok yang jauh dari citra penjahat dalam bayangan umum. Di titik inilah dilema keadilan kerap hadir. Di satu sisi, hukum menuntut ...

Hadiri Apel Ojol Kamtibmas, Kapolri Ajak Bersinergi Jaga Kamtibmas MKO, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan Apel Ojol Kamtibmas di Monas, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025). Kegiatan ini merupakan bentuk sinergisitas nyata antara Polri dengan komunitas ojek online.  "Alhamdulillah hari ini disatu tahun Pemerintahannya Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran hari ini teman-teman komunitas ojol melaksanakan kegiatan aksi dalam bentuk yang lain. Bentuknya adalah Apel Ojol Jaga Kamtibmas. Dengan mengusung tema Jaga Jakarta Bersama Polda Metro Jaya," kata Sigit.  Sigit menegaskan, kegiatan ini apel ojol ini merupakan sinergisitas yang sudah terjalin sejal lama antara kepolisian dengan para komunitas driver ojek online dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).  "Tentunya kami Polri menyambut baik apel ojol kamtibmas ini sebagai bentuk sinergitas antara Polri dan teman-teman komunitas ojol dalam menciptakan stab...

Menggali Penerapan Restitusi Pasca PERMA 1/2022 MKO, Dalam konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana (PERMA 1/2022) menyatakan bahwa perkembangan sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban, sehingga setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi dan kompensasi. Pada tahun 2025 ini, PERMA 1/2022 tersebut telah diundangkan kurang lebih selama 3 tahun. Tim LITBANG DANDAPALA melakukan penelusuran atas penerapan PERMA 1/2022 tersebut. Tim menelusuri putusan-putusan pada situs direktori putusan Mahkamah Agung dengan menyertakan keyword “restitusi” dalam kolom pencarian. Selanjutnya, putusan-putusan yang ada diklasifikasi lagi dimana penelusuran dilakukan pada putusan tingkat kasasi dan tahun register 2023, 2024...

Menggagas Daniel’s Law bagi Dunia Digital Hakim MKO, Aksi doxing yang terjadi pada awal tahun 2025 terhadap seorang Hakim sebagai Ketua Majelis perkara korupsi yang melibatkan Harvey Moeis merupakan alarm serius bagi Mahkamah Agung. Data pribadi sang hakim, mulai dari alamat tempat tinggal hingga nomor telepon, diumbar ke publik sebagai bentuk protes atas putusan yang kontroversial. Hal yang dialami Hakim tersebut bukan permasalahan baru. Berdasarkan data berbagai sumber, banyak kasus tentang keamanan digital di Indonesia. Misalnya, peneliti ICW, Diky Anandya yang menjadi korban doxing, di mana data pribadinya seperti nomor telepon, alamat kediaman, hingga titik koordinat domisilinya disebar ke publik. SAFEnet mencatat lebih dari 60 insiden doxing terhadap pejabat publik dan aktivis sepanjang 2024, meningkat hampir dua kali lipat dari 2023. Di Indonesia, memang telah ada regulasi yang menyentuh aspek keamanan digital, seperti UU ITE, UU PDP, dan PP PSTE. Namun, tidak satu pun dari kete...

Poltekpar Medan Luluskan 539 SDM Pariwisata, Siap Bersaing di Pasar Global MKO, Medan, 18 Oktober 2025 - Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Medan kembali melahirkan insan pariwisata unggul. Sebanyak 539 lulusan resmi dikukuhkan dalam wisuda ke-27, menandai komitmen kampus vokasi ini dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang profesional dan berdaya saing global. Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa yang hadir langsung dalam acara yang digelar di Gedung Dome Serbaguna Poltekpar Medan itu menyampaikan apresiasi atas pencapaian para wisudawan yang telah berjuang hingga berhasil menyelesaikan studinya di Poltekpar Medan. “Momen pencapaian hari ini harus kalian ingat dan dijadikan motivasi ketika melangkah ke fase kehidupan berikutnya. Ingatlah, selama belajar di kampus ini kalian telah melewati berbagai tantangan hingga akhirnya berhasil lulus dengan membanggakan,” ujar Wamenpar Ni Luh Puspa, Sabtu (18/10/2025). Dalam kesempatan itu, Wamenpar Ni Luh Puspa juga memb...

endes Yandri Ajak GP Ansor Kolaborasi Sukseskan Pembangunan Desa MKO, Serang - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menghadiri Inaugurasi Pengurus Cabang (PC) Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Serang di Aula Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma'mun, Serang pada Minggu (19/10/2025) petang. Dalam pelantikan PC GP Ansor yang diketuai Andi Affandi ini, Mendes Yandri mengatakan, Kementerian Desa PDT mengajak GP Ansor untuk berkolaborasi di semua tingkatan termasuk PC di Kabupaten Serang. Mendes Yandri mengajak GP Ansor untuk membersamai pelaksanaan program di level desa, utamanya berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi di desa. "Saya Haqqul Yakin jika GP Ansor bergerak maka program itu bakal berjalan sukses," kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini. Kementerian Desa, kata Mendes Yandri, melalui 12 Rencana Aksi itu bakal memastikan kegiatan generasi muda di desa akan diarahkan mewujudkan Desa Maju. Kepada PC GP Ansor Kabupaten Serang, Mendes Yandri m...

Dukung Revitalisasi Kota Tua, Wamen Ekraf Tinjau 4 Gedung Bersejarah Peradaban Jakarta MKO, Jakarta, 18 Oktober 2025 - Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Wamen Ekraf), Irene Umar, bersama Menteri Investasi Rosan Roeslani dan Gubernur Jakarta Pramono Anung, meninjau langsung empat gedung bersejarah di Kota Tua, menandai komitmen kuat pemerintah untuk mengubah kawasan itu menjadi hub ekonomi kreatif menjelang 500 Tahun Jakarta. "Harapannya, Kota Tua bisa menjadi destinasi yang membantu para pejuang ekraf lebih mudah mengembangkan ide, bisnis, dan membangun jejaring dengan ragam aktivasi,” ujar Wamen Ekraf meninjau Kota Tua Jakarta, Sabtu, 18 Oktober 2025. Kawasan bersejarah Kota Tua Jakarta akan dihidupkan kembali sebagai pusat ekonomi kreatif dan destinasi warisan budaya. Wamen Ekraf ingin kawasan Kota Tua bisa memberi inspirasi segar bagi para pejuang ekraf di Indonesia untuk menunjukkan kreativitas yang tak pernah usang. “Revitalisasi Kota Tua salah satunya bertujuan untuk mendukung ...

Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Program Unggulan Kementrans Derivatif Dari Asta Cita MKO, Selama satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Transmigrasi terus menggenjot target kementerian yang harus dituntaskan. Menurut Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, di Jakarta (16/10/2025), di era pemerintahan Presiden Prabowo, transmigrasi dibentuk untuk menjalankan empat amanat.  Pertama, menjaga NKRI. Dengan adanya perpindahan penduduk dari tempat yang padat ke longgar, seperti di daerah terdepan dan terluar, maka transmigran ikut mengamankan kedaulatan wilayah bangsa.  Kedua, menciptakan kesejahteraan rakyat. Dengan program reforma agraria, membagi lahan seluas satu hingga dua hektar, ditambah dengan adanya pembinaan transmigran, sebagai strategi mengentaskan masyarakat dari kemiskinan menjadi sejahtera dan mandiri.  Ketiga, mendukung program swasembada pangan. Selama ini kawasan-kawasan...

Sentuh Tanahku, Cara Baru Generasi Muda Melacak dan Menjaga Aset Tanah MKO, Banten - Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, cara masyarakat mengurus urusan pertanahan juga ikut berubah. Generasi muda mulai terbiasa menggunakan layanan pertanahan secara digital, termasuk untuk melacak sertipikat tanah dan memantau proses administrasi pertanahan. Helen (30), seorang karyawan perbankan yang mulai memiliki tanah pada 2020, bercerita pengalaman pertamanya mengenal layanan digital pertanahan. Berangkat dari kebutuhan pribadi dan urusan pekerjaan, ia mulai mencari informasi, hingga akhirnya menemukan aplikasi Sentuh Tanahku. Helen merasa, aplikasi ini sangat cocok untuk dirinya sebagai generasi yang lekat dengan dunia digital. “Sebelum tahu ada Sentuh Tanahku, rasanya kalau urusan tanah itu kayanya ribet. Tapi, sekarang lebih mudah karena bisa cek langsung dari _handphone_ saja. Kalau kita daftar kan pakai NIK, otomatis itu semua aset atas nama kita muncul di menu Sertipikatku. Jadi bisa ...