Ketua PN Maros: Sumpah Jabatan PPPK Adalah Kompas Moral MKO, Jakarta, Humas MA Rabu,03 September 2025, Ia juga berpesan agar para PPPK senantiasa menjaga integritas dan profesionalitas. Menurutnya, sumpah jabatan harus menjadi pegangan moral sepanjang masa pengabdian. Ketua Pengadilan Negeri (PN) Maros, Sofian Parerungan, S.H., M.H., memimpin pengambilan sumpah 11 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Aula Tudang Sipulung PN Maros, Senin (1/9/2025).  Acara berlangsung sederhana namun penuh khidmat, dihadiri para hakim, pejabat struktural dan fungsional, aparatur sipil negara (ASN), serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Sofian menegaskan pelantikan digelar secara sederhana sesuai pedoman Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana bagi Aparatur Peradilan. “Sengaja kita adakan pelantikan dengan sederhana, untuk mempedomani Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana bagi Apara...

TUADA TUN: Kunci Efisiensi Peradilan TUN Ada di Pemeriksaan Persiapan dan Putusan Sela MKO, Jakarta, Humas MA Rabu,03 September 2025, Prof. Yulius menegaskan para Hakim PTUN harus sadar betul bahwa pemeriksaan persiapan bukan sekadar formalitas dan perannya sangat vital terhadap sebuah perkara Ketua Muda Tata Usaha Negara (TUN) Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., menekankan pentingnya kembali ke dasar-dasar hukum acara TUN, terutama dalam hal pemeriksaan persiapan dan penggunaan putusan sela.  Prof. Yulius menyampaikannya dalam pembinaan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) se-Indonesia yang dilakukan melalui zoom dari PTTUN Medan pada Jumat (29/8/2025).  Prof. Yulius menegaskan para Hakim PTUN harus sadar betul bahwa pemeriksaan persiapan bukan sekadar formalitas dan perannya sangat vital terhadap sebuah perkara.  Fungsi pemeriksaan persiapan sangat vital berfungsi sebagai sarana menyempurnakan gugatan. "Kunci persidangan itu adalah pemeriksaan persi...

Kesuksesan Program Akses Reforma Agraria di Gianyar Jadi Contoh Impelemtasi Reforma Agraria Secara Nasional  MKO, Gianyar, – Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Gianyar, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Provinsi Bali, menyelenggarakan kegiatan Panen Padi Sehat (Organik) Subak Gunung Jimbar Kelod Desa Petak Kecamatan Gianyar sekaligus penandatanganan perjanjian kerja sama dalam rangka implementasi Akses Reforma Agraria Tahun 2025 pada rabu 3 September 2025.  Kegiatan ini merupakan bagian dari Pilot Project Kegiatan Reforma Agraria berbasis Closed-Loop Tahun 2025, yang mengintegrasikan produksi, pengolahan, hingga pemasaran hasil pertanian, sehingga petani penerima manfaat Reforma Agraria tidak hanya memperoleh tanah (asset reform), tetapi juga mendapatkan dukungan akses permodalan, pendampingan, teknologi, dan pasar (access reform). Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, Gusti Putu Darma Astika, S.SiT., M.H., menyampaikan bahwa Refor...

Harlah Ke-80, Forwaka Acungi Jempol Terkait Kinerja Kejagung MKO, Jakarta-Jurnalis yang tergabung dalam wadah Forum Wartawan Kejaksaan Agung (Forwaka) mengapresiasi pencapaian kinerja Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya publik di Indonesia. “Kami mengapresiasi kinerja Kejaksaan dalam mengungkapkan sejumlah mega korupsi di Indonesia yang merugikan keuangan negara ratusan hingga ribuan triliun. Lantaran keberanian inilah, beberapa Lembaga Survey menempatkan Kejaksaan meraih tingkat kepercayaan sangat tinggi dari publik semester pertama tahun 2025,”kata Ketua Forwaka, Baren AS dalam siaran persnya, Rabu (3/9). Baren AS menduga, penilaian lembaga survey tersebut, tentunya tidak lepas dari keberanian Kejagung membongkar sejumlah mega korupsi di Indonesia. Hebatnya lagi majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengabulkan dakwaan jaksa penuntut umum dipersidangan. Mulai dari kasus korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G di kem...

80 Tahun Kejaksaan: Menjaga Republik, Mengawal Masa Depan MKO, Delapan dekade telah dilalui. Kini perjalanan panjang institusi Kejaksaan akan terus diuji oleh konsistensi menjaga integritas, keberanian menolak intervensi dan kemampuan beradaptasi di tengah jaman yang berubah cepat. Sebagai institusi penegak hukum, lembaga Kejaksaan tidak pernah sepi dari terpaan badai baik dalam bentuk kritik publik, godaan politik dilema moral.  Berada di garda terdepan dalam menegakkan hukum dan keadilan, Kejaksaan memang tidak hanya menghadapi perkara di ruang sidang, tapi juga mengemban tanggung jawab moral membangun kepercayaan publik tentang pentingnya supremasi hukum. Inilah ujian berat yang selama ini dilalui dengan getir. Namun, dengan semakin kokoh berdiri di hadapan Sang Waktu, membuktikan bahwa Kejaksaan sejauh ini terus berada di rel harapan dan perjuangan. Masyarakat masih menaruh kepercayaan tinggi terhadap lembaga tersebut. Terlebih dalam beberapa tahun terakhir, dedikasi dan kontri...

"Transformasi Kejaksaan Menuju Indonesia Maju": Kejaksaan RI Peringati Hari Lahir ke-80 dengan Fokus pada Profesionalisme dan Integritas MKO, Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-80 pada Selasa 2 September 2025. Dalam amanatnya, Jaksa Agung menekankan bahwa peringatan ini adalah momen evaluasi dan introspeksi untuk memperkuat soliditas dan solidaritas Korps Adhyaksa dalam menghadapi kompleksitas dinamika tugas di masa depan. Jaksa Agung menjelaskan bahwa tanggal 2 September diperingati sebagai Hari Lahir Kejaksaan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 196 Tahun 2023. Tanggal ini ditetapkan karena pada 2 September 1945, Presiden pertama Ir. Soekarno melantik Mr. R. Gatot Tanoemihardja sebagai Jaksa Agung pertama dalam Kabinet Presidensial.  “Momen ini menandai dimulainya kedudukan Jaksa Agung dan Kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa Kejaksaan lahir bersamaan...

Pengadilan Tata Usaha Negara : Keaktifan Hakim Ciptakan Access to Justice Bagi Warga Masyarakat MKO, Dalam menjalankan roda keadilannya, peradilan tata usaha negara harus dapat menyikapi perkembangan hukum yang terus bergerak dinamis Peradilan Tata Usaha Negara memiliki karakteristik sistem beracara yang berbeda dengan peradilan lainnya.  Dalam menjalankan roda keadilannya, peradilan tata usaha negara harus dapat menyikapi perkembangan hukum yang terus bergerak dinamis sehingga sistem beracara serta prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum pun harus dapat memberikan panduan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh Peradilan Tata Usaha Negara.  Hadirnya tahap Pemeriksaan Persiapan misalnya, menjadi pembeda Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum maupun Agama.  Selain sistem beracara, terdapat prinsip dasar atau asas yang kemudian turut memberikan peran penting dalam mencapai tujuan penyelenggaraan peradilan itu sendiri dalam menegakkan hukum dan keadilan, k...