As SDM Tegaskan Karakter Polisi Dibangun dari Pilar Spiritual, Intelektual, dan Kultural MKO, Jakarta – Asisten Kapolri Bidang SDM (As SDM) Irjen Anwar menegaskan pentingnya pembentukan karakter polisi melalui tiga pilar utama, yakni spiritual, intelektual, dan kultural. Hal ini ia sampaikan dalam seminar nasional bertajuk “Rekonstruksi Jati Diri Bangsa Merajut Nusantara untuk Mewujudkan Polri Sadar Berkarakter” yang digelar di Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2025). Seminar tersebut diikuti 250 anggota Polri dari Mabes dan Polda jajaran serta peserta daring. “Seminar ini menjadi bagian kecil dari langkah nyata dan sistematis Polri untuk memperbaiki diri dengan membangun SDM yang unggul, profesional, dan berkarakter Bhayangkara Indonesia melalui pilar spiritual, intelektual, dan kultural,” ujar Anwar saat membuka acara sekaligus menjadi keynote speaker. Ia menekankan kegiatan itu merupakan awal penyusunan kurikulum dan modul pembinaan karakter personel Polri, yang berfokus pada penguatan n...

Organisasi Kemasyarakatan se-Jakarta Nyatakan Sikap Dukung Polri, Siap “Jaga Jakarta” Bersama MKO, Jakarta – Polda Metro Jaya menggelar Apel Siaga Kamtibmas bertema “Harmoni Organisasi Kemasyarakatan dalam Jaga Jakarta” di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Rabu (15/10/2025) pagi. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai organisasi kemasyarakatan (Ormas), komunitas, dan forum masyarakat yang menjadi mitra strategis kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Ibu Kota. Beragam organisasi turut hadir menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan persatuan Jakarta, di antaranya GRIB, KOKAM, Timur Indonesia Bersatu, ANTARA, PPM, FORKABI, FBR, KBPP Polri, Kembang Latar, PBB, Bang Japar, PP, PS TTKDH, Satria Banten, BPPKB Banten, FKPPI, Pokdarkamtibmas, Senkom, Satgas Banten Kesti, FKPM, Komunitas, Pejabat, dan GMBI. Apel berlangsung dengan semangat tinggi dan kebersamaan yang kuat. Kehadiran berbagai Ormas tersebut menjadi bukti nyata sinergi antara kepolisian dan masyaraka...

Menteri Ekraf Dorong Literasi Digital dan Kolaborasi Inovatif Melalui Paper Unfold 2025 MKO, Jakarta, 15 Oktober 2025 - Menteri Ekonomi Kreatif (Menteri Ekraf) Teuku Riefky Harsya menghadiri forum Paper Unfold 2025 yang menjadi ruang dialog antara pelaku industri dan pemangku kebijakan dalam menjawab tantangan transformasi digital. Menteri Ekraf Teuku Riefky menilai forum ini akan memperkuat literasi digital sekaligus memperluas akses terhadap inovasi teknologi dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional. "Kami melihat semangat luar biasa dari para pegiat ekraf untuk tumbuh dengan cara yang inovatif. Literasi keuangan dan digitalisasi menjadi kunci untuk memperluas jangkauan industri kreatif di seluruh Indonesia, tidak hanya di kota besar, tetapi juga di daerah," kata Menteri Ekraf Teuku Riefky saat memberikan sambutan dalam acara yang berlangsung di The Kasablanka Hall, Jakarta pada Rabu, 15 Oktober 2025. Menteri Ekraf Teuku Riefky turut menyampaikan apresiasi atas semangat par...

Wamen Ekraf Tantang Mahasiswa Viral-kan Hari Ekonomi Kreatif di Media Sosial MKO, Jakarta, 15 Oktober 2025 – Menyambut Hari Ekonomi Kreatif Nasional yang jatuh pada 24 Oktober, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Wamen Ekraf) Irene Umar secara khusus menantang para mahasiswa untuk menjadi agen perubahan. Wamen Ekraf mengajak generasi muda memanfaatkan media sosial untuk mengedukasi publik dan 'meviralkan' potensi ekonomi kreatif sebagai mesin ekonomi nasional baru di tengah gempuran era Kecerdasan Buatan (AI). “Tanggal 24 Oktober nanti adalah hari ekonomi kreatif nasional. Manfaatkan sosial media kalian. Gunakan cara yang unik untuk menjelaskan kepada dunia apa itu ekonomi kreatif, bagaimana itu dapat mengubah dunia, dan menjadi mesin pertumbuhan yang nyata,” kata Wamen Ekraf memberikan kuliah umum bertema “Innovation Forward: Creativity, Technology, AI, and the Future of Indonesia" di Sampoerna University, Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025. Wamen Ekraf menyoroti masih minimnya pe...

Pemerintah Perjuangkan Tata Kelola Royalti Musik untuk Diajukan ke WIPO MKO, Jakarta, 14 Oktober 2025* – Pemerintah berinisiatif mendorong terbentuknya instrumen hukum internasional yang mengatur tata kelola royalti secara adil, transparan, dan berkelanjutan. Gagasan ini akan diajukan Indonesia ke World Intellectual Property Organization atau WIPO yang merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mempromosikan inovasi dan kreativitas melalui sistem hak kekayaan intelektual internasional. Gagasan itu dibahas dalam Rapat Sosialisasi Indonesian Proposal on Governance of Copyright Royalty antara Kementerian Ekonomi Kreatif (Kementerian Ekraf), Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Kebudayaan.  Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya yang hadir dalam rapat menilai inisiatif pemerintah selaras dengan arah kebijakan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025–2029 yang menempatkan subsektor musik sebagai salah satu prioritas utama dalam peng...

Bertemu Bupati Bener Meriah, Wamen Viva Yoga: Tuntaskan Masalah, Ciptakan Kesejahteraan Di Kawasan Trasmigrasi MKO, Kehadiran Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar di Kantor Kementerian Transmigrasi (Kementrans), Kalibata, Jakarta, 15/10/2025, disambut dengan hangat oleh Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi. Kehadiran kepala daerah dari salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh itu untuk menuntaskan berbagai persoalan di kawasan transmigrasi di Bener Meriah.   Diungkap oleh Tagore Abubakar, permasalahan yang dihadapi untuk membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi di sana adalah adanya tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan. Bila tumpang tindih lahan ini tak tuntas maka proses selanjutnya akan menjadi tersendat. “Kami datang ke Jakarta dengan keseriusan agar masalah ini bisa cepat tuntas”, ujarnya. “Dukungan dari Bapak Wamen kita nantikan”, tambahnya.   Diungkap oleh Viva Yoga, di Bener Meriah ada dua kawasan transmigrasi, yakni di Pintu Prime Gayo dan ...

Sinergi Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Agama Wujudkan Kepastian Hukum Tanah Wakaf MKO, Pekalongan - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa penyelesaian sertipikasi tanah wakaf merupakan tanggung jawab bersama antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Agama. Menurutnya, kedua kementerian punya peran strategis dalam memastikan tanah wakaf memiliki kepastian hukum dan dapat dikelola secara produktif untuk kemaslahatan umat. “Kalau bukan Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN yang menyelesaikan masalah sertipikasi tanah wakaf, siapa lagi? Memang tugas kita berdua ini,” ujar Menteri Nusron saat menghadiri acara Penerjunan KKN Tematik Ekoteologi dan Pertanahan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Senin (13/10/2025). Menteri Nusron menjelaskan, urusan wakaf secara struktural berakar di Kementerian Agama. Hal ini karena proses wakaf melibatkan wakif, nazir, serta Pejabat Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang secara _ex officio...

PT Jakarta Perberat Vonis Iqlima Kim di Kasus Pencemaran Nama Baik Hotman Paris MKO, Jakarta - Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memperberat hukuman Putri Iqlima Aprilia alias Iqlima Kim dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Yaitu terkait pencemaran nama baik Hotman Paris Nasution.  Di mana Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) menjatuhkan hukuman enam bulan penjara dengan masa percobaan selama satu tahun. Dalam putusan banding, majelis hakim tingkat banding memperberat vonis tersebut. “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Putri Iqlima Aprilia dengan pidana penjara selama enam bulan dan denda Rp100.000.000, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan," ucap Istiningsih Rahayu selaku Ketua Majelis didampingi Teguh Harianto dan Budi Susilo, selaku anggota sebagaimana dikutip DANDAPALA dari salinan putusan banding, Rabu (15/10/2025). Majelis hakim banding menilai bahwa pidana ya...

Ketua MA : Rencana Strategis Jadi Acuan Rumusan hingga Evaluasi Program Kebijakan MKO, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Tahun 2025–2029 melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 pada Selasa (16/09/2025). Renstra ini memuat arah kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan MA dalam lima tahun mendatang. Dokumen tersebut disusun dengan mengacu pada agenda prioritas nasional sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta selaras dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035. MA menetapkan tiga sasaran strategis utama dalam Renstra ini. Pertama, terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern, yang mencerminkan komitmen MA dalam menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif deng...

Rencana Bangun Rumah Flat Hakim, Sekretaris MA Kunjungi PN Makassar MKO,Rabu, 15 Okt 2025 , Makassar – Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulse) menerima kunjungan dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sugiyanto pada Selasa (14/10/2025. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pendataan tanah dan aset milik PN Makassar sebagai bagian dari rencana pengusulan pembangunan rumah flat bagi para hakim, sekaligus penertiban administrasi aset satuan kerja di lingkungan peradilan. Kedatangan Sekretaris MA RI disambut langsung oleh Ketua PN Makassar, I Wayan Gede Rumega, bersama jajaran pejabat struktural dan fungsional. Turut hadir pula perwakilan dari bagian umum, keuangan, serta pengelola barang milik negara (BMN) PN Makassar. Dalam sambutannya, Ketua PN Makassar menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah strategis Mahkamah Agung RI dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur peradilan. “Kami mendukung penuh terhadap langkah strategis Mahkamah Agung...

Kekosongan Hukum Perlindungan Data Pribadi Anak di Media Sosial dan Urgensi Perma sebagai Instrumen Yudisial MKO, Jakarta, Humas MA , Mahkamah Agung perlu merumuskan Perma baru atau memperluas interpretasi Perma yang ada dengan mengatur kewajiban hakim menjaga kerahasiaan data pribadi anak. Perkembangan teknologi yang begitu pesat telah membawa manfaat besar bagi kehidupan manusia, namun di sisi lain juga melahirkan tantangan baru, khususnya dalam pemenuhan dan perlindungan hak atas privasi.  Pemanfaatan teknologi berbasis internet yang menekankan pada pengumpulan serta penggunaan data dan informasi pribadi semakin meluas, sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenai kebenaran, keamanan, dan kepastian hukum dalam konteks perlindungan data pribadi di Indonesia. Secara konstitusional, jaminan terhadap hak privasi telah diatur dalam Pasal 28G UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang be...

Kejaksaan Agung Memeriksa 15 Orang Saksi Terkait Perkara Minyak Mentah PT Pertamina MKO, Rabu 15 Oktober 2025, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 15 (lima belas) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 s.d. 2023, berinisial: BS selaku Senior Analyst I Perform Government & Data Management Direktorat Central Marketing & Trading PT Pertamina (Persero). IKPA selaku VP Sales & Marketing PT Pertamina International Shipping. TB selaku Manager Key Account Customer PT Pertamina International Shipping (September 2021 s.d. Desember 2023). FF selaku Junior Analyst Cargo Sekement Direktorat Centeral Marketing and Trading PT Pertamina (Persero). FM selaku Group Head Commercial Banking 3 Group Tahun 2023 Bank Mandiri. ADA s...

Kejaksaan Agung Memeriksa 2 Orang Saksi Terkait Perkara Digitalisasi Pendidikan Kemendikbudristek MKO, Rabu 15 Oktober 2025, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 2 (dua) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset Teknologi (DIKBUDRISTEK) Republik Indonesia dalam Program Digitalisasi Pendidikan tahun 2019 s.d. 2022, berinisial: AK selaku Karyawan PT Airmas Perkasa Ekspres. IS selaku Staf Sales PT Ayooklik Air Mas Perkasa. Adapun kedua orang saksi yang diperiksa berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset Teknologi (DIKBUDRISTEK) Republik Indonesia dalam Program Digitalisasi Pendidikan tahun 2019 s.d. 2022 atas nama Tersangka MUL.  Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud. Jakarta, 15 Oktober 2025 KEPALA ...