Majelis Hakim PN Dataran Hunipopu Laksanakan Descente Sengketa Lahan Tambang Nikel: Ada Prosesi Pelepasan Hukum Adat ‘Sasi MKO, Jakarta, Sabtu 03 Mei 2025 Piru - Alasan Majelis Hakim mengabulkan permohonan pelepasan Hukum Adat Sasi tersebut, untuk menghargai dan menghormati hukum adat yang berlaku di masyarakat. Majelis Hakim perkara perdata gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Drh yaitu Dwi Satya Nugroho Aji, S.H., LL.M. selaku Ketua Majelis didampingi oleh Andi Maulana Arif Nur, S.H. selaku Hakim Anggota II, melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (descente) pada Jumat (2/5), dalam perkara sengketa lahan tambang nikel seluas kurang lebih 110 hektare di Dusun Taman Jaya, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat.  Para pihak dalam perkara tersebut adalah beberapa orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai perwakilan Masyarakat Adat Negeri Piru sebagai penggugat, melawan Pemerintah Desa Piru sebagai tergugat I, PT. Manusela Prima Mining (Direktur Jaquelin Sahetapy) ...

Empat Jam di Sumatra Utara: KJRI Hamburg Hadirkan Eksotisme Budaya Indonesia di Lange Nacht der Konsulate 2025 MKO, Hamburg, 30 April 2025 – Suasana hangat dan meriah terasa di KJRI Hamburg pada Rabu malam, saat lebih dari 650 pengunjung memadati kompleks konsulat dalam rangka acara Lange Nacht der Konsulate 2025.  Dengan mengangkat tema Vier Stunden in Nord Sumatra atau Empat Jam di Sumatra Utara, KJRI Hamburg menyuguhkan pengalaman budaya yang memikat—menggabungkan kekayaan tradisi, sejarah, musik, dan kuliner dari salah satu provinsi paling dinamis di Indonesia.  Acara ini bukan hanya memperkenalkan Sumatra Utara sebagai destinasi budaya dan wisata yang unik, tapi juga merayakan hubungan panjang dan hangat antara Indonesia, khususnya Sumatra Utara, dan wilayah Jerman Utara.  Salah satu momen paling berkesan malam itu adalah pameran foto dan presentasi tentang Batakhaus di Werpeloh—sebuah rumah adat Batak yang dibangun pada tahun 1978 di desa kecil Werpeloh, Jerman. Di ...

Bos Tambang Ilegal (PETI) tahun 2022 Yang Lalu Belum Ditangkap MKO, Sumatra Utara - Penganiayaan Lesmana Halawa yang diduga dilakukan oleh bos Tambang Ilegal (PETI) di lokasi tambang Desa Tangga Bosi Bukit Siayo, Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara pada tahun 2022 yang lalu belum ditangkap. Larangan terhadap tambang emas ilegal oleh bupati mandaling natal dan kapolda sumatra utara tidak di gubris oleh bos tambang di wilayah kecamatan Siabu. Lesmana Halawa (Korban) mengatakan Kepada Awak Media, bahwa dirinya tidak percaya atas himbawan pemerintah daerah kabupaten Mandaling Natal larangan pertambangan liar di wilayah hukum Mandailing Natal, Sabtu (3/5/2025).  "Saya tidak percaya surat edaran Bupati dan Perintah Kapolda Sumatra Utara, Kapolres Madina sektor siabu terkait melarang tambang emas ilegal karena bukti didepan mata masyarakat kecamatan siabu masih banyak tambang emas ilegal yang beroprasi," ungkapnya Menurutnya, kalo memang kapolda sumatara mendukung atas penutupa...

Hadiri Hari Jadi ke-72 Nahdlatul Wathan, Menteri Nusron Canangkan Tanah Eks HGU untuk Dikelola Jemaah MKO, Kementerian ATR BPN RI Mataram – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Tasyakur Hari Jadi ke-72 Nahdlatul Wathan sekaligus Mukernas XV Nahdlatul Wathan, di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (01/05/2025). Dalam sambutannya, ia mencanangkan program Redistribusi Tanah di NTB untuk diprioritaskan bagi masyarakat, termasuk jemaah Nahdlatul Wathan. "Tolong Pak Kanwil (BPN Provinsi NTB, red) dicarikan lahan, tanah yang telantar, Hak Guna Usaha (HGU) yang izinnya sudah habis di NTB, nanti kita redistribusi kepada warga," ucap Menteri Nusron.  Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN mengapresiasi inisiatif dari Nahdlatul Wathan dengan Gubernur NTB dalam upayanya menyukseskan program Ketahanan Pangan Prabowo Subianto melalui gerakan “NW Menanam”. “Di Indonesia ini masih banyak tanah-tanah negara yang telantar, yang belum d...

Kemendagri: Perencanaan Pembangunan Daerah Harus Selaras dengan Perencanaan Pembangunan Nasional MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Tanjungpinang – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, perencanaan pembangunan daerah harus diselaraskan dengan arah pembangunan nasional. Sinkronisasi kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan daerah berjalan linier dengan pencapaian visi Indonesia Emas 2045. “Visi Indonesia Emas 2045 harus diwujudkan secara berjenjang dari pusat hingga daerah,” ujar Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo saat memberikan arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2025–2029 di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Kota Tanjungpinang, Jumat (2/5/2025). Ia menekankan, penyusunan dokumen RPJMD harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan demikian, kolaborasi...

Kemenpar Sampaikan Catatan Laporan Kinerja Pariwisata Indonesia Periode Maret-April MKO, Kementerian EKRAF RI Jakarta, 2 Mei 2025 - Kementerian Pariwisata mencatatkan sejumlah kinerja positif di tengah tantangan serta visi pengembangan pariwisata Indonesia.   "Di tengah dinamika global dan tantangan pembangunan, kami percaya bahwa pariwisata tetap menjadi salah satu sektor strategis penggerak ekonomi nasional, pencipta lapangan kerja, dan perekat kebudayaan bangsa," ujar Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (29/4/2025).   Pertama terkait jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebagai salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan juga peningkatan daya tarik pariwisata Indonesia. Wisman semakin menjadi kunci untuk menjaga resiliensi pariwisata Indonesia.   Indonesia mencatatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang signifikan pada periode Januari-Februari 2025, sebesar 1,89 juta kunjungan. Juml...

Mendes Yandri Usul Hasil Kopdes Dialokasikan pada Beasiswa Pendidikan dan Perbaikan Jalan Desa MKO, Kementerian Desa RI Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menghadiri rapat koordinasi terbatas (Rakortas) terkait percepatan pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025). Dalam kesempatan itu, Mendes Yandri tegas mengusulkan hasil dari Kopdes Merah Putih untuk disisihkan pada penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kemudian dapat dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan maupun perbaikan jalan desa. Selain itu, dari APBDes tersebut agar dapat dialokasikan untuk beasiswa pendidikan bagi warga desa yang berprestasi atau ekonominya kurang mampu. Sebab hal itu merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah desa terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. "Usul kami dari Kemendes, tentang Kopdes Merah Pu...

Arif Rahman, SH. Bersama Bupati Dewi Setiani Didampingi Jai Suyadi DPRD Pandeglang Serahkan Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN)  MKO, Kabupaten Pandeglang Banten - Arif Rahman, SH., Anggota DPR RI dari Partai Nasdem bersama Bupati Dewi Setiani dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Pandeglang serta Jai Suyadi Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Komisi II , Danramil Labuan Carita Kapten Aries Syafarudin, Camat Labuan Yayat Hidayat secara simbolis menyalurkan ratusan unit alat pertanian kepada para kelompok tani yang ada di 20 Kecamatan Pandeglang Jum’at pagi 2 Mei 2025. Bupati Pandeglang, Hj. Rd. Dewi Setiani, S.Sos. MA, mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Alat-alat yang disalurkan di antaranya 5 unit traktor roda 4, 13 unit hand traktor, 50 unit pompa air dan 195 unit Handspayer. Kepala DPKP Pandeglang, Dr. Nasir, SP., MBA., MP, menilai bantuan ini sebagai sebuah keberkahan bagi para pejuang pangan Pandeglang, untuk membantu beban petani dalam memperkuat produks...