Jaksa Agung Dukung Penuh Program Pelajar Sadar Hukum Kalimantan Timur, Generasi Muda Jadi Teladan Integritas MKO, Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan kehormatan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud beserta rombongan Duta Pelajar Sadar Hukum Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis 11 Desember 2025 di Aula Gedung Utama Kejaksaan Agung. Kunjungan ini merupakan bentuk komitmen bersama antara Kejaksaan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menanamkan kesadaran hukum dan integritas sejak dini kepada generasi muda khususnya Pelajar. Dalam sambutannya, Jaksa Agung menyambut hangat rombongan Duta Pelajar Sadar Hukum Provinsi Kalimantan Timur dan memberikan penghargaan atas upaya para pelajar dalam menunjukkan kedisiplinan, keteladanan, serta kepatuhan terhadap hukum. Jaksa Agung menyampaikan bahwa Program Pelajar Sadar Hukum sebenarnya adalah program nasional, namun Kalimantan Timur adalah satu-satunya provinsi yang konsisten dan terus menjalankan program ini. “Kejaksaan berkom...

Membangun Sistem Keuangan MA: Kemandirian Anggaran Memerlukan Komitmen Politik Hukum MKO, Humas MA, Jakarta Kamis,11 Desember 2025, Kemandirian anggaran bukan sekedar isu administratif, ini adalah jantung dari prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) yang menjadi tulang punggung negara hukum Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji hakim hingga 280%, sebuah komitmen politik yang patut diapresiasi. Namun pertanyaannya: apakah ini sudah cukup? Ataukah kita masih memerlukan reformasi struktural yang lebih fundamental untuk memastikan Mahkamah Agung (MA) dan Badan Peradilan lainnya dapat menjalankan fungsinya tanpa "genggaman" keuangan dari cabang kekuasaan lain? Kemandirian anggaran bukan sekedar isu administratif, ini adalah jantung dari prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) yang menjadi tulang punggung negara hukum demokratis. Seperti yang dikatakan Montesquieu: "Tidak ada kebebasan jika kekuasaan peradilan tidak dipisahkan dari kekuasaan...

Para Guru Besar dan Civitas Akademika Diajak Rancang Masa Depan Indonesia Melalui Transmigrasi Baru MKO, Surabaya - Para Guru Besar dan Civitas Akademika se-Indonesia diajak untuk terlibat dalam merancang masa depan Indonesia melalui Transmigrasi 5.0, sebuah kerangka pembangunan kewilayahan berbasis sains dan teknologi. Ini merupakan langkah strategis memanfaatkan momentum bonus demografi.  Ajakan ini disampaikan Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam Kongres V Forum Dewan Guru Besar Indonesia (FDGBI) di kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di Surabaya, Jawa Timur (11/12). "Saya datang bukan sekadar menjelaskan program, tetapi mengajak kita mendesain masa depan Indonesia dan saya percaya ITS serta para guru besar akan menjadi jantung intelektual dari desain besar itu," kata Menteri Iftitah. Untuk menjawab tantangan tersebut, Menteri Iftitah menilai pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia harus dibangun dari daerah dan wilayah perbatasan yang selama...

  Prof. Zudan: Manajemen Talenta, Empati, dan Reformasi Layanan Jadi Kunci Penataan ASN  MKO, Humas BKN, Jum'at 12 Desember 2025 , Saat menghadiri Kuliah Umum dan Penutupan Pelatihan Kepemimpinan Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota/ Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, membawakan isu penataan ASN. Ia menekankan tata kelola ASN harus bertumpu pada manajemen talenta, kepemimpinan berempati, dan reformasi layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat. “Paradigma ASN terbaik tidak dapat lagi dilihat dari nilai atau predikat semata, tetapi harus diukur dari kecocokan kompetensi dengan kebutuhan jabatan,” imbuhnya di Aula Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (10/12/2025). Setiap aparatur, jelas Prof. Zudan, memiliki kekuatan unik, dan tugas organisasi adalah menempatkan talenta pada posisi yang tepat agar kinerja ASN bisa optimal. Ia menekankan bahwa talent mapping dan the right man on the right job harus menjadi budaya kerja, b...

  Mendes Yandri Harap Pelantikan ABPEDNAS Tingkatkan SDM Warga Desa MKO, TANGERANG - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menghadirI Pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Indonesia Masa Bhakti 2025-2031, di Hotel Grand Anara Tangerang, Banten, Jumat (12/12/2025).  Mendes Yandri berharap agar para anggota ABPERNAS dapat bahu-membahu memperkuat kontribusinya dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) warga dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. "Saya berharap, pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tapi bisa menjalankan amanah besar yang diemban untuk menumbuh-kembangkan sumber daya manusia dan menggali potensi sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat," jelas mantan Wakil Ketua MPR RI itu. Mendes Yandri juga menambahkan, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa), desa tak lagi hanya ditempatkan sebagai objek dalam pembangunan, melainkan juga sebagai subj...

Evaluasi Implementasi SAKIP 2025, Kementerian ATR/BPN Susun Langkah Transformasi Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang MKO, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melaksanakan kegiatan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian ATR/BPN 2025 pada Kamis (11/12/2025). Untuk meningkatkan akuntabilitas pelayanan pertanahan dan tata ruang, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengungkapkan hal yang sedang dilakukan dalam proses transformasi Kementerian ATR/BPN. “Kami menyusun berbagai dokumen yang berkaitan dengan transformasi pelayanan Kementerian ATR/BPN, mulai dari regulasi penataan organisasi dan kebijakan, melaksanakan penyusunan kembali proses bisnis dan penguatan akuntabilitas pengawasan. Tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN ini memerlukan manajemen yang kuat,” ujar Dalu Agung Darmawan.  Lang...

Mendagri Terbitkan SE Penggunaan Bantuan Keuangan dan Pergeseran Anggaran pada Daerah Bencana MKO, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.1/9772/SJ tentang Penggunaan Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) serta Pergeseran Anggaran dalam APBD Daerah Bencana. Surat yang ditujukan kepada kepala daerah di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) tersebut diteken Mendagri pada Kamis, 11 Desember 2025. SE tersebut memberikan pedoman kepada Pemda terdampak bencana dalam menggunakan bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan Pemda lainnya. Selain itu, surat tersebut juga mengatur mekanisme pergeseran anggaran dalam APBD untuk percepatan penanganan bencana. SE ini diterbitkan untuk memastikan dukungan anggaran dapat segera digunakan secara tepat, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dalam surat tersebut, Mendagri menekankan agar bantuan keuangan dari pemerintah ...

Dirjen Dukcapil Kerahkan Tim ke Daerah Terdampak Bencana, Layani Dokumen Kependudukan MKO, Tapanuli Utara – Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi bergerak cepat dengan mengerahkan tim ke sejumlah wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Langkah ini dilakukan untuk memastikan layanan administrasi kependudukan (adminduk) tetap berjalan. Pengerahan tim lapangan tersebut dilaksanakan sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Muhammad Nuh Al-Azhar menjelaskan, tim dipimpin langsung oleh Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi untuk berangkat menuju kabupaten/kota yang terdampak bencana. Nuh menyampaikan, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Dukcapil Hani Syopiar Rustam bersama para direktur di lingkungan Ditjen Dukcapil di...

Pantauan Media Di Lapangan Bongkar Fakta: Diduga Tambang Ilegal Gunung Pinang Masih Berjalan Terang-terangan!" MKO , Serang Banten - Operasi penertiban tambang ilegal yang digelar Polda Banten melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus pada November–Desember lalu semestinya menjadi pukulan telak bagi jaringan illegal mining di kawasan Gunung Pinang, Kabupaten Serang. Delapan orang ditangkap, alat berat diamankan, dan area galian C seluas puluhan hektare dipasang garis polisi. Namun hingga awal pekan ini, hasil pantauan awak media menunjukkan kenyataan yang jauh dari harapan: aktivitas tambang ilegal di Gunung Pinang masih terus berjalan secara terang-terangan. Deru mesin ekskavator terdengar dari beberapa titik lereng gunung. Debu berterbangan, sementara truk keluar masuk tanpa hambatan membawa tanah dan batu. Situasi itu berlangsung seolah tak pernah ada operasi penindakan. Siapa yang Kebal Hukum? Temuan lapangan memunculkan pertanyaan besar: siapa aktor di balik tambang ilegal y...

Sekjen ATR/BPN Instruksikan Satker Se-Indonesia untuk Fokus Membedah DIPA 2026 MKO, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka kegiatan Penguatan Kualitas Perencanaan dan Anggaran melalui Aplikasi SIMPONIV2 dan Bedah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026, di Jakarta pada Kamis (11/12/2025). Acara ini digelar untuk menyamakan pemahaman seluruh satuan kerja (Satker) terkait arah perencanaan dan kebutuhan anggaran tahun 2026. “Setelah kegiatan ini, saya minta masing-masing Satker lakukan bedah DIPA. Tentukan kebutuhan sumber daya manusia (SDM), sarana, dan kesiapan pelaksanaan sejak awal. Saya ingin kita semuanya betul-betul memahami postur anggaran kita di tahun 2026. Kalau nanti ada keberhasilan, itu keberhasilan kita bersama,” ujar Dalu Agung Darmawan kepada jajaran ATR/BPN yang hadir. Dengan pesan tersebut, Sekjen ATR/BPN menekankan agar seluruh Kepala Kantor Pertanahan dan Pejabat Pengel...