Kemendagri Tegaskan Ormas Dilarang Laksanakan Fungsi Penegak Hukum MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, organisasi kemasyarakatan (Ormas) tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi yang dimiliki aparat penegak hukum. Penegasan ini merujuk pada ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” “Dengan demikian, Ormas tidak dapat melakukan tindakan yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum, seperti penyelidikan, penangkapan, penyitaan, penyegelan, pemaksaan, dan penggeledahan,” ujar Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Aang Witarsa Rofik di Jakarta, Sabtu (24/5/2025). Ia menjelaskan, tugas-tugas tersebut hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, d...

Wamen Diana: Kolaborasi dan Inovasi Teknologi Kunci Mewujudkan Infrastruktur Perkotaan Berkelanjutan MKO, Kementerian Pekerjaan Umum RI Depok - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mendorong peningkatan kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi sebagai kunci dalam mewujudkan infrastruktur perkotaan yang adaptif, berkelanjutan, serta tangguh terhadap tantangan perubahan iklim dan bencana alam.  “Pembangunan infrastruktur perkotaan tidak cukup hanya kuat dan andal, tetapi juga harus mampu beradaptasi terhadap dinamika zaman, perubahan iklim, serta tantangan bencana. Semua ini harus dilakukan secara kolaboratif dan inklusif dengan seluruh pemangku kepentingan dari berbagai sektor,” kata Wamen Diana dalam acara The 22nd Civil Engineering National Summit Universitas Indonesia (CENS-UI) di Depok, Sabtu (25/5/2025).  Wamen Diana menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi karbon yang ditargetkan sebesar 31,89% dengan usaha sendiri dan 43,2%...

Tinjau Lokasi Usulan Sekolah Rakyat di Temanggung, Menteri Dody Tekankan Kelengkapan Readiness Criteria MKO, Kementerian Pekerjaan Umum RI Temanggung - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo didampingi Wakil Bupati Temanggung Nadia Muna meninjau lahan yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai calon lokasi Sekolah Rakyat di Temanggung, Jawa Tengah, Sabtu (24/5/2025). Lokasi usulan pembangunan Sekolah Rakyat terletak di Desa Karanggedong, Kecamatan Ngadirejo, dengan total luas lahan sekitar 5,3 hektare. Dalam kunjungannya, Menteri Dody menekankan pentingnya kesesuaian tata ruang dan kelengkapan readiness criteria seperti legalitas lahan sebagai syarat utama lokasi Sekolah Rakyat.  "Pastikan status tanah dan tata ruang sesuai. Koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan penyesuaian tata ruang sangat krusial," kata Menteri Dody.  Menteri Dody juga menekankan lokasi usulan calon pembangunan Sekolah Rakyat juga diprioritaskan berada di lingkungan dengan tingkat...

Ia yang Tidak Pernah Marah, Pagi Ini Marah MKO, Mahkamah Agung RI Jakarta - Sosok yang selalu tenang itu akhirnya marah. Bukan marah biasa, tetapi jeritan cinta untuk keadilan. Saya itu penggila Jumat, karena, bagi saya pada hari itu ada energi bahagia yang lebih di banding hari-hari lainnya.   Namun, Jumat pagi ini, nuansa itu berbeda. Pasalnya, ketika saya baru saja menjejakkan kaki di kantor, datang sebuah perintah mendadak: Saya diminta meliput kegiatan pimpinan Mahkamah Agung. Sebenarnya saya senang mendapat tugas ini, namun, ada satu hal yang membuatnya beda. Lalu, sesampainya di ruangan, setelah sedikit melakukan persiapan, saya segera meluncur ke lokasi acara. Tetapi sesampainya di sana, suasana terasa janggal-hening dan sepi. Seorang petugas protokol memberi tahu bahwa acara sudah dimulai.  Sedikit panik karena telat, saya mencari pintu masuk. Pelan-pelan saya buka salah satu pintu ruang rapat. Dan… ternyata ruangan sudah penuh. Ratusan hakim duduk rapi, mata mer...