Postingan

Menampilkan postingan dari Mei 9, 2025

Menteri PU Dody Hanggodo Lepas 41 Calon Jamaah Haji Kementerian PU

Gambar
Menteri PU Dody Hanggodo Lepas 41 Calon Jamaah Haji Kementerian PU MKO, Kementerian Pekerjaan Umum RI Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo didampingi Ibu Irma Dody Hanggodo secara resmi melepas 41 orang calon jamaah haji dari Kementerian PU yang akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun 2025 ini. Kegiatan pelepasan digelar di Masjid Assalam Kementerian PU, Jumat (9/5/2025). Dalam sambutannya, Menteri Dody menyampaikan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan kepada para pegawai Kementerian PU untuk memenuhi panggilan Allah SWT. “Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita semua berkumpul di sini untuk melepas calon tamu-tamu Allah dari Kementerian PU yang akan menunaikan ibadah haji di tahun ini,” ujar Menteri Dody. Sebanyak 41 orang calon jamaah haji tahun ini berasal dari berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian PU, diantaranya 4 orang dari Sekretariat Jenderal, 11 oran...

Mendes Yandri Apresiasi PABPDSI Bentuk Satgas Pengawasan Kopdes Merah Putih

Gambar
Mendes Yandri Apresiasi PABPDSI Bentuk Satgas Pengawasan Kopdes Merah Putih MKO, Kementerian Desa RI, BR/Humas/KDPDT/V/2025/12 Serang - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggak (Mendes PDT) Yandri Susanto diangkat menjadi Bapak BPD Indonesia oleh Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) dalam Dies Natalis BPD di Plaza Aspirasi, Serang, Rabu (7/5/2025). Mendes Yandri mengucapkan terima kasih atas penunjukkan dirinya sebagai Bapak BPD Indonesia. "Saya sebagai Menteri Desa, siap bersama BPD se-Indonesia. Mari kita bersama songsong Indonesia Emas 2045 untuk Bangun Desa, Bangun Indonesia, Desa Terdepan untuk Indonesia," kata Mendes Yandri. Mendes Yandri apresiasi langkah PABDPSI yang mendeklarasikan Gerakan Nasional Percepatan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu dipimpin oleh Ketua Umum DPP PABPDSI Ferry Rahadiansyah, juga dideklarasikan Satgas PABPDSI Pengawasan Koperasi Desa Merah Putih. Mendes Yandri apreasiasi dekl...

Kejaksaan Agung Memeriksa 2 Orang Saksi Terkait Perkara Suap/Gratifikasi PN Jakarta Pusat

Gambar
Kejaksaan Agung Memeriksa 2 Orang Saksi Terkait Perkara Suap/Gratifikasi PN Jakarta Pusat MKO, Kejaksaan Agung RI Jakarta - Kamis 8 Mei 2025, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 2 (dua) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dan/atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berinisial: RC selaku Manager Keuangan Resto Nengcook. EY dari Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Adapun kedua orang saksi diperiksa terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dan/atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Tersangka WG dkk.  Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud. (K.3.3.1) Jakarta, 8 Mei 2025 KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM  

Kejaksaan Agung Memeriksa 2 Orang Saksi Dugaan Tindak Pidana Perintangan Terhadap Penanganan Perkara

Gambar
Kejaksaan Agung Memeriksa 2 Orang Saksi Dugaan Tindak Pidana Perintangan Terhadap Penanganan Perkara MKO, Kejaksaan Agung RI Jakarta Jumat 9 Mei 2025 - Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 2 (dua) orang saksi dugaan tindak pidana perintangan terhadap penanganan perkara, berinisial: CA selaku Istri Tersangka JS. MFW selaku Istri Tersangka TTL (Perkara Impor Gula). Adapun kedua orang saksi diperiksa terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah, Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di kemen...

KEJATI Teruskan Penanganan Laporan DPP KAMPUD Terkait Tipikor Perjas Dinas Peternakan Lampung Timur TA 2023 Ke Kejari

Gambar
KEJATI Teruskan Penanganan Laporan DPP KAMPUD Terkait Tipikor Perjas Dinas Peternakan Lampung Timur TA 2023 Ke Kejari  MKO, Kejaksaan Tinggi RI Lampung -  Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung melalui bidang tindak pidana khusus (Pidsus) meneruskan penanganan laporan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) atas dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) sejumlah kegiatan perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur yang bersumber dari alokasi APBD Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2023 ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Timur.  Hal ini diungkapkan oleh Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung, Armen Wijaya, S.H, M.H mewakili Kepala Kejati Lampung, Danang Suryo Wibowo, S.H, L.LM melalui surat keterangan tertulisnya bernomor B-2353/L.8.5/Fs/04/2025 yang ditujukan kepada Seno Aji, S.Sos, S.H, M.H sebagai ketua umum DPP KAMPUD.   Melalui surat...

Pergeseran Makna Putusan Lepas dalam RUU KUHAP dan Implikasinya

Gambar
Pergeseran Makna Putusan Lepas dalam RUU KUHAP dan Implikasinya MKO, Mahkamah Agung Pengadilan RI Jumat, 09 Mei 2025 - Sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia yang saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menjadi landasan penting dalam kerangka penegakan hukum pidana. Namun, seiring dengan perkembangan zaman serta kebutuhan untuk mewujudkan sistem peradilan yang diharapkan lebih adil dan modern, upaya pembaruan hukum acara pidana (revisi atas KUHAP) terus dilakukan. Salah satu aspek krusial yang menjadi perhatian dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP versi DPR RI tanggal 20 Maret 2025 (RUU KUHAP) adalah perluasan jenis putusan dari yang sebelumnya hanya dikenal 3 (tiga) bentuk putusan yakni putusan pemidanaan (veroordeling), putusan bebas (vrijspraak), atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP menjadi ...

Komitmen Berintegritas, PN Bobong Lakukan Public Campaign dan Penyuluhan Hukum

Gambar
Komitmen Berintegritas, PN Bobong Lakukan Public Campaign dan Penyuluhan Hukum MKO, Pengadilan Negeri Humas PN Bobong Jumat, 09 Mei 2025 - Pengadilan Negeri (PN) Bobong, Kab. Kepulauan Sula menyelenggarakan kegiatan kampanye publik dan penyuluhan hukum di Kantor Desa Wayo, Kabupaten Pulau Taliabu, pada Senin 6/5. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen lembaga tersebut dalam meningkatkan transparansi pelayanan dan edukasi hukum kepada masyarakat. Dr. Syamsuni, selaku Ketua PN Bobong menyatakan dalam sambutannya menyatakan PN Bobong siap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan SOP yang berlaku. Ketua PN Bobong juga meminta masyarakat untuk melaporkan apabila ada dugaan-dugaan tindakan yang tercela. Kegiatan dilanjutkan dengan penyuluhan hukum yang mencakup dua materi: “Prosedur Gugatan Sederhana” oleh Fikran Warnangan dan “Mekanisme Perkara Permohonan” oleh Adhlan Fadhilla Ahmad. Acara penyuluhan hukum ini berlangsung interaktif karena peserta antusias meng...

Selamat! PA Kendal Raih Penghargaan Sebagai Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik

Gambar
Selamat! PA Kendal Raih Penghargaan Sebagai Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik MKO, Pengadilan RI - Ketua Pengadilan Agama Kendal mengaku, sangat bersyukur dan bangga atas pencapaian yang telah diraih Pengadilan Agama Kendal. Penyelenggara Pelayanan Publik RamahPengadilan Agama (PA) Kendal telah menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Desember 2021. Hal itu, sebagai buah manis dari hasil perjuangan Pengadilan Agama Kendal sejak 2019. Kemudian lima tahun berselang, tepat pada Selasa (6/5), menjadi salah satu hari yang bersejarah bagi Pengadilan Agama Kendal karena berhasil mengukir pencapaian baru. Pada hari yang istimewa tersebut, Pengadilan Agama Kendal menerima penganugerahan piagam penghargaan sebagai Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan terbaik di Balairung Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Kendal merupakan satu dari 30 unit kerja yang menerima penghargaan unit kerja berprestasi pada kegiatan Penyeraha...

Mahkamah Agung RI Buka Seleksi Terbuka Panitera Muda Perkara Pidana Militer Tahun 2025

Gambar
Mahkamah Agung RI Buka Seleksi Terbuka Panitera Muda Perkara Pidana Militer Tahun 2025 MKO, Mahkamah Agung RI Jakarta - Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id mulai 15 Mei hingga 30 Mei 2025. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan membuka seleksi terbuka untuk pengisian Jabatan Panitera Muda Perkara Pidana Militer Tahun 2025. Pengumuman ini dikeluarkan oleh panitia seleksi melalui surat resmi Nomor: 01/Pansel/Panmud/5/2025. Seleksi ini dilaksanakan dalam rangka pengisian jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 serta pedoman pengisian jabatan dan seleksi panitera. Peserta seleksi adalah Hakim Tinggi pada peradilan militer dari seluruh Indonesia yang telah memenuhi syarat, antara lain: - Warga Negara Indonesia, - Berpangkat minimal Kolonel, - Memiliki ijazah sarjana hukum, - Sehat jasmani dan rohani, - Usia maksimal 56 tahun pada saat pendaftaran, - Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, - M...

Jaksa Agung Terima Kunjungan Menteri Koperasi Dalam Rangka Pengawalan Program 80.000 Koperasi Merah Putih

Gambar
Jaksa Agung Terima Kunjungan Menteri Koperasi Dalam Rangka Pengawalan Program 80.000 Koperasi Merah Putih  MKO, Kejaksaan Agung RI Jakarta -;Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi pada Rabu 7 Mei 2025 di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, dalam rangka silaturahmi dan pembahasan pengawalan program pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih.  Dalam keterangannya, Jaksa Agung menyampaikan bahwa pada prinsipnya Kejaksaan akan terus mendukung program Pemerintahan Kabinet Merah Putih, salah satunya melalui pengawalan program pembentukan Koperasi Merah Putih. “Pekerjaan ini bukanlah pekerjaan mudah , karena hal ini menyangkut kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Bentuk dukungan Kejaksaan terhadap program yang dicanangkan oleh Kementerian Koperasi tersebut meliputi: Pendampingan hukum dan legal audit; Dukungan pada skema pembiayaan; Perlindungan pada unit usaha cost center Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi meminta bantuan dal...

Kapolda Banten Jamin Keamanan Warga Dari Preman dan Debt Collector

Gambar
Kapolda Banten Jamin Keamanan Warga Dari Preman dan Debt Collector MKO, Polri Polda Banten Serang - Polda Banten memastikan perang terhadap aksi premanisme terus dilakukan. Tak dipungkiri, preman berkedok anggota ormas masih ketap ditemukan dan akan terus dilakukan penangkapan oleh jajaran Polda Banten. “Saya sudah perintahkan semua kapolres dan kapolsek agar jangan ada toleransi terhadap aksinya premanisme,” ungkap Kapolda Banten Irjen Pol. Suyudi Ario Seto, Kamis (8/5/25).  Irjen Pol. Suyudi pun mengapresiasi keberhasilan jajarannya menangkap pemalak, pemeras, debt collector yang meresahkan warga Banten. “Keberadaan polisi untuk menjadikan masyarakat hidup aman. Saya menjamin keamanan warga masyarakat Banten terutama pedagang dan pengusaha, ” ujar Irjen Pol. Suyudi.  Penindakan premanisme itu pun terbukti dari penangkapan seorang oknum anggota ormas saat memalak tukang parkir di Pasar Ciruas, Senin (5/5/25). Dari tersangka disita pisau yang digunakan pelaku untuk memalak kor...

Kemendag RI Apresiasi Polri yang Berhasil Bongkar Perdagangan Ilegal Sianida di Jawa Timur

Gambar
Kemendag RI Apresiasi Polri yang Berhasil Bongkar Perdagangan Ilegal Sianida di Jawa Timur MKO, Kementerian RI Surabaya Jawa Timur - Direktur Tertib Niaga Ditjen Perlindungan Konsumen Kemendag RI, Mario Josko memberikan apresiasi kepada Kepolisian yang telah berhasil mengungkap perdagangan ilegal Sianida di Surabaya dan Pasuruan, Jawa Timur. Diketahui dari binis ilegal itu tersangka mengantongi omzet mencapai lebih kurang Rp 59 Miliar. Hal itu disampaikan oleh Mario Josko saat Kepolisian menggelar konferensi pers di lokasi pergudangan Margo Mulia Indah Tandes, Surabaya, Kamis (8/5/2025).  "Kami dari Kementrian Perdagangan sangat mendukung langkah dari Bareskrim Polri dalam rangka penegakan hukum terhadap penyalahgunaan perizinan usaha dan pendistribusian B2 Sianida," ungkapnya. Mario Josko menjelaskan, sianida adalah bahan berbahaya yang rentan disalahgunakan.  Oleh karena itu, kata Mario Josko, Kemendagri mengatur pendistribusian bahan kimia berbahaya ini. "Kita atur ...

Polri Tuntaskan 3.326 Kasus Premanisme Lewat Operasi Serentak, Irjen Sandi: Demi Jamin Keamanan dan Iklim Investasi

Gambar
Polri Tuntaskan 3.326 Kasus Premanisme Lewat Operasi Serentak, Irjen Sandi: Demi Jamin Keamanan dan Iklim Investasi MKO, Polri Jakarta, 8 Mei 2025 – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencatat telah menyelesaikan 3.326 perkara selama pelaksanaan Operasi Kepolisian Kewilayahan secara serentak dimulai pada 1 Mei 2025. Operasi ini menyasar praktik premanisme yang kian marak dan dianggap meresahkan masyarakat serta mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional. Operasi ini dilaksanakan berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025 yang memerintahkan seluruh jajaran Polda dan Polres untuk melakukan penegakan hukum yang didukung oleh langkah intelijen, pre-emtif, dan preventif. Kadivhumas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menegaskan bahwa operasi ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. “Operasi ini adalah upaya konkret Polri untuk memberantas premanisme yang menggang...