Warga Pandeglang Aksi Perbaiki Jalan Rusak secara Swadaya, Protes Kurangnya Perhatian Pemerintah MKO, Pandeglang, Banten – Warga Kampung Waas, Desa Tapos, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, terpaksa turun tangan memperbaiki jalan provinsi penghubung Pandeglang dan Kabupaten Serang secara swadaya, Senin (12/5/2025). Langkah ini diambil karena mereka merasa kecewa dengan lambannya perbaikan jalan oleh pemerintah. Jalan yang dikenal sebagai "Jalan Baru" ini, meski namanya seolah menjanjikan, justru dalam kondisi memprihatinkan. Hampir seluruh permukaannya dipenuhi lubang dan aspal yang mengelupas, mengancam keselamatan pengguna jalan setiap hari. "Ironis, ini jalan utama penghubung dua kabupaten, tapi kondisinya rusak parah. Sudah puluhan tahun tidak ada perbaikan serius dari pemerintah, baik tingkat kabupaten maupun provinsi," ujar seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya. Menurutnya, warga setempat terpaksa bergotong royong memperbaiki jalan dengan ma...

KEJATI Lampung Serahkan Penanganan Laporan DPP KAMPUD Ke KEJARI Lamteng Terkait Korupsi BOKB Rp 8,9M MKO, Kejaksaan Agung RI Kota Bandar Lampung, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung melalui bidang tindak pidana khusus (Pidsus) nampaknya menyerahkan penanganan laporan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah terkait laporan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) anggaran belanja bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) dengan total anggaran sebesar Rp. 8.967.477.700,- (delapan milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) non fisik subbidang keluarga berencana tahun anggaran (TA) 2023 yang dikelola oleh 4 bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), diantaranya bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga, bidang pengendalian penduduk, bida...

Satgas Pemberantasan Premanisme Polda Jatim Berhasil Ungkap 1.198 Kasus Dalam Ops Pekat II Semeru 2025 MKO, Polri Surabaya - Polda Jawa Timur bersama Polres jajarannya terus intensifkan patroli kewilayahan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal itu seperti disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast di Gedung Humas Polda Jatim, Minggu (11/5). Kombes Pol Abast mengatakan, melalui Operasi Pekat IISemeru 2025, seluruh jajaran kepolisian Daerah Jawa Timur berkomitmen menjaga kondusifitas yang bersih dari aksi kejahatan jalanan dan aksi premanisme termasuk yang berkedok Ormas. Operasi ini menyasar terhadap praktik premanisme yang dinilai semakin marak dan meresahkan masyarakat, serta berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional. Kombes Pol Abast juga mengatakan, dalam konteks akademis, premanisme merupakan bentuk kriminalitas terorganisir yang bisa berkembang menjadi kejahatan lebih ...

Polres Lebak Polda Banten Berkomitmen Brantas Aksi Premanisme di Daerah Hukum Kabupaten Lebak MKO, Polri Polres Lebak Polda Banten - Jajaran Polres Lebak Polda Banten berkomitmen berantas aksi Premanisme, untuk menjaga kondusifitas di Daerah hukum Polres Lebak. pada Minggu malam (11/5/25), Polres Lebak Polda Banten melaksanakan Patroli Gabungan bersama Polsek jajaran dengan sasaran aksi premanisme, pungutan liar, parkir liar, kejahatan jalanan, hingga aksi genk motor dan balap liar. Senin (12/5/2025). Kegiatan ini atas perintah langsung Kapolres Lebak, AKBP. Herfio Zaki S.I.K., MH yang dilaksanakn oleh para Pejabat Utama (PJU) Polres Lebak, Kapolsek jajaran, serta personel yang terlibat dalam patroli gabungan. Kasat Samapta Polres Lebak AKP. Dedi Suhandi., SH selaku Padal Patroli mengatakan, Patroli Premanisme difokuskan pada lokasi-lokasi rawan seperti kawasan Pabrik, Perusahaan, Terminal, Stasiun, serta Bunderan Papanggo Citeras Rangkasbitung Kab. Lebak. Sasaran utama meliputi, Aksi ...

Polisi Tertibkan Ratusan Bendera Ormas di Jakpus MKO, Polri Jakarta – Sebanyak 109 bendera dan dua spanduk milik organisasi kemasyarakatan (ormas) ditertibkan oleh polisi dalam Operasi Brantas Jaya 2025 di wilayah Jakarta Pusat. Penertiban dilakukan serentak di delapan wilayah hukum polsek jajaran. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan, operasi tersebut dilaksanakan pada Jumat (9/5/2025). Kecamatan Sawah Besar tercatat sebagai wilayah dengan jumlah atribut terbanyak yang ditertibkan, yakni 32 bendera dari berbagai ormas. "Penurunan atribut ormas ini merupakan bagian dari penegakan aturan untuk menjaga ketertiban umum. Tidak boleh ada simbol kelompok yang menguasai ruang publik secara sewenang-wenang," ujar Kapolres, Minggu (11/5/2025). Selain menertibkan atribut, polisi juga mengungkap praktik pemalakan di kawasan Thamrin City, Tanah Abang. Dua pelaku, Sugiarto (39) dan Tio Pangestu (25), ditangkap saat memaksa sopir mobil boks membayar uang pa...

AKEN Selenggarakan FGD National Cyber Security Untuk Perkuat Ketahanan Siber Nasional MKO, Dalam upaya memperkuat ketahanan siber nasional di tengah meningkatnya ancaman dunia maya, Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “National Cyber Security: Sinergi Lintas Sektor untuk Penguatan Keamanan Siber Nasional” di Hotel Aston Priority Simatupang, Jakarta Jumat (9/5/2025)  Di era digital yang terus berkembang pesat, keamanan siber menjadi isu krusial bagi kemajuan Indonesia. Focus Group Discussion (FGD) ini mempertemukan pemangku kepentingan dari pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat untuk membahas tantangan, peluang, dan solusi strategis dalam memperkuat ketahanan siber nasional. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Dr. Hendrar Prihadi, S.E., M.M., didaulat menjadi Keynote Speech dengan memaparkan tentang Digitalisasi pengadaan barang dan jasa di LKPP. Digitalisasi menurut Kepal...

Menteri PU Tinjau Infrastruktur Pengendali Banjir Bandara Yogyakarta Internasional Airport MKO, Kementerian Pekerjaan Umum RI Kulonprogo - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo meninjau infrastruktur pengendali banjir Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA) di Kabupaten Kulonprogo, D.I Yogyakarta, Sabtu (11/5/2025). Tinjauan infrastruktur pengendali banjir ini dilakukan untuk memastikan efektivitasnya dalam mencegah banjir, termasuk kolam retensi, sistem drainase, stasiun pompa, dan jetty.  Menteri Dody menekankan pentingnya perawatan dan pemeliharaan infrastruktur yang telah selesai dibangun, sehingga dapat memberi manfaat jangka panjang dan berkelanjutan.  "Tolong dijaga dan dirawat. Kita ingin pastikan bahwa infrastruktur yang dibangun tidak hanya selesai secara fisik, tapi juga berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Menteri Dody.  Resiko banjir Bandara YIA disebabkan karena kapasitas saluran drainase di kawasan bandara tidak mampu menampung de...

Wamendagri Bima Arya Pacu Provinsi Bali Maksimalkan Pengelolaan Sampah MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Badung – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong segenap masyarakat dan jajaran pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Bali untuk memaksimalkan pengelolaan sampah secara lebih optimal. Ia menekankan, pengelolaan tersebut harus dilakukan dari hulu ke hilir serta melibatkan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pihak swasta. Ia menjelaskan, masyarakat di Bali memiliki potensi besar dalam menyukseskan pengelolaan sampah. Secara budaya, masyarakat Bali memiliki aktivitas keagamaan yang kental, sementara dari sisi industri, Bali didukung oleh bisnis hotel, restoran, dan kafe (horeka) yang terus berkembang. “Karena itu harus diiringi, diimbangi, dengan kesadaran di hulu untuk memilah dan memilih. Saya kira kepala daerah bisa mengkoordinasikan camat, lurah, kades, banjar untuk fokus di hulu ini,” ujar Bima di hadapan awak media usai mengunjungi ecoBali Recycl...

Strategi Penguatan Komunikasi Publik Pengadilan untuk Meningkatkan Pemahaman Hukum MKO, Humas MA, Jakarta Senin,12 Mei 2025 - Ketika publik hanya melihat cuplikan atau narasi yang bias, tanpa memahami proses hukum yang melatarbelakangi suatu putusan, maka kepercayaan terhadap lembaga peradilan pun dapat terganggu. Di tengah derasnya arus informasi di era digital, masyarakat awam hukum kerap kali tidak mendapatkan informasi hukum yang berimbang, bahkan tak jarang menerima informasi yang keliru. Fenomena headline reading yakni kebiasan masyarakat hanya membaca judul berita (headline) tanpa melanjutkan membaca isi lengkapnya sehingga dapat memperburuk keadaan. Dalam isu-isu peradilan, judul berita yang sensasional atau potongan pernyataan tanpa konteks hukum yang utuh dapat membentuk opini publik yang menyimpang. Hal ini berpotensi menimbulkan penilaian yang tidak objektif terhadap suatu putusan pengadilan. Ketika publik hanya melihat cuplikan atau narasi yang bias, tanpa memahami proses ...

Refleksi Hari Waisak: Pengendalian Diri, Kebijaksanaan, dan Pelayanan Berintegritas MKO, Humas MA, Jakarta Senin 12 Mei 2025 - Dengan semangat Hari Waisak, mari kita jadikan ajaran luhur Buddha sebagai inspirasi untuk mewujudkan sistem peradilan yang bersih, adil, dan penuh welas asih. Tahun ini, perayaan Hari Waisak mengusung tema yang sangat relevan bagi seluruh umat manusia: “Tingkatkan Pengendalian Diri dan Kebijaksanaan Mewujudkan Perdamaian Dunia.” Tema yang diangkat oleh Kementerian Agama ini, bukan hanya menjadi ajakan spiritual bagi umat Buddha, tetapi juga menjadi pengingat universal bagi seluruh elemen bangsa untuk membangun kehidupan yang damai, adil, dan berintegritas. Dalam ajaran Buddha, nilai-nilai seperti pengendalian diri, kebijaksanaan, dan kasih sayang merupakan pilar utama dalam membangun kehidupan yang harmonis. Ajaran ini sangat sejalan dengan karakter yang harus dimiliki oleh setiap aparatur peradilan dalam menjalankan tugasnya. Pengendalian diri menjadi kunci d...

Badan Pemulihan Aset Berhasil Lelang Aset Perkara Korupsi dan TPPU, Total Penjualan Mencapai Rp2.766.903.899 MKO, Kejaksaan Agung RI - Sesuai arahan dari Jaksa Agung RI dan Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI Dr. Amir Yanto kepada jajaran untuk percepatan penyelesaian aset barang rampasan negara, Tim Badan Pemulihan Aset dengan dukungan Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Negeri Denpasar melaksanakan kegiatan penyelesaian aset melalui mekanisme lelang barang rampasan dan lelang eksekusi lainnya guna mengoptimalkan penerimaan negara.  Adapun objek lelang tersebut berupa alat komunikasi, tanah dan/atau bangunan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atas nama Terpidana Minggus Umboh, Terpidana Ria Wira alias Ayen, dan Terpidana Ir. Udar Pristono, M.T., melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Surabaya dan Denpasar. Adapun total penjualan objek lelang aset yang berhasil dicapai senilai Rp 2.766.903.000 (dua miliar ...

KEJAKSAAN NEGERI GIANYAR MEMBANTU MENYELESAIKAN PERMASALAHAN DI DESA BATUAN KALER MELALUI BALE SABHA ADHYAKSA MKO, Kejaksaan Agung RI Gianyar - Kejaksaan Negeri Gianyar bersama Desa Batuan Kaler melaksanakan musyawarah untuk Perdamaian terkait permasalahan Tanah Pekarangan Desa (PKD) yang terjadi antara warga masyarakat Desa dengan Desa Adat di daerah Desa Batuan Kaler bertempat di Aula Kantor Desa Batuan Kaler, Jum’at (09/05/2025). Perbekel Desa Batuan Kaler Kabupaten Gianyar, I Wayan Suwarma, mengapresiasi kehadiran Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, Kasi Intelijen beserta Jajaran yang turut serta melaksanakan penyelesaian permasalahan yang terjadi di Desa Batuan Kaler. I Wayan Suwarma juga menyambut baik adanya Bale Sabha Adhyaksa, serta untuk permasalahan ini pihaknya menyetujui untuk diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak terjadi pergejolakan lebih lanjut di kalangan masyarakat Desa Batuan Kaler. “Adanya Bale Sabha Adhyaksa diharap mampu menjadi contoh untuk Desa-desa...

Sinergi TNI-Kejaksaan: Implementasi MoU Dalam Penugasan Personel dan Dukungan Institusional MKO, Kejaksaan RI TNI. Surat telegram tersebut merupakan bagian dari kerja sama pengamanan yang bersifat rutin dan preventif, sebagaimana yang juga telah berjalan sebelumnya. Perbantuan TNI kepada Kejaksaan tersebut merupakan bagian dari kerja sama resmi antara Tentara Nasional Indonesia dan Kejaksaan RI yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Nomor NK/6/IV/2023/TNI tanggal 6 April 2023. Adapun Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi diantaranya: 1.  Pendidikan dan pelatihan; 2.  Pertukaran informasi untuk kepentingan penegakan hukum; 3.  Penugasan prajurit TNI di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia; 4.  Penugasan jaksa sebagai supervisor di Oditurat Jenderal TNI; 5.  Dukungan dan bantuan personel TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan; 6.  Dukungan kepada TNI di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi pendampingan hukum, bantuan hukum litigasi d...