Hipmi Minta Danatara Dipimpin Sosok Bebas Dari Kepentingan MKO, HIPMI Jakarta - Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Anggawira, meminta pemerintah memastikan bahwa Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengelola aset negara secara profesional dan transparan. Dengan begitu, Danatara benar-benar bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Anggawira, pengurus Danantara harus bebas dari intervensi politik maupun kepentingan bisnis tertentu. Sebab, Danantara memiliki peran strategis dalam mengelola aset negara dengan prinsip profesionalisme, transparansi, dan efisiensi.  Sebagai entitas yang bertanggung jawab atas optimalisasi aset negara, ujarnya, pendekatan yang tepat dalam pengelolaan aset dapat memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.  “Independensi ini penting untuk memastikan bahwa keputusan investasi dan pengelolaan aset dilakukan semata-mata untuk kepentingan nasional, tentu ...

Ratusan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lebak Deklarasikan APKLI-P MKO, Lebak Banten – Ratusan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Lebak resmi mendeklarasikan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia - Perjuangan (APKLI-P) sebagai wadah perjuangan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi rakyat. Deklarasi ini menjadi momentum penting bagi para PKL untuk menyatukan visi dalam membangun sektor usaha mikro yang lebih kuat, tertata, dan memiliki daya saing tinggi.  Ketua DPD APKLI-P Kabupaten Lebak, Ratu Shofie Yulinar, menegaskan komitmennya untuk membawa perubahan nyata bagi para pedagang kecil di wilayahnya. "Saya yakin, jika ratusan pedagang kaki lima bersatu padu, mereka akan mampu maju dan unggul, serta hidup lebih sejahtera dengan keadilan yang merata. APKLI-P harus menjadi wadah yang mampu menyala dan memancarkan sinarnya bagi seluruh pedagang kaki lima di Kabupaten Lebak," ujarnya. Shofie menegaskan bahwa organisasi ini akan menjadi garda terdepan dal...

Ketum APKLI: Rakyat Sedang Sulit, Jangan Permainkan Harga Pangan MKO, Jakarta, 23 Februari 2025 – Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed., mendesak pemerintah untuk bertindak tegas terhadap pengusaha nakal yang menimbun dan memainkan harga pangan menjelang Ramadan dan Lebaran 2025. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang sulit, sehingga stabilitas harga dan ketersediaan pangan harus menjadi prioritas utama pemerintah. Stabilitas Harga Pangan Jelang Ramadan Dalam wawancara dengan wartawan, dr. Ali Mahsun menekankan pentingnya peran pemerintah dan DPR dalam menjaga kestabilan harga serta memastikan ketersediaan pangan selama bulan suci Ramadan. "Kami berharap pemerintah dan DPR benar-benar menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan jelang Ramadan dan Lebaran 2025. Kami sudah mendengar ancaman pemerintah terhadap mereka yang menjual kebutuhan pokok di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan kepada pengusaha nakal ya...