PKBB BPPKB Pandeglang Buka Kantor Baru, Fokus Layani Masalah Hukum Masyarakat MKO, PANDEGLANG , Potensi Keluarga Besar Banten (PKBB) DPC Pandeglang BPPKB Banten resmi menempati kantor barunya yang berlokasi di Jl. Raya Pandeglang–Labuan Km 10, Babakan Sompok, Desa Cimanuk, Kecamatan Cimanuk, RT 011 RW 005, Kabupaten Pandeglang, Banten. Peresmian tersebut ditandai dengan acara syukuran yang digelar pada Kamis (11/9/2025). Acara dimulai dengan sambutan dan pembukaan oleh Ketua DPC Pandeglang BPPKB Banten, H. Anang Suhendi. Selanjutnya, kegiatan diisi dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Ustaz Eman, serta makan bersama seluruh jajaran pengurus Biro Hukum BPPKB dan para tamu undangan. Menurut Humas PKBB, Iwan Suhawan, kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur atas berdirinya kantor baru yang diharapkan menjadi pusat pelayanan dan pengaduan hukum, baik untuk internal anggota BPPKB maupun masyarakat umum. "Syukuran ini merupakan tradisi masyarakat setempat setiap kali menempati kan...

  Kejaksaan Agung Memeriksa 10 Orang SaksiTerkait Perkara Minyak Mentah PT Pertamina MKO, Kamis 11 September 2025, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 10 (sepuluh) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 s.d. 2023, berinisial: ME selaku Direktur PT Adaro. EM selaku Direktur Utama PT Pertamina (Persero) tahun 2017 s.d. 2018. AF selaku Pjs. Manager Crude Oil Supply PT Kilang Pertamina Internasional tahun 2021 s.d. 2024. DB selaku Direktur Operasi PT Kilang Pertamina Internasional 2022 s.d. sekarang. TA selaku Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional 2022 s.d. sekarang. HBS selaku VP Bisnis Planning & Portofolio tahun 2020 s.d. 2021. AB selaku Junior Officer Product Overseas Chartering PT Pertamina Internatio...

  Kejaksaan Agung Memeriksa 7 Orang Saksi Terkait Perkara Digitalisasi Pendidikan Kemendikbudristek MKO, Kamis 11 September 2025, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 7 (tujuh) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset Teknologi (DIKBUDRISTEK) Republik Indonesia dalam Program Digitalisasi Pendidikan tahun 2019 s.d. 2022, berinisial: FTR selaku Kepala Badan Perencanaan Program dan Anggaran Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri tahun 2015 s.d. Maret 2020. IS selaku Direktur Utama PT Evercross Technology Indonesia. YP selaku Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP RI. EN selaku Senior Manager Finance PT Global Digital. SS selaku Direktur PT Indo Mega Vision. IS selaku Direktur PT Afirmasi Indonesia Onile. RDS selaku Kepala LKPP tahun 2019 s.d. 2021. Adapun ketujuh orang saksi yang diperiksa berkaitan dengan perka...

  Kejaksaan Agung Memeriksa 12 Orang Saksi Terkait Perkara Pemberian Kredit PT Sritex MKO, Kamis 11 September 2025, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 12 (dua belas) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT Bank DKI dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (PT Sritex) dan entitas anak usaha, berinisial: YR selaku Pimpinan Cabang Askrida Semarang. AFCB selaku Wakil Kepala Divisi PT BRI tahun 2017. WH selaku Pemimpin Divisi Corporate Secretary tahun 2020 (Saat ini Pemimpin Divisi Change Management Office Bank BJB). TP selaku Executive Credit Officer Bank BJB. TSBR selaku Pegawai Bank BJB Officer Operasional Kredit Cabang Kota Bandung (Manager Operasional Kredit Divisi Operasi Kantor Pusat Bank BJB 2019 s.d. Oktober 2020). RRP selaku Profesional Asisten D...

  Penyitaan Aset Tanah Senilai Rp510 Miliar Milik Tersangka ISL Perkara Pemberian Kredit PT Sritex MKO, Tim Penyidik Kejaksaan Agung dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT Bank DKI, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) beserta entitas anak usaha, telah melaksanakan penyitaan dan pemasangan plang sita terhadap sejumlah aset milik Tersangka ISL. Penyitaan ini dilakukan pada Rabu 10 September 2025 yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penyitaan aset tersebut didasarkan pada: Penetapan Izin Penyitaan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 203/PenPid.B-SITA/2025/PN Skh tanggal 8 Agustus 2025. Surat Perintah Penyitaan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: 261/F.2/Fd.2/08/2025 tanggal 14 Agustus 2025. Adapun aset yang dilakukan penyitaan yakni: 57 bidang tanah hak milik atas n...

Polres Lebak Gelar Do'a Bersama dan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H MKO, Lebak – Polres Lebak Polda Banten menggelar Do'a Bersama dan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H / 2025 dengan tema “Dengan Meneladani Akhlak Rasulullah SAW Kita Wujudkan Polri Presisi Guna Mendukung Astacita”, bertempat di Aula Sanika Satyawada Polres Lebak, Kamis (11/9/2025). Kegiatan ini dihadiri Kapolres Lebak AKBP Herfio Zaki, S.I.K., M.H., didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Lebak Ny. Tia Zaki, Wakapolres Lebak Kompol Eddy Prastyo H., S.E., M.M., para Pejabat Utama Polres Lebak, Kapolsek Jajaran, personel Polres dan Polsek serta pengurus Bhayangkari. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Lebak juga menyerahkan santunan kepada anak yatim sebagai wujud kepedulian dan kasih sayang. Kapolres Lebak AKBP Herfio Zaki, S.I.K., M.H. dalam sambutannya menyampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi hendaknya menjadi momentum untuk meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW. "Dengan memperingati Maul...

Pengadilan Daerah Darurat Kejahatan Narkotika MKO, Humas MA, Jakarta Kamis,11 September 2025, Kejahatan narkotika merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan, peredaran gelap, atau kepemilikan narkotika tanpa hak Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan ”Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”  Lebih lanjut Pasal 7 UU Narkotika, menerangkan perihal penggunaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Kejahatan narkotika merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan, peredaran gelap, atau kepemilikan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime), karena dampak korban yang luas dan t...

Harusnya Jubir Humas di Peradilan tidak di jabat oleh seorang Hakim MKO, Jakarta, Kamis 11 September 2025, Meskipun tidak ada larangan mutlak,Jubir Humas Peradilan harus nya tidak bisa di berikan kepada yang jabatan Profesi Hakim .Secara umum, peran dan tugas kedua posisi tersebut sangat berbeda dan memiliki potensi konflik kepentingan,pungkas Syamsul Bahri Ketum FORSIMEMA-RI. Peras dan Tugas utama seorang juru bicara atau humas di institusi hukum seperti Peradilan adalah memberikan informasi kepada publik, media, dan pihak lain mengenai kebijakan, keputusan, dan kegiatan lembaga. Seorang humas harus bersikap terbuka, proaktif, dan dapat berkomunikasi dengan efektif untuk menjaga citra positif institusi. Peran Hakim dan Tugas utama adalah memutus perkara secara independen, adil, dan tidak memihak. Hakim terikat oleh kode etik yang sangat ketat yang membatasi komunikasi mereka di luar persidangan, terutama terkait dengan kasus yang sedang mereka tangani. Mereka tidak boleh memberikan ko...

Polda Banten Siagakan Personel Amankan Laga BRI Super League di BIS MKO, Serang – Polda Banten menggelar pengamanan pertandingan BRI Super League 2025/2026 antara Persita Tangerang melawan PSM Makassar yang digelar di Banten International Stadium (BIS), Kota Serang, pada Kamis (11/09). Pertandingan tersebut berlangsung tanpa penonton, namun pengamanan tetap dilaksanakan secara ketat oleh personel gabungan Polda Banten. Hal ini dilakukan untuk memastikan jalannya pertandingan tetap aman, tertib, dan kondusif. Apel kesiapan pengamanan tersebut dipimpin Wakapolresta Serang Kota AKBP Winarno. dan diikuti Personel jajaran Polda Banten. dalam pengarahannya seluruh personel ditekankan untuk mengutamakan sikap humanis, dan profesional demi menjaga suasana aman dan kondusif selama pertandingan. Wakapolres Serang Kota menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi. "Walaupun laga ini berlangsung tanpa penonton, kami tetap menyiagakan personel di sejumlah titik strat...

Pemerintah Latih ASN Melek Digital Sekaligus Perkuat Komunikasi Kelembagaan MKO, Jakarta, 11 September 2025 – Pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif (Kementerian Ekraf) menghadirkan program Gen Matic ASN X Seefluencer bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas ASN di bidang personal branding, keterampilan kreator konten, serta pemahaman mengenai presentasi diri di era digital. Gen Matic ASN X Seefluencer ini diikuti sekitar 55 ASN Kementerian Ekraf. Melalui pelatihan ini, ASN dibekali keterampilan membuat konten kreatif, video editing, hingga strategi menyampaikan pesan dengan cara yang relevan bagi masyarakat luas. Menteri Ekonomi Kreatif (Menteri Ekraf) Teuku Riefky Harsya mengapresiasi terselenggaranya program ini.  “Saya menyampaikan apresiasi atas kolaborasi untuk acara Gen Matic, kolaborasi dengan Seefluencer yang tujuannya adalah untuk peningkatan keterampilan para ASN dalam konten kreator, sehingga manfaatnya bisa dirasakan ...

Menko Yusril: Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE Hanya Bisa Diajukan oleh Individu, Bukan Institusi MKO, Kemenko, Jakarta Kamis,11 September 2025, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menanggapi rencana TNI yang sempat disebut akan melaporkan Ferry Irwandi dengan pasal pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No 1 Tahun 2024. Yusril menegaskan bahwa secara hukum, pihak yang bisa mengadukan pencemaran nama baik hanyalah orang perseorangan (individu), bukan institusi. “Pasal 27A UU ITE itu merupakan delik aduan. Yang dapat mengadukan adalah korban sebagai person individu, bukan institusi atau badan hukum. Hal ini juga sudah dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 105/PUU-XXI/2024 tanggal 29 April 2025. Jadi TNI sebagai institusi negara bukanlah korban yang d...

  Bocornya PAD Tangsel Jadi Alarm, Tata Kelola Daerah Dipertanyakan MKO, Tangerang Selatan | Lembaga Swadaya Masyarakat Pelangi Garuda Indonesia (Pegarindo) kembali mengingatkan pemerintah dan aparat hukum soal bocornya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang Selatan. Sorotan utama ada pada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan parkir dan penggelapan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum). Ketua DPD II Pegarindo Tangsel, Bang Mul, menyebut kebocoran PAD tidak hanya persoalan teknis. Di balik praktik itu terdapat persoalan tata kelola pemerintahan yang rapuh dan minim akuntabilitas. “Parkir dan fasos-fasum adalah hak publik. Jika dikuasai segelintir orang, rakyatlah yang paling rugi,” ujarnya. Menurut Pegarindo, kebocoran PAD menciptakan lingkaran masalah. Dana pembangunan yang seharusnya digunakan untuk layanan dasar—seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan—justru berkurang drastis. Akibatnya, kualitas pelayanan publik stagnan, sementara keti...

Pemerintah Serahkan Bantuan Rumah ke Korban Unjuk Rasa Makassar, Mendagri: Bentuk Kepedulian Negara MKO, Gowa – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyerahkan bantuan rumah subsidi gratis kepada keluarga korban meninggal saat peristiwa unjuk rasa pada 29 Agustus 2025 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Serah terima berlangsung di Perumahan Grand Sulawesi Bontomarannu U94, Kampung Lette, Romang Lompoa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (11/9/2025). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan, langkah ini merupakan bentuk kepedulian negara dalam memberikan perhatian kepada korban dan keluarganya. Ia menegaskan, pemerintah hadir tidak hanya dalam upaya penanganan pasca-unjuk rasa, tetapi juga memastikan adanya pemulihan baik terhadap fasilitas umum maupun masyarakat yang terdampak. Ia mengungkapkan, peristiwa unjuk rasa di sejumlah daerah, termasuk Makassar, menimbulkan kerusaka...

Kemenko Polkam Pastikan Digitalisasi Tak Hanya Berorientasi Pada Teknologi MKO, Humas Kemenko Polkam, Kamis 11 September 2025, Polkam, NTB – Kemenko Polkam diberi mandat untuk memastikan bahwa pembangunan digital tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga sejalan dengan kepentingan strategis bangsa. Demikian pernyataan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam Marsekal TNI Eko Dono Indarto pada Rapat Koordinasi Peningkatan Konektivitas Internet Dalam Rangka Pemerataan Akses Digital di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rabu (10/9/2025). “Setiap langkah pembangunan digital, termasuk percepatan konektivitas internet di NTB, harus tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga mencerminkan integritas, tata kelola yang bersih, serta orientasi pelayanan publik yang nyata dirasakan masyarakat,” kata Eko Dono. Dalam kesempatan ini, Eko Dono menegaskan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto yang selalu mengingatkan agar setiap program kedinasan berorientasi...

  Bangun Sinergitas: Kelurahan Kasunyatan Bersama Pendamping PKH Lakukan Evaluasi dan Kordinasi MKO, Kota Serang - Salah satu program bansos yaitu PKH merupakan program yang berbentuk bantuan sosial bersyarat dari Kementerian Sosial (Kemensos) dengan tujuan untuk membantu keluarga miskin. Bantuan ini juga diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria tertentu, seperti ibu hamil, anak usia dini, dan penyandang disabilitas.  Disebutkan juga, tujuan PKH merupakan  program yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup KPM dengan akses ke layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga, serta mendorong perubahan perilaku positif dan kemandirian, juga untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan. Kamis (11-9-2025) Pada kesempatannya pemerintah Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, juga melaksanakan giat acara yang bertempat di aula Kantor Kelurahan, pada hari  K...

Warga Serang Desak Keadilan, Laporkan Dugaan Perusakan dan Pengeroyokan ke Polda Banten MKO, Kabupaten Serang Pojok Jurnal com. Kamis 11/09/2025  Ucu Suheti, warga Babakan Binong Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang, telah melaporkan dugaan tindak pidana perusakan dan pengeroyokan terhadap barang di Polsek Pamarayan pada 12 April 2025 dengan nomor laporan LABTU/33/IV/2025/SPKT/POLSEK PAMARAYAN/POLRES SERANG. Namun, sampai saat ini, belum ada kepastian keadilan yang diterima Saat diwawan cara awak Media Ucu Suheti ( 11 September 2025 ) menyampaikan benar saya sudah menyampaikan surat secara resmi yang ditujukan kepada Bapak Kapolda untuk Memohon Perlindungan hukum dan keadilan,saya hawatir bahwa perkara ini akan terus berlarut-larut dan tidak ada kepastian Hukum dan tidak ada keadilan yang diberikan kepada saya sebagai korban  Untuk itu saya mohon kepada Bapak Kapolda Banten untuk dapat memerintahkan pihak Polsek Pamarayan untuk segera menindaklanjuti perkara ini dan memberikan...

Kejati Kepri Edukasi Aparatur dan Tokoh Masyarakat se-Kecamatan Sagulung Batam tentang Pencegahan TPPO MKO, Kejati Kepri – Batam, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau melalui program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) pada kegiatan Penerangan Hukum telah melaksanakan “Penerangan Hukum” di Kantor Kecamatan Sagulung Batam dengan mengangkat tema tentang “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)”, Kamis (11/09/2025). Tim Penerangan Hukum dipimpin oleh Kasi Penerangan Hukum Yusnar Yusuf, SH. MH dengan anggota Tim terdiri dari Rama Andika Putra, Rafki Mauliadi, A.Md.T., S.Kom., M.Kom dan Yusuf, S. AP. Kegiatan Penerangan hukum ini bertujuan memberikan pemahaman hukum kepada para peserta yang terdiri dari aparatur Pemerintahan dan Tokoh Masyarakat se-Kecamatan Sagulung Batam yang merupakan garda terdepan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Sagulung Batam. Adapun yang bertindak sebagai narasumber adalah Kasi Penkum Kejati Kepri Yusnar Yusuf, S.H. M...

  Kejaksaan RI Terbuka Terhadap Segala Bentuk Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditujukan kepada Kejaksaan MKO, Melalui siaran pers ini Pusat Penerangan Hukum menegaskan bahwa Kejaksaan RI tidak pernah menolak ataupun membatasi penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat dalam bentuk apapun, termasuk pelaporan terkait adanya tindak pidana korupsi di suatu lingkungan atau instansi. Kejaksaan RI sendiri memiliki ketentuan dan dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik termasuk Laporan Pengaduan Masyarakat. Peraturan tersebut tertuang dalam Pedoman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun dalam peraturan tersebut juga tercantum alur pelaporan yang benar yaitu sebagai berikut: Pelapor mengisi buku tamu; Menyerahkan identitas pelapor (KTP); Menyampaikan permasalahan pelapor; Menyerahkan bukti/berkas/dokumen pendukung laporan pengaduan; Mendapat tanda terima; Dokumentasi penerimaan laporan pengaduan; Oleh karenanya...

  JAM-Intel Tandatangani Komitmen Sinergi Kejaksaan dan Pemda Bali Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Desa MKO, Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Reda Manthovani menghadiri acara Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Komitmen Bersama tentang Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa antara Kepala Kejaksaan Negeri dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Bali, yang berlangsung pada 11 s.d. 12 September 2025. Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Gubernur Bali Wayan Koster, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad P. Bolombo, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Ketut Sumedana, serta para Kepala Daerah dan Kepala Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Bali. Dalam sambutannya, JAM-Intel menegaskan bahwa kegiatan ini selaras dengan Asta Cita ke-6 Pemerintahan Prabowo–Gibran, yakni membangun desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. “Pera...

Kemendagri Apresiasi Gerak Cepat Gubernur Jabar Jalankan 11 Arahan Mendagri MKO, Bandung – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono mengapresiasi langkah cepat Gubernur Jawa Barat (Jabar) dalam menindaklanjuti 11 arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan warga Jabar tetap merasa aman dan tenang. Dalam kesempatan itu, Sugeng juga menekankan agar seluruh kabupaten/kota segera menindaklanjuti arahan tersebut. Penegasan ini disampaikannya dalam pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar dan jajaran, menyusul laporan yang menunjukkan masih ada lima kabupaten/kota yang belum sepenuhnya melaksanakan arahan Mendagri. “Menteri Dalam Negeri menugaskan kami untuk turun langsung ke lapangan, melakukan pengecekan, serta memastikan bahwa lima daerah kabupaten/kota di Jawa Barat segera ...

Heru Pramono Jalani Fit & Proper Test Calon Hakim Agung di DPR, Tegaskan Pentingnya Kualitas Putusan MKO, Jakarta, Humas MA Kamis,11 September 2025, Panitera MA Heru Pramono memaparkan makalah berjudul “Mewujudkan Asas Kebebasan Berkontrak Secara Adil dan Beriktikad Baik.”  Komisi III DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Hakim Agung dan calon Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung (MA).  Pada hari pertama, empat nama hadir, yakni Panitera MA Heru Pramono, Budi Nugroho, Anas Mustaqim, dan Hari Sugiarto. Proses ini merupakan tahapan penting setelah 13 calon Hakim Agung dan 3 calon Hakim Ad Hoc dinyatakan lolos seleksi awal oleh Komisi Yudisial (KY).  Fit and proper test yang berlangsung hingga 16 September mendatang akan menjadi penentu akhir sebelum DPR memutuskan siapa yang layak menduduki jabatan strategis di MA. Mendapat giliran pertama, Panitera MA Heru Pramono memaparkan makalah berjudul “Mewujudkan Asas Kebebasan Berkontrak Secar...

  CHA Agustinus Purnomo Usulkan Koneksitas dalam Tangani Perkara Militer & Sipil MKO, William Edward Sibarani - Dandapala Contributor Kamis, 11 Sep 2025 , Hal menarik ditemui saat uji kelayakan calon hakim agung Mahkamah Agung (MA) pada hari Rabu (10/10). Agustinus Purnomo, hakim agung ad hoc kamar tindak pidana korupsi, kini mendaftar sebagai calon hakim agung kamar militer. 38 tahun bertugas sebagai anggota TNI mendorong Agustinus untuk mengangkat isu eksistensi peradilan koneksitas dalam paparannya di hadapan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Anggota TNI sebagian besar tinggal di luar kesatrian militer, sehingga potensi terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh militer bersama orang sipil sangat besar. Disini pentingnya optimalisasi peran peradilan koneksitas, karena dengan mengupayakan proses penegakan hukum 1 pintu, asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan akan terwujud”, pungkas Agustinus. “Problem yang terjadi di lapangan, perkara tindak pidana um...

  GMAKS Desak Pengusutan Perintah Penempatan Gedung Bank Banten Tanpa Miliki SLF MKO , Kota Serang — SLF (Sertifikat Laik Fungsi) adalah merupakan dokumen yang bukan sekadar formalitas administratif. namun dalam hal itu SLF adalah bukti bahwa bangunan telah melalui uji teknis menyeluruh—dari kekuatan struktur, sistem proteksi kebakaran, hingga jalur evakuasi.  Dalam hal ini dijelaskan bahwa seperti Gedung Bank Banten, yang juga telah di dilaporkan belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF), namun tetap digunakan untuk operasional perbankan. Kondisi ini memicu kekhawatiran publik dan pakar tata bangunan, mengingat SLF merupakan dokumen wajib yang menjamin keamanan struktur dan kelayakan fungsi sebuah gedung. Tanpa SLF, tidak ada jaminan bahwa gedung tersebut aman untuk digunakan, apalagi untuk aktivitas vital seperti layanan keuangan. Potensi Risiko dan Pelanggaran * Bangunan tanpa SLF rawan mengalami keruntuhan akibat konstruksi yang tidak sesuai standar atau perubahan fungsi...

Reshuffle Kabinet: Membaca Arah Baru Pemerintahan Prabowo–Gibran MKO, Presiden Prabowo Subianto baru saja melakukan perombakan kabinet setelah hampir setahun (11 bulan) masa pemerintahan. Perombakan kabinet di era pemerintahan Prabowo-Gibran memang terhitung sudah berlaku sebanyak dua kali. Reshuffle pertama kali dilakukan pada 19 Februari 2025, menggantikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) mengganti Satryo Soemantri Brodjonegoro dengan Brian Yuliarto. Sedangkan, pada reshuffle yang kedua, Presiden mencopot lima Menteri dan digantikan dengan Menteri-menteri yang baru. Kelima Menteri yang dicopot antara lain: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan; Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo; Menteri Keuangan Sri Mulyani, digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa; Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding digantikan oleh Mukhtarudin; dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi digantikan oleh Fery Juliantono. Publik t...

Panggil Menkeu Purbaya, Presiden Prabowo Terima Laporan Progres Pembahasan APBN MKO, Jakarta,Kamis 11 September 2025, Dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan, Menkeu Purbaya mengatakan bahwa ia melaporkan progres diskusi anggaran yang masih berjalan. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 10 September 2025. Pertemuan tersebut membahas perkembangan proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tengah berlangsung bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan, Menkeu Purbaya mengatakan bahwa ia melaporkan progres diskusi anggaran yang masih berjalan. “Kita melaporkan hasil proses diskusi anggaran dengan DPR,” ujarnya. Menkeu Purbaya menekankan bahwa angka-angka dalam rancangan APBN masih bersifat sementara karena belum diputuskan bersama DPR. Ia menyebut bahwa perubahan anggaran sangat mungkin terja...

Presiden Prabowo Tekankan Percepatan Program Prioritas untuk Perluasan Lapangan Kerja MKO, Jakarta, Kamis 11 September 2025, Seskab Teddy menyampaikan bahwa pada rapat tersebut Presiden Prabowo menyoroti sejumlah program. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 September 2025. Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, rapat tersebut membahas percepatan pelaksanaan program prioritas pemerintah dan dampaknya dalam pembukaan lapangan kerja baru. Seskab Teddy menyampaikan bahwa pada rapat tersebut Presiden Prabowo menyoroti sejumlah program. “Kehadiran 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih akan menyerap tenaga kerja setidaknya sekitar 400 ribu orang, dengan asumsi setiap koperasi akan memperkerjakan minimal 5 tenaga kerja baru,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya. Selain itu, lanjut Seskab Teddy, program di bidang pertanian juga turut menyumbang lapangan kerja...