Baleg Catat Masukan Akademisi Terkait Penguatan Perlindungan Guru MKO, PARLEMENTARIA, Selasa,03 Feb 2026, Bandung - Sivitas akademika di Bandung menilai pentingnya penguatan regulasi terkait perlindungan guru dan dosen, khususnya dalam menghadapi berbagai persoalan hukum yang kerap terjadi dalam praktik pendidikan.  Dosen Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Sandey Tantra Paramitha, menyoroti masih maraknya kasus kriminalisasi yang menimpa guru dan dosen, baik dalam ranah perdata maupun pidana. Mereka berpandangan bahwa hingga saat ini belum regulasi yang secara spesifik memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para tenaga pendidik. "Dengan banyaknya kasus kriminalisasi, kita sepertinya belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan guru dan dosen. Dalam implementasinya, masih banyak persoalan yang dihadapi guru atau dosen ketika berhadapan dengan masalah hukum, baik perdata maupun pidana,” ungkap Sandey dalam Sosialisasi...

  Kedeputian Imipas Teken Perjanjian Kinerja 2026, Perkuat Komitmen Akuntabilitas dan Zona Integritas MKO, Kemenko hukum,ham & imipas Selasa,03 Feb 2026, Kedeputian Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan (Imipas) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sekaligus menyerahkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026 kepada Sekretaris Kemenko Kumham Imipas, Selasa (3/2/2026), di Jakarta. Penandatanganan perjanjian kinerja dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan, I Nyoman Gede Surya Mataram, kepada Sekretaris Kemenko Kumham Imipas, R. Andika Dwi Prasetya, sebagai bentuk komitmen pencapaian target kinerja tahun 2026 serta penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Dalam sambutannya, Deputi Surya menegaskan bahwa perjanjian kinerja bukan sekadar formalitas administratif, melainkan komitmen n...

  BKN Arahkan Inovasi Kandidat KPLB Harus Berdampak Konkret Pada Pelayanan Publik MKO, Humas BKN,Jakarta Selasa,03 Februari 2026, Para kandidat peraih Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) untuk periode Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 01 Februari 2026 menghadapi uji kelayakan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui tahap sidang presentasi, berlangsung Jumat (30/01/2026) di Kantor Pusat BKN RI, Jakarta. Kandidat calon penerima KPLB yang ikut sidang kali ini terdiri dari 9 (sembilan) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah lolos pada tahap sebelumnya, dan berkesempatan mempresentasikan inovasi yang dinilai berdampak pada pelayanan publik. Para peserta KPLB ini pun berasal dari beragam latar belakang instansi dan bidang tugas, dengan inovasi maupun capaian kinerja yang diusulkan memiliki dampak signifikan. Beberapa inovasi yang ditawarkan para kandidat mencakup bidang kesehatan, keuangan, pariwisata, komunitas digital, tata kelola sumber daya air, serta perlindungan dan edukasi seksual t...

Ramai Perbincangan di Grup Warga Sindangheula Soal Dugaan Dampak Polusi Tambang, Ketua BPD Angkat Bicara MKO, Pabuaran Serang Banten, Perbincangan hangat terjadi di grup warga Kampung Sindangheula terkait dugaan dampak polusi akibat aktivitas lalu lalang dump truck pengangkut pasir dan berangkal dari lokasi Kapling Tubagus yang beralamat di Kampung Benua Kidul, Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten. Sejumlah warga dari tiga kampung terdampak, yakni Kampung Pasagi Pasir, Ciwatu, dan Serut, menyuarakan keluhan mereka. Warga mengaku sangat dirugikan, terutama terkait kesehatan akibat debu serta ancaman keselamatan pengguna jalan akibat aktivitas kendaraan berat yang melintas setiap hari. Dalam diskusi tersebut, warga juga menyerukan ajakan kepada seluruh pihak untuk meluruskan niat bersama. > “Demi kesehatan dan keselamatan pengguna jalan masyarakat, serta membantu menjaga kelestarian alam Desa Sindangheula yang selama ini sering digaungkan oleh Bapak Kepala D...

  Buntut Aksi LSM Siliwangi Bersatu, Wali Kota Serang Tegaskan Siap Ganti Lurah Serang MKO, Serang — Aksi unjuk rasa damai yang digelar puluhan massa LSM Siliwangi Bersatu Kota Serang di Kantor Wali Kota Serang, Selasa (3/2/2026), berbuntut serius. Wali Kota Serang menegaskan akan mengambil tindakan tegas, termasuk pergantian Lurah Serang, apabila terbukti melakukan pelanggaran administrasi. Aksi tersebut merupakan aksi jilid II, menyusul tidak dijalankannya kesepakatan audiensi antara LSM Siliwangi Bersatu dengan Pemerintah Kota Serang dan pihak Kelurahan Serang pada 29 Januari 2026. Dalam audiensi itu, LSM menuntut pembatalan berkas administrasi atau warkah tanah yang diterbitkan Kelurahan Serang dan diduga menabrak ketentuan hukum. Bung Beka Ketua LSM Siliwangi Bersatu menegaskan bahwa aksi lanjutan ini merupakan bentuk kekecewaan atas sikap Kelurahan Serang yang dinilai mengabaikan hasil kesepakatan. “Kesepakatan sudah jelas, ada hasil pertemuan resmi dengan Pemkot Serang. Tapi...

Hari Kedua Operasi Keselamatan Maung 2026, Sat Lantas Polres Lebak Bagikan Pamflet dan Tempelkan Stiker Himbauan MKO, Lebak. Memasuki hari kedua pelaksanaan Operasi Keselamatan Maung 2026, Sat Lantas Polres Lebak Polda Banten terus melaksanakan kegiatan preemtif dan preventif guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, Selasa (3/2/2026). Pada kegiatan tersebut, personel Satuan Lalu Lintas Polres Lebak melaksanakan pembagian pamflet keselamatan berlalu lintas serta pemasangan stiker himbauan kepada para pengguna jalan di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Sunan Kalijaga Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan berkendara sesuai standar, serta mengutamakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Kapolres Lebak AKBP Herfio Zaki, S.I.K., M.H. melalui Kasat Lantas Polres Lebak AKP Liska Oktavima Rudianto, S.Trk., S.I.K., M.H. meng...

Kanit Binmas Polsek Rangkssbitung Polres Lebak Giat Donor Darah di Kodim 0603/Lebak Menyambut Hari Persit MKO, LEBAK-Dalam rangka menyambut hari Persit,Kanit Binmas Polsek Rangkasbitung Polres Lebak AIPTU Heru Sasmito,melaksnakan giat donor darah di Kodim 0603/Lebak. Kegiatan tersebut dalam rangka menyambut hari persit sekaligus menjalin sinergitas antara POLRI dan TNI.Selasa (03/02/2026). Kapolres Lebak Polda Banten AKBP Herfio Zaki,.S.I.K,.M.H, melalui Kapolsek Rangkasbitung AKP Adi Irawan,.SH,mengatakan. "Ya,hari ini kita peeintahkan kepada personil Polsek Rangkasbitung untuk ikut memdonirkan darah di Kodim 0603/Lebak,dalam rangka menyambut hari Persit,sekalugu menjalin sinergitas antara POLRI dan TNI," ujarnya.

Kapolsek Rangkasbitung Polres Lebak dan Pemerintah Desa Sangiangtanjung Tanam Jagung Hibrida Kuartal I Dengan Luas Lahan 6 H di Dua Lokasi MKO, LEBAK – Menindak lanjuti program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto, Polsek Rangkasbitung beserta Pemerintahan Desa Sangiangtanjung menanam jagung hibrida kuartal I, seluas 6 hektar, Blok Pasir Konci Seluas 5 hektar dan Kampung Hanjere seluas 1 hektar, yang berada di Desa Sangiangtanjung, Kecamatan Kalanganyar,Kabupaten Lebak. Penanaman jagung itu dilaksanakan di lahan milik kelompok tani Desa Sangiangtanjung dengan jenis jagung NK 306. Bibit jagung tersebut merupakan bantuan dari Kapolsek Rangkasbitung, dengan luas lahan tanam di dua lokasi tersebut seluas 6 hektar.Selasa (03/02/2026) Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolsek Rangkasbitung AKP Adi Irawan,.SH,Kades Sangiangtanjung Hapid, Kanit Binmas ,AIPDA Wahyu Zjatmiko,AIPDA Wisnu Eko,BRIPKA Nanang Haryono Kanit Intelkam Polsek Rangkasbitung,Sekdes Sangiangtanjung Lesmana.K, Dike Ketua BPP...

Pastikan Distribusi Aman dan Tepat Sasaran, Ditsamapta Polda Banten Kawal Program Makan Bergizi Gratis MKO, Banten – Personel Direktorat Samapta (Ditsamapta) Polda Banten melaksanakan pengawalan dan pengamanan pendistribusian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menuju sekolah-sekolah yang telah ditentukan pada Selasa (03/02).  Langkah ini dilakukan guna memastikan proses distribusi berjalan aman, tertib, dan lancar. Dengan menyasar sejumlah sekolah di wilayah hukum Polda Banten. Personel Ditsamapta melakukan pengamanan sejak tahap distribusi di SPPG hingga makanan bergizi tiba dan diterima oleh pihak sekolah. Dirsamapta Polda Banten Kombes Pol. Kukuh Priyo Taruno menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam pemenuhan gizi bagi peserta didik, sekaligus memberikan rasa aman selama proses pendistribusian berlangsung. “Pengawalan dilakukan agar pendistribusian Makan Bergizi Gratis berjalan tep...

Seleksi SIPSS Berlanjut, Polda Banten Laksanakan Tes Jasmani MKO, Serang - Polda Banten melaksanakan tes Kesempatan Jasmani Penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) T.A 2026 Panitia Daerah Banten bertempat di Stadion Heroik Grup 1 Kopassus, Kota Serang pada Selasa (03/02).  Hadir dalam kegiatan tersebut Dirsamapta Polda Banten Kombes Pol Kukuh Priyo Taruno, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea, panitia pengawas, serta Calon Siswa SIPSS T.A 2026. Dalam kesempatannya, Kabidhumas Polda Banten menyampaikan bahwa berbagai tahapan seleksi SIPSS T.A. 2026 yang telah dilaksanakan. "Tahapan seleksi SIPSS T.A 2026 yang sudah dilaksanakan meliputi pemeriksaan administrasi awal, pemeriksaan kesehatan tahap I, ujian CAT Psikologi tahap I, ujian CAT Akademik dan PMK, pemeriksaan kesehatan tahap II, dan pada hari ini kegiatan dilanjutkan dengan kesempatan jasmani dan Antropometri," ujarnya.  Selanjutnya, Kombes Pol Maruli menjelaskan bahwa pelaksanaan s...

Kejati Sumut Tetapkan Tersangka Baru Terkait Dugaan Korupsi Pekerjaan Konstruksi Penataan Kawasan Waterfront City Pengaruran dan Tele KSPN Danau Toba TA. 2022 MKO, Sumut-Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Kembali menetapkan tersangka baru bernisial ET (selaku selaku General Manager atau Kepala Wilayah PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah IV Medan  periode 1 Agustus 2017 s/d 31 Desember 2023. Penahanan tersangka baru tersebut disampaikan oleh Kajati Sumut Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum.,melalui Kasipenkum  Rizaldi,S.H.,M.H. saat menggelar siaran pesrnya di Kantor Kejati Sumut di Jl. Abdul Haris Nasution No.1C Kota Medan,Senin (02/02/2026). Kasipenkum Rizaldi,S.H.,M.H., menjelaskan bahwa tersangka ET selaku Managemen Konstruksi atau Konsultan Pengawas Pekerjaan Konstruksi Penataan Kawasan Waterfront City Pengaruran dan Kawasan Tele Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba TA. 2022), dimana sebelumnya pada tanggal 27 Januari 2026 tim pe...

ASDP Perkuat Akses Penyeberangan Sorong demi Menjaga Konektivitas Papua Barat Daya MKO, Kabar BUMN,Amalia R Selasa,3 Februari 2026, Bagi masyarakat kepulauan Papua Barat Daya, laut memiliki peran penting sebagai penghubung utama berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan keluarga, aktivitas perdagangan, pendidikan, hingga akses layanan kesehatan. Oleh karena itu, keberadaan konektivitas penyeberangan menjadi elemen krusial dalam menunjang mobilitas warga, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan). PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) secara konsisten memperkuat kehadirannya di Sorong dengan menghadirkan layanan penyeberangan yang andal. Upaya ini dilakukan agar koneksi antarpulau tetap terjaga dan roda perekonomian masyarakat dapat terus berputar tanpa hambatan. Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menegaskan bahwa pengoperasian kapal dari Pelabuhan Klademak di Kota Sorong serta Pelabuhan Arar di Kabupaten Sorong merupakan wujud komitmen perusahaan dalam memastikan keber...

Lewat Entry Meeting, KPK-BPK Perkuat Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara MKO, Humas KPK Selasa,03 Februari 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmen transparansi dengan membuka seluruh akses data keuangan lembaga kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini ditandai dengan entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan KPK Tahun Anggaran 2025 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (29/1). Entry meeting ini turut menandai dimulainya rangkaian pemeriksaan oleh BPK, sebagai bagian dari mandat konstitusional guna memastikan pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan kesiapan penuh KPK dalam proses pemeriksaan secara terbuka dan kooperatif. Menurutnya, keterbukaan menjadi kunci mengidentifikasi kekurangan sekaligus mendorong perbaikan tata kelola keuangan secara berkelanjutan. “Kami siap diperiksa. Semua sudah kami siapkan dan harus buka-buka...

BPK Perkuat Kerja Sama Akuntabilitas Sektor Publik melalui Penandatanganan MoU dengan SECO MKO, JAKARTA, Humas BPK, Selasa,03 Februari 2026, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation (SECO) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang penguatan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua BPK, Isma Yatun dan Duta Besar Swis untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN, Olivier Zehnder di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Senin (2/2). Kerja sama ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola sektor publik, memperkuat lembaga pemeriksa, serta mendorong akuntabilitas dan integritas pengelolaan keuangan negara untuk lima tahun ke depan. Dalam kegiatan tersebut, Ketua BPK didampingi oleh Sekretaris Jenderal, Syamsudin, Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan, Novy G. A. Pelenkahu, serta Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, Teguh Widodo. Ruang ling...

Wamen Ossy Ingatkan Pemutakhiran Data Digital Merupakan Pekerjaan Rumah Bersama MKO, Kabupaten Pasuruan - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang melakukan pemutakhiran data terhadap sertipikat lama. Dalam langkah tersebut, Wakil Menteri (Wamen) ATR/ Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, mengimbau Kepala Kantor Pertanahan di daerah agar mengawal proses pemutakhiran data secara berkelanjutan. “Jika kita ingin menyelesaikan masalah, kita harus mengetahui terlebih dahulu metodologi penyelesaiannya seperti apa. Jika kita membutuhkan dukungan ataupun bantuan, agar disampaikan ke Kepala Kantah, selanjutnya Kepala Kantah bisa menyampaikan ke Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) supaya kita bisa bekerja bersama,” ujar Wamen Ossy saat mengunjungi Kantah Kabupaten Pasuruan, Minggu (01/02/2026). Wamen Ossy mengungkapkan, secara nasional masih ada sekitar 12 juta bidang tanah yang masuk dalam kategori Kualitas Data Bidang Tanah (KW) 4, 5, dan 6. Kategori tersebut ...

Rakornas 2026 Jadi Momentum Penguatan Ekonomi Kreatif Daerah MKO, Kabupaten Bogor, 2 Febuari 2026 - Pemerintah pusat menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2026 bersama pemerintah daerah di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung implementasi program prioritas Indonesia Emas 2045. Rakornas yang mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Strategis Presiden Menuju Indonesia Emas 2045” dibuka Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Presiden menegaskan pentingnya persatuan dalam keberagaman sebagai kekuatan utama bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. “Indonesia is an impossible nation karena bagaimana negara yang sekian banyak suku bangsa, kelompok etnis, sekian ras, sekian agama besar, ratusan bahasa, bisa berkumpul, bisa bersatu, bisa mengejar cita-cita dalam ...

  LSM GEMAS MINTA APH SEGERA USUT DIDUGA PUNGLI PIP DI SDN SUMBER JAYA 1  MKO, Sumur Pandeglang Banten, Pemotongan atau penyelewengan dana Program Indonesia Pintar (PIP) SD oleh pihak mana pun, termasuk sekolah, adalah tindak pidana korupsi/pungli yang diancam pidana penjara, umumnya dijerat dengan UU Tipikor No. 20 Tahun 2001 (Pasal 2 & 3) dan Pasal 374 KUHP (penggelapan jabatan) dengan ancaman hingga 4 tahun penjara. Dasar Hukum dan Sanksi: UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Tindakan menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri/orang lain, yang merugikan keuangan negara, dapat dipidana minimal 4 tahun penjara. Pasal 374 KUHP (Penggelapan Jabatan): Digunakan jika pengelola (operator/guru/kepsek) menyalahgunakan wewenang untuk menggelapkan dana. PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS: Sanksi administratif berat, termasuk pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) bagi oknum ASN. Demikian dikatakan D.yahya dari LSM GEMAS kepada me...