Jalin Silaturahmi: BANKUM GERADIN Pandeglang dan POSBAKUMADIN Serang bersama RUTAN Kelas IIB Pandeglang MKO, Pandeglang - Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas ll B Pandeglang Yuan Nikola Audichrist Tambunan S.Tr.Pas,. beserta jajarannya menyambut baik silaturahmi Ketua Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (BANKUM GERADIN) Kabupaten Pandeglang Advokat Dede Kurniawan, dan Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Serang Advokat Sagu Rambe Debataraja, SH.  Silaturahmi tersebut merupakan tugas dan perintah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum terhadap orang tidak mampu dan kelompok orang tidak mampu bagi Warga Binaan pada Rutan Kelas llB Pandeglang.  Dalam pertemuan tersebut Advokat Dede Kurniawan, dan juga Advokat Sagu Rambe Debataraja, SH,. menyampaikan ucapan rasa terima kasih atas dukungan yang selama ini dari Rutan Kelas llB Pandeglang. Advokat Dede Kurniawan dan Advokat Sagu Rambe Debataraja,  SH,. memberikan apresiasi kepada Kasubs...

Integrasi Pengadilan Pajak ke MA: Dinamika, Tantangan dan Arah Reformasi Hukum   MKO, Ari Julianto-Hakim Pengadilan Pajak - Dandapala Contributor Jumat, 24 Okt 2025, Integrasi Pengadilan Pajak (PP) ke dalam Mahkamah Agung (MA) merupakan tonggak penting dalam reformasi peradilan fiskal Indonesia. Selama dua dekade, sistem peradilan pajak diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang menempatkan pembinaan teknis yudisial di bawah MA, namun pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan (OA&K) berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dualisme pembinaan ini menciptakan dilema serius terhadap independensi peradilan karena Kemenkeu adalah pihak yang paling sering bersengketa dengan Wajib Pajak di PP (Undang-Undang No. 14 Tahun 2002). Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26/PUU-XXI/2023, frasa “Departemen Keuangan” dalam Pasal 5 ayat (2) dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI 1945 dan harus dimaknai sebagai “Mahkamah ...

Kejaksaan Agung Memeriksa 1 Orang Saksi Terkait Perkara Pemberian Kredit PT Sritex MKO, Jumat 24 Oktober 2025, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 1 (satu) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT Bank DKI dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (PT Sritex) dan entitas anak usaha.  Adapun saksi yang diperiksa berinisial WTW selaku Accounting PT RUM tahun 2012-2014, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT Bank DKI dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (PT Sritex) dan entitas anak usahaatas nama Tersangka IKL dkk.  Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud. Jakarta, ...

Kejaksaan Agung Memeriksa 7 Orang Saksi Terkait Perkara Minyak Mentah PT Pertamina MKO, Jumat 24 Oktober 2025, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 7 (tujuh) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 s.d. 2023, berinisial: S selaku HRD PT Mahameru Kencana Abadi. NW selaku Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2018-2024. NS selaku Senior Account Manager PT Pertamina Patra Niaga periode 2021 s.d. sekarang. TRA selaku Kepala Terminal PT Orbital Terminal Merak. N selaku Finance Accounting and Tax Manager PT Orbital Terminal Merak. IHP selaku Pemimpin Cabang PT BRI Multi Finance Indonesia. TR selaku Account Officer PT BRI tahun 2011-2014. Adapun ketujuh orang saksi tersebut diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak p...

Temui Jaksa Agung, Mendes Yandri Bahas Desa yang Dilelang dan Mengundang Untuk Hadir di Hari Desa MKO, Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bersama Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin, Jumat (24/10/2025) pagi. Usai bertemu Jaksa Agung, Mendes Yandri menuturkan jika pertemuan itu membahas sejumlah persoalan diantaranya soal Desa yang berada di Kawasan Hutan dan Dua Desa di Kabupaten Bogor yang dilelang.  Dua desa yang dimaksud adalah Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Keduanya tercatat sebagai bagian aset sitaan BLBI yang kini tengah dalam proses menuju lelang. "Insya Allah masalah Desa di Kawasan Hutan dan Dua Desa yang akan dilelang sudah ada solusi yang konstruktif," kata Mendes Yandri. Dalam pertemuan tersebut Mendes Yandri juga menyampaikan terkait Desa dalam kawasan hutan yang tentu juga menghambat program-program pemerintah.  Untuk diketahui, Saat i...

Setahun Menteri Nusron: Selesaikan 3.019 Kasus Pertanahan, Cegah Kerugian Rp9,67 Triliun MKO, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) di bawah kepemimpinan Menteri Nusron Wahid mencatat capaian signifikan dalam penanganan dan penyelesaian konflik pertanahan sepanjang satu tahun terakhir. Melalui langkah cepat dan kolaboratif lintas lembaga, potensi kerugian sebesar Rp9,67 triliun berhasil diselamatkan dari penyelesaian sengketa, konflik, dan perkara pertanahan di berbagai daerah. “Penyelesaian konflik pertanahan bukan hanya soal kepastian hukum, tapi juga penyelamatan aset negara dan perlindungan hak masyarakat. Tanah harus menjadi sumber kesejahteraan, bukan sumber masalah,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dalam keterangannya pada Jumat (24/10/2025). Menteri Nusron menjabarkan, sepanjang Oktober 2024 hingga Oktober 2025, total 6.015 kasus pertanahan diterima oleh Kementerian ATR/BPN. Dari jumlah tersebut, 3.019 kasus atau...

Kemenkum Banten Dorong Pandeglang Percepat Pembentukan Posbankum MKO, Pandeglang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sebagai bagian dari tindak lanjut arahan Menteri Hukum untuk mewujudkan peresmian Posbankum serentak di 83 ribu desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Kegiatan koordinasi dan evaluasi yang digelar di Pandeglang ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Banten, Pagar Butar Butar, Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pandeglang, Muslim Taufik, Kabid Kelembagaan DPMD Pandeglang, Advokat Dede Kurniawan Ketua OBH Geradin Pandeglang, serta Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Pandeglang dan Lebak, Zul Trisman, Kamis (23/10/2025). Dalam laporannya, Pagar Butar Butar menyampaikan bahwa hingga saat ini, dari 339 desa/kelurahan di Kabupaten Pandeglang, telah terbentuk 1...