Kapolri Cek Karhutla di Kalbar: Titik Api Turun, Modifikasi Cuaca Berhasil MKO, Polri Jakarta. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendengarkan paparan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Kalimantan Barat di Gedung BPPTD, Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar). Kapolri mengatakan titik api saat ini sudah menurun. "Saya lihat manajemennya berjalan dengan baik dan dari laporan yang ada, dari bulan Juni, Juli, Agustus, terlihat fluktuasinya, penanganan karhutlanya berjalan dengan baik, kemarin masih ada hotspot dan titik api ada kurang lebih 32, hari ini selama 2 hari dari kemarin sampai sekarang semakin menurun, dan modifikasi cuacanya juga berhasil, dan ini juga tentu bisa sangat signifikan membantu pemadaman terhadap titik-titik api yang ada," kata Jenderal Sigit dalam sambutannya di lokasi, Jumat (8/8/2025). Jenderal Sigit pun mengimbau masyarakat yang ingin memakai lahan agar tidak membakar lahan tersebut. Dia mengajak masyarakat sekitar sama-sama menjaga wilayah Kalbar. ...

Kapolri Tinjau GPM di Kalbar, 310,25 ton beras SPHP telah Polri distribusikan MKO. Polri Kalbar - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa, Polri sudah mendistribusikan 310,25 ton beras SPHP di empat Polda jajaran yakni, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur dan Kalimantan Barat.  Hal tersebut disampaikan Sigit saat meninjau Gerakan Pangan Murah (GPM) di Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (8/8/2025). "Sampai saat ini, Polri berhasil mendistribusikan 310,25 ton beras," kata Sigit usai meninjau gerakan pangan murah.  Pendistribusian 310,25 ton beras tersebut terdiri dari, 283,75 ton di wilayah Polda Jateng, 14 ton di wilayah Polda Banten, dan 10 ton di wilayah Polda Jatim. Serta, Polda Kalbar mendistribusikan sebanyak 2,5 ton beras SPHP.  Sigit menyebut, kegiatan ini wujud dukungan Polri terhadap Pemerintah untuk menyukseskan program stabilisasi pasokan dan harga pangan. "Gerakan pangan murah Polri bertujuan untuk mencegah gejolak harga agar tetap terjan...

Lantik Pejabat Struktural, Wamen Ossy Ajak Jajaran Mengabdi kepada Negara dengan Penuh Dedikasi MKO, Kementerian ATR BPN RI Jakarta - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, melantik sejumlah Pejabat Administrator dan Pengawas, di Aula Prona, Jakarta, Kamis (07/08/2025). Dalam sambutannya, ia mengajak pejabat terlantik untuk menjalankan tugas yang diamanahkan dengan dedikasi terbaik. “Saya memberikan pesan penting kepada Bapak/Ibu sekalian. Pertama, bekerja dengan penuh dedikasi dan juga semangat pengabdian. Apa pun jabatan kita dan di mana pun posisi kita bertugas, niatkan sebagai sebuah ibadah dan kontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara,” ujar Wamen Ossy.  Ia juga mengimbau agar jajarannya senantiasa menjaga integritas dan moralitas. “Kita tidak hanya diawasi oleh sistem pengawasan internal, namun juga oleh mata publik yang semakin kritis, dan yang paling utama kita juga diawasi oleh Tuhan Yang Maha E...

Kemenekraf Tindaklanjuti Audiensi dengan Emtek, Buktikan Akselerasi Kreatif Subsekor Film ke Pasar Digital Asia Tenggara MKO, Kementerian EKRAF RI - Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) melalui program Akselerasi Kreatif (AKTIF) subsektor film berhasil membawa sineas muda tanah air menembus pasar global dengan membuka akses pasar dan distribusi pada platform streaming digital terbesar di Asia Tenggara.  Hal ini menjadi tindak lanjut hasil audiensi antara Kemenekraf bersama Emtek Grup pada Selasa, 3 Juni 2025. Program AKTIF subsektor film dihadirkan sebagai langkah konkret pemerintah dalam mendorong pertumbuhan industri film nasional.  Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menyatakan bahwa program ini merupakan wujud nyata kolaborasi hexahelix antara pemerintah dan industri media dalam mengakselerasi pengembangan subsektor film.  “Ekonomi kreatif tidak hanya lahir dari ide, tetapi bertumbuh dari kolaborasi. Film sebagai medium ekspresi kreatif harus dikembangka...

Komitmen Pemerintah atas Peran Ekraf Menuju Indonesia Emas 2045 di Kolaborasi Lintas Budaya ASEAN–UK MKO, Kementerian EKRAF RI Jakarta, 5 Agustus 2025* — Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Wamen Ekraf) Irene Umar menghadiri Closing and Sharing Session ASEAN-UK Cultural and Creative Hubs Grant Scheme yang diselenggarakan di British Council Jakarta. Wamen Ekraf Irene menyampaikan bahwa program ini membuktikan kekuatan kolaborasi lintas budaya dan negara dalam meningkatkan kapasitas pelaku kreatif, serta mendorong terciptanya solusi lokal dengan pendekatan global. “Ekonomi kreatif adalah wajah masa depan Indonesia, bukan hanya karena kontribusinya terhadap PDB (Produk Domestik Bruto), tapi karena ia menyatukan kreativitas, nilai budaya, dan inovasi yang tak terbatas lintas sektor maupun lintas negara,” ujar Wamen Ekraf Irene dalam acara yang digelar pada Selasa, 5 Agustus 2025. Acara ini menjadi penutup dari rangkaian program pelatihan lintas negara yang mempertemukan komunitas budaya dan pel...

Kementerian Ekraf Siap Kolaborasi dengan Female Daily Bawa IP Beauty Event ke Pasar Global MKO, Kementerian EKRAF RI Jakarta, 6 Agustus 2025* – Menteri Ekonomi Kreatif (Menteri Ekraf) Teuku Riefky Harsya menerima audiensi dari CEO Trans Digital Lifestyle Group (TDLG) Putri Tanjung untuk membahas rencana kolaborasi Intellectual Property (IP) Female Daily X Beauty ke level internasional. Rencana pameran ini dirancang untuk membuka akses merek-merek lokal ke pasar global, khususnya di sektor kecantikan, kesehatan, dan kerajinan berbasis budaya. "Kementerian Ekonomi Kreatif siap mendukung, termasuk memperkuat posisi acara ini sebagai bagian dari strategi internasionalisasi event berbasis kekayaan intelektual (IP Event)," ujar Menteri Ekraf Teuku Riefky dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian Ekraf pada Rabu, 6 Agustus 2025. Female Daily X Beauty sendiri memiliki fokus utama memperkenalkan produk unggulan Indonesia, seperti halal skincare, bahan-bahan lokal bersejar...

Kejaksaan Agung Memeriksa 3 Orang Saksi Terkait Perkara Pemberian Kredit PT Sritex MKO, Kejaksaan Agung RI Jakarta Kamis 7 Agustus 2025, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 3 (tiga) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT Bank DKI dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (PT Sritex) dan entitas anak usaha, berinisial: 1. MY selaku Unit Risiko Bisnis Bank Jateng. 2. WK selaku Analisis Pengembangan Bisnis Retail Bank BPD Jateng. 3. RLB selaku Direktur Independen PT Sritex. Adapun ketiga orang saksi tersebut diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT Bank DKI dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (PT Sritex) dan entitas anak usaha a...

Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air  MKO, Pusdatin BNPB Jakarta, Jumat 08 Agt 2025 - Memasuki pekan pertama di bulan Agustus, beberapa kejadian bencana terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB berhasil menghimpun peristiwa yang terjadi hingga Kamis (7/8) pukul 07.00 WIB. Kejadian pertama yakni, fenomena angin kencang yang terjadi di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kejadian ini dipicu hujan disertai angin kencang yang terjadi pada Selasa (5/8) pukul 15.00 WIB. Terdapat dua desa terdampak yakni Desa Sirnajaya dan Desa Sukaharja di Kecamatan Sukamakmur. Dalam pantauan visual, kerusakan rumah terlihat pada atap rumah hingga struktur bangunan berupa retakan pada dinding rumah warga. Hasil kaji cepat sementara, terdapat 8 rumah yang mengalami kerusakan. Adapun rinciannya 1 unit rumah rusak berat, 6 unit rusak ringan dan 1 unit rumah rusak sedang. Selain itu, terdapat 32 jiwa terdampak. Lebih lanjut masih di lokasi ya...

BPK dan KPK Perkuat Sinergi Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih  MKO, Kamis,07 Agustus 2025 JAKARTA, Humas BPK - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menegaskan pentingnya sinergi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memperkuat strategi pencegahan korupsi sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. Hal ini disampaikan Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, kepada Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam entry meeting Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Strategi Pencegahan Korupsi pada KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (4/8) Anggota I BPK mengatakan bahwa kelemahan dalam sistem pengendalian internal menjadi salah satu celah yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga penguatan tata kelola dan pengawasan harus menjadi prioritas utama. "Strategi pencegahan korupsi yang kita jalankan saat ini menghadapi tantangan-tantangan strategi yang tidak sederhana. Kita masih ...

Sinergi Pengawasan Daerah: KPK Dorong Penguatan APIP Lewat Rencana Aksi Bersama  MKO, Humas KPK,Kamis 07 Agt 2025 - Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama sejumlah kementerian dan lembaga terus mendorong penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai ujung tombak pencegahan korupsi di daerah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pemantauan Tindak Lanjut Rencana Aksi Bersama Penguatan APIP Daerah Tahun 2024–2025 yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (6/8). Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti, menegaskan bahwa penguatan APIP tidak cukup dilakukan secara administratif semata, melainkan harus menyentuh aspek substansi dan strategi pengawasan yang mampu mengantisipasi penyimpangan sejak dini. “APIP adalah ujung tombak pencegahan korupsi. Fungsi pengawasannya dapat berjalan optimal jika menyasar hal-hal substansial dan strategis,” ujar...

KHES: Dari Vakum Hukum ke Legitimasi Yudisial dalam Ekonomi Syariah Indonesia  MKO, Humas MA, Jakarta 07 Agustus 2025 - Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah memainkan peran strategis sebagai instrumen transformatif yang menjembatani norma hukum Islam dengan sistem hukum nasional. Latar Sejarah dan Lahirnya KHES Pengesahan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada 2008 menandai sebuah milestone historis dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam ranah ekonomi syariah. Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah memperluas kewenangan peradilan agama untuk mengadili perkara ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49. Namun demikian, saat itu terjadi vakum hukum yang signifikan karena belum tersedia instrumen hukum materiil maupun formil yang secara khusus mengatur mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah, padahal kebutuhan akan pedoman hukum bagi para hakim bersifat imperatif. Menanggapi kekosongan...

Puluhan Tahun Dikuasai Eks Pegawai, PN Pare-Pare Amankan Aset Negara  MKO, Pengadilan Negeri RI,Romi Hardhika -Jubir PN Pare-Pare Kamis, 07 Agt 2025 - Setelah hampir 30 tahun dikuasai pihak yang tidak berhak, Pengadilan Negeri (PN) Pare-Pare, Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) akhirnya berhasil mengamankan aset negara berupa tanah seluas ±514 meter persegi di Jalan Beringin/Palang Merah, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Fatimah Yusuf, Sekretaris PN Pare-Pare pada Rabu (6/8/2025). Sejak pagi, tim gabungan yang terdiri atas 106 personel Polres Parepare, 15 Satpol PP, 5 petugas kelurahan, 2 petugas kecamatan, 5 petugas PDAM, dan 5 petugas PLN telah tiba di lokasi. Proses pengamanan juga melibatkan 20 buruh bongkar yang memindahkan barang-barang seperti pintu, kusen, dan seng ke truk pikap. Untuk memastikan keselamatan selama proses berlangsung, petugas PLN dan PDAM memutus sambungan listrik dan air. Meski sempat men...

Yurisprudensi MA terhadap Barang yang Dibeli dengan Harga Tidak Sesuai Harga Pasar MKO,Humas MA, Jakarta Kamis,07 Agustus 2025 - Apabila sebuah barang dijual atau dibeli di bawah harga pasar/standar, maka barang tersebut patut diduga berasal dari tindak pidana. Dalam praktik umum jual beli, masyarakat selaku pembeli kerap tertarik pada barang yang dijual di bawah harga pasar. Terlebih, apabila pembeli tersebut hendak menjual kembali barang tersebut dengan harga pasaran. Tentunya pembeli akan meraup keuntungan dari selisih harga pembelian pada awalnya. Oleh karenanya, perlu diingat bahwa pembeli harus berhati-hati karena pembeli dapat dijerat dengan hukum pidana yaitu, tuduhan tindak pidana penadahan. Lalu, apa itu tindak pidana penadahan? Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tindak pidana penadahan, yaitu barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,...