Postingan

Menampilkan postingan dari November 26, 2025

Tidak Ingin Dimanfaatkan Mafia Tanah dalam Pertarungan Sumber Daya Agraria, Menteri Nusron Ingin MASKI Perkuat Integritas

Gambar
Tidak Ingin Dimanfaatkan Mafia Tanah dalam Pertarungan Sumber Daya Agraria, Menteri Nusron Ingin MASKI Perkuat Integritas MKO, Bali - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menjadi pembicara kunci dalam Musyawarah Nasional (Munas) Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) 2025, Selasa (25/11/2025). Di depan para surveyor Indonesia, ia mengingatkan untuk menjaga integritas agar tidak dimanfaatkan oleh mafia tanah. “Ini pertarungan sumber daya, Bapak/Ibu sekalian. Karena itu saya minta agar anggota MASKI tidak dijadikan alat oleh pihak-pihak yang berebut tanah dengan cara yang tidak _fair_, tidak transparan, dan tidak baik,” ujar Menteri Nusron. Dalam sambutannya, Menteri Nusron menyinggung kembali kasus “Pagar Laut” yang ramai jadi bahasan pada awal masa jabatannya. Menurutnya, fenomena tersebut tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan oknum surveyor. Ia mengatakan, godaan untuk melakukan kejahatan pertanahan akan selalu muncul k...

RDP Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Sampaikan Penanganan Sengketa Capai 99,45%

Gambar
RDP Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Sampaikan Penanganan Sengketa Capai 99,45% MKO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian progres kerja hingga triwulan III dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Senin (24/11/2025). Salah satu yang ia sampaikan adalah data penanganan sengketa, perkara, konflik, dan kejahatan pertanahan hingga November 2025 yang sudah mencapai 99,45%. “Untuk penanganan sengketa, perkara, dan konflik pertanahan itu, dari target 2.002, sudah terselesaikan sebanyak 1.991 kasus pertanahan atau 99,45% dengan proyeksi 100%,” ungkap Menteri Nusron di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta. Selain penanganan sengketa, perkara, konflik, dan kejahatan pertanahan, Menteri ATR/Kepala BPN juga memaparkan progres beberapa program strategis lainnya yang dinilai memberi dampak langsung bagi masyarakat. Program Akses Reforma Agraria telah memberdayakan 8.900...

Hakim Agung Heru: MA Dorong Kolaborasi dengan KY dalam Eksaminasi Putusan Hakim

Gambar
  Hakim Agung Heru: MA Dorong Kolaborasi dengan KY dalam Eksaminasi Putusan Hakim MKO, William Edward - Dandapala Contributor Senin, 24 Nov 2025, Jakarta – Komisi Yudisial (KY) menggelar kegiatan peluncuran buku dengan judul “Hasil Analisis dan Diskusi Putusan Pengadilan oleh Komisi Yudisial: Antara Etika, Logika dan Keadilan Substantif” pada Senin (24/11) di Gedung Utama KY yang beralamat di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Acara ini turut mengundang Hakim Agung Kamar Perdata, Heru Pramono, anggota KY, Binziad Kadafi serta Guru Besar Universitas Bina Nusantara, Shidarta. Kegiatan ini menyoroti kewenangan KY, khususnya dalam melakukan analisa putusan pengadilan yang memiliki kriteria baik. Dalam paparan pembukanya, Binziad menerangkan bahwa KY dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan kekuatan hukum tetap sebagai bahan untuk promosi mutasi hakim. “Penilaian putusan yang dapat dilakukan oleh KY diprioritaskan bagi hakim yang masih dapat melaksanakan mutas...

Dibuka untuk 500 Hakim! Pelatihan Teknis Yudisial Filsafat Hukum Gelombang 2

Gambar
  Dibuka untuk 500 Hakim! Pelatihan Teknis Yudisial Filsafat Hukum Gelombang 2 MKO, I Kadek Apdila W & Ricky Douglas - Dandapala Contributor Selasa, 25 Nov 2025  Bogor - Dalam rangka meningkatkan kapasitas intelektual dan memperluas wawasan filsafat di kalangan Hakim seluruh Indonesia, Mahkamah Agung melalui BSDK kembali membuka Pelatihan Teknis Yudisial Filsafat Hukum Gelombang 2. Pelatihan ini menjadi kesempatan emas bagi para hakim untuk memperdalam perspektif tentang keadilan, etika, dan dasar-dasar filosofis yang menyokong praktik peradilan modern. Pelatihan akan diselenggarakan pada 01 s.d. 05 Desember 2025, dengan batas akhir peminatan pada 28 November 2025. Namun demikian, penting diperhatikan bahwa peminatan bisa ditutup lebih cepat apabila kuota sudah terpenuhi, mengingat besarnya animo peserta pada gelombang sebelumnya. Pada gelombang ini, panitia menyediakan kuota sebanyak 500 orang, sehingga para hakim diharapkan segera mendaftar. Pelatihan ini terbuka untuk H...

Tingkatkan Publikasi Informasi, Badilum Ajak Jubir Pengadilan Aktif Mengirim Artikel ke Dandapala

Gambar
  Tingkatkan Publikasi Informasi, Badilum Ajak Jubir Pengadilan Aktif Mengirim Artikel ke Dandapala MKO, Anandy Satrio & Bintoro Wisnu P - Dandapala Contributor Selasa, 25 Nov 2025 ,Jakarta - Dalam upaya memperkuat keterbukaan informasi publik dan membangun citra positif peradilan umum di mata masyarakat, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung Republik Indonesia mengajak seluruh Juru Bicara (Jubir) Pengadilan Tinggi (PT) dan Pengadilan Negeri (PN) di seluruh Indonesia untuk aktif mengirimkan artikel berita melalui platform media resmi Dandapala Digital (dandapala.com) melalui Surat Dirjen Badilum No. 2414/DJU/HM1.1/XI/2025 tertanggal 25/11/2025. Sebagai bagian dari komitmen transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan, Badilum menekankan pentingnya peran aktif jajaran pengadilan di daerah dalam menyebarkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif kepada publik.  Melalui Dandapala Digital, masyarakat dapat mengakses berbagai konten terk...

Kejaksaan Agung Memeriksa 1 Orang Saksi Terkait Perkara Ekspor CPO dan Turunannya

Gambar
  Kejaksaan Agung Memeriksa 1 Orang Saksi Terkait Perkara Ekspor CPO dan Turunannya  Tahun 2022 - 2024 MKO, Selasa 25 November 2025, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 1 (satu) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pada kegiatan ekspor produk hasil olahan kelapa sawit (CPO) dan produk turunannya pada Tahun 2022 - 2024. Adapun saksi yang diperiksa berinisial YH selaku Direktur PT Mitra Agung Swadaya, PT Mitra Agrinusa Sentosa, PT Swakarya Bangun Pratama, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pada kegiatan ekspor produk hasil olahan kelapa sawit (CPO) dan produk turunannya pada Tahun 2022 – 2024. Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud. Jakarta, 25 November 2025 KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Menyetujui 4 Pengajuan Restorative Justice Tindak Pidana Narkotika

Gambar
  Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Menyetujui 4 Pengajuan Restorative Justice Tindak Pidana Narkotika  MKO, Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana telah menyetujui pelaksanaan rehabilitasi terhadap 4 (empat) perkara penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice) berdasarkan hasil ekspose yang dilaksanakan secara virtual pada Selasa 25 November 2025. Adapun berkas perkara yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, yaitu  Tersangka Yoga Pratama, S.M. bin Anwar dari Kejaksaaan Negeri Lahat, yang disangka melanggar Primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Subsidair Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tersangka Hengki Hartanto bin Karsidi (Alm) dari Kejaksaan Negeri Lahat, yang disangka melanggar Parimair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ata...

Kejaksaan Agung Memeriksa 2 Orang Saksi Terkait Perkara Korupsi Pajak di Kementerian Keuangan

Gambar
  Kejaksaan Agung Memeriksa 2 Orang Saksi Terkait Perkara Korupsi Pajak di Kementerian Keuangan MKO, Selasa 25 November 2025, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 2 (dua) orang saksi, terkait dengan dugaan tindak pidana memanipulasi/memperkecil kewajiban pembayaran perusahaan/wajib pajak tahun 2016 - 2020 oleh oknum/pegawai pajak pada Direktorat Pajak Kementerian Keuangan RI, berinisial:  SU selaku Mantan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak dan Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan RI. BNDP selaku Kepala KPP Madya Dua Semarang. Adapun kedua orang saksi tersebut diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana memanipulasi/memperkecil kewajiban pembayaran perusahaan/wajib pajak tahun 2016 - 2020 oleh oknum/pegawai pajak pada Direktorat Pajak Kementerian Keuangan RI.  Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan meleng...