ADVOKAT PENGAWAL DEMOKRASI BANGSA PERNYATAAN SIKAP MENGUTUK TINDAKAN REPRESIF APARAT DALAM PENANGANAN AKSI DEMONSTRASI " Kami menyatakan keprihatinan dan kemarahan atas terus berulangnya tindakan represif oleh aparat kepolisian dalam menangani dan melakukan mitigasi aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat, mahasiswa, maupun elemen masyarakat sipil lainnya yang secara tegas dilindungi oleh konstitusi". Tindakan kekerasan yang dilakukan aparat dalam situasi yang seharusnya dijaga dalam koridor demokrasi dan humanis merupakan bentuk pelanggaran terhadap HAM, kebebasan berpendapat, dan prinsip negara hukum. Sebagai bentuk sikap dan komitmen terhadap penegakan keadilan, kami menuntut: 1. Dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen untuk mengusut secara menyeluruh dan transparan tindakan kekerasan aparat terhadap peserta aksi demonstrasi, serta mengungkap siapa saja pihak yang bertanggung jawab. 2. Segera memproses hukum dan menghukum secara pidana semua pelak...

Divhumas Polri Gelar Shalat Gaib untuk Almarhum Affan Kurniawan MKO, Jakarta – Divisi Humas (Divhumas) Polri menggelar shalat gaib untuk mendoakan almarhum Afan Kurniawan, driver ojek online yang meninggal dunia akibat tertabrak kendaraan taktis (rantis) Brimob pada Kamis (28/8/2025). Diketauhi Alamarhum Affan Kurniawan telah dimakamkan pada hari Jumat(29/09/2025) di TPU Karet Bivak sekitar Pukul 10.30 WIB.  Shalat gaib dilaksanakan di Masjid Divhumas Polri, lantai 3 Gedung Divhumas Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/8/2025), seusai pelaksanaan shalat Jumat. Ibadah tersebut dipimpin oleh Ustad Ali Khalidin. Kadivhumas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, turut hadir bersama jajaran pejabat utama dan personel Mabes Polri yang sekaligus menjadi jamaah shalat Jumat. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan doa bersama agar almarhum Afan Kurniawan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Selain itu, jamaah juga memanjatkan doa bagi keselamatan seluruh bangsa Indonesia serta memohon agar persatu...

Hadiri Pemakaman Affan Kurniawan di TPU Karet Bivak, Kapolda Metro Sampaikan Permohonan Maaf MKO, Jakarta - Kapolda Metro Irjen Asep Edi Suheri menghadiri pemakaman Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) yang tewas tertabrak Rantis Brimob.  Jenazah Affan dimakamkan di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat Jumat (29/8/2025), Irjen Asep ditemani oleh sejumlah pejabat utama Polda Metro. Dia tampak mengenakan seragam dan peci hitam. Jenazah Affan tiba di TPU Karet Bivak pukul 10.13 WIB. Jenazah akan dimakamkan di Blok AA1, Blad 1070, petak 0930. Prosesi pemakaman dihadiri oleh banyak warga. Mereka melantunkan tahlil dan mendoakan almarhum Affan. Jenazah Affan sebelumnya dibawa oleh ambulans dari rumah duka di Menteng, Jakarta Pusat. Kawan-kawan ojol turut mengawal proses keberangkatan jenazah ke tempat pemakaman. Affan meninggal setelah tertabrak rantis Brimob yang tengah melintas dalam pengamanan demo di Jakarta pada Kamis (28/8) malam. Kapolda Metro Irjen Asep telah menemui pihak kel...

Peringkat Daya Saing Industri Anjlok ke Posisi 40, Pemerintah Harus Bertindak Cepat  MKO, Parlementaria, Jum'at Jum'at,29 Agustus 2025, Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti berbagai tantangan yang menghambat kemajuan industri nasional, mulai dari masalah impor bahan baku hingga ketidakpastian kebijakan pemerintah. Menurut Novita, beberapa kendala ini berpotensi mengancam daya saing industri dalam negeri dan bahkan membuat peringkat daya saing Indonesia merosot tajam. Ditemui Parlementaria usai melakukan kunjungan kerja spesifik Panja Daya Saing Industri Komisi VII DPR RI ke CV Sinar Baja Electric, Novita menjelaskan bahwa salah satu masalah utama yang dihadapi oleh produsen pengeras suara terbesar di Indonesia ini adalah importasi bahan baku. "Ada beberapa bahan baku yang notabene sudah mampu diproduksi di dalam negeri, tapi ada beberapa bahan baku yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri," ujarnya. Ia mencontohkan, bahan baku seperti tanah jarang (r...

Produk Ilegal Hingga Predatory Pricing Jadi Ancaman Industri Nasional MKO, Parlementaria,Jum'at29 Agustus  2025 , Surabaya - Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Hatta, menyoroti persaingan tidak sehat di industri nasional, terutama akibat maraknya produk ilegal yang masuk ke pasar Indonesia. Hatta menyampaikan kekhawatirannya setelah mengunjungi salah satu produsen speaker kelas dunia di Indonesia, CV Sinar Baja Electric, di Surabaya, Jawa Timur, yang mengeluhkan banyaknya produk ilegal membanjiri pasar Indonesia. Menurutnya, masalah ini menghambat industri lokal untuk berkembang. "Kenapa kok bisa masuk ke Indonesia sampai seperti itu? Karena bagaimanapun kalau produk ilegal itu masuk ke Indonesia, dia akan menekan pasar Indonesia," kata Hatta, kepada Parlementaria, usai kunjungan kerja spesifik Panja Daya Saing Industri Komisi VII DPR RI ke Surabaya, Jatim, Kamis (28/8/2025). Hatta menjelaskan bahwa produk ilegal menciptakan predatory pricing yang berbahaya bagi industri...

Mendagri Tito: Kepala Daerah Harus Gunakan Kewenangan untuk Kepentingan Rakyat MKO, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya kepala daerah menggunakan kewenangan yang dimiliki secara tepat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa perubahan paradigma administrasi pemerintahan sejak era reformasi telah memberikan ruang lebih luas bagi daerah untuk mengambil kebijakan. "Daerah bisa melakukan inovasi, terobosan-terobosan kreatif. Sejumlah peraturan yang bisa dibuat, peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, bupati, wali kota yang bisa menentukan hajat hidup masyarakatnya," ujar Mendagri saat menghadiri Pemimpin Daerah Awards 2025 di Jakarta, Kamis (28/8/2025) malam. Menurutnya, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung juga memberi legitimasi kuat dari rakyat bagi pemimpin di daerah. Namun demikian, Mendagri mengingatkan, meskipun sistem ini memberikan legitimasi kuat, tetap ada risiko penyalahgun...

Polda Banten Ringkus Pelaku Peredaran Obat Ilegal, Sita Ribuan Pil Hexymer dan Tramadol MKO, Serang - Ditresnarkoba Polda Banten berhasil meringkus pengedar obat jenis Hexymer dan Tramadol yang berinisial HR (42) ditangkap saat sedang melakukan transaksi di wilayah Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten, sementara satu pelaku lainnya berinisial FR masih dalam pencarian (DPO).  Dalam hal ini Dirresnarkoba Polda Banten Kombes Pol Wiwin Setiawan menjelaskan kronologi tersebut. "Kami menerima laporan adanya peredaran obat-obatan terlarang di wilayah Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Jumat, tanggal 22 Agustus 2025, sekitar pukul 14.00 WIB, Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Banten melakukan penyelidikan dan mendapati pelaku HR sedang melakukan transaksi obat keras jenis Tramadol dan Hexymer di dalam sebuah pos ronda," jelasnya.  "Kami melakukan penggeledahan terhadap...

Subdit Renakta Polda Banten Selamatkan 3 Orang Calon TKW Korban TPPO MKO, Serang – Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Provinsi Banten berhasil mencegah dan menyelamatkan Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang merupakan korban TPPO. Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Kompol Irene Missy mengatakan awal mula kejadian bahwa mendapatkan informasi dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Jawa Tengah. "Awal mula pencegahan bermula dari informasi dari BP3MI Provinsi Jawa Tengah terkait dugaan adanya calon-calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan secara ilegal di wilayah Provinsi Banten," kata Irene. Dengan adanya informasi tersebut Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda langsung bertindak cepat menangapi. “Atas infomasi tersebut personil berhasil mencegah 3 orang calon TKW di wilayah Kabupaten Serang yang akan diberangkatkan melalui Riau ke Malaysia. Terkait TPPO,” ujar Irene pada Kamis (28/08). Lebih lanjut Irene menyampaikan dari hasil wawa...

Wamen Ossy Terima Penghargaan Baznas Award 2025 MKO, Jakarta - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menerima penghargaan kategori Pejabat Pendukung Zakat Sejahterakan Umat dalam acara Baznas Award 2025, Kamis (28/08/2025). Dengan penghargaan yang diberikan, ia berharap dirinya dan seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN dapat terus berkiprah secara nyata untuk masyarakat Indonesia. “Saya berharap dan berdoa semoga _award_ ini bisa menjadi penyemangat, motivasi, bagi seluruh pegawai di Kementerian ATR/BPN untuk terus menggaungkan semangat keadilan yang diberikan melalui zakat,” ucap Wamen Ossy usai menerima penghargaan, di Jakarta pada Kamis (28/08/2025). Dalam kesempatan itu, Kementerian ATR/BPN juga memperoleh penghargaan dalam kategori Lembaga Pendukung Ekosistem Zakat Sejahterakan Umat. Penghargaan tersebut lantas ia dedikasikan kepada seluruh jajarannya yang berdasarkan penghargaan ini sudah ikut berkontribusi ...

PPATK Luncurkan Sistem Pengawasan MBG, Menteri Rini: Setiap Rupiah yang Dibelanjakan Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat  MKO, JAKARTA, Jum'at 29 Agustus 2025 , Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan apresiasi pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas komitmennya memperkuat pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pembangunan Sistem Deteksi Dini (DETAK MBG). Menurut Rini DETAK MBG merupakan manifestasi dari semangat reformasi birokrasi yang tidak hanya bekerja rutin, tetapi birokrasi yang berinovasi dan memberikan dampak nyata. “Kita ingin setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya dari sisi administrasi, tetapi juga dari sisi hasil dan manfaatnya bagi masyarakat.  DETAK MBG adalah instrumen untuk memastikan hal tersebut serta simbol komitmen nasional kita terhadap transparansi dan integritas dalam penyelenggaraan program prioritas nasional,” ujar...

UU Pengelolaan Zakat Perlu Segera Direvisi  MKO, HUMAS MKRI, Jakarta,Jum'at,29 Agustus  2025 , Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan agar pembentuk undang-undang sesegara mungkin melakukan revisi atau perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengeloaan Zakat paling lama dalam jangka waktu dua tahun sejak Putusan MK Nomor 97/PUU-XXII/2024 diucapkan pada Kamis (28/8/2025). Hal tersebut guna penguatan pengelolaan zakat dengan memperhatikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada semua pihak dengan berpedoman pada putusan dimaksud. “Terlebih rencana perubahan UU 23/2011 telah masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2025-2029 nomor urut 18,” ujar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih membacakan pertimbangan hukum Mahkamah dalam sidang pengucapan putusan terhadap Perkara Nomor 97/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta. Perubahan atau revisi dimaksud dilakukan dengan memperhatikan adanya antara lain membedakan kewenangan, tugas, dan fungsi antara re...

Kemendagri Dorong Pemda Tingkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah MKO, Kendari – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah. Pesan tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik saat menjadi pembina Apel Pemantapan Pelaksanaan Peraturan Daerah di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Kendari, Kamis (28/8/2025). Dalam arahannya, Akmal menekankan pentingnya self-assessment bagi Pemda untuk menginventarisasi produk hukum yang telah ditetapkan sesuai kewenangan masing-masing. Menurutnya, langkah ini diharapkan dapat memotivasi daerah agar terus meningkatkan kualitas regulasi yang dihasilkan. Lebih jauh, Akmal menjelaskan bahwa Kemendagri terus melakukan pembinaan dan pengawasan kebijakan daerah melalui penyusunan Indeks Kepatuhan Daerah (IKD) dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda). “IKD dalam pembentukan Perda sebagai instrumen untuk menilai ...

Kejati Kepri Tahan Oknum BP Karimun Terkait Kasus Korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai MKO, Kejati Kepri - Tanjungpinang, Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau telah menetapkan 3 (tiga) orang Tersangka dan melakukan penahanan terkait perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengaturan Barang Kena Cukai Dalam Kawasan Perdagangan Dan Pelabuhan Bebas BP Karimun Periode 2016 sd 2019, Kamis (28/08/2025). Ketiga tersangka diantaranya CA selaku Kepala BP Karimun (Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun Periode tahun 2016 s/d 2019), Tersangka YI dan Tersangka DA selaku Ketua dan Anggota Tim Pengawasan dan Pengendalian Rokok pada Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Karimun periode tahun 2016 s/d 2019. Para tersangka diduga telah menetapkan alokasi kuota rokok non-cukai di wilayah FTZ Karimun tidak berdasarkan data yang valid dari instansi berwenang dan tidak sesuai dengan kebutuhan wajar daerah. Tindakan tersebut bertentangan den...

Menyambut KUHP Nasional, Membebaskan Kolonialisme Epistemik  MKO, Humas MA, Jakarta Kamis,28 Agustus 2025, Bahwa kolonialisme dalam bentuk penjajahan fisik telah berakhir, tetapi warisan dalam bentuk kolonialisme epistemik mengakar begitu kuat Kolonialisme membawa pengaruh yang begitu kuat dalam berbagai struktur sosial bagi masyarakat yang terjajah.  Proses dominasi pengetahuan, budaya, cara berpikir bahkan sampai dengan cara berhukum diambil alih oleh penjajah dan diotorisasikan dalam berbagai aspek dan tindakan.  Berpuluh-puluh tahun Republik Indonesia berdiri, baru dewasa ini bisa menciptakan KUHP Nasional melalui UU No. 1 Tahun 2023 yang akan berlaku penuh pada Januari 2026. UU itu menjadi suatu kodifikasi yang ‘dirasa’ paling mendekati ciri jati diri bangsa Indonesia. Sebab, selama ini anak bangsa dirasa belum pantas, belum layak, atau bahkan inferior untuk merumuskan apa dan bagaimana cara berhukum yang sesuai dengan dirinya sendiri. Hal tersebutlah yang dinamakan ...

Ketua MA Sunarto Janji Perjuangkan Kesejahteraan Hakim dan Aparatur Peradilan  MKO, Tim DANDAPALA Kamis, 28 Agt 2025 , Ketua Mahkamah Agung (MA) RI, Prof Sunarto menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan bagi hakim, panitera, jurusita, hingga pegawai kesekretariatan. Hal itu disampaikan dalam pembinaan aparatur peradilan di Pengadilan Tinggi Medan, Kamis (28/8). Sunarto menjelaskan, usulan perbaikan tunjangan dan penyesuaian masa pensiun hakim maupun panitera telah diajukan dan tengah dalam proses pembahasan. Menurutnya, sejak 2003 tunjangan panitera pengganti tidak mengalami kenaikan signifikan sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini. “Mahkamah Agung akan terus memperjuangkan agar kesejahteraan aparatur peradilan meningkat. Jangan sampai ada kesan kami membiarkan bapak-ibu berjalan sendiri,” ujar Sunarto. Selain itu, ia juga menyinggung masalah keterbatasan sumber daya manusia akibat banyaknya pegawai yang pensiun setiap tahun, sementara rekr...

Ketua MA Tegaskan Tak Ada Toleransi untuk Judicial Corruption  MKO, Tim DANDAPALA Kamis, 28 Agt 2025, Ketua Mahkamah Agung (MA) RI, Prof Sunarto menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik judicial corruption di lingkungan peradilan. Hal itu disampaikan dalam pembinaan aparatur peradilan di Pengadilan Tinggi Medan, Kamis (28/8). Sunarto menyatakan, praktik pelayanan peradilan yang bersifat transaksional tidak boleh lagi terjadi. Ia bahkan menekankan tidak akan ragu memberhentikan aparat peradilan yang terbukti melakukan pelanggaran etik maupun korupsi. “Kalau masih ada aparatur peradilan yang terlibat praktik transaksional, saya tidak akan punya rasa iba sedikit pun untuk memberhentikan,” tegas Sunarto. Menurutnya, akar persoalan judicial corruption dapat terjadi karena tiga faktor, yaitu kebutuhan yang belum terpenuhi, adanya kesempatan, serta karakter pribadi yang serakah. Untuk itu, Mahkamah Agung berkomitmen meningkatkan kesejahteraan aparatur guna menutup celah terjadinya...

Edi Suharto Dirjen Dayasos Kemensos 2020: “Saya Diperintah Meteri Sosial Juliari Batubara MKO, Jakarta, "Saya Edi Suharto Dirjen Dayasos Kemensos tahun 2020, saya diperintahkan Menteri Sosial Juliari Batubara untuk melaksanakan program bantuan sosial beras tahun 2020. Jadi yang bertanggung jawab terhadap program ini adalah Menteri Sosial Juliari Batubara. Saya difitnah dan dikorbankan." Ungkap Edi Suharto Dirjen Dayasos Kemensos. Pernyataan Edi Suharto juga ditegaskan oleh kuasa hukumnya, Dr. Faizal Hafied, SH., MH. yang menyebut kliennya dikambing hitamkan dalam kasus ini. Edi Suharto Hanya Menjalankan Perintah dari Menteri Sosial Pada Saat itu (tahun 2020) Edi Suharto Direktur Jenderal (Dirjen) Pemberdayaan Sosial (Dayasos) Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 8 (delapan) jam, pada hari Senin, 25 Agustus 2025.  Edi Suharto diperiksa dalam kasus dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial (bansos) tahun 2020. Edi Su...

Janji Transparansi Bohong: DLH Tangerang Tersandung Dugaan Korupsi Dana Publik MKO, TANGERANG, Mekanisme pengelolaan dana APBD Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang di bawah kepemimpinan  Wawan Fauzi SE,S.Kom diduga tidak transparan kepada Publik pasalnya antara dana yang dikelola dengan disampaikan ke public terjadi perbedaan yang sangat menyolok.  Sehingga dalam hal ini bertentangan dengan (1).Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.(2).Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.(3).Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.(4).Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (5) Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (6)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 200...

Lindungi Hak Masyarakat Hukum Adat dan Jaga Warisan Leluhur, Kementerian ATR/BPN Sosialisasikan Pendaftaran Tanah Ulayat di Enrekang MKO, Enrekang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Provinsi Sulawesi Selatan, di Aula Kantor Bupati Enrekang, Kamis (28/08/2025). Dalam sambutannya, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, menyebut sosialisasi ini jadi upaya kementerian melindungi hak masyarakat hukum adat dan menjaga tanah warisan leluhur agar tidak hilang ditelan zaman. “Pemerintah tidak pernah berniat menjadikan tanah ulayat sebagai milik negara, maupun memfasilitasi kepentingan investor dengan mengabaikan hak masyarakat. Justru sebaliknya, pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat adalah bentuk perlindungan negara atas hak masyarakat hukum adat. Negara hadir untuk menjaga agar warisan leluhur tetap terpelihara dan tidak hilang ditelan zaman,” ungkap Rezka Oktobe...