Lantik 55 Pejabat Baru, Sekjen Kemendagri Tekankan Integritas dan Dukungan terhadap Program Prioritas Presiden MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir secara resmi melantik 55 pejabat baru yang terdiri dari 1 pejabat pimpinan tinggi pratama, 48 pejabat administrator, dan 6 pejabat fungsional di lingkungan Kemendagri. Pelantikan tersebut berlangsung di Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (1/8/2025). Dalam arahannya, Tomsi menekankan pentingnya integritas, loyalitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan, serta dukungan penuh terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto. "Kita mengharapkan integritas, profesionalisme, serta dedikasi yang penuh untuk memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara ini," ujar Tomsi. Ia mengingatkan, jabatan yang diberikan bukan sekadar bentuk kepercayaan, tetapi juga merupakan amanah ya...

Jalan Layang Poros Maros–Bone Rampung, Kementerian PU Tingkatkan Konektivitas dan Ekonomi Sulawesi Selatan MKO, Kementerian PU RI Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum telah merampungkan pembangunan Jalan Layang (elevated) pada ruas Poros Maros–Bone di Tompo Ladang, Desa Padaelo, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Proyek strategis ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, memperlancar arus transportasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan. Jalan Poros Maros–Bone, tepatnya di KM 90 merupakan daerah rawan kemacetan dan kecelakaan, karena memiliki tikungan atau geometrik jalan yang cukup tajam. Sehingga, diperlukan penanganan dengan melakukan perubahan geometrik melalui pembangunan jalan layang yang sesuai dengan standar teknis, keselamatan, dan kenyamanan lalu lintas. “Selain dapat memperbaiki kondisi geometrik jalan dalam rangka meningkatkan keselamatan pengguna jalan, diharapkan juga dapat mempercepat waktu tempuh da...

Konten Prank dan Jeruji Besi: Lawakan yang Kebablasan MKO, Humas MA, Jakarta Jum'at,01 Agustus 2025 - Era digital menuntut kebebasan berekspresi disertai tanggung jawab hukum. Prank boleh saja, asal tak melukai. Karena sekali salah langkah, dari konten lucu bisa berubah jadi jeruji besi. Beberapa tahun terakhir, jagat media sosial diramaikan dengan berbagai konten prank. Tujuannya sederhana: menghibur dan menarik perhatian. Namun, tak jarang “lawakan” ini justru kebablasan dan berujung pada proses hukum. Dari pura-pura menjadi orang gila, membagikan makanan berisi sampah, hingga mengerjai orang dengan informasi bohong-semuanya telah menjadi bukti bahwa tak semua hal bisa dijadikan bahan candaan. Di balik konten-konten yang viral itu, ada dampak nyata. Korban bisa merasa dipermalukan, dirugikan secara psikologis, bahkan material. Di sinilah hukum mulai bekerja. Jika prank tersebut memenuhi unsur pidana, seperti penipuan (Pasal 378 KUHP) atau penghinaan (Pasal 310 KUHP), pelakunya bi...

Lasusua Judiciary Arena: Harmoni Dua Peradilan Dalam Semangat Kemerdekaan MKO, PN Lasasua Jumat, 01 Agt 2025 - Ketua Pengadilan Negeri (PN) Lasusua bersama Ketua Pengadilan Agama (PA) Lasusua secara resmi membuka kegiatan LasusuaJudiciary Arena pada Jumat (01/08/2025). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh hakim dan pegawai dari kedua pengadilan sebagai bentuk partisipasi dalam menyambut dan memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia serta Hari Ulang Tahun ke-80 Mahkamah Agung.  Acara pembukaan berlangsung meriah dengan iringan yel-yel dari masing-masing peserta, serta semangat antusiasme yang terasa sejak pagi hari. Lasusua Judiciary Arena merupakan agenda kolaboratif yang diselenggarakan bersama oleh PN Lasusua, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara dan PA Lasusua. Kegiatan ini menjadi wujud sinergi antar lembaga peradilan di wilayah Kabupaten Kolaka Utara dalam memperkuat semangat kebangsaan, kebersamaan, serta integritas di lingkungan peradilan. Dalam sambutannya, K...

FORSIMEMA-RI berharap Karo Hukum & Humas MA yang baru harus Cerdas nya mumpuni serta punya Wawasan Luas MKO, FORSIMEMA-RI, Jakarta Jum'at,1 Agustus 2025 - Akhir - Akhir ini banyak Pesan Moral yang di sampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung YM Bapak Prof Dr Sunarto SH MH kepada jajaran nya guna menjaga Marwah institusi MA dan Peradilan juga tingkat kepercayaan publik. Tentunya semua itu akan selaras dengan harapan dan cita-cita Program kerja KMA ,Pimpinan MA dan SDM MA kali ini harus bener - bener selektif untuk memberikan Amanah Jabatan Kepala Biro Hukum & Humas MA. Harapan kelompok kerja Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia ( FORSIMEMA-RI ) untuk Jabatan Kepala Biro Hukum & Humas MA tentunya harus memiliki kriteria cerdas yang mumpuni,kepekaan, supel dan punya Wawasan yang luas. Peran Humas di institusi Hukum seperti MA & Peradilan bukan hanya sekedar memberikan sosialisasi dan edukasi hukum saja,Yang terpenting Humas itu harus mampu menjawab sem...

Polda Metro Jaya Gandeng Pakar Lintas Disiplin Ungkap Kematian Diplomat Kemlu MKO, Polri Jakarta. Polda Metro Jaya secara resmi mengumumkan hasil akhir penyelidikan terkait kematian ADP (39), seorang diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kasus ini menjadi perhatian publik karena jenazah korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan, dengan wajah terbungkus plastik dan dililit lakban kuning. Dalam pengungkapan kasus tersebut, Polda Metro Jaya menegaskan bahwa proses penyelidikan dilakukan secara ilmiah dan akuntabel, dengan menggandeng para pakar dari berbagai bidang keahlian.  "Pendekatan scientific crime investigation diterapkan sebagai bagian dari komitmen Polri dalam mengungkap kebenaran secara profesional dan transparan. Melalui kerja sama lintas profesi ini, penyidik berhasil mengurai secara rinci penyebab serta konteks di balik kematian ADP," ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade ...

Penetapan Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Keuangan di BUMD PT Lampung Selatan Maju (Perseroda) MKO, Kejaksaan Agung RI - Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lampung Selatan resmi menetapkan tersangka berinisial LK pada Rabu, 30 Juli 2025, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penyimpangan pengelolaan keuangan di BUMD PT Lampung Selatan Maju (Perseroda) untuk periode tahun 2022 s.d. 2023. Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka tertanggal 30 Juli 2025. Penetapan ini dilakukan setelah Tim Penyidik memperoleh alat bukti yang cukup, yang menunjukkan adanya indikasi tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara mencapai Rp517.382.907 (lima ratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah). Jumlah kerugian tersebut berdasarkan hasil audit oleh auditor Kejaksaan Tinggi Lampung yang dilaporkan dalam Laporan Hasil Audit tertanggal 10 Juni 2025. Selanjutnya, terhadap Tersan...

FORSIMEMA Ucapkan Selamat, Terima Kasih, Dan Apresiasi Atas Pengabdian Dr. H. Sobandi Serta Pejabat Baru MA MKO, Jakarta - Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI) menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Dr. H. Sobandi, SH., MH. atas kepemimpinannya yang visioner dan penuh dedikasi selama menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI. Bersamaan dengan pelantikan beliau sebagai Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) MA RI pada hari Rabu, 30 Juli 2025 FORSIMEMA turut mengucapkan selamat dan sukses atas amanah baru tersebut.  Selain itu, FORSIMEMA juga menyampaikan ucapan selamat kepada Suradi, S.Sos., SH., MH. yang dilantik sebagai Kepala Badan Pengawasan MA (Bawas MA) dan Dr. H. Syamsul Arief, SH., MH. sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan, dan Pelatihan Hukum MA (Badan Strajak MA) Sinergi Strategis FORSIMEMA dan Humas MA di Bawah Kepemimpinan Dr. Sobandi, Selama memimpin Biro Hukum dan H...

Komdigi Gandeng PPATK Blokir Rekening Putus Mata Rantai Judol MKO, Kementerian Komunikasi dan Digital menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening bank yang digunakan untuk transaksi judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pemutusan akses terhadap situs judi online saja tidak cukup untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku judi online. "Konten bisa dibuat ulang dengan mudah, tapi rekening sulit dibuka kembali setelah diblokir," tegasnya usai pertemuan dengan Dewan Ekonomi Nasional dan PPATK, di Jakarta Pusat, Rabu (30/07/2025). Ia mencatat sejak 20 Oktober 2024 hingga 28 Juli 2025, Kementerian Komdigi telah melakukan takedown terhadap hampir 2,5 juta konten negatif, dengan sekitar 1,7 juta di antaranya terkait judi online. "Data konten-konten negatif ini kami dapatkan dari aduan masyarakat dan sistem crawling kami," ujarnya. Namun demikian, peredaran situs judi onl...

Dari Digital-ID hingga Kecerdasan Artifisial (AI): Praktisi dan Komdigi Bahas Arah Kebijakan Digital Nasional MKO, Sejumlah praktisi internet dan digital Indonesia melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Rabu (30/07/2025). Pertemuan ini mendiskusikan sejumlah isu-isu mendasar terkait kebijakan, tata kelola, dan arah pengembangan sektor teknologi digital di tanah air. Salah satu isu yang turut didiskusikan adalah terkait Digital ID berbasis biometrik sebagai solusi atas kredensial lama berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor seluler yang dianggap sudah compromised (bocor dan tersebar). Digital ID dinilai sebagai fondasi penting untuk membangun kepercayaan di ruang digital dan memberantas kejahatan digital berbasis manipulasi identitas, termasuk persoalan judi online (judol), pinjaman online (pinjol) ilegal, dan lainnya. Hal lain yang turut hangat didiskusikan adalah kebutuhan atas kanal komunikasi dan k...

Komisi II Sambut Positif Usulan RUU BUMD, Standardisasi Kompetensi SDM Jadi Kunci MKO, MPR RI Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyampaikan rencana untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Daerah (RUU BUMD), yang terpisah dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Usulan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II dan Kemendagri dua pekan lalu. "RUU ini diusulkan karena kondisi mayoritas BUMD kita saat ini sangat memprihatinkan. Dari total 1.571 BUMD dengan aset lebih dari Rp1.200 triliun, sekitar 70 persen tidak dalam kondisi perform, bahkan sebagian besar dalam keadaan sakit," ungkap Rifqinizamy dalam rekaman suara kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (31/7/2025). Menurutnya, penyebab utama lemahnya kinerja BUMD adalah tata kelola yang serampangan serta tingginya intervensi politik di tingkat daerah. Banyak peng...

Pengadilan Tinggi Jakarta Ikuti Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Anggaran TA 2026*  MKO, Pengadilan Tinggi RI Jakarta - Pengadilan Tinggi Jakarta mengikuti rapat koordinasi Penyusunan Pagu Anggaran Tahun Anggaran (TA) 2026 yang dilaksanakan secara video conference melalui aplikasi Zoom Meeting, sebagaimana tindak lanjut surat bersama dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI. Rapat dimulai pukul 09.00 WIB dan bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2026. Dari Pengadilan Tinggi Jakarta, peserta yang hadir antara lain Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta Bapak Sudiyanto, S.H., M.H., PLH. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Bapak Destian Bimantoro, S.Kom., S.S., serta Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran Ibu Dewi Nurqolbi Tri Astuti, S.Psi., M.H. beserta pegawainya. Kegiatan berlangsung di Ruang AMPUH Pengadilan Tinggi Jakarta. Agenda utama rapat adalah koordinasi teknis dalam rangka penyu...

Hadirkan Semangat Persatuan, DPR Setujui Permintaan Pertimbangan Presiden terkait Abolisi dan Amnesti  MKO, DPR RI Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa DPR RI telah menyetujui permintaan pertimbangan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian abolisi kepada Tom Lembong serta amnesti kepada Hasto Kristiyanto bersama 1.116 warga lainnya. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Pimpinan Komisi III DPR RI, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Hukum di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis malam (31/7/2025). Dasco menjelaskan, persetujuan ini merupakan hasil rapat konsultasi antara DPR RI dengan pemerintah, yang melibatkan unsur pimpinan dan fraksi-fraksi di DPR RI. “Hasil rapat konsultasi, DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Surat Presiden Nomor R43/PRES/07/2025 tanggal 30 Juli 2025, terkait pemberian abolisi kepada Saudara Tom Lembong,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra itu. Selain itu, DPR RI juga ...