Kadis Koperasi & Perindakpas Arogan LINDUNGI GARONG UANG NEGARA RP.170,5 M & MELECEHKAN WARTAWAN
Pandeglang Mediakota online.com
Pelecehan wartawan oleh pejabat Kepala Dinas Koperasi Perindustrian & Pasar H.M.Olis Solihin telah melecehkan salah satu wartawan mingguan Pandeglang dengan mengatakan "Wartawan yang tidak mempunyai sertifikasi tidak bisa menjadi wartawan kartu PERS bisa di buat di pasar dengan harga Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah ) ,Ujar Kepala Dinas Koperasi Industri& Pasar kepada Wartawan tersebut.Padahal Kepala dinas tersebut juga mempunyai masyalah dugaan korupsi yang ditemukan oleh Lsm From Rakyat Selatan Bersatu.
Kepala
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Pasar Kabupaten Pandeglang Banten
Drs.H.M.Olis Solihin,MSi dalam sepak terjangnya, disinyalir telah melindungi garong
uang Negara sebesar Rp.170.509.039.771,- melalui Kredit Usaha Tani (KUT) khusus
TP.1999/2000. Padahal biaya pemutahiran data KUT telah diterimanya bersumber
dari dana APBD TA.2005 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan
dalam Keputusan Bupati No.16 tahun 2004 tgl.3 Nopember 2004, tentang tugas
pokok dan fungsi unit kerja perangkat daerah Kabupaten Pandeglang.
Pelecehan wartawan oleh pejabat Kepala Dinas Koperasi Perindustrian & Pasar H.M.Olis Solihin telah melecehkan salah satu wartawan mingguan Pandeglang dengan mengatakan "Wartawan yang tidak mempunyai sertifikasi tidak bisa menjadi wartawan kartu PERS bisa di buat di pasar dengan harga Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah ) ,Ujar Kepala Dinas Koperasi Industri& Pasar kepada Wartawan tersebut.Padahal Kepala dinas tersebut juga mempunyai masyalah dugaan korupsi yang ditemukan oleh Lsm From Rakyat Selatan Bersatu.
Ketua Front
Rakyat Banten Selatan Bersatu (FRBSB) John Bayanta yang pada tgl.27 Juli 2006
pernah melaporkan kasus dana KUT telah diselewengkan oleh sementara oknum ke
Presiden-RI dan KPK, dimana pada tgl.25 September 2006 John Bayanta mendapatkan
balasannya melalui Sekneg Deputi Mensekneg Bidang Pengawasan yang pada waktu
itu dijabat oleh Sumarsono, membenarkan tentang adanya disinyalir Drs.H.M.Olis Solihin,MSi Kadis Koperasi dan Perindaspas
Kabupaten Pandeglang Banten, telah melindungi dan kerjasama dengan para garong
uang Negara dimaksud.
Karena tindakannya
selama dirinya menjabat sebagai Kadis Koperasi dan Perindakpas Kabupaten
Pandeglang Banten, ternyata tidak mampu untuk menarik uang Negara yang digarong
oleh sementara oknum agar kembali masuk ke kas Negara/daerah dengan berbagai macam
dalih. Padahal biaya untuk pemutahiran dan usaha untuk menarik kembali uang
yang digarong tersebut telah diterimanya berasal dari dana APBD TA.2005.

Sedangkan
biaya pemutahiran data KUT dicairkan dimaksudkan juga agar Drs.H.M.Olis
Solihin,MSi dapat menarik uang negara yang digarong tersebut atau paling tidak
separuhnya, tapi sayangnya hal tersebut tidak dilakukannya sehingga biaya yang
diambil dari dana APBD TA.2005 yang jumlahnya dirahasiakan dengan hasil hanya sebatas
pemutahiran data, tanpa membuahkan hasil yang bisa dimasukan ke Kas Negara.
Berdasarkan
tindakan Drs.H.M.Olis Solihin,MSi tersebut bisa juga diartikan malah membuat
negara jadi semakin dirugikan, karena uang negara sebesar Rp.170. 509.039.771,- tidak kembali ditambah
biaya pemutahiran yang jumlahnya dirahasiakan. Oleh karenannya wajar jika
tindakannya tersebut telah mengundang adanya dugaan bahwa Drs.H.M.Olis
Solihin,MSi telah bekerja sama dengan para garong uang negara dalam
menggerogoti uang negara/daerah.
John
Bayanta menambahkan bahwa, padahal jika uang Negara dimaksud dapat ditariknya
kembali dan masuk ke Kas Negara/daerah, uang dimaksud dapat digunakan oleh
pemerintah daerah untuk membangun Kabupaten Pandeglang yang hingga kini masih tercatat
sebagai sebuah Kabupaten yang paling tertinggal di Provensi Banten khususnya
dibidang inprastruktur. Oleh karenanya John Bayanta meminta kepada Kepala
Daerah yaitu Bupati Pandeglang, agar bersedia mengambil tindakan dengan
mencopot jabatan Drs.H.M.Olis Solihin,MSi sebagai Kepala Dinas Koperasi dan
Perindakpas Kabupaten Pandeglang Banten, karena ketidak berhasilannya serta
sikap arogannya yang dapat membuat situasi yang kondusif di Pandeglang dapat
tercipta.
Disamping
itu John Bayanta juga meminta kepada pihak penegak hukum, agar mau membantu
melakukan pengusutan dibalik kearogannya, apakah terdapat unsur sengaja agar
situasi menjelang Pemilukada yang akan diselenggarakan pada tgl.9 Desember 2015
jadi tidak kondusif. Hal itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi adanya
gerakan musuh dalam selimut yang terus berusaha ingin merongrong Negara kita dengan menciptakan adanya situasi yang
tidak kondusif. Apalagi dengan sikap arogannya juga telah mengundang terjadinya pengkotak-kotakan
dikalangan para wartawan yang bertugas di Kabupaten Pandeglang Banten.
Disamping
itu Drs.H.M.Olis Solihin,MSi juga telah bersikap arogan terhadap sejumlah
wartawan yang ingin konfirmasi terkait berbagai macam permasalahan diruang
lingkup kerjanya, tapi olehnya kartu identitas wartawan tersebut dibantingkan
keatas meja kerjanya dengan mengatakan bahwa, wartawan yang tidak mempunyai sertifikasi tidak boleh masuk ke SKPD,
padahal wartawan dimaksud memiliki KTA PWI tapi oleh Drs.H.M.Olis Solihin,Msi
dikatakannya bahwa kartu yang
demikian bisa dibeli di Pasar dengan harga Rp.50 Ribu, seperti apa yang
diungkapkan oleh Rudi Suhaemat
menirukan ucapan Drs.H.M.Olis Solihin,MSi.
Juga
dijelaskan oleh Drs.H.M.Olis Solihin,MSi sambung Rudi Suhaemat bahwa, Drs.H.M.Olis Solihin,MSi mengatakan tidak bersertifikat bukan
jurnalis, sambil mengatakan komfirmasi hanya dijadikan dalih untuk mendapatkan
sesuatu (Tim ).
Komentar
Posting Komentar