Sukacita Diaspora Sambut Presiden Prabowo di Amman MKO Jakarta, Rabu 25 Februari 2026 Di lobi hotel, puluhan diaspora Indonesia telah menanti dengan penuh antusias. Wajah-wajah sumringah mahasiswa dan masyarakat Indonesia di Yordania tampak tak sabar menyambut pemimpin negaranya yang datang. Kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Amman, Kerajaan Yordania Hasyimiah, pada Selasa, 24 Februari 2026, tidak hanya menjadi agenda kunjungan kerja semata. Di balik rangkaian diplomasi, terselip suasana hangat penuh haru ketika Kepala Negara tiba di hotel tempatnya bermalam. Di lobi hotel, puluhan diaspora Indonesia telah menanti dengan penuh antusias. Wajah-wajah sumringah mahasiswa dan masyarakat Indonesia di Yordania tampak tak sabar menyambut pemimpin negaranya yang datang. Momen paling menyentuh terlihat di pintu masuk hotel. Dua anak Indonesia, Arsyah dan Carissa, mengenakan pakaian tradisional dengan anggun. Keduanya menyambut Presiden Prabowo sambil menyerahkan bunga da...

Kementerian ATR/BPN Sosialisasi SE Sekjen ATR/BPN No. 1/2026 untuk Dukung Peningkatan Kualitas Data Pertanahan MKO Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelesaian Hambatan Layanan Pengukuran dan Pemetaan melalui Berita Acara Bidang Terdampak. SE Tersebut diharapkan bisa menjadi landasan peningkatan kualitas data pertanahan, yang juga akan mendukung percepatan alih media Sertipikat Elektronik. “Harapan kita juga ke depan sertipikasi tanah elektronik bisa lebih baik lagi, lebih optimal lagi sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” terang Sekjen ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan saat membuka kegiatan Pusdatin Menyapa dengan tema Sosialisasi Update Aplikasi Terkait SE Sekjen ATR/BPN Nomor 1/2026 pada Selasa (24/02/2026) secara daring.  Kepada peserta yang berasal dari Bidang Survei dan Pemetaan di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan...

Sinergi Kementerian Transmigrasi dan Agrinas Jaladri Nusantara Kembangkan Potensi Perikanan Kawasan Transmigrasi MKO Jakarta — Kementerian Transmigrasi membuka peluang kerja sama dengan PT Agrinas Jaladri Nusantara dalam pengembangan potensi kawasan transmigrasi, khususnya di sektor perikanan di wilayah pesisir seperti di Papua. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan bahwa menjalankan arahan Presiden, pembangunan kesejahteraan yang merangkul wilayah Papua. Kawasan transmigrasi tidak boleh hanya menjadi lokasi permukiman, tetapi harus dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. “Kawasan transmigrasi harus menjadi pusat ekonomi baru. Kita tidak bisa hanya memindahkan penduduk, tetapi harus membangun ekosistem usaha yang memberi nilai tambah bagi masyarakat, Papua akan dijadikan sebagai jangkar ekonomi di kawasan pasifik” kata Menteri Iftitah saat audiensi dengan pimpinan puncak di Kantor Agrinas Jaladri Nusantara, Selasa (24/2). “Kami...

  Tuntaskan Daerah Tertinggal, Mendes Yandri Tegaskan Perlu Kolaborasi MKO Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan jika Kolaborasi menjadi solusi untuk menggenjot percepatan prmbangunan daerah tertinggal di Indonesia. Demikian dikatakan Mendes Yandri saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Operational Room Kantor Kemendes, Rabu (25/2/2026). "Di usia 80 tahun Indonesia merdeka, masih ada saudara-saudara kita yang (berada di daerah) berstatus daerah tertinggal. Ini mesti tertinggalnya kita hapus dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dengan cara apa? Kolaborasi," kata Mendes Yandri Mendes Yandri mengungkapkan keadaan sejumlah daerah yang masih berstatus tertinggal. Daerah-daerah itu, kata dia, masih ada yang belum teraliri listrik, mendapatkan sinyal internet, serta menghadapi keterbatasan infrastruktur dan sarana pendidikan. "Sarana pendidikan masih sangat terbatas. Untuk menuju (...

Soal Pembangunan Daerah Tertinggal, Wamendagri Wiyagus Tekankan Sinkronisasi Program dan Penguatan Desa MKO Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui sinkronisasi program pusat dan daerah serta penguatan tata kelola desa. Menurutnya, langkah strategis ini bertujuan untuk memastikan tercapainya pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan kemandirian desa di seluruh wilayah. "Kami memastikan setiap program prioritas Presiden, mulai dari swasembada pangan hingga penghapusan kemiskinan ekstrem, terintegrasi dalam perencanaan pembangunan di tingkat daerah dan desa," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026). Wiyagus menyinggung berbagai tantangan yang dihadapi daerah tertinggal, seperti keterbatasan kapasitas fiskal, rendahn...

Menhub Dudy Tekankan Empat Faktor Penting Penentu Keberhasilan Angkutan Lebaran 2026  MKO Biro Komunikasi dan Informasi Publik  Jakarta,Rabu 25 Februari 2026 Jakarta - Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026, di Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta, Selasa (24/2) malam. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang memimpin rakor lintas sektor ini, menekankan empat faktor penting penentu keberhasilan dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026. Keempat faktor yang dimaksud yakni keselamatan dan keamanan, perhatian terhadap hal detail, sinergi dan kolaborasi, serta kewaspadaan terhadap ketidakpastian dan potensi gangguan di lapangan. Menhub Dudy menegaskan, aspek keselamatan dan keamanan merupakan prioritas utama yang harus diwujudkan melalui langkah antisipatif dan mitigatif guna meminimalkan risiko kecelakaan maupun gangguan keamanan. Berikutnya, Menhub juga menekankan pentingnya perhatian terhadap hal detail dal...

  Sebelum Tempuh Jalur Pidana, Kantor Hukum PKBB Dorong Pemeriksaan Inspektorat atas Kades Kondang Jaya  MKO Pandeglang, 25 Februari 2026 — Kepala Desa Kondang Jaya, Andes Nurdiansyah, dilaporkan ke Inspektorat daerah dan aparat penegak hukum atas dugaan maladministrasi serta penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan dan pencabutan surat kematian seorang warga. Laporan tersebut disampaikan oleh kuasa hukum keluarga almarhum Aman, yang diwakili Pandu Tirtayasa Hakim, SH, MH, dari Kantor Hukum PKBB & Partners. Pihaknya menduga terdapat persoalan administrasi dalam penerbitan surat kematian atas nama Amantubillah, yang disebut sebagai orang tua dari terlapor dalam perkara dugaan penyerobotan tanah sekaligus pelapor dalam perkara dugaan pemalsuan tanda tangan. “Klien kami mengadukan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan yang diduga dilakukan oleh seseorang berinisial SP. Namun, dalam prosesnya muncul persoalan baru terkait surat kematian,” ujar Pandu dalam keterangan tertulisn...

Kementerian ATR/BPN Sosialisasikan Hasil SPI KPK 2025 ke Jajaran untuk Peningkatan Kualitas Layanan dan Tata Kelola Pertanahan MKO Jakarta - Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2025 telah dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Indeks Integritas Nasional ATR/BPN secara agregat berada di angka 71,3. Tenaga Ahli Menteri Bidang Ekonomi Pertanahan, Dedi Noor Cahyanto, meminta jajaran, khususnya Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN dan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) menempatkan perhatian serius atas angka tersebut agar bisa bertahap ditingkatkan secara signifikan. “Hasil SPI yang diterbitkan KPK ini adalah indikator yang mumpuni untuk melihat situasi layanan dan tata kelola kita. Pak Menteri berharap ada perubahan signifikan terhadap kualitas layanan dan tata kelola kementerian kita. Karena itu, mohon para Kakanwil dan Kakantah memahami dan mengenali situasi dari paparan KPK, lalu benar-bena...

Pemerintah Kejar Target Pembangunan Hunian Tetap bagi Korban Bencana Sumatera MKO Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Persiapan dan Laporan Pembangunan Huntap yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (25/2/2026). Mendagri Tito sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menegaskan, pembangunan huntap dilakukan melalui berbagai skema. Hal itu baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun skema gotong royong yang didukung oleh pihak lain seperti Yayasan Buddha Tzu Chi. “Kita tahu bahwa huntap ini dibangun nanti oleh APBN, oleh Kementerian PKP untuk di kompleks,” jelasnya. Selain itu, Tito men...

  Kasus Dugaan Pengeroyokan Masuk Tahap Penyelidikan, Polsek Cikedal Kirim SP2HP ke Pelapor MKO Pandeglang, Banten – Kepolisian Sektor Cikedal menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) terkait laporan dugaan tindak pidana pengeroyokan dan/atau penganiayaan yang terjadi di kawasan Situ Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Banten. Penerbitan SP2HP tersebut dilakukan oleh Polsek Cikedal yang berada di bawah naungan Polres Pandeglang dan Polda Banten sebagai bentuk pemberitahuan resmi kepada pelapor mengenai perkembangan penanganan perkara. Laporan dimaksud tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/02/II/2026/SPKT/Polsek Cikedal/Polres Pandeglang/Polda Banten, tertanggal 19 Februari 2026. Pelapor dalam perkara ini adalah Andriansyah bin Nana Suharna. Berdasarkan keterangan kepolisian, laporan tersebut telah diterima dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Artinya, penyidik tengah mengumpulkan informasi dan alat bukti awal guna menentukan apakah peristiwa ya...

  Kapolsek Beringin Bungkam, Ketika Dikonfirmasi Terkait Dugaan "Tangkap - Lepas" Mafia Solar MKO, Deli Serdang Sumut - Isu miring menerpa Polsek Beringin, Polresta Deli Serdang Polda Sumatra Utara, terkait penanganan kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar. Pasalnya, beredar kabar adanya praktik "tangkap - lepas" terhadap terduga pelaku mafia solar yang sempat diamankan beberapa waktu yang lalu. Berdasarkan informasi yang dihimpun dilapangan, tiga unit kendaraan yang telah dimodifikasi, yaitu mobil Colt Diesel Canter bak kayu dikemudikan B, mobil Kijang Innova rebon warna silver dikemudikan S dan mobil Kijang LGX warna hijau dikemudikan R, yang diduga bermuatan solar subsidi ilegal sempat diamankan oleh personel unit Reskrim pada hari Rabu, 04 Februari 2026.  Namun, ironisnya, kendaraan beserta para terduga pelaku kabarnya telah dilepaskan tanpa proses hukum yang jelas pada Kamis dini hari. Muncul dugaan kuat adanya "uang damai" diduga sebe...