PUNGLI TUMBUH SUBUR DI SMPN 225 KALIDERES,SUDIN DIKDAS JAKARTA BARAT KURANG TEGAS
MEDIAKOTA (
Jakarta-barat )
Pendidikan tidak
hanya berdampak positif bagi masyarakat tetapi kelaluasaan yang diberikan pada
lembaga pendidikan juga menjadi peluang bagi para oknum pejabat sekolah dan
oknum guru untuk menjalankan aksi pungli melalui lembaga tersebut. Contohnya di
SMPN 225 Kalideres Jakarta-Barat wartawan M.K, menemukan adanya Pungli disekolah,
setiap siswa di pungut uang sebesar 10.000 Ribu dengan alasan untuk kado ulang
tahun guru yang bertepatan di HUT PGRI, pungutan tersebut dilakukan oleh oknum
sekolah yang di ketahui oleh kepala sekolah smpn 225, ketika MK meminta
keterangan kepada KEPSEK 225 “ saya sudah kembalikan uang tersebut kepada siswa
dan siswa tidak semua saya kenakan 10.000 (ribu) tapi ada yang 7.000 (ribu),
ungkapan KEPSEK 225” (03/12/2013)
Padahal
pemerintah telah mengeluarkan peraturan
yang jelas tentang mekanisme larangan pemungutan dana/biaya dari siswa
atau orang tua murid sebagaimana Permen P dan K No 44 Tahun 2012 tentang
larangan Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan, tapi
praktek pungli tetap tumbuh dengan
suburnya melalui berbagai modus
operandi. Hal ini menunjukan bahwa para pelaku pungli tersebut telah menyalahgunakan wewenang dan mengabaikan asas-asas pelayanan
yang seharusnya dilakukan seperti yakni profesional, jujur, adil, transparan
dan akuntabel yang merupakan bagian dari
budaya kerja aparatur pemerintah, ketika Wartawan M,K ingin meminta keterangan
adanya pungutan tersebut kepada Ibu Delly Indrayati sebagai kasudin dikdas
Jakarta barat, “saya akan panggil yang bersangkutan” ungkapannya, 4/12/2013,
ketika wartawan M.K (jumat 27/12/13)
menanyakan tindak lanjut terhadap sekolahan smpn 225 tersebut, M.K hanya dapat
penyampaian dari Receptionis sudin dikdas, ungkapannya kasudin tidak di tempat
dan pengawas SMP juga tidak ada, seperti menghindar dari wartawan M.K,
receptionis sudin dikdas mengatakan, bahwa pihak SMPN 225 sudah di panggil, dan
pihak smpn 225 hanya menunjukan bukti tentang pengembaliannya uang yang telah
di pungut oleh oknum sekolah, dan sudah di kembalikan oleh pihak sekolah kepada
siswa, pihak sekolah telah mengakui kesalahannya, sampai saat berita ini
diturunkan, kurangnya sanksi yang tegas
dari pihak sudin dikdas, kepada praktek pungli, menunjukan bahwa pelaku
pungli makin subur disatuan pendidikan, seharusnya disiapkan bagi pihak sekolah
yang terbukti melakukan pelanggaran. dengan Sanksi tegas supaya tidak terulang
kembali, dalam Permendikbud Nomor 60
tahun 2011 dengan berbagai jelas sanksi,
Pengabaian
terhadap asas-asas pelayanan tersebut
mencerminkan kurang optimalnya fungsi lembaga terkait dalam sosialisasi, dan budaya kerja di
satkernya. Sebab jika budaya dikembangkan dengan baik maka sikap dan perilaku
aparatur akan terhindar dari penyimpangan
karena tugas sehari-hari
dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai organisasi yang telah disepakati dan
diyakini akan kebenarannya.(Ubay)
