Bersama Menteri Nusron Kunjungi Sulawesi Tenggara, Wakil Ketua Komisi II DPR RI: Bahu-membahu Tuntaskan Masalah Pertanahan MKO, ATR BPN RI Kendari – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Bahtra, menegaskan komitmen DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi lintas sektor untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di Sulawesi Tenggara. Dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama pemerintah daerah (Pemda) di Sulawesi Tenggara, Rabu (28/05/2025), ia menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, Pemda, dan DPR RI untuk menuntaskan persoalan agraria yang selama ini menghambat pembangunan daerah. “Hari ini saya sangat senang karena kita bisa berkumpul bersama, bahu-membahu menyelesaikan masalah pertanahan di Sulawesi Tenggara. Seperti yang selalu dipesankan oleh Presiden Prabowo, kita harus bekerja lintas batas, tanpa melihat partai, agama, atau suku, demi rakyat,” ujar Bahtra dalam Rapat Koordinasi Pertanahan dan Penataan Ruang B...

Menteri Nusron Rencanakan Rakor dengan Pemda Sulawesi Tenggara untuk Bahas Kinerja Pertanahan dan Tata Ruang MKO, Kementerian ATR BPN RI Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Rabu (28/05/2025). Ia akan memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pemerintah daerah (Pemda) dan masyarakat untuk mempercepat penyelesaian isu pertanahan, penataan ruang, serta sertipikasi tanah keagamaan di Sulawesi Tenggara. "Semoga masih sesuai rencana. Jika tidak ada halangan, Sulawesi Tenggara akan menjadi provinsi ke-10 di Indonesia dan provinsi kedua di Sulawesi yang dikunjungi Pak Menteri Nusron untuk memberikan pengarahan di hadapan kepala daerah. Dalam forum ini, Pak Menteri akan menyerahkan sertipikat tanah milik Pemda, dilanjutkan dengan diskusi dan sesi tanya jawab mengenai isu-isu strategis di daerah Sulawesi Tenggara," kata Kepala Biro Hubung...

Sosialisasi di Kota Bukittinggi, Wamen ATR/Waka BPN: Sertipikat Tanah Ulayat Adalah Hak Masyarakat Hukum Adat MKO, Kementerian ATR BPN Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen untuk melindungi hak masyarakat hukum adat melalui penerbitan sertipikat tanah ulayat. Langkah ini dipandang sebagai bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi dan wilayah yang secara turun-temurun dikuasai oleh masyarakat hukum adat. “Sertipikat tanah bukan pemberian negara, melainkan pengakuan negara atas hak yang sudah ada. Jadi ini adalah hak masyarakat hukum adat yang wajib dilindungi,” tegas Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, dalam acara Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat, di Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Senin (19/05/2025). Di hadapan niniak mamak, ia menyatakan Kementerian ATR/BPN terus mendorong percepatan penerbitan sertipikat tanah ulayat denga...

Sosialisasi Pendaftaran Tanah Ulayat di Sumatera Barat, Menteri Nusron: Negara Hadir Lindungi Hak Masyarakat Hukum Adat MKO, Kementerian ATR BPN RI Padang - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi hak masyarakat hukum adat, khususnya terkait tanah ulayat. Pernyataan tersebut ia katakan saat membuka kegiatan Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Provinsi Sumatera Barat, yang digelar di Auditorium Universitas Negeri Padang, Senin (28/04/2025).   “Kami sebagai perwakilan negara, tidak mungkin punya niat jahat terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Justru, negara hadir untuk mengakui dan melindungi hak-hak tersebut. Bentuk pengakuan dan pencegahan konflik ke depannya seperti apa? Didaftarkan, didata, supaya jelas,” tegas Menteri Nusron. Ia menjelaskan, pencatatan tanah ulayat ini bertujuan untuk memperjelas kepemilikan sehingga tidak mudah diklaim atau diambil...

Evaluasi Triwulan I 2025, Kementerian ATR/BPN Capai Serapan Anggaran Sebesar 33,75% MKO, Kementerian ATR BPN RI akarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan pagu efektif Kementerian ATR/BPN setelah efisiensi adalah sebesar Rp4.442.962.422. Dari pagu tersebut, saat ini Kementerian ATR/BPN telah menyerap anggaran mencapai 33,75%. Hal ini disampaikan Menteri Nusron dalam Rapat Kerja Bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Ruang Rapat Komisi II DPR RI pada Senin (21/04/2025). “Saat ini capaian serapan anggaran Kementerian ATR/BPN mencapai Rp1.499.353.620.462 atau telah tercapai sebanyak 33,75%. Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp0,88 triliun atau sebesar 27,40%,” jelas Menteri Nusron dalam Rapat Kerja terkait Evaluasi Capaian Program Kerja dan Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 ini. Berdasarkan capaian serapan anggaran tersebut, legalisasi hak atas tanah masih menja...

Dialog Bersama Kepala Daerah Se-Jawa Tengah, Menteri Nusron Paparkan Peran Pemda dalam Mendukung Paradigma Administrasi Pertanahan Modern MKO, Kementerian ATR BPN RI Semarang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak pemerintah daerah (Pemda) Jawa Tengah untuk berperan aktif mendukung penerapan Paradigma Administrasi Pertanahan Modern. Ada empat klaster utama dalam paradigma tersebut, yakni _land tenure, land value, land use_, dan _land development_. Ia menyebut, keempatnya menjadi fondasi dalam menciptakan sistem pertanahan yang modern, adil, dan mendukung investasi di daerah. "_Land tenure_ itu menyangkut legalitas hak atas tanah, termasuk sertipikasi, penyelesaian konflik, dan Reforma Agraria. Pemda punya peran penting dalam hal ini, khususnya dalam menyusun subjek Reforma Agraria karena gubernur dan bupati merupakan Kepala Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA)," tegas Menteri Nusron dalam Dialog Bersama Gubernur dan p...

Jadi Pembicara pada Panel Diskusi The Yudhoyono Institute, Wamen Ossy Bahas Soal Kerja Sama Regional untuk Menghadapi Polarisasi Tatanan Dunia MKO, Kementerian ATR BPN RI - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, dipilih menjadi salah satu pembicara dalam Panel Diskusi The Yudhoyono Institute yang berlangsung pada Minggu (13/04/2025) di Grand Sahid Hotel Jakarta. Diskusi ini mengangkat tajuk “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global”. Wamen Ossy membawakan materi terkait menyikapi situasi dunia pasca perang tarif yang dipicu oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump beberapa waktu terakhir. Dalam _keynote speech_-nya, ia bicara soal transisi tatanan dunia lama yang selama ini dipimpin oleh Amerika Serikat pasca Perang Dunia II. Menurutnya, kekuatan itu mulai kehilangan daya sehingga muncul upaya negara-negara baru yang ingin mendominasi, seperti yang begitu potensial adala...

Menteri Nusron Dorong Produktivitas Tanah di Sulteng untuk Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi MKO, Kementerian ATR BPN RI Palu – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Jumat (11/04/2025). Dalam kunjungan tersebut, ia menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan tanah yang produktif. “Kita ingin ekonomi di sini (Sulteng) tumbuh. Syarat ekonomi tumbuh adalah adanya kegiatan usaha. Kegiatan usaha ini tentu memerlukan tanah yang produktif. Jangan sampai tanah tersebut hanya dikuasai oleh sekelompok orang atau korporasi, tetapi dibiarkan tidak produktif, sementara masyarakat tidak bisa mengaksesnya,” ujar Menteri Nusron di hadapan media. Ia menyampaikan, pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap hak-hak atas tanah yang telah diberikan, khususnya Hak Guna Usaha (HGU). Tujuannya, untuk memastikan apakah tanah ...

  Rasakan Kemudahan Layanan Pertanahan Terbatas saat Libur Lebaran, Masyarakat: Alhamdulillah Dapat Pelayanan yang Baik MKO, Kementerian ATR BPN RI Jakarta - Lebaran bukan lagi halangan untuk mengurus administrasi pertanahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tetap membuka layanan pertanahan secara terbatas selama libur dan cuti bersama Idulfitri 1446 H, tepatnya pada 2, 3, 4, dan 7 April 2025. Layanan ini disambut baik oleh masyarakat, terutama para pemudik yang ingin memanfaatkan momen pulang kampung untuk menyelesaikan urusan pertanahan. Muhammad Satri, warga Nagari Kubang Putih, Bukittinggi yang merantau di Bandung, menjadi salah satu pemohon yang datang ke Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi. Ia memanfaatkan waktu mudiknya untuk berkonsultasi mengenai sertipikat toko milik ibundanya yang hilang. "Kami mendapatkan informasi dari notaris bahwa ada layanan khusus di ATR/BPN pada hari Lebaran 2025. Jadi, kami manfaatkan kesempatan ini untuk dat...

  Kementerian ATR/BPN Laksanakan Halalbihalal Usai Libur Idulfitri MKO, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Halalbihalal di lapangan Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (08/04/2025). Halalbihalal ini dilaksanakan usai libur Lebaran Idulfitri dan cuti bersama yang berlangsung dari 28 Maret hingga 7 April 2025.  Dalam kegiatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama bersalaman dengan seluruh pegawai Kementerian ATR/BPN. Hal ini juga sebagai bentuk rasa syukur dapat kembali bertemu dan bekerja usai libur lebaran serta bermaafan di hari nan fitri.  Usai bersalam-salaman, Menteri Nusron, Wamen Ossy, dan seluruh pegawai melanjutkan silaturahmi dalam sesi ramah tamah. Selain pegawai, kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Pembina Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (IKAWATI) Kementerian ATR/BPN, Wida Ossy De...

Tetap Buka Selama Libur Lebaran, Dirjen PSKP Supervisi Jalannya Layanan Pertanahan Terbatas bagi Masyarakat D.I. Yogyakarta MKO, Kementerian ATR BPN D.I. Yogyakarta - Pada Jumat (04/04/2025), Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Dirjen PSKP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Iljas Tedjo Prijono, meninjau Kantor Pertanahan (Kantah) yang membuka layanan pertanahan terbatas semasa libur Lebaran. Kedua Kantah tersebut adalah Kantah Kabupaten Sleman dan Kantah Kota Yogyakarta. "Jadi kami bersama dengan tim datang ke Yogyakarta untuk monitor dan supervisi berkaitan dengan layanan Idulfitri atau layanan Lebaran. Di mana, Kementerian ATR/BPN melalui Pak Menteri berkeinginan agar ATR/BPN tetap hadir dalam waktu liburan kali ini,” ungkap Iljas Tedjo Prijono di Kantah Kota Yogyakarta. Bukan hanya untuk memonitor jalannya layanan pertanahan selama libur Lebaran, Dirjen PSKP juga ingin memastikan masyarakat bisa tetap mengakses lay...

Gunakan Kesempatan Libur Idulfitri untuk Ubah Alas Hak Tanah dari Girik Menjadi Sertipikat MKO, Kementerian ATR BPN Jakarta - Menjelang Idulfitri 1446 H, sebagian masyarakat Indonesia mulai mempersiapkan perjalanan mudik ke kampung halaman. Saat berkumpul bersama keluarga, biasanya menjadi momen pertemuan dan membicarakan banyak hal seputar keluarga, salah satunya soal kepastian hukum aset tanah milik keluarga. Jika ternyata alas hak tanah yang dimiliki masih berbentuk girik, masyarakat tak perlu resah dan bisa menggunakan libur lebaran ini untuk meningkatkan girik menjadi Sertipikat Hak Milik di Kantor Pertanahan (Kantah) setempat. “Mungkin biasanya anak-anak sibuk di tanah rantau. Lalu saat berkumpul di hari Lebaran, ternyata ada aset tanah milik orang tua yang belum memiliki alas hak sertipikat, masih berbentuk girik. Ya ini momen yang tepat untuk menyertipikasi aset tanah. ATR/BPN juga tetap beroperasi meski terbatas, ini bisa dimanfaatkan buat masyarakat yang perlu layanan pertana...

Manfaatkan Layanan Pertanahan Terbatas, Laporkan Sertipikat Tanah di Kampung yang Terbit Sebelum 1997 ke Kantor Pertanahan MKO, Kementerian ATR BPN Jakarta – Para pemilik sertipikat tanah yang terbit sebelum 1997, diimbau untuk melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan (Kantah) setempat. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa sertipikat lama yang bergambar bola dunia masih banyak yang belum punya peta kadastral.  “Ada sekitar 13,8 juta sertipikat seperti ini, tapi banyak masyarakat yang belum sadar,” ungkap Menteri Nusron saat rapat bersama Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kamis (13/03/2025) lalu. Hal ini bisa terjadi karena sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah yang dilakukan belum disertai dengan pencantuman bidang tanah ke peta kadastral. Itulah yang menyebabkan bidang tanah tersebut masuk dalam kategori KW 4, 5, 6 atau bidang tanah belum terpetakan. Jika dibiarkan, hal ...

Siap Dukung Penanganan Banjir Melalui Tata Ruang dan Pengadaan Tanah, Wamen Ossy: Ke depankan Sinergitas dan Kolaborasi JMKO, Kementerian ATR BPN Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyatakan komitmennya mendukung upaya penanganan dan pengurangan risiko banjir di Indonesia. Melalui perencanaan tata ruang dan Pengadaan Tanah, ATR/BPN ikut berupaya menangani masalah yang kerap terjadi ini, termasuk di wilayah Jabodetabek-Punjur. Namun, ia menekankan bahwa penanganan masalah banjir perlu dilakukan dengan kolaborasi bersama berbagai pihak terkait. “Kementerian ATR/BPN mendukung penuh niat baik kita semua dalam mencari solusi atas permasalahan banjir. Kita harus mengedepankan sinergitas dan kolaborasi daripada saling menyalahkan,” ungkap Ossy Dermawan, dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penanganan dan Pengurangan Risiko Bencana Banjir Jangka Pendek dan Menengah yang diselenggarakan di Kementerian Koo...

Bantu Penanganan Banjir di Banten, Kementerian PU Dorong Pengendalian Tata Ruang di Wilayah Sungai MKO, Kementerian Pekerjaan Umum/ ATR BPN Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Pemerintah Provinsi Banten melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait penanganan pembebasan lahan guna mempercepat pengendalian banjir di Provinsi Banten. Rakor dipimpin oleh Menteri PU Dody Hanggodo bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, dan Gubernur Banten Andra Soni di Kantor Kementerian PU, Jumat (21/3/2025).  Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa keberhasilan pengendalian banjir di Jabodetabek sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah, terutama dalam kesiapan lahan dan pengelolaan sampah. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan dalam penanganan banjir di Jabodetabek, upaya yang dapat dilakukan salah satuny...

Peringati Nuzululqur'an Sekaligus Buka Puasa Bersama, Menteri Nusron: Momentum Menjadikan Al-Qur'an sebagai Pedoman Hidup MKO, Kementerian ATR BPN Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momen Nuzululqur’an sebagai pengingat agar senantiasa berpegang teguh pada ajaran Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari. Demikian ia sampaikan saat Pengajian Bulanan dalam rangka memperingati Nuzululqur’an sekaligus Buka Puasa Bersama, di Masjid Nuurur Rahman Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (20/03/2025). “Semoga kita semua mendapatkan berkahnya Al-Qur’an. Semua omongan kita itu senantiasa dituntun Al-Qur’an. Pandangan mata kita juga dituntun pandangan mata Al-Qur’an. Langkah kita juga dituntun Al-Qur’an,” ujar Menteri Nusron dalam sambutannya. Menurutnya, Al-Qur’an mengandung pedoman untuk segala aspek kehidupan, bahkan hingga urusan pertanahan dan agraria. Ia menyinggung salah satu ayat ...

Pemerintah Tetapkan 87% Lahan Baku Sawah sebagai LP2B, Menteri Nusron: Tidak Boleh Diubah Fungsi MKO, Kementerian ATR BPN Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengikuti Rapat Koordinasi mengenai Pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan pada Selasa (18/03/2025). Salah satu keputusan yang diambil dalam rapat tersebut adalah penetapan 87% dari total lahan baku sawah (LBS) untuk dimasukkan dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Keputusan diambil berdasarkan dukungan dari Kepala Bappenas yang menilai hal ini penting untuk menjaga ketersediaan pangan. “Karena, jika sudah menjadi LP2B, lahan tersebut tidak boleh diubah fungsi untuk kepentingan apa pun selamanya, kecuali dengan mengganti lahan tersebut dengan tingkat produktivitas yang setara,” ujar Menteri Nusron. Berdasarkan penetapan tersebut, Menteri Nusron...