Sidang Gugatan Ijazah Presiden ke-7, PN Surakarta Imparsial MKO, Humas MA, Jakarta Kamis,30 Januari 2026, Sebagai informasi, persidangan terakhir hari Selasa tanggal (27/1/2026). Perhatian masyarakat indonesia akhir-akhir ini tertuju pada sidang lanjutan perkara perdata gugatan yang melibatkan Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo yang digelar di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Surakarta. Sidang tersebut, dipimpin oleh Dr. Achmad Satibi, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim yang juga merupakan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta kelas IA Khusus. Sebagai informasi, persidangan terakhir hari Selasa tanggal (27/1/2026), telah sampai pada proses pembuktian. Pada persidangan dimaksud, kuasa hukum Presiden RI ke-7 menghadirkan saksi fakta yang merupakan teman kuliah Joko Widodo. Terlepas dari hasil akhir sengketa perdata tersebut, ada hal-hal dalam sengketa yang dapat menjadi sebuah pembelajaran bagi masyarakat mengenai posisi Pengadilan Negeri khususnya Majelis Hakim dalam mengadili se...

Sidang TPPU Hasbi Hasan: Integritas Jaminan Hakim Bebas Intervensi MKO, Humas MA, Jakarta Jum'at,30 Januari 2026, Persidangan perdana resmi digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, dengan perkara yang teregister Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2026/PN Bdg, pada Selasa (27/1/2026).  Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menghadirkan Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan sebagai Terdakwa, memasuki babak baru.  Persidangan perdana resmi digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, dengan perkara yang teregister Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2026/PN Bdg, pada Selasa (27/1/2026). Sebelumnya Hasbi Hasan juga diketahui telah dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun, dalam perkara tindak pidana korupsi, dan saat ini menjalani pemidanaan tersebut di Lapas Sukamiskin, Bandung. Pada perkara TPPU ini, Hasbi Hasan didakwa bersama pihak swasta Menas Erwin Djohansyah, yang terlebih dahulu telah menjalani persidangan. Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap, Erwin memfasilitas...

Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Perkara Pencurian: Harmonisasi melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2026 MKO, Humas MA, Jakarta  lKamis,30 Januari 2026, Pemberlakuan KUHAP Baru menghadirkan semangat penguatan mekanisme keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan. Pendahuluan Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) menandai babak baru dalam pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia. Salah satu semangat utama yang diusung KUHAP Baru adalah penguatan. Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR) sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan, keadilan substantif, dan keseimbangan kepentingan para pihak. Namun demikian, dalam praktik peradilan muncul persoalan penafsiran terkait jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui MKR, khususnya pada tindak pidana pencurian yang memiliki ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tah...

Jambin: WBBM Bukan Sekadar Penghargaan, Tapi Amanah Menjaga Kepercayaan Publik Bidang MKO, Pembinaan Kejaksaan RI melaksanakan apel Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2026 pada hari Kamis, 29 Januari 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai 22 Gedung Utama Kejaksaan Agung ini dipimpin langsung oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin) Dr. Hendro Dewanto S.H., M.Hum. beserta seluruh jajaran Eselon II, Eselon III Bidang Pembinaan. Dalamamanatnya, Jambin menyampaikan bahwa pencanangan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Reformasi Birokrasi yang telah dibangun sebelumnya, terutama setelah Bidang Pembinaan berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2021. “Predikat WBK tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan harus menjadi fondasi kokoh untuk terus memperkuat integritas, memperbaiki tata kelola, serta meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan,” ujar Jambin Jambin juga menegaskan bahwa predikat WB...

Tim Satgas SIRI Amankan DPO Tindak Pidana Pemilu Babul Salam Asal Kejati Kalimantan Utara MKO, Tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan Agung berhasil mengamankan buronan yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara DPO tersebut diamankan pada Rabu 28 Januari 2026 di Taman Villa Baru, Bekasi, Jawa Barat. Identitas Buronan yang diamankan, yaitu: Nama/Inisial : Babul Salam Tempat lahir : Nunukan Usia/Tanggal lahir: 26 Tahun/20 Maret 1999 Jenis kelamin: Laki-laki Kewarganegaraan: Indonesia Agama : Islam Pekerjaan: Swasta Alamat : Jl. Tiga Tawai/RT 077/RW028, Tanjung Selor, Kalimantan Utara Babul Salam merupakan terpidana yang terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena Terpidana ”dengan sengaja memberikan imbalan uang kepada pemilih secara langsung pada masa tenang” Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor: 31/PID.SUS/2024 tanggal 20 Maret 2024, Oleh karena itu dijatuhkan pidana penjara selama 3...

Kapolres Lebak Bersama OKP dan Mahasiswa Laksanakan Kegiatan Bakti Sosial di Desa Cikareo MKO, Lebak – Kepala Kepolisian Resor Lebak Polda Banten AKBP Herfio Zaki, S.I.K., M.H. bersama Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan mahasiswa melaksanakan kegiatan bakti sosial di Kantor Desa Cikareo, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak. Rabu, 28/01/2026. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa, serta warga Desa Cikareo. Bakti sosial dikemas dalam bentuk silaturahmi dan dialog bersama masyarakat guna mempererat hubungan antara Polri, pemuda, mahasiswa, dan masyarakat desa. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Lebak berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan aspirasi, keluhan, serta masukan terkait situasi kamtibmas di lingkungan Desa Cikareo. Kapolres juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya pemuda dan mahasiswa, untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Lebak. AKBP Herfio Zaki, S.I.K., M.H. menyam...

Ditpamobvit Polda Banten Laksanakan Pengamanan di PT Chandra Asri MKO, Cilegon – Guna berikan situasi aman dan nyaman, Ditpamobvit Polda Banten lakukan pengamanan dan patroli di PT Chandra Asri Petrochemical Tbk yang berada di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon pada Rabu (28/01).  Pengamanan ini dipimpin langsung oleh Iptu TB Yogi selaku Perwira Pengawas (Pawas) di PT Chandra Asri Petrochemical Tbk dan didampingi oleh dua Personel Ditpamobvit Polda Banten, serta diikuti oleh seluruh security PT Chandra Asri Petrochemical.  Saat dikonfirmasi, Dirpamobvit Polda Banten Kombes Pol Resza Ramadianshah membenarkan terkait pengamanan tersebut. Ia menyebutkan pengamanan ini sebagai bentuk upaya memberikan jaminan keamanan bagi mitra obvit PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.  “Ya benar, bahwa hari ini personel Ditpamobvit Polda Banten telah melakukan patroli serta pengamanan di PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Dimana pengamanan ini sebagai bentuk upaya kita dalam memberikan jaminan ...

  Mendes Yandri Sambangi Peternakan Telur Omega di Serang MKO, BR/Humas/KDPDT/I/2026/38 Serang - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto didampingi Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengunjungi PT Malindo Feedmill Layer Serang di Desa Sangiang Kecamatan Pamarayan, Rabu (28/1/2026). Mendes Yandri mengatakan PT Malindo mengembangkan ayam petelur biasa dan omega dengan jumlah ribuan ekor. Kedatangan Mendes Yandri untuk memastikan peternakan ini melibatkan warga sekitar sebagai karyawan. Dan hal ini terbukti dengan mayoritas pegawai berasal dari warga dari Desa Sangiang dan sekitarnya. Mendes Yandri ingin melihat langsung dan mengetahui lebih detail soal Telur Omega ini.  Mendes Yandri mengunjungi Kandang Ayam dan Gudang Penyimpanan serta mendengarkan penjelasan dari petinggi PT Malindo. Usai kunjungan, Mendes Yandri mengatakan, telur ini berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memang butuhkan pasokan yang banyak. Mendes Yandri ...

Wamenpar: Pariwisata Ramah Muslim Perkuat Ekonomi Syariah dan Tingkatkan Daya Saing MKO, Jakarta, 28 Januari 2026 - Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menegaskan bahwa pariwisata ramah Muslim bukan sekadar agenda sektoral, melainkan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ekonomi syariah, mendorong investasi berkualitas, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. “Pariwisata ramah Muslim menjadi bagian dari penguatan daya saing pariwisata sekaligus pengembangan ekonomi nasional. Ini adalah upaya membangun ekosistem yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” kata Wamenpar Ni Luh Puspa dalam acara Driving Indonesia’s Halal Industry Competitiveness & Global Export Readiness di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (28/1/2026). Wamenpar menjelaskan kebijakan pariwisata inklusif merupakan arah pembangunan nasional. Layanan ramah Muslim diposisikan sebagai peningkatan standar pelayanan destinasi tanpa mengubah karakter dan jati diri budaya lokal. Layanan...

Wamendagri Bima Dorong Kepala Daerah Perkuat Ekosistem Industri Halal Nasional MKO, Jakarta — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong kepala daerah untuk berperan aktif memperkuat ekosistem industri halal secara terstruktur dan berkelanjutan sebagai bagian dari strategi nasional meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dorongan tersebut disampaikan Bima saat menjadi keynote speaker pada acara Kadin Sharia Economic Outlook 2026 di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (28/1/2026). Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya penentuan posisi (positioning) Indonesia dalam peta industri halal dunia dengan belajar dari praktik terbaik sejumlah negara. “[Kalau kita lihat] negara-negara tertentu yang sukses [itu karena beberapa faktor]. Satu karena dukungan pemerintah, kedua dicanangkan sebagai program nasional, ketiga ada badan khusus yang menangani, keempat fokus pada diferensiasi atau keunggulan, dan kelima ada strategi nasional yang sifatnya bet...

Peluncuran Logo Imlek Nasional 2026: Simbol Persatuan dalam Keberagaman Indonesia MKO, Jakarta, 28 Januari 2026 - Pemerintah secara resmi meluncurkan logo perhelatan “Imlek Nasional 2026: Harmoni Imlek Nusantara” sebagai simbol perayaan Tahun Baru Imlek yang inklusif, mengayomi, dan merepresentasikan semangat kebangsaan Indonesia. Logo ini dirancang sebagai bahasa visual yang hangat, humanis, tenang, serta bermartabat, sekaligus memancarkan optimisme dan refleksi atas perjalanan bangsa dalam keberagaman. Ketua Umum Panitia Imlek Nasional 2026 Irene Umar mengatakan kehadiran logo ini sangat melambangkan apa itu Indonesia dengan budaya dan keberagamannya ke dalam Bhineka Tunggal Ika. "Mulai dari merah putih di rambut kuda untuk mengingatkan bahwa mahkota Itu adalah bendera merah putih, lalu dengan lambang api di bagian mata sebagai bentuk semangat dan pengingat bahwa tahun ini kuda api. Selain itu, juga sebagai pengingat setiap langkah yang kita lakukan tidak melupakan kebudayaan da...

  Penipuan Investasi Berujung Perdamaian, PN Maros Terapkan Pidana Pengawasan MKO, Tim Redaksi - Dandapala Contributor Rabu, 28 Jan 2026 Maros- Pengadilan Negeri (PN) Maros menjatuhkan pidana pengawasan terhadap dua terdakwa perkara penipuan investasi dalam Putusan Nomor 149/Pid.B/2025/PN Mrs yang dibacakan pada Rabu (28/1). Putusan ini mencerminkan penerapan pendekatan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan restoratif dan proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perkara bermula pada Juni 2022 ketika Terdakwa II, Abdul Asis selaku komisaris PT Giri Hasanuddin Nusantara, mengajak korban, Syahril, untuk berinvestasi di perusahaannya dengan janji keuntungan 10 % per bulan dan pengembalian modal paling lambat Januari 2023. Korban kemudian menyetorkan dana investasi awal sebesar Rp100 juta yang disertai perjanjian tertulis berupa pembayaran keuntungan secara bertahap selama beberapa bulan. Namun, sebe...

Pembinaan dan Sosialisasi PT Denpasar, Asa dan Dilema Implementasi KUHP dan KUHAP MKO, Tim Redaksi - Dandapala Contributor Rabu, 28 Jan 2026 ,Denpasar, Bali - Dalam rangka peningkatan kinerja dan disiplin Aparatur Peradilan Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar, PT Denpasar menggelar Kegiatan Komunikasi dan Koordinasi Pagi Bersama Aparatur Pengadilan Negeri (Kopi Bali) yang diisi dengan Pembinaan oleh Ketua PT Denpasar dan sosialisasi yang diikuti secara hybrid offline oleh Pimpinan dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah di PT Denpasar dan online melalui zoom meeting yang diikuti oleh Pimpinan dan Aparatur Peradilan Pengadilan Negeri (PN) Se-Provinsi Bali, Rabu (28/01). Acara ini diawali dengan Pembinaan oleh Ketua PT Denpasar, Bambang Hery Mulyono. “Mengingatkan kepada seluruh Pimpinan dan Aparatur PN Se-Wilayah PT Denpasar, agar meningkatkan integritas, kinerja dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing”, tegas BHM memberikan pembinaan di Kopi Ba...

Tolak Kasasi, Ini Pertimbangan MA Jatuhkan Vonis dalam Kasus Skincare Mengandung Merkuri MKO, Humas MA, Jakarta Rabu,28 Januari 2026, Dalam putusan yang diketok pada 19 Desember 2025 itu, Majelis Hakim Kasasi menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun dan denda sejumlah Rp1 Miliar subsider dua bulan kurungan terhadap terdakwa.  Mahkamah Agung (MA) memperbaiki Putusan Judex Facti terkait pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Mir’a Hayati (30), Direktur Utama Mira Hayati Cosmetic. Sebelumnya, PT Makassar menjatuhkan vonis tiga tahun penjara dan denda sejumlah Rp1 Miliar subsider tiga bulan kurungan, setelah terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu. Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan, Judex Facti dalam putusannya belum mempertimbangkan secara adil, objektif dan komprehensif keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga pidana terhadap terdakwa beral...

RUU Jabatan Hakim Dalam Menjawab Perkembangan Jaman MKO, Humas MA, Jakarta Rabu,28 Januari 2026, RUU ini diharapkan menjadi instrumen strategis untuk menjamin independensi, keamanan, dan kesejahteraan hakim, sehingga mereka dapat menjalankan tugas menegakkan hukum dan keadilan tanpa tekanan maupun kepentingan lain. RUU Jabatan Hakim dan Profesi Hakim Rancangan Undang-undang Jabatan Hakim (RUU Jabatan Hakim) mengalami perkembangan yang signifikan pada tahun 2026. Pada tahun ini RUU Jabatan Hakim kembali dibahas. Penguatan kedudukan hakim sebagai pejabat negara mulai terlihat jelas untuk diperjuangkan. Hakim merupakan jabatan yang diamanatkan oleh konstitusi secara langsung melalui Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 19 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah menjelaskan posisinya sebagai pejabat negara. Merujuk pula pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan, pejabat negara merupakan pi...

JPU Ungkap Dugaan Konflik Kepentingan dan Aliran Dana Investasi Google dalam Kasus Korupsi Chromebook MKO, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Roy Riadi membeberkan sejumlah fakta usai persidangan lanjutan perkara dugaan korupsi Digitalisasi Pendidikan Pengadaan Chromebook oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 27 Januari 2026.  Persidangan tersebut menghadirkan saksi-saksi dari pihak GOTO yakni Head of Tax GoTo Group Ali Mardi, Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik PT Google Indonesia Putri Ratu Alam, serta Staf Khusus Menteri SKM Fiona Handayani untuk memberikan keterangan untuk perkara atas nama Terdakwa Ibrahim Arief, Terdakwa Sri Wahyuningsih dan Terdakwa Mulyatsyah. Dalam keterangannya, JPU mengungkapkan adanya fakta persidangan mengenai kesepakatan antara pihak Google dengan Terdakwa Nadiem Makarim saat menjabat sebagai Menteri. Kesep...

Implikasi UU Penyesuaian Pidana Terhadap Perbuatan Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika dan Hilangnya Minimum Khusus MKO, Humas MA, Jakarta Rabu,28 Januari 2026 Regulasi ini tidak hanya menegaskan kembali keberlakuan pasal-pasal kunci dalam UU Narkotika, tetapi juga menghapus ancaman pidana minimum khusus yang selama ini menjadi polemik dalam praktik peradilan. Pendahuluan Pergeseran paradigma hukum pidana nasional dan hukum acara pidana nasional ditutup dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Ancaman Pidana, Konversi Nilai Denda, dan Penyesuaian Istilah dalam Peraturan Perundang-undangan Pidana di Luar KUHP (selanjutnya disebut UU Penyesuaian Pidana) yang terbit pada tanggal 2 Januari 2026. Momen ini menandai transisi fundamental dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana era kolonial menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Transisi ini tidak berjalan tanpa gejolak interpretasi. Salah satu isu yang mema...

JPU Ungkap Penyimpangan Tata Kelola Pertamina dan Konflik Kepentingan dalamSidang Kesaksian Eks Komisaris Utama MKO, Ahok Jaksa Penuntut Umum(JPU) Triyana Setia Putra memaparkan perkembangan dalampersidangan tindak pidana korupsi PT Pertamina yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam persidangan tersebut, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dihadirkan sebagai saksi dalamkapasitasnya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. JPU menegaskan bahwa meskipun saksi tidak terlibat langsung dalamoperasional harian, keterangan yang diberikan telah berhasil memotret adanya benang merah penyimpangan yang terjadi di Pertamina. “Hal ini mencakup adanya ketidakwajaran dalampeningkatan kuota impor minyak mentah dan BBM yang kemudian berdampak pada tingginya biaya penyewaan kapal serta kebutuhan penyimpanan (storage),” ujar JPU Triyana. Keterangan ini dinilai sangat krusial karena sejalan dengan keterangan saksi lainnya seperti mantan Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati 2018-2024 dan mantan...

  Perkuat Sinergi dan Kepastian Hukum, Kejati Kepri dan BRK Syariah (Perseroda) Teken Perjanjian Kerja Sama MKO, Kejati Kepri – Batam, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Selain dengan Kejati Kepri, PKS juga dilaksanakan antara BRK Syariah dengan Kejari Batam, Kejari Tanjungpinang, Kejari Natuna dan Kejari Bintan. Acara berlangsung di Ballroom Asialink Hotel Batam, dihadiri jajaran pejabat utama masing-masing instansi, Senin (26/01/2026). Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau J. Devy Sudarso dan Plt. Direktur Utama PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Helwin Yunus, dilanjutkan dengan Kajari Batam, Kajari Tanjungpinang, Kajari Natuna dan Kajari Bintan, disaksikan oleh jajaran pejabat utama dari kedua institusi. Adapun ruang lingkup kerjasama meliputi : a. Pember...