Diduga Berubah, Pengakuan PPPK Paruh Waktu Rangkap Jabatan di Pandeglang Jadi Sorotan Publik MKO, Pandeglang -Transparansi pengelolaan anggaran di SD Negeri Senangsari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten, menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul munculnya dugaan ketidaksesuaian pengakuan dari seorang oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang merangkap sebagai operator sekolah. Kasus ini mencuat setelah oknum tersebut sebelumnya menyampaikan kepada awak media bahwa dirinya tidak menerima tambahan honor atas tugas operasional sekolah yang dijalankan. Pernyataan tersebut sempat memicu simpati sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai kesejahteraan tenaga pendidik. Namun, berdasarkan hasil konfirmasi dengan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), muncul pengakuan berbeda. Dalam komunikasi yang dilakukan, yang bersangkutan disebut mengakui adanya penerimaan honor tambahan terkait tugas sebagai operator sekolah. “Saat kami lakukan k...

Bertemu Macron, Prabowo Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan hingga Ekonomi Kreatif MKO, Paris, 15 April 2026* — Usai merampungkan kunjungan kenegaraannya ke Rusia, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melanjutkan agenda ke Prancis, Selasa (14/4). "Presiden melanjutkan agenda lawatan ke Prancis dan bertemu dengan Presiden Republik Prancis, Yang Mulia Emmanuel Macron,” dikutip dari Instagram @prabowo. Prabowo bertemu Macron di Istana Élysée, Paris. Dalam pertemuan itu, Prabowo dan Macron membahas seputar penguatan kerja sama strategis di berbagai sektor prioritas yang akan menguntungkan kedua negara. “Termasuk pengadaan alutsista dan penguatan industri pertahanan, transisi energi dan pengembangan energi baru terbarukan, infrastruktur dan transportasi, hingga pendidikan dan ekonomi kreatif,” kutip @prabowo. Pemerintah Indonesia memandang Prancis sebagai salah satu mitra strategis di kawasan Eropa dalam pengembangan kerja sama bilateral yang lebih luas dan berkelanjutan. “Se...

PN Surakarta Nyatakan Tidak Dapat Diterima Gugatan Ijazah Presiden Ke-7 Jokowi MKO, Aditya Yudi - Dandapala Contributor Rabu, 15 Apr 2026  Surakarta Jawa Tengah — Perkara gugatan ijazah yang menyeret Presiden ke-7 Joko Widodo akhirnya mencapai babak akhir di tingkat pertama. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan putusan niet onvankelijk verklaard (NO) terhadap gugatan yang diajukan oleh Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto, Selasa (14/4/2026). Gugatan dengan register 211/Pdt.G/2025/PN Skt tersebut diajukan terhadap sejumlah pihak, yakni Joko Widodo sebagai Tergugat I, Ova Emilia dan Wening Udasmoro sebagai Tergugat II dan III, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai turut tergugat. Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh para tergugat dan turut tergugat. “Dalam eksepsi, menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat,” demikian bunyi pertimbangan yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Pe...

  Perkuat Sinergi Manajemen ASN, MA & BKN Tandatangani Nota Kesepahaman MKO, Humas MA, Jakarta Rabu15 April 2026 Kerjasama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi dan integrasi antara kedua lembaga.  Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) resmi menandatangani Nota Kesepahaman dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Rabu (15/4/2026) di kantor Mahkamah Agung, Jakarta. Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Zudan Arif Fakrulloh. Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi dan integrasi antara kedua lembaga, khususnya dalam bidang manajemen aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan peradilan. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa Nota Kesepahaman dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Selain it...

Satgas Haji Polri Gelar Operasi Berlapis Antisipasi Praktik Haji Ilegal 2026 MKO, DIVISI HUMAS POLRI 15 April 2026 JAKARTA— Menjelang bergulirnya musim ibadah haji tahun 2026, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Satuan Tugas (Satgas) Haji resmi bermanuver untuk mengantisipasi maraknya praktik haji ilegal. Langkah tegas ini diwujudkan melalui persiapan operasi gabungan lintas instansi yang dirancang khusus untuk menutup rapat segala celah pelanggaran yang kerap dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Pol. Jhonny Eddizon Isir, menegaskan bahwa Satgas Haji tidak bekerja sendirian. Pihaknya menjalin kerja sama yang erat dengan Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Imigrasi, serta otoritas keamanan Arab Saudi dalam melakukan fungsi pengawasan dan penindakan secara komprehensif. “Operasi menjelang musim haji meliputi razia travel ilegal, pencegahan di bandara, hingga pembongkaran jaringan sindikat,”...

  Humas Polri Jadi Penjaga Kebenaran di Tengah Derasnya Arus Informasi*  MKO, DIVISI HUMAS POLRI 15 April 2026 JakartaSelatan — Di tengah derasnya arus informasi digital yang kerap tidak terverifikasi, Divisi Humas Polri menegaskan perannya sebagai garda terdepan dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan dapat dipercaya. Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dalam kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri T.A. 2026 yang dilaksanakan pada Selasa (14/4/2026) di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan. Wakapolri menekankan bahwa tantangan Divhumas Polri saat ini semakin besar seiring dengan masifnya penyebaran hoaks dan disinformasi di ruang digital. “Di tengah derasnya arus informasi, Humas Polri hadir bukan hanya untuk menyampaikan kabar, tetapi memastikan yang sampai ke masyarakat adalah kebenaran.” Menurutnya, di era media sosial saat ini, inf...