Kartinah, S.Pd  Kepala Sekolah SDN Kalibuntu Baros Mengusulkan Bangunan Baru Yang Rusak Berat MKO, Serang Baros Banten - Bertahun tahun Kepala Sekolah SDN Kalibuntu Kecamatan Baros Kabupaten Serang Kartinah, S.Pd  meminta mengusulkan melalui Dapodik untuk Bangunan ruangan kelas Baru. Diantara nya 1Ruang Kelas berikut Ruang UKS dan WC Guru dan WC Siswa. Sementara Bangunan yang ada sekarang kita lihat kondisi bangunannya Rusak Berat Hampir 90 % ( sembilan puluh persen ). Kartinah, S.Pd  Kepala Sekolah SDN Kalibuntu Baros meminta pihak Dapodik segera membangun ruang baru. Sangat terlihat Kondisi Bangunan Lama yang bisa rubuh sewaktu waktu disaat murid murid swdang melakukan aktivitas belajar. Kami meminta segera dibangun dan mendapat Rehabilitasinya sekolah tersebut, ungkap Kartinah, S.Pd  Kepala Sekolah SDN Kalibuntu Baros kepada awak media. Saat di konfirmasi Awak Media dengan Kepala Sekolah SD Negeri Kalibuntu Kecamatan baros Kabupaten Serang, Awak Media melih...

  Tim Penyidik Tetapkan Tersangka AW Perkara TPPU Berkaitan dengan Terpidana Zarof Ricar MKO, Kamis 16 April 2026, Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Khusus (JAM PIDSUS) menetapkan Tersangka AW dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan Terpidana Zarof Ricar. Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah Tim Penyidik memperoleh bukti cukup melalui serangkaian tindakan penyidikan berupa pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan penggeledahan di Provinsi Jakarta, yang dilakukan secara mendalam, profesional, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan asas praduga tidak bersalah. Kasus posisi dalam perkara ini sebagai berikut: ●Bahwa Tersangka AW bersama-sama dengan Terpidana Zarof Ricar membuat suatu proyek flim dengan judul “Sang Pengadil”. Pada saat tersebut, Zarof Ricar mengajak Tersangka AW untuk memberikan dukungan berupa uang pembuatan flim tersebut. ●Modal pembuatan flim sebesar Rp4,5 miliar dan dibagi 3...

  Serah terima Aset Bangunan Badan Pemulihan Aset kepada JAM PIDSUS Guna Penunjang Pelaksanaan Tugas Selasa 14 April 2026 di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah dilaksanakan penyerahan berita acara serah terima tanah berikut bangunan barang rampasan dari Terpidana Arie Lestario Kusumadewa yang terletak di Jakarta Selatan dengan luas 788 m2.  Kegiatan ini merupakan wujud dari penegakan hukum yang berorientasi pada asset recovery, dengan memastikan bahwa setiap aset hasil tindak pidana korupsi dapat dipulihkan, diamankan, dan dimanfaatkan bagi kepentingan negara. Selain itu, penyerahan ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam pelaksanaan UNCAC melalui Badan Pemulihan Aset yang memiliki peran strategis dalam menelusuri, mengamankan, mengelola, dan mendukung pengembalian aset hasil tindak pidana sebagai bagian dari penguatan peran Central Authority Pemulihan Aset. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dalam s...

Mengenal Doktrin Adequate Level Of Protection Dalam Transfer Data Pribadi Lintas Batas MKO, Humas MA, Jakarta Kamis,16 April 2026 UU PDP mewajibkan perlindungan setara dalam transfer data lintas negara, menjaga privasi, kepastian hukum, dan daya saing digital Indonesia. PENDAHULUAN Transformasi digital global telah menempatkan data pribadi sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi dan strategis yang tinggi. Konsekuensinya, arus data lintas batas negara (cross-border data flow) menjadi fenomena yang tidak terelakkan dalam ekosistem perdagangan internasional. Namun, aliran data ini juga membuka celah kerentanan terhadap hak privasi subjek data apabila negara tujuan transfer tidak memiliki standar perlindungan yang memadai. Di Indonesia, pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi instrumen vital untuk menjawab tantangan tersebut. Fokus krusial dalam regulasi ini terletak pada Pasal 56 ayat (2) UU PDP yang mengatur bahwa...

  Antropologi dan Penafsiran Hukum MKO, Humas MA, Jakarta Kamis,16 April 2026 Menurut oam Chomsky dan Steven Pinker, bahasa memengaruhi cara berpikir dan mencerminkan kondisi mental seseorang. Sering kali kita menganggap bahwa ketika hakim mengimplementasikan hukum tertulis secara kaku, maka hakim tersebut telah lepas dari unsur “bias” dan menjadi hakim yang “objektif”. Tulisan ini akan mencoba menjelaskan kekeliruan tersebut, serta memberikan cara bagaimana menggunakan antropologi agar keadilan substantif benar-benar menjadi “substansif”. Filsuf-filsuf seperti Derrida, Saussure, dan Ludwig Wittgenstein menyatakan bahwa bahasa dan makna tidak bersifat kaku. Mereka menunjukkan bahwa bahasa dapat dipelintir dan diatur sedemikian rupa sehingga kebakuan yang dianggap tetap pun menjadi sirna. Inilah sebabnya hukum sering disebut sebagai the art of interpretation. Makna tidak dapat dilepaskan dari kultur dan cara pandang penafsir, demikian pula penafsiran setiap orang terhadap hukum. Art...

  Perumnas Sosialisasikan Hunian ASN di Ditjen Badilum MKO, Tim DANDAPALA - Dandapala Contributor Kamis, 16 Apr 2026 Jakarta Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menerima sosialisasi program hunian bagi aparatur sipil negara (ASN) yang disampaikan oleh Perum Perumnas. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 14 April 2026, bertempat di Command Center Ditjen Badilum. Sosialisasi ini menghadirkan Kepala Department Pemasaran Business to Business Perumnas, Eva Sari, yang memaparkan berbagai jenis hunian yang dikembangkan, baik berupa rumah tapak maupun rumah susun. Selain itu, disampaikan pula konsep pengembangan hunian berbasis transit oriented development (TOD), yakni kawasan hunian yang terintegrasi dengan pusat transportasi umum guna menunjang mobilitas penghuni. Melalui kegiatan ini, para pegawai Ditjen Badilum memperoleh informasi yang komprehensif terkait pilihan hunian yang tersedia, sekaligus berkesempatan untuk berdiskusi secara langsung dengan pihak Perumnas mengenai ...

  Ditjen Badilum Gelar Halalbihalal dan Santuni Anak Yatim MKO, TimDANDAPALA - Dandapala Contributor Kamis, 16 Apr 2026 JakartaDirektorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kegiatan halalbihalal dan silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri pada Rabu, 15 April 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Galeri Ditjen Badilum dan diikuti oleh seluruh pejabat serta pegawai di lingkungan Ditjen Badilum. Kegiatan ini turut dihadiri anak-anak yatim dari Yayasan Mizan Amanah yang diundang secara khusus oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Bambang Myanto. Dalam sambutannya, Bambang Myanto menyampaikan bahwa momentum Idul Fitri hendaknya dimaknai sebagai sarana untuk mempererat silaturahmi serta memperkuat kebersamaan antarpegawai. Ia juga mengajak seluruh jajaran untuk kembali pada nilai-nilai fitrah, dengan meningkatkan integritas dan semangat pengabdian dalam menjalankan tugas. Kegiatan halalbihalal tersebut juga diisi dengan tausiyah yang disa...

Perkuat Integritas Peradilan, IKAHI Purwokerto Gandeng KPK dan PPATK MKO, Bintoro Wisnu Projo - Dandapala Contributor Kamis, 16 Apr 2026 Purwokerto, Jawa Tengah - Upaya memperkuat benteng integritas di lingkungan lembaga peradilan kembali dilaksanakan dan ditegaskan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Purwokerto dengan menggelar Sosialisasi Penguatan Integritas dan Praktik Anti Korupsi dengan menggandeng Narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai narasumber utama. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Command Center Pengadilan Negeri Purwokerto, Jalan Gerilya Nomor 241, Purwokerto, Kamis (16/4/2026) mulai pukul 08.30 WIB. Agenda tersebut merupakan rangkaian peringatan HUT ke-73 IKAHI Tahun 2026, sekaligus penguatan nilai integritas bagi aparatur peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama se-Eks Karesidenan Banyumas. Dua narasumber utama yang hadir yakni Ibnu Basuki Wibowo dari KPK dan B...

  Tingkatkan Literasi Hukum, MA Rancang Jurnal Ilmiah MKO, HumasMA, Jakarta Kamis,16 April 2026 MA RI resmi luncurkan pembangunan jurnal ilmiah sebagai wadah diseminasi riset hukum dan anotasi putusan hakim yang kredibel. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Urusan Administrasi mengambil langkah strategis guna memperkuat literasi dan publikasi hukum dengan menyelenggarakan Kick Off Meeting Pembangunan Jurnal Ilmiah di lingkungan Mahkamah Agung pada Kamis (16/4/2026). Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 di Ruang Rapat Mudjono ini menjadi forum krusial untuk membahas urgensi jurnal ilmiah bagi institusi peradilan.  Dalam diskusi tersebut dibahas bahwa jurnal ilmiah merupakan media komunikasi akademik yang vital untuk menerbitkan artikel berbasis penelitian atau kajian ilmiah secara berkala dan terstruktur.  Melalui proses editorial dan penelaahan (peer review) yang ketat, jurnal ini diharapkan menjadi sarana untuk mendiseminasikan serta mengembangkan ilmu pengetahu...

  Mahkamah Agung Gelar Monitoring dan Evaluasi Berkas Kasasi Elektronikdi Surabaya MKO, Humas MA, Jakarta Kamis,16 April 2026 MA gelar monev berkas kasasi elektronik di Jawa Timur guna perkuat integritas data dan transformasi sistem peradilan yang akuntabel. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan Berkas Perkara Kasasi Secara Elektronik dan Peninjauan Kembali bagi empat lingkungan peradilan se-Wilayah Jawa Timur.  Acara yang berlangsung di Surabaya ini dibuka secara resmi oleh Panitera Mahkamah Agung, dengan dihadiri jajaran pejabat struktural, hakim tinggi, serta para ketua pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama, Rabu (15/04). Dalam sambutannya, Dr. Sudharmawatiningsih, Panitera Mahkamah Agung menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan peradilan. “Tuntutan terhadap profesionalisme, integritas, dan kinerja aparatur peradi...

  Pengadilan Negeri Makassar Gandeng Dinas Koperasi dan UKM, Perluas Akses Keadilan bagi Pelaku Usaha MKO, HumasMA, Jakarta Kamis,16 April 2026 Makassar gandeng Dinas Koperasi UKM, perluas akses keadilan lewat gugatan sederhana, sidang keliling, dan layanan e-Court bagi pelaku usaha.  Pengadilan Negeri Makassar resmi menjalin kerja sama strategis dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pemerintah Kota Makassar guna memperluas akses layanan hukum bagi pelaku usaha kecil. Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dilaksanakan pada Selasa (14/4/2026) di Ruang Media Center Pengadilan Negeri Makassar. Kerja sama ini difokuskan pada peningkatan akses keadilan bagi pelaku UKM, khususnya dalam penyelesaian sengketa hukum perdata melalui mekanisme gugatan sederhana. Langkah ini dinilai penting mengingat masih banyak pelaku usaha kecil yang menghadapi kendala dalam mengakses layanan peradilan, baik dari sisi biaya, waktu, maupun pemahaman prosedur hukum. Ketua Peng...

Ekspedisiatriot 2026 Difokuskan ke Papua, Kampus Dilibatkan untuk Target Dampak Nyata MKO, Nomor 076/HMS.00/IV/2026 Jakarta– Kementerian Transmigrasi dan perguruan tinggi mitra tengah mematangkan Program Ekspedisi Patriot 2026. Pembahasan mencakup susunan tim lapangan dan alokasi anggaran Tahun 2026 agar pelibatan akademisi lebih fokus dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di kawasan transmigrasi. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan program Ekspedisi Patriot 2026 akan difokuskan pada 10 kawasan transmigrasi di Papua sebagai bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. “Kenapa Papua ini juga menjadi satu keputusan yang final untuk tahun 2026 ini, mengingat fokus Bapak Presiden terkait dengan pembangunan kesejahteraan di Papua," ucapnya dalam Rapat Koordinasi Perguruan Tinggi Mitra tentang Pembahasan Skema Tim E...

Revitalisasi dan Transformasi Transmigrasi, Kunci Hadirkan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Kawasan MKO, Nomor 077/HMS.00/IV/2026 Jakarta Kementerian Transmigrasi terus memperkuat arah kebijakan pembangunan transmigrasi melalui dua pilar utama, yaitu revitalisasi dan transformasi, guna menghadirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis kawasan di berbagai wilayah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa transmigrasi saat ini tidak lagi sekadar program perpindahan penduduk, melainkan instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Transmigrasi harus benar-benar menghadirkan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia,” kata Menko AHY kepada media dalam kunjungan kerja ke Kementerian Transmigrasi, Rabu (15/4) Menko AHY men...

  BP BUMN bersama Danantara Dorong Streamlining Anak Usaha Pertamina: Langkah Strategis Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional MKO, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menghadiri penandatanganan traktat komitmen pelaksanaan program penataan anak usaha di lingkungan grup Pertamina. Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam upaya transformasi struktural BUMN energi melalui langkah streamlining yang lebih terarah dan berkelanjutan. Langkah penataan ini merupakan bagian dari rencana strategis untuk memperkuat struktur bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Melalui konsolidasi dan penyederhanaan entitas usaha, diharapkan BUMN energi dapat bergerak lebih lincah, fokus, dan adaptif terhadap dinamika industri. Dalam kesempatan tersebut, Dony Oskaria menegaskan bahwa langkah streamlining bukan sekadar efisiensi organisasi, tetapi merupakan bagian dari transformasi fun...

WCPP 2026 di Bali Perkuat Kolaborasi Sistem Pemasyarakatan Global MKO, Komunikasi Publik Kamis16,April 2026 Bali– Indonesia kembali menunjukkan peran strategisnya di tingkat internasional melalui penyelenggaraan The 7th World Congress on Probation and Parole (WCPP) 2026 yang diikuti delegasi dari 44 negara,Selasa,14 April 2026.  Forum ini menjadi ruang kolaborasi global dalam mendorong penguatan sistem pemasyarakatan yang lebih adaptif, manusiawi, dan berbasis pemulihan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menekankan bahwa tema kongres mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan yang tidak lagi berfokus pada pemenjaraan semata, tetapi juga pada pendekatan berbasis data dan pemulihan. Menurutnya, konsep restorative justice menjadi kunci dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih aman melalui penguat...

  Sikap Resmi Ombudsman RI Terkait Kasus Hukum yang Dihadapi Hery Susanto MKO, Humas ombudsman Kamis 16 April 2026 JAKARTA- Sehubungan dengan kasus hukum yang dihadapi oleh Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, kasus tersebut merupakan kejadian yang terjadi pada periode yang lalu (2021-2026).  Pimpinan Ombudsman RI Periode 2026-2031 menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan publik dan menyesalkan peristiwa ini terjadi serta berkomitmen kuat untuk terus menjaga kepercayaan publik terhadap tugas pengawasan pelayanan publik dengan penuh integritas. Pimpinan Ombudsman RI menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkan penanganan perkara ini kepada penegak hukum yang berwenang serta akan kooperatif.                                                                        ...

  Bertemu Dubes China, Mendes Yandri Targetkan Kerjasama Pengentasan Daerah Tertinggal di Indonesia MKO, Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan, hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok diharapkan menjadi salah satu instrumen strategis untuk mengentaskan daerah tertinggal melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pertukaran pengetahuan. Menurutnya, hubungan internasional ini tidak sekadar memberikan bantuan sosial, tetapi juga mengarah pada paradigma baru melalui pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kapasitas untuk menurunkan angka persoalan, khususnya pada masalah yang dihadapi di daerah-daerah tertinggal. "Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama bilateral Indonesia-Tiongkok di bidang pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan serta memastikan kelancaran pelaksanaan program-program yang telah direncanakan pada tahun 2026," papar mantan Wakil Ketua MPR RI itu saat mene...