Tangerang Mediakota online.com Memperoduksi Narkotika   jenis sabu- sabu Liong Kok Khue alias David 52 tahun di vonis seumur hidup oleh majeis hakim Samsudin Sh di Pengadilan Negeri Tangerang Selasa 24 Februari 2015. Sedangkan Istrinya Yan aek wa di vonis 15 tahun penjara denda 5m. putusan majelis hakim lebih tinggi dari pada tuntutan Jaksa Andriatin   dari Kejaksaan Agung RI.   Jaksa menuntut david 17 tahun penajara sedangkan istrinya ae ae di tuntut 12 tahun penjara. Jaksa pengganti sara dan neny mendengar putusan majelis hakim hanya pikir pikir. Terdakwa David dan Yan aek wa Kuasa hukum terdakwa   David merasa keberatan atas putusan majelis hakim. Saya tidak bisa ngomong atas putusan hakim ujar gunawan sambil ngeloyor meninggalkan ruang sidang. Tentang putusan se umur hidup kami piker piker pungkas Gunawan. Sedangkan kuasa hukum Yan ek wa alias ae ae mengatakan’’ hukuman bukan untuk balas dendam. Saya setuju dengan keputusan majelis hakim untuk me...

      Pandeglang, Mediakota online.com. Pajak tambang emas dari PT.Cibaliung Sumber Daya (CSD) anak perusahaan dari PT.Aneka Tambang yang dipercaya untuk mengelola tambang emas yang berada diwilayah Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang, perlu untuk dipertanyakan berapa sesungguhnya jumlah nilai yang dibayar pertahunnya dan masuk ke Kas Daerah Pemkab Pandeglang. Hal tersebut perlu untuk dipertanyakan dikarenakan menurut Kepala DPKPA Drs.Ramadani,MSi, pajak yang dibayar oleh pihak PT.CSD sebesar Rp.5 Milyar. Tapi menurut Oman Ariaman mantan anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dari Komisi-II yang membidangi pertambangan bahwa, pajak tambang emas PT.CSD pertahunnya adalah sebesar Rp.12 Milyar. Bahkan menurut Oman ketika dirinya masih aktif sebagai anggota DPRD di Komisi-II yang membidangi pertambangan, sempat mempermasalahkan terkait perlunya pihak Pemkab Pandeglang menugaskan konsultan pengawas dari luar maupun local, dimaksudkan untuk mengawasi hasil pro...

Pandeglang Mediakota online.com,…. Kabupaten Pandeglang yang sejak dipimpin oleh DR.H.Achmad Dimyati Natakusumah,SH,MH,MSi sebagai Bupatinya hingga diganti oleh Drs.H.Erwan Kurtubi,MM, tercatat sebagai sebuah Kabupaten yang paling tertinggal di Provensi Banten khususnya dibidang pembangunan inprastruktur, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan peluang untuk korupsi tercermin bagaikan dibiarkan terus terbuka. Demikian Ketua Front Rakyat Banten Selatan Bersatu (FRBSB) John Bayanta. Contoh pada peralatan untuk menguji komposisi campuran material dan kadar aspal tidak diusahakan untuk dimiliki oleh Pemkab Pandeglang, hal ini baru dibahas untuk dimiliki setelah adanya temuan dilakukan oleh pihak BPK-RI, mencerminkan jika tidak menjadi temuan maka inisiatif untuk memiliki peralatan dimaksud bagaikan tidak ada hingga mengundang tanda tanya, apakah dikarenakan jika peralatan tersebut dimiliki oleh pihak Pemkab Pandeglang akan dapat membuat peluang besar untuk melakukan korupsi j...

Pandeglang Mediakota Online.com Motor Bodong Spanduk yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian Kabupaten Pandeglang bertuliskan “Motor Bodong Haram” , kiranya telah mengundang adanya tanggapan dari Ketua Front Rakyat Bersatu Membangun Bangsa (FRBMB) John Bayanta, pasalnya jika berbicara terkait dengan motor bodong yang pada umumnya dimiliki oleh warga masyarakat kelas bawah alias penghasilnya dibawah UMR dikatakan haram, lalu bagaimana dengan motor isi, tapi dibeli dengan menggunakan uang dari hasil korupsi atau gratifikasi, apakah itu bisa dikatakan halal? Motor Hasil Korupsi Masyarakat kelas bawah sesungguhnya sadar bahwa memakai kendaraan sepeda motor yang dikatakan bodong salah, tapi apa daya untuk membeli yang isi mereka tidak memiliki kemampu sementara kebutuhan akan alat transportasi agar tidak jalan kaki, kiranya membuat masyarakat memaksakan diri untuk membeli motor bodong yang murah meriah bahkan ada yang hingga harus menjual sawah atau kebon miliknya. Sedangkan...

Memang tidak ada salahnya jika Kabupaten Pandeglang Banten, kini tercatat sebagai daerah pemecah rekor pemboyong penilaian disclaimer 2 tahun berturut-turut yaitu pada APBD TA 2009 dan TA 2010 dari BPK-RI. Bahkan rekot yang diperolehnya untuk tingkat nasional, bukan sewilayah Propensi Banten. Penilaian itu memang sudah tepat dan pantes diterima oleh Kabupaten yang selama ini menggunakan sistem pemerintahan oligarci dan seringnya mutasi dijadikan sebagai senjata pemungkas pemegang kebijakan dan kekuasaan, agar 13.869 PNS yang ada dilingkungan Pemkab Pandeglang selalu panut dan loyal kepada atasannya. Sehingga dalam mereka melaksanakan tugas sebagai penggerak jalannya roda pemerintah di Pemkab Pandeglang, mereka harus berpegang pada 2 hal tersebut jika ingin selamat dan bertahan diposisi jabatan yang dikatakan basah..   Jhon Bayanta Permasalah itu pulalah yang   kiranya membuat kinerja bukanlah menjadi jaminan utama seorang PNS bisa mendapatkan jabatan, apalagi j...