AWDI & GWI Angkat Suara:  Soal Adanya Dugaan Dana BOS Pasanggrahan Gelap, Aparat Harus Usut Tuntas!” MKO-PANDEGLANG|– Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejatinya adalah denyut nadi pendidikan, darah segar yang menghidupi proses belajar-mengajar di sekolah. Namun, apa jadinya jika dana yang seharusnya menjadi hak siswa justru diduga tidak jelas ke mana arahnya? Itulah potret kelam yang kini membayangi SDN Pasanggrahan, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Ramainya pemberitaan dugaan ketidakjelasan penggunaan dana BOS di sekolah tersebut bukan sekadar isu kecil. Ini adalah alarm keras yang menandakan adanya sesuatu yang tidak beres. Di tengah kondisi sekolah yang masih banyak membutuhkan perbaikan fasilitas, bagaimana mungkin anggaran yang miliaran setiap tahun digelontorkan pemerintah justru tak jelas hasilnya? kondisi sekolah yang masih banyak membutuhkan perbaikan fasilitas Gabungan Organisasi Wartawan Indonesia (GOWI), yang terdiri dari AWDI dan GWI DPC Kabupaten Pand...

  Kabadiklat Kejaksaan RI: Badiklat Harus Menjadi Mercusuar Perubahan, Cetak Pemimpin Administrator untuk Indonesia Emas 2045 MKO, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabadiklat) Kejaksaan RI Leonard Eben Ezer Simanjuntak menekankan pentingnya transformasi kepemimpinan administrator Kejaksaan dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Penegasan ini disampaikan dalam pembekalan sekaligus pengarahan kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA) Angkatan III, IV, dan V di Aula Sasana Adhi Karya Badiklat Kejaksaan RI, Jakarta, pada Senin 29 September 2025. Mengusung tema “Transformasi Kepemimpinan Administrator sebagai Sarana Memperkuat Keterampilan Kepemimpinan dan Keterampilan Prososial Menuju Indonesia Emas 2045,” Kabadiklat menuturkan bahwa Badan Diklat (Badiklat) harus tampil sebagai mercusuar perubahan dan jaminan mutu bagi seluruh jajaran Adhyaksa, sejalan dengan Perintah Harian Jaksa Agung Tahun 2024. Dalam arahannya, Kabadiklat menguraikan Visi Indonesia Emas 20...

Kementerian Ekraf Dukung Peluang Ekonomi Kreatif dari Daerah Lewat Festival Pesona Jatigede di Sumedang MKO, Sumedang, 29 September 2025 – Kementerian Ekonomi Kreatif (Kementerian Ekraf) menegaskan komitmen untuk mendukung promosi ekonomi kreatif dari daerah. Salah satu kegiatan yang menonjol yaitu Festival Pesona Jatigede 2025 yang digelar sejak 19 September 2025 hingga 28 September 2025 di Sumedang, Jawa Barat. Mengangkat tema From Land to Culture: Jatigede for the World, festival ini dianggap sebagai bagian dari gerakan kolektif untuk memperkuat identitas budaya, mempromosikan ekonomi kreatif, dan menempatkan Jatigede sebagai magnet wisata kelas dunia. Kementerian Ekraf pun menunjukkan dukungan terhadap penyelenggaraan Festival Pesona Jatigede 2025 sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam mengusung potensi kreatif di kabupaten Sumedang sekaligus mempererat sinergi dan kolaborasi antar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam memajukan perekonomian rakyat. “Momentum ajang...

  Dubes UEA ke Serang, Mendes Yandri Optimis Hasilkan Investasi Ekonomi Kerakyatan MKO, SERANG - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) didampingi Bupati Serang Ratu Rachmatu Zakiyah, menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Uni Emirat Arab untuk RI, Abdulla Salem Obaid AlDhaheri di Pondok Pesantren BAI Mahdi Sholeh Ma'mun, di Kabupaten Serang, Banten pada Selasa (30/9/2025). Mendes Yandri optimis, kunjungan Dubes UEA tersebut akan memperkokoh nilai investasi dan ekonomi kerakyatan yang nantinya berguna meningkatkan kualitas hidup serta pendapatan masyarakat secara merata, mulai dari tingkat keluarga hingga skala nasional.  "Kita semua tahu bahwa Negara Uni Emirat Arab adalah negara yang kaya, salah satu negara terkaya bahkan di dunia. Karena itu, dari pertemuan ini saya berharap akan ada kerjasama bisnis dan investasi bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serang," jelas mantan Wakil Ketua MPR RI itu saat memberi sambutan dalam agenda tersebut. Lebih dar...

Panglima TNI Dampingi Presiden RI Pada Akad Massal 26.000 KPR FLPP MKO, Puspen TNI),Selasa,30 September 2025, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka Akad Massal 26.000 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang digelar secara serentak di 100 titik, 33 provinsi, dengan pusat kegiatan di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Bogor, Senin (29/9/2025). Program ini merupakan wujud dukungan pemerintah dalam menyediakan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar dapat memiliki rumah yang layak huni. Pada kesempatan tersebut, Presiden RI secara simbolis menyerahkan kunci rumah kepada 10 orang MBR. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa capaian program perumahan ini melampaui target yang dijanjikan. "Berarti sudah ada tanda-tanda perubahan, tanda-tanda transformasi. Terutama transformasi mental, pikiran, dari para pejabat, para pemimpin," ujar Presiden...

  Kejaksaan Agung Memeriksa 3 Orang Saksi Terkait Perkara Digitalisasi Pendidikan Kemendikbudristek MKO, Senin 29 September 2025, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 3 (tiga) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset Teknologi (DIKBUDRISTEK) Republik Indonesia dalam Program Digitalisasi Pendidikan tahun 2019 s.d. 2022, berinisial: GH selaku Auditor Ahli Madya Inspektorat Investigasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2020 & Tim Teknis Analisa Kebutuhan Alat Pembelajaran TIK tahun 2020. MS selaku Direktur Utama PT Tera Data Indonusa. SBT selaku Inspektur II Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek & Tim Teknis Analisa Kebutuhan Alat Pembelajaran TIK tahun 2020. Adapun ketiga orang saksi yang diperiksa berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pen...

Pengadilan yang Tidak Dikenal Masyarakat   MKO, Jakarta, Humas MA RI, Selasa,30 September 2025, Adahal Pengadilan membutuhkan dukungan dari Masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Mahkamah Agung, yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Umum Yang Agung. Sebagai seorang hakim, salah satu hal yang menarik bagi penulis adalah mendengar cerita dari rekan-rekan sesama hakim mengenai pengalaman mereka selama bertugas di satuan kerja masing-masing.  Salah satu rekan hakim yang berasal dari Pengadilan Negeri Pasangkayu menceritakan pengalamannya, yang disangka satpam oleh masyarakat.  Rekan hakim yang berasal dari Pengadilan Negeri Tanjung Timur menceritakan pengalamannya yang dikira sebagai Jaksa, saat mengatakan bahwa dia bekerja di Pengadilan Negeri.  Awalnya cerita tersebut terdengar lucu, namun kemudian muncul pertanyaan dalam benak penulis. Apakah Pengadilan sudah dikenal masyarakat? Jika mendengar beberapa cerita pengalaman dari rekan-rekan hakim di seluruh Pengadilan di Ind...

77 Peserta Ikuti Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup 2025 MKO, Senin, 29 Sep 2025, Megamendung - Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) kembali menyelenggarakan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XXI Tahun 2025. Kali ini diikuti oleh 77 berserta. Pembukaan Pelatihan tersebut diselenggarakan pada hari ini, Senin (29/09/2025) siang oleh Kepala Badan Strajak Diklat Kumdil, Dr H Syamsul Arief. Sebanyak 77 orang hakim dari lingkungan Peradilan Umum dikirim ke Megamendung untuk melaksanakan pelatihan sertifikasi lingkungan hidup.  Sebelum hadir di Megamendung untuk melaksanakan pelatihan secara luring, para peserta telah memulai pelatihan secara daring sejak tanggal 22 hingga 27 September 2025.  “Kegiatan tersebut berlandaskan pada Surat Keputusan Kepala Badan Strajak Diklat Kumdil Nomor 175A/BSDKSK.DI176 tanggal 11 September 2025”, tutur Sekretaris Badan Strajak Diklat Kumdil, Dr. Drs. H. Ach. Jufri, S.H., M.H. s...

Ditjen Badilum Gelar Diskusi Peradilan Anak dengan Family Court Of Australia MKO, Senin, 29 Sep 2025 , Jakarta – Ditjen Badilum menyelenggarakan diskusi bersama terkait peradilan anak. Diskusi itu atas kerja sama dengan Peradilan Sirkuit Federal dan Keluarga Australia atau Federal Circuit And Family Court Of Australia (FCFCOA) melalui kerjasama Australia-Indonesia Partnership For Justice Phase 3 (AIPJ3). Dalam diskusi tersebut, pihak Ditjen Badilum dipimpin langsung oleh Dirjen Badilum Bambang Myanto yang didampingi Sekretaris Ditjen Badilum Kurnia Arry Soelaksono beserta jajaran terkait.  Sedangkan Pihak FCFCOA dipimpin oleh The Honorable Justice Suzanne Christie didampingi oleh Penasihat dari AIPJ3 Cate Summer, Leisha Lister dan Wahyu Widiana yang juga bertindak selaku moderator. Dalam diskusi yang digelar pekan lalu itu, Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia mengikutinya secara daring. “Peradilan yang melibatkan anak perlu penang...

Ujian Tertulis Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap XXIII Tahun 2025 di Pengadilan Tinggi Jakarta MKO, Jakarta, 30 September 2025, Bertempat di Aula Ansyahrul dan Ruang Lantai 5 Gedung Pengadilan Tinggi Jakarta, telah dilaksanakan Ujian Tertulis Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap XXIII 25 September Tahun 2025. Dari 109 peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, sebanyak 105 peserta hadir untuk mengikuti ujian tertulis tersebut. Acara pembukaan dihadiri oleh pejabat tinggi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Jakarta, yaitu: Bapak Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. – Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI; Bapak Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. – Panitera Mahkamah Agung RI; Bapak Nugroho Setiadji – Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta; Ibu Albertina Ho – Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta.

Pembinaan Pengawasan Bidang dan Daerah di Pengadilan Tinggi Jakarta MKO, Jakarta, 30 September 2025, Telah dilaksanakan Pembinaan kepada Tim Pengawasan Bidang dan Daerah bertempat di Ruang Pusat Kendali Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 29 September 2025 Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Bapak Nugroho Setiadji, didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Ibu Albertina Ho. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah, Hakim Tinggi Pengawas Bidang, Panitera, Sekretaris, serta Pejabat Struktural Pengadilan Tinggi Jakarta.

PERKUAT KERJASAMA DUA DEKADE, KETUA MA TERIMA KUNJUNGAN DELEGASI FCA MKO, Jakarta - Humas MA Selasa,30 September 2025, Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. menerima kunjungan kerja dari delegasi Federal Court of Australia (FCA) pada Senin (29/9) sebagai bentuk penguatan kerjasama yang telah berlangsung selama dua dekade lamanya. Delegasi tiba di Lobi Gedung Mahkamah Agung pukul 08.55 WIB yang diterima langsung oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, YM. H. Suharto, S.H., M.Hum. dan Ketua Muda Pembinaan MA, YM. Prof. Dr. H. Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D., beserta Tim Asistensi Pembaruan MA dan protokoler. Setelahnya, rombongan delegasi diantar menuju ruang tamu Ketua MA yang disambut langsung oleh Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. dengan didampingi oleh beberapa unsur Pimpinan Mahkamah Agung. Kegiatan dilanjutkan dengan penyelenggaraan courtesy call secara tertutup antara pihak Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Ketua MA beserta Wakil Ketua MA Bidang Yudisial d...

Dugaan Mafia Peradilan APKOMINDO: Soegiharto Santoso Desak MA Audit 9 Putusan Kontradiktif MKO, Jakarta, – Soegiharto Santoso, selaku Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) yang sah, kembali menyoroti dugaan praktik rekayasa hukum sistematis yang mengancam marwah peradilan Indonesia. Sorotan ini disampaikan menyusul dinamika persidangan Perkara No. 212/G/2025/PTUN.JKT dan berdasarkan tiga surat resmi yang telah dikirimkan kepada pimpinan Mahkamah Agung (MA) RI. Dalam paparannya, Soegiharto mengungkap sebuah kontradiksi absolut dan fatal yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kula Mitra Law Firm, dalam dokumen-dokumen resmi pengadilan. Untuk peristiwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang sama, yakni tanggal 2 Februari 2015, firma hukum yang sama menyajikan dua versi susunan kepengurusan yang berbeda. 1. Dalam Surat Gugatan Perkara No. 212/G/2025/PTUN.JKT, disebutkan Munaslub tersebut mengangkat; Ketua Umum: Rudy Dermawan Muliadi, Sekretaris Jender...

Mendagri Tito Minta Pemda Prioritaskan Penanganan TBC dan Dukung Pelaksanaan Program MBG MKO , Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk memprioritaskan penanganan kasus tuberkulosis (TBC). Pasalnya, kasus tersebut diketahui telah banyak dialami masyarakat. Bahkan, menurut data Global Tuberculosis Report 2024, Indonesia menjadi negara dengan estimasi kasus dan kematian akibat TBC tertinggi ke-2 di dunia. “Ini menjadi atensi yang serius bagi kita, dan mohon ini juga menjadi sinyal bahwa penanganan TB ini menjadi perhatian dan priority dari semua daerah juga,” ujar Mendagri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penuntasan TBC dan Pembahasan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (29/9/2025). Mendagri menjelaskan, Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan atensi serius dalam penanganan TBC. Bahkan, Presiden secara langsung menug...

Polemik Pencabutan Kartu Liputan Istana, Jusuf Rizal Ingatkan Etika dan Profesionalisme Jurnalis MKO, Jakarta – Praktisi media KRH. HM. Jusuf Rizal ikut angkat bicara terkait pencabutan kartu liputan Istana yang dialami wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, usai bertanya soal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kasus ini bukan hanya soal kebebasan pers, tetapi juga refleksi penting bagi jurnalis untuk kembali menegakkan etika dan profesionalisme dalam forum resmi kenegaraan. Jusuf Rizal menjelaskan bahwa konferensi pers di lingkungan kepresidenan memiliki aturan dan tata tertib tertentu. Apalagi, Presiden Prabowo baru saja pulang dari Sidang Umum PBB dan kunjungan ke Belanda yang menyangkut politik luar negeri serta kepentingan strategis nasional. “Dalam kondisi seperti ini, wajar jika jalannya tanya-jawab diarahkan agar fokus pada isu utama yang sudah ditentukan,” ujar Jusuf Rizal, Senin (29/9). Meski begitu, ia menilai langkah pencabutan...

SDN Angsana 2 Laksanakan ANBK, Jadi Tolak Ukur Mutu Pendidikan di Pandeglang MKO-PANDEGLANG – SDN Angsana 2, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang menggelar Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) sebagai upaya mengukur kualitas pendidikan di sekolah. Kegiatan yang berlangsung Selasa (30/09/2025) ini berjalan lancar, menjadi bukti keseriusan sekolah dalam mengikuti program pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan.c Kepala Sekolah SDN Angsana 2, Herdi, S.Pd.I, menegaskan bahwa ANBK bukan sekadar kegiatan formalitas, melainkan langkah penting untuk mengetahui sejauh mana kualitas belajar mengajar berjalan di sekolah. "Alhamdulillah ANBK di SDN Angsana 2 berjalan lancar. Bagi kami, asesmen ini bukan hanya rutinitas, tetapi tolok ukur nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hasilnya nanti akan menjadi dasar evaluasi agar sekolah semakin baik dalam memberikan layanan pendidikan,” ujar Herdi. Herdi juga menekankan bahwa pelaksanaan ANBK menuntut transparansi, sehingga hasilny...

Sertipikat Tanah Ulayat Jadi Penjaga Warisan Budaya Masyarakat Adat MKO, Sumba Timur – Di tengah derasnya arus perubahan zaman, masyarakat Desa Tandula Jangga, Kabupaten Sumba Timur, memilih untuk menjaga warisan leluhur mereka. Perbukitan yang luas, kuda-kuda berlarian, serta rumah berpuncak atau Uma Mbatangu jadi pemandangan sehari-hari masyarakat Desa Tandula Jangga. Meski hidup di tengah budaya yang kental, mereka tetap butuh pengakuan agar keberadaan mereka sah di mata hukum. Untuk itulah penting bagi mereka menyertipikatkan tanah ulayatnya. Staf Khusus Bidang Reforma Agraria pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rezka Oktoberia, menegaskan bahwa sertipikasi tanah ulayat adalah langkah penting agar adat tidak hilang ditelan waktu. “Pendaftaran tanah ulayat ini bukan untuk mengambil alih, tetapi untuk memastikan hak-hak masyarakat hukum adat tetap lestari. Negara hadir agar warisan tanah leluhur tidak hilang, tidak diklaim pihak luar, dan teta...

DI DUKUNG OLEH ALIANSI WARTAWAN DEMOKRASI INDONESIA ( AWDI ) Media Kota merupakan Situs Portal Berita dan Hiburan yang berbasis Multimedia, dilengkapi dengan siaran Pemberitaan dalam bentuk Teks, maupun Audio Visual dengan berbagai jenis berita yang disajikan meliputi Sosial, Budaya, Politik, Sejarah, Hukum, Pendidikan, Ekonomi, Agama, Hukum, TNI, Polri, Teknologi, Hiburan, Viral dan nasional maupun daerah serta Internasional. Menghadirkan berita dengan sumber informasi terdepan, tidak hanya berita dalam bentuk teks, foto dan video, jurnalisme masyarakat (citizen jurnalisme) pun turut hadir dalam konten portal ini. PT. TOVANI NUSANTARA ABADI Badan Hukum Nomor Akta : 24 tgl 28 Nop 2012 Akta Notaris: Yulia Rustam. SH Siup: 0019: PN /BPPNT/2013 Tdp: 30.06.146.07948 NPWP: 31.654.086.3-416.003 Pimpinan Umum : Lucha Tovani S Pembina : Sony Raharjo,  Dede Farhan Aulawi, (kompolnas) Syahrudin. SH. MH. Pimpinan Redaksi : Lucha Tovani S Wakil Pimpinan Redaksi : Bryan Dhonald Iklan : Lucia A...

Plafon Bolong, Jendela Tanpa Kaca: Badak Banten Perjuangan Pertanyakan Dana BOS SDN Sukasaba 2 MKO -PANDEGLANG – Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Sukasaba 2, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, kembali menjadi sorotan. Pasalnya, dengan kucuran dana ratusan juta rupiah per tahun, kondisi kantor sekolah justru memprihatinkan dan jauh dari kata layak. Hasil pantauan media pada Senin (29/09/2025), terlihat sejumlah fasilitas sekolah mengalami kerusakan parah. Keramik di beberapa titik retak, jendela kantor sekolah tanpa kaca, cat dinding mulai pudar, hingga plafon kantor yang bolong. Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar: ke mana larinya dana BOS yang seharusnya dialokasikan untuk perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana? Plafon Bolong, Jendela Tanpa Kaca SDN Sukasaba 2 Saat dikonfirmasi, Kepala Sekolah SDN Sukasaba 2, Dedi Mulyadi, S.Pd., mengaku baru menjabat sejak 2023 dan akan memasuki masa pensiun beberapa bulan lagi. Ia menyebut jumlah siswa men...

Dana BOS SDN Pasanggrahan Munjul Diduga Tidak Jelas, AWDI DPC Pandeglang Desak Audit Inspektorat MKO -PANDEGLANG| -29 September 2025 – Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Pasanggrahan, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, kembali menuai sorotan. Pasalnya, penggunaan dana yang seharusnya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar itu diduga tidak jelas peruntukannya dan jauh dari prinsip transparansi. Pantauan awak media pada Senin (29/09/2025), kondisi bangunan sekolah justru memprihatinkan. Salah satu ruang kelas yang masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar terlihat dengan keramik retak, jendela kaca pecah, hingga pintu yang rusak. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar, ke mana sebenarnya dana BOS yang digelontorkan pemerintah? kondisi ruang kelas masih retak, kaca pecah, pintu rusak Saat dikonfirmasi, Kepala Sekolah Hj. Anah Nurhasanah mengakui jumlah siswa di SDN Pasanggrahan sebanyak 230 orang, namun penerima Dana BOS hanya tercatat 211 siswa. “Kala...

Menggali Peran Hakim Sebagai “Active Truth Seeker” dalam Perkara Perdata MKO, Hakim PN Wonosari - Dandapala Contributor Minggu, 28 Sep 2025, Fakta persidangan merupakan poin utama bagi Hakim dalam mempertimbangkan putusan suatu perkara, sebagaimana selaras dengan adagium judicandum est legibus non exemplis, artinya keputusan Hakim harus berdasarkan pada hukum dan bukan berdasarkan contoh. Tidak dapat membatasi Hakim untuk menjelaskan penilaiannya atau keputusannya sendiri. Pada setiap fakta-fakta persidangan yang diperoleh tidak jauh dari peran saksi dan Hakim itu sendiri, namun dalam memperoleh keterangan saksi Hakim memiliki kewenangannya sendiri, baik secara pasif maupun aktif. Dalam perkara perdata di sistem inquisitorial atau seperti Indonesia, Belanda, Jerman, dan negara yang menganut civil law. Hakim memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengendalikan jalannya pembuktian, bahkan mengajukan pertanyaan langsung kepada saksi. Hal ini berbeda dengan sistem adversarial seperti In...

Kepengurusan Keluarga Alumni FH Unsoed Dilantik, Apa Peran Dirjen Badilum? MKO, Tim Dandapala Minggu,28  Sep 2025, Purwokerto – Bambang Myanto, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA-RI diangkat menjadi Dewan Ahli Keluarga Alumni Fakultas Hukum (KAFH) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Bersama dengan beberapa tokoh lainnya, susunan kepengurusan periode 2025 – 2029 resmi dilantik pada Sabtu (27/9/2025). Gedung serba guna salah satu universitas negeri terbesar di Kota Purwokerto menjadi tempat gelaran acara dalam rangkaian reuni akbar hingga esok hari. Sejak dilantik menjadi Dirjen Badilum (18/05/2022), Bambang Myanto aktif mendorong penguatan sistem peradilan umum di Indonesia. Perhatiannya pada peningkatan kualitas layanan peradilan melalui pembinaan aparatur banyak membawa perubahan. Adaptasi zaman dengan pengembangan inovasi berbasis teknologi informasi mengakselerasi perwujudan visi lembaga tempatnya mengabdi, Mahkamah Agung. Malang melintang sebagai Hakim sejak tahun 1...

Dharmayukti Karini Cabang Sampang Rayakan HUT ke-23 dengan Donor Darah dan Senam Bersama MKO, Jakarta, Humas MA Minggu,28/9/2025, Perayaan berlangsung di Pengadilan Negeri Sampang Kelas II dengan nuansa sederhana namun penuh kebersamaan. Dharmayukti Karini (DYK) Cabang Sampang merayakan Hari Ulang Tahun ke-XXIII dengan menggelar kegiatan donor darah dan senam sehat bersama warga peradilan.  Perayaan berlangsung di Pengadilan Negeri Sampang Kelas II dengan nuansa sederhana namun penuh kebersamaan. Pesan Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dalam peringatan HUT DYK ke-23, bahwa Dharmayukti Karini adalah wajah keluarga besar Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, sikap, cara berpakaian, dan tindakan para anggota mencerminkan integritas lembaga peradilan.  Dharmayukti Karini bukan sekadar organisasi pendamping, melainkan juga pilar moral yang memperkuat marwah peradilan. Menyambut pesan tersebut, DYK Cabang Sampang mengge...

Revisi KUHAP Harus Utamakan Kemanfaatan, Kepastian Hukum, dan Pemulihan Korban Salah Tangkap MKO, PARLEMENTARIA, Jakarta,Minggu 28 September 2025, Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menekankan pentingnya pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar lebih berpihak pada masyarakat luas, bukan semata pada aparat penegak hukum (APH). Hal tersebut disampaikan dalam Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI di Padang, Sumatra Barat “KUHAP kita ini memang dari tahun 1981. Kalau dibilang usang ya tidak, karena masih kita pakai. Tetapi kondisi waktu itu berbeda dengan hari ini. KUHAP yang ada lebih berpihak ke APH dibanding berpihak ke masyarakat,” ujar Hasbiallah kepada Parlementaria, Jumat (26/9/2025). Ia menegaskan, revisi KUHAP harus mengutamakan kemanfaatan, kepastian hukum, dan pemulihan bagi korban salah tangkap atau error in persona. Menurutnya, praktik ganti rugi dan rehabilitasi saat ini sangat menyulitkan masyarakat kecil. “Salah tangkap itu sering kejadian. Setela...