Postingan

Menampilkan postingan dari April 1, 2026

Perkuat Ketahanan Gizi Nasional, Kejagung Sinergi Kawal Program MBG di Tuban dan Bojonegoro

Gambar
  Perkuat Ketahanan Gizi Nasional, Kejagung Sinergi Kawal Program MBG di Tuban dan Bojonegoro MKO, Kejaksaan Agung RI, Rabu 1 April 2026, Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kegiatan sinergitas tugas pengawasan dan evaluasi pemenuhan gizi nasional di wilayah Kabupaten Tuban dan Bojonegoro, Jawa Timur. Dalam sambutannya, Jamintel menekankan bahwa Program MBG merupakan implementasi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menyasar peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Langkah ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang mengamanatkan sinergi lintas sektoral untuk memastikan akuntabilitas dan ketepatan sasaran program. Badan Gizi Nasional (BGN) dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) berkolaborasi sebagai bentuk pengamanan pembangunan strategis, Kejaksaan telah menjalin kerja sama dengan BGN terkait pertukaran data dan pencegahan penyimpangan mel...

Sidang Pembacaan Dakwaan Perkara Pengadaan Satelit 123 BT Kemenhan Melibatkan PT Navayo International AG

Gambar
  Sidang Pembacaan Dakwaan Perkara Pengadaan Satelit 123 BT Kemenhan Melibatkan PT Navayo International AG MKO, Kejaksaan Agung RI Jakarta - Selasa 31 Maret 2026 bertempat di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah dilaksanakan sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umumterhadap 3 (tiga) Terdakwa, dalamperkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan user terminal untuk satelit slot orbit 123 BT pada Kementerian Pertahanan yang melibatkan PT Navayo International AG. Adapun persidangan ini membacakan dua surat dakwaan yakni: 1.Perkara Nomor: Sdak/31/XII/2025 tanggal 18 Desember 2025 atas nama Terdakwa Laksda TNI (Purn.) Ir. Leonardi, M.Sc selaku mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan pada Kementerian Pertahanan dan Terdakwa Anthony Van Der Heyden dari Warga Negara Amerika, dengan dakwaan Primair:Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun ...

Tiga Pelaku Curat Diringkus Ditreskrimum Polda Banten

Gambar
Tiga Pelaku Curat Diringkus Ditreskrimum Polda Banten MKO, Polda Banten Serang - Polda Banten melalui Ditreskrimum Polda Banten berhasil meringkus tiga orang pelaku berinisial AS (63), TA (61), dan TK (52) terkait Tindak Pidana Curat R4 Pick Up.  Saat dikonfirmasi, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea menyampaikan kronologi kejadian tersebut. "Berdasarkan informasi dari masyarakat serta Laporan Pengaduan tanggal 6 Maret dan Laporan Polisi 26 Maret Tahun 2026. Peristiwa pencurian terjadi pada Jumat, 6 Maret 2026 sekitar pukul 13.00 WIB di area parkir Masjid Kampung Cilaku, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Saat itu, Korban AD (63), usai melaksanakan ibadah Sholat Jumat, kembali menuju tempat parkir untuk mengambil kendaraannya. Namun setibanya di lokasi, kendaraan R4 miliknya sudah tidak berada di tempat, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian," ujarnya.  "Setelah menerima laporan, Tim Resmob Subdit Jatanras Polda Bante...

SKCK Kini Full Online, Masyarakat Tak Perlu Lagi Datang ke Kantor Polisi

Gambar
SKCK Kini Full Online, Masyarakat Tak Perlu Lagi Datang ke Kantor Polisi MKO, Polda Banten Serang – Kepolisian Negara Republik Indonesia terus melakukan transformasi digital dalam pelayanan publik. Salah satunya melalui penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang kini resmi diberlakukan secara full online. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari surat Mabes Polri terkait penerapan sistem penerbitan SKCK berbasis digital melalui aplikasi Super App Presisi Polri, yang bertujuan meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesempatannya, Kabid Humas Polda Banten, Maruli Ahiles Hutapea, menjelaskan bahwa masyarakat kini tidak perlu lagi datang langsung ke kantor pelayanan untuk mengajukan permohonan SKCK. “Dengan diberlakukannya SKCK full online, masyarakat cukup mengajukan permohonan melalui aplikasi Super App Presisi Polri. Seluruh proses dilakukan secara digital, mulai dari pengisian data hingga penerbitan dokumen,” ujar Maruli...

Menteri Ekraf Tekankan Pentingnya Program Akademi untuk Penguatan Pegiat Ekonomi Kreatif

Gambar
Kementerian Ekraf Jajaki Kolaborasi dengan Folago untuk Pengembangan Talenta Kreator MKO Jakarta, 31 Maret 2026 – Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) menjajaki kolaborasi dengan Folago Global Nusantara untuk memperkuat pengembangan talenta kreator dan ekosistem ekonomi kreatif. Audiensi antara Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya dan Folago Global Nusantara di Kantor Kementerian Ekraf, Jakarta, membahas kapasitas SDM, perluasan akses ekosistem, hingga peluang monetisasi kreator. Menteri Ekraf menegaskan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci menjadikan ekonomi kreatif sebagai _the new engine of growth_ sekaligus menciptakan lapangan kerja berkualitas. “Kolaborasi dengan mitra seperti Folago penting untuk memperkuat ekosistem kreator, termasuk menjangkau daerah dan meningkatkan kapasitas talenta lokal,” ujar Menteri Ekraf, Selasa (31/3). CEO Folago Global Nusantara, Subioto Jingga, menjelaskan bahwa Folago menghadirkan ekosistem terintegrasi melalui enam unit utama...

Kementerian Ekraf dan RMIT University Teken MoU, Perkuat SDM Ekonomi Kreatif Indonesia–Australia, Adakan Roundtable terkait Gim dan Animasi

Gambar
Pemerintah Perkuat SDM Ekonomi Kreatif Lewat Kerja Sama dengan RMIT University MKO, Jakarta, 31 Maret 2026 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) menjalin kerja sama strategis dengan RMIT University melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) guna memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) ekonomi kreatif antara Indonesia dan Australia. Kerja sama ini bertujuan membangun fondasi kemitraan yang produktif melalui pengembangan program dan kegiatan yang saling menguntungkan. “Nota kesepahaman ini mencerminkan komitmen bersama untuk membangun ekosistem kreatif yang lebih kuat, yang mendorong inovasi, membina talenta, serta mempersiapkan sumber daya manusia menghadapi masa depan. Di tengah dinamika ekonomi global, sektor kreatif terbukti tidak hanya tangguh, tetapi juga menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan,” ujar Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya, dalam kegiatan yang berlangsung di Kantor Kementerian Ekraf, Jakarta pada Selasa, 31 Maret 2026. Kesepakata...

Kementerian Ekraf Gaspol Ekspansi Global Produksi Iklan Indonesia di ADFEST 2026

Gambar
Indonesia Perkuat Ekspansi Produksi Iklan ke Asia Pasifik lewat ADFEST 2026 MKO Jakarta, 31 Maret 2026 – Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif memperkuat ekspansi global industri ekonomi kreatif melalui partisipasi pegiat produksi periklanan Indonesia dalam ajang Asia Pacific Advertising Festival (ADFEST) 2026 di Thailand. Langkah ini diarahkan untuk mendorong subsektor periklanan sebagai _the new engine of growth_ di tingkat internasional. “Indonesia tidak boleh berhenti sebagai pasar. Kita harus masuk sebagai pemain utama dalam rantai produksi global, membawa proyek masuk, dan menciptakan kolaborasi nyata lintas negara,” ujar Deputi Bidang Kreativitas Media, Agustini Rahayu pada Selasa, 31 Maret 2026. ADFEST sendiri berlangsung pada 19–21 Maret 2026 di Pattaya, Thailand. Partisipasi Indonesia pada acara ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Ekraf dengan Ikatan Rumah Produksi Iklan Indonesia (IRPII) melalui program IRPII x EKRAF Goes to ADFEST 2026. Keterlibatan ini ...

Kunjungan Silaturahmi Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta ke Pengadilan Tinggi Jakarta

Gambar
  Kunjungan Silaturahmi Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta ke Pengadilan Tinggi Jakarta MKO, Jakarta, Rabu, 01 April 2026, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Bapak Nugroho Setiadji, didampingi Wakil Ketua Bapak Dr. Joni, S.H., M.H., Panitera, dan Sekretaris menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, Bapak Dr. Patris Yusrian Jaya, beserta jajaran ,Senin,30 April 2026. Selain sebagai ajang silaturahmi, pertemuan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antar aparat penegak hukum dalam rangka mendukung penegakan hukum yang lebih baik, profesional, dan akuntabel.

Breaking News! PN Medan Bebaskan Amsal Christy Sitepu, Dakwaan Tidak Terbukti

Gambar
  Breaking News! PN Medan Bebaskan Amsal Christy Sitepu, Dakwaan Tidak Terbukti MKO, Aditya Yudi Taurisanto - Dandapala Contributor, Rabu, 01 Apr 2026 Medan, Sumut - Sidang yang menyita perhatian publik akhirnya mencapai titik akhir di Pengadilan Negeri Medan. Majelis hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap Amsal Christy Sitepu dalam sidang yang digelar pada Rabu (1/4/2026). Putusan tersebut dibacakan oleh hakim ketua, M Yusafrihardi Girsang, yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, baik dalam dakwaan primer maupun subsider yang diajukan oleh penuntut umum. Dalam amar putusannya, majelis hakim secara tegas membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan. Selain itu, pengadilan juga memerintahkan pemulihan hak-hak terdakwa, termasuk harkat dan martabatnya. Sebelumnya, Amsal Christy Sitepu didakwa dengan dakwaan primer berdasarkan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tenta...

Ini Poin Masukan IKAHI di RDPU RUU HPI

Gambar
  Ini Poin Masukan IKAHI di RDPU RUU HPI   MKO, Humas MA, Jakarta Rabu,01 April 2026, Dalam paparannya, Ketua Umum PP IKAHI Prof. Dr. H. Yanto, S.H., M.H. menjabarkan tujuh poin fundamental yang menjadi masukan resmi terhadap draf RUU HPI  Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) menyampaikan pemikiran strategis dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Panitia Khusus (Pansus) DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI).  Pertemuan yang diselenggarakan Rabu, (1/4/2026) untuk menjawab kekosongan hukum peninggalan kolonial (Algemene Bepalingen van Wetgeving - AB) yang sudah tidak relevan dengan dinamika global. Dalam paparannya, Ketua Umum PP IKAHI Prof. Dr. H. Yanto, S.H., M.H. menjabarkan tujuh poin fundamental yang menjadi masukan resmi terhadap draf RUU HPI: 1. Urgensi Penanganan Sengketa: RUU HPI sangat mendesak bagi hakim sebagai pedoman dalam menangani sengketa yang mengandung unsur asing   2. Kewenangan Pengad...

PN Makassar Berhasil Laksanakan Eksekusi Dua Perkara PHI

Gambar
  PN Makassar Berhasil Laksanakan Eksekusi Dua Perkara PHI MKO, Humas MA, Jakarta Rabu,01 April 2026, Keberhasilan Pengadilan Negeri Makassar dalam mengeksekusi dua perkara Hubungan Industrial ini membuktikan bahwa mekanisme aanmaning (teguran) dan pendekatan persuasif mampu mewujudkan kepastian hukum secara efektif. Pengadilan Negeri Makassar kembali menunjukkan komitmennya dalam menegakkan kepastian hukum melalui keberhasilan pelaksanaan eksekusi dua perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Selasa, 31 Maret 2026. Dua perkara yang berhasil dieksekusi tersebut sebelumnya tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak Termohon. Namun, setelah dilakukan aanmaning (teguran) sebanyak dua kali oleh pengadilan, para Termohon akhirnya memenuhi kewajibannya. Adapun rincian perkara sebagai berikut: 1. Perkara Nomor 1/Pdt.Sus-Eks/2026/PN Mks jo Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mks, antara Irna sebagai Pemohon Eksekusi melawan PT. Pancaran Air Mas sebagai Termohon Eksekusi. Berdasarkan...

Hati-Hati Oknum Yang Mengatasnamakan Bawas MA, Janji Bisa Urus Perkara!

Gambar
  Hati-Hati Oknum Yang Mengatasnamakan Bawas MA, Janji Bisa Urus Perkara! MKO, Bagus Mizan - Dandapala Contributor Selasa, 31 Mar 2026 Jakarta - Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Imbauan Terkait Oknum yang Mengatasnamakan Aparatur Badan Pengawasan dalam Pengurusan Perkara sebagaimana surat 1564/BP/PW1.1.1/III/2026 hari Senin (30/3). Surat tersebut berkaitaan dengan adanya upaya oknum yang mengatasnamakan aparatur Badan Pengawasan dalam pengurusan perkara. Terhadap oknum tersebut, Bawas MA menyampaikan beberapa hal, yang pertama adalah Bawas MA merupakan unit pengawas fungsional pada MA yang berperan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas tersebut, Bawas senantiasa menjunjung tinggi prinsip integritas sebagaimana diatur dalam kode etik, disiplin pegawai negeri sipil, aturan perilaku pegawai, dan norma perilaku.  Bawas juga menegaskan bahwa aparatur bawas tida...

Kios Pupuk Jual di Atas HET dan Tabrak Aturan Wilayah Distribusi

Gambar
Kios Pupuk Jual di Atas HET dan Tabrak Aturan Wilayah Distribusi MK0 Pandeglang Baten - Telah ditemukan salah satu petani Desa Lebak Kecamatan Munjul mulai menyuarakan ,terkait praktik distribusi pupuk bersubsidi yang diduga menyalahi aturan. Sebuah kios pengecer resmi disinyalir menjual pupuk jenis Urea dan NPK Phonska melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Tak hanya persoalan harga, kios tersebut juga diduga melayani pembelian dari luar wilayah binaan, meskipun masih dalam satu lingkup kecamatan. Hal ini memicu kekhawatiran terjadinya kelangkaan stok bagi petani setempat yang seharusnya menjadi prioritas. Harga Melambung Petani memaparkan : Berdasarkan keterangan petani yang enggan disebutkan namanya, harga yang dipatok oleh oknum kios tersebut terpaut cukup signifikan dari aturan resmi. "Kami beli kemaren Harga di kiosnya pak haji di Desa Cibitung Kecamatan munjul berinisal D" Rp 230 ribu perkuintal untuk Urea dan Phonska. Akan tetapi kala...

Hakim Tipikor Lintas Yurisdiksi, Nur Sari Baktiana Tampil di Sidang Militer Kasus Satelit Kemhan

Gambar
Hakim Tipikor Lintas Yurisdiksi, Nur Sari Baktiana Tampil di Sidang Militer Kasus Satelit Kemhan MKO, Jakarta, 31 Maret 2026 — Pemandangan tidak biasa tersaji di ruang sidang Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Selasa pagi. Di antara jajaran hakim berseragam militer, tampak seorang hakim perempuan dari peradilan umum yang tampil mengenakan seragam perwira tinggi TNI Angkatan Laut. Ia adalah Dr. Nur Sari Baktiana, S.H., M.H., hakim tindak pidana korupsi (tipikor) dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang tersebut, Nur Sari dipercaya sebagai Hakim Anggota dalam perkara koneksitas dugaan korupsi proyek pengadaan satelit Kementerian Pertahanan senilai lebih dari USD 20 juta. Penugasannya menjadi sorotan karena mencerminkan peran hakim sipil dalam sistem peradilan militer, khususnya dalam perkara yang melibatkan terdakwa dari unsur militer dan sipil. Dalam kapasitasnya di sidang koneksitas, Nur Sari mengenakan seragam PDU-IV dengan pangkat tituler Laksamana Muda. Pangkat kehormat...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Gambar
Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026 MKO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2026 hingga akhir Maret (Triwulan I) dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Selasa (31/03/2026). Menteri Nusron mengungkapkan rasa optimisnya terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran kementeriannya di tahun ini. “Realisasi anggaran hingga akhir Maret 2026 telah mencapai 20,10%. Kami optimistis capaian ini akan terus meningkat seiring percepatan pelaksanaan program strategis di lapangan,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN dalam paparannya di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta. Di hadapan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, Menteri Nusron juga melaporkan progres pelaksanaan Program Strategis Nasi...

Pemerintah Pusat Sepakat Benahi Tata Kelola RSUD di Provinsi Papua

Gambar
Pemerintah Pusat Sepakat Benahi Tata Kelola RSUD di Provinsi Papua MKO, Jakarta – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura menyepakati langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola pelayanan kesehatan di Papua, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari. Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam rapat koordinasi yang digelar secara daring dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (31/3/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk. Rapat ini dihadiri oleh Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri beserta jajaran, Pemkab Jayapura, Direktur RSUD Yowari, anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua, serta pejabat terkait lainnya. Wamendagri Ribka Haluk menyampaikan apresiasi atas komitmen lintas sektor dalam membenahi layanan kesehatan di Papua. Ia menilai sinergi...