Wamen Ossy Terima Penghargaan Baznas Award 2025 MKO, Jakarta - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menerima penghargaan kategori Pejabat Pendukung Zakat Sejahterakan Umat dalam acara Baznas Award 2025, Kamis (28/08/2025). Dengan penghargaan yang diberikan, ia berharap dirinya dan seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN dapat terus berkiprah secara nyata untuk masyarakat Indonesia. “Saya berharap dan berdoa semoga _award_ ini bisa menjadi penyemangat, motivasi, bagi seluruh pegawai di Kementerian ATR/BPN untuk terus menggaungkan semangat keadilan yang diberikan melalui zakat,” ucap Wamen Ossy usai menerima penghargaan, di Jakarta pada Kamis (28/08/2025). Dalam kesempatan itu, Kementerian ATR/BPN juga memperoleh penghargaan dalam kategori Lembaga Pendukung Ekosistem Zakat Sejahterakan Umat. Penghargaan tersebut lantas ia dedikasikan kepada seluruh jajarannya yang berdasarkan penghargaan ini sudah ikut berkontribusi ...

Lindungi Hak Masyarakat Hukum Adat dan Jaga Warisan Leluhur, Kementerian ATR/BPN Sosialisasikan Pendaftaran Tanah Ulayat di Enrekang MKO, Enrekang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Provinsi Sulawesi Selatan, di Aula Kantor Bupati Enrekang, Kamis (28/08/2025). Dalam sambutannya, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, menyebut sosialisasi ini jadi upaya kementerian melindungi hak masyarakat hukum adat dan menjaga tanah warisan leluhur agar tidak hilang ditelan zaman. “Pemerintah tidak pernah berniat menjadikan tanah ulayat sebagai milik negara, maupun memfasilitasi kepentingan investor dengan mengabaikan hak masyarakat. Justru sebaliknya, pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat adalah bentuk perlindungan negara atas hak masyarakat hukum adat. Negara hadir untuk menjaga agar warisan leluhur tetap terpelihara dan tidak hilang ditelan zaman,” ungkap Rezka Oktobe...

Tiga Pedoman dari Sekjen Kementerian ATR/BPN untuk Wujudkan Tata Kelola Anggaran yang Transparan dan Akuntabel* MKO, Jakarta - Pada Rabu (20/08/2025), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadakan Bimbingan Teknis untuk menyamakan persepsi 88 Satuan Kerja (Satker) demi menjalankan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel dalam Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP). Untuk mewujudkan hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menyebut ada tiga hal yang perlu dipedomani Satker. “Untuk mencapainya, kita harus memiliki dasar komitmen, profesionalisme, dan integritas. Semua itu akan berpengaruh dan bergantung pada hasil yang berkualitas, akuntabel, dan bermanfaat,” tegas Pudji Prasetijanto Hadi, saat membuka Bimbingan Teknis, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (20/08/2025). Dengan berpegang pada tiga hal tersebut, Sekjen Kementerian ATR/BPN berharap ILASPP membe...

Wakili Pemerintah, Menteri Nusron Antar Undangan Upacara Peringatan HUT 80 Tahun Kemerdekaan RI untuk Wapres ke-13 K.H. Ma'ruf Amin MKO, Kementerian ATR BPN RI Depok - Mewakili Pemerintah Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengunjungi Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) ke-13, K.H. Ma'ruf Amin, di kediamannya pada Rabu (13/08/2025). Ia ingin bersilaturahmi sekaligus menyerahkan undangan Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih, yang akan diselenggarakan pada 17 Agustus 2025, di Halaman Istana Merdeka, Jakarta. "Saya diminta, diutus oleh Bapak Presiden, Pak Prabowo Subianto secara resmi untuk mengantar undangan kepada Wapres RI ke-13, K.H. Ma'ruf Amin dan Ibu Wury Ma'ruf Amin”, ujar Menteri Nusron di kediaman K.H. Ma'ruf Amin, di Tapos, Kota Depok. Di momen ini, Menteri Nusron menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menugaskan kepada jaj...

Menuju Predikat SAKIP A, Kementerian ATR/BPN Fokus Perkuat Tujuh Pra-Kondisi MKO, Kementerian ATR BPN RI Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan meraih predikat “A” pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk mencapainya, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan perlunya penguatan tujuh pra-kondisi kunci. “Ada tujuh pra-kondisi untuk meraih SAKIP A. Perencanaan kerja yang terintegrasi, penguatan _cascading_ kinerja sampai ke level individu, pengukuran kinerja berbasis hasil, penguatan evaluasi kinerja berbasis data, pelaporan kinerja yang informatif dan transparan, pemanfaatan teknologi informasi dalam SAKIP, dan komitmen pimpinan dalam budaya kerja,” ujar Dalu Agung Darmawan dalam Webinar SAKIP Series keempat yang berlangsung pada Selasa (12/08/2025). Dalam webinar bertema “Menuju Predikat SAKIP A: Praktik dalam Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kementerian ATR/BPN” i...

Menteri Nusron Minta Maaf dan Klarifikasi Soal Isu Kepemilikan Tanah oleh Negara MKO, Kementerian ATR BPN RI Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kesalahpahaman yang timbul terkait isu kepemilikan tanah oleh negara. Hal ini ia sampaikan kepada awak media dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (12/08/2025).  “Saya atas nama Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada publik, kepada netizen atas pernyataan saya beberapa waktu yang lalu (terkait kepemilikan tanah) yang viral dan menimbulkan polemik di masyarakat dan memicu kesalahpahaman,” ucap Menteri Nusron. Di hadapan lebih dari 40 awak media, Menteri Nusron menjelaskan maksud sebenarnya dari pernyataan yang ia lontarkan adalah negara tidak serta-merta memiliki tanah masyarakat, melainkan bertugas mengatur h...

GEMAPATAS Akselerasi PTSL Terintegrasi dalam ILASPP, Kementerian ATR/BPN Targetkan Pengukuran dan Pemetaan 2 Juta Bidang Tanah MKO, Kementerian ATR BPN RI Purworejo - Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) yang dicanangkan secara nasional pada Kamis (07/08/2025), diyakini akan menjadi langkah percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terintegrasi melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) tahun 2025. “Pencanangan GEMAPATAS ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan tonggak penting dalam mengawali akselerasi pelaksanaan PTSL yang terintegrasi melalui ILASPP yang pengukurannya direncanakan mulai dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2025 ini,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Sesditjen SPPR), Yoga Suwarna, di lokasi pencanangan GEMAPATAS, di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya, GEMAPATAS 2025 menargetkan pengukuran dan pemetaan bidang tanah selua...

Selain Menghindari Konflik, Menteri Nusron Nilai Pemasangan Patok Bisa Tandai Batas Tanah APL dengan Non-APL MKO, Kementerian ATR BPN RI Purworejo - Pemasangan patok tanda batas menjadi hal yang terus disosialisasikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kepada masyarakat pemilik tanah. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menilai pemasangan patok bukan hanya bisa menghindari konflik pertanahan, namun juga mendukung penataan ruang yang berkelanjutan.  “Salah satu program kita hari ini, yaitu pemasangan patok tanda batas, sangat penting. Selain untuk menandai batas bidang tanah masing-masing, juga bertujuan untuk membedakan mana batas kawasan hutan dan mana yang termasuk Areal Penggunaan Lain (APL) atau non-hutan,” ujar Menteri Nusron dalam sambutannya pada kegiatan Pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) di Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (07/08/2025). Penandaan batas fisik yang jelas antara kawasan APL dan kawasan non-APL ...

Kementerian ATR/BPN Dorong Partisipasi Masyarakat untuk Pasang Patok Batas Tanah Melalui GEMAPATAS MKO, Kementerian ATR BPN RI Jakarta - Dalam upaya mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menuju terwujudnya “Indonesia Lengkap”, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemasangan tanda batas tanahnya melalui Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS). Dalam keterangannya pada Rabu (06/08/2025), Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya, menyebut bahwa pemasangan tanda batas tanah adalah faktor penting dalam upaya menjaga keamanan tanah masyarakat. “GEMAPATAS adalah upaya Kementerian ATR/BPN untuk mengajak masyarakat secara serentak memasang patok batas bidang tanah mereka, bersama dengan pemilik tanah yang berbatasan langsung. Tujuannya agar batas tanah jelas, dan patok tersebut dijaga bersama-sama,” ujar Dirjen SPPR saat ...

Menteri Nusron Bicarakan Soal Pentingnya Akurasi Peta di HUT ke-53 Ikatan Surveyor Indonesia MKO, Kementerian ATR BPN RI Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya akurasi peta sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam Talkshow Profesional “ILASPP: What is and What is Next? Bagaimana Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) Berperan?”, pada Rabu (06/08/2025). “Saya yakin, keberhasilan transformasi dunia pertanahan ini kata kuncinya ditentukan oleh Bapak/Ibu sekalian. Saya minta, kalau bisa tolong dibuatkan peta surveinya yang akurat. Mengedepankan mitigasi risiko,” kata Menteri Nusron pada rangkaian acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 ISI, di Jakarta. Sebagai pihak yang diberi mandat untuk mengurus urusan pertanahan dan tata ruang, Menteri Nusron meminta agar Ketua Umum ISI, Muchammad Masykur dan jajaran, terus mengingat bahwa peta itu sebagai alat pe...

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan Pendukung Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf oleh BWI Awards MKO, Kementerian ATR BPN RI Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapatkan penghargaan dalam acara Badan Wakaf Indonesia (BWI) Awards kategori Pendukung Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf oleh BWI. Penerimaan penghargaan ini diwakili oleh Wakil Menteri ATR (Wamen)/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, di Jakarta, Selasa (05/08/2025). “Sertipikasi tanah wakaf ini merupakan program prioritas dari Pak Menteri Nusron. Kami dari Kementerian ATR/BPN menerima ini dengan penuh rasa bangga dan berharap bisa meningkatkan ataupun melanjutkan kerja kita untuk percepatan sertipikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia,” ujar Wamen Ossy di hadapan awak media usai acara berlangsung. Wamen Ossy menjelaskan, Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Agama sebelumnya telah melakukan penandatanganan MoU terkait pelaksanaan wakaf. “Langkah yang paling penting adalah ...

Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta Luncurkan Layanan Peralihan Hak Tanah Elektronik untuk Tingkatkan Kualitas Data dan Pelayanan MKO, Kementerian ATR BPN RI Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperluas implementasi layanan Peralihan Hak Atas Tanah secara elektronik sebagai upaya memberikan kemudahan, percepatan, dan transparansi dalam layanan pertanahan. Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Kapusdatin), I Ketut Gede Ary Sucaya, menyebut kualitas data dan ketersediaan infrastruktur digital menjadi indikator utama dalam penerapan layanan tersebut. “Hal paling penting adalah kesiapan dari Kantor-kantor pertanahan. Pertama terkait dengan datanya. Kedua adalah infrastruktur. Kita siapkan supaya pengguna layanan bisa mengakses sistem ini dengan lancar,” jelas Kapusdatin usai Peluncuran Layanan Peralihan Hak Atas Tanah Secara Elektronik, yang berlangsung di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Jumat (01/08/2...

Berikan Pengarahan bagi Jajaran Kanwil BPN Provinsi NTB, Wamen Ossy Titipkan Empat Pesan MKO, Kementerian ATR BPN RI Mataram - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Mataram, Sabtu (28/07/2025). Dalam arahannya, Wamen Ossy menyampaikan apresiasi atas capaian positif di wilayah NTB sekaligus menitipkan empat pesan penting sebagai bekal dalam menjawab tantangan ke depan. “Capaian di NTB ini bagus, tapi tantangan akan selalu ada. Maka, saya titipkan empat hal yang menurut saya penting untuk terus diperkuat. Pentingnya penguatan data pertanahan, penguatan sinergi, transformasi digital, serta jaga integritas dan semangat layani masyarakat,” ujar Wamen Ossy. Dalam penguatan data pertanahan, Wamen Ossy menekankan hal itu dilakukan dari sisi kuantitas maupun kualitas. Menurutnya, data da...

Lantik Jabatan Baru di Lingkup Eselon II, Menteri Nusron Ingatkan 80% Tugas Pokok Kementerian ATR/BPN adalah Pelayanan MKO, Kementerian ATR BPN RI Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Rabu (23/07/2025). Dalam pelantikan yang berlangsung di Aula Prona, Jakarta ini, Menteri Nusron mengingatkan kembali bahwa inti dari tugas pokok Kementerian ATR/BPN adalah pelayanan kepada masyarakat. “Tugas pokok kita di ATR/BPN ini 80% intinya ada di pelayanan atau _services government_. Maka kata kunci suksesnya ada dua, pertama adalah sistem yang efisien yang memudahkan layanan, kemudian kedua adalah sumber daya manusia (SDM),” tegas Menteri Nusron. Pelantikan kali ini tergolong istimewa karena mayoritas pejabat yang dilantik menempati jabatan baru, terutama di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). “Jabatan yang dilantik...

Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertipikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar MKO, Kementerian ATR BPN RI Jakarta - Beredar isu di masyarakat, dengan tidak berlakunya girik, verponding, dan letter c, tanah yang belum bersertipikat mulai tahun 2026 akan diambil negara. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. "Jadi informasi terkait tanah girik yang tidak didaftarkan hingga 2026 nanti tanahnya akan diambil negara itu tidak benar,” terang Asnaedi dalam keterangannya pada Senin (30/06/2025) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Asnaedi menjelaskan, sedari dulu, girik, verponding, dan bekas hak lama lainnya bukan menjadi alat bukti kepemilikan tanah, namun dapat menjadi petunjuk bahwa di dalam sebidang tanah itu dulunya adanya bekas kepemilikan hak/hak adat. “Ini seperti yang t...