Tanggapi Polemik Status Administrasi Empat Pulau Aceh–Sumut, Kemendagri Uraikan Kronologi Lengkap MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA menguraikan kronologi lengkap penetapan status administrasi empat pulau yang menjadi diskursus antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Ia menyebutkan, penetapan status administrasi Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang telah melalui proses verifikasi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi. Setelah seluruh tahapan dilalui, status keempat pulau tersebut kemudian ditetapkan secara definitif melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri). Safrizal menceritakan, proses verifikasi telah dilakukan sejak 2008. Saat itu, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi melakukan verifikasi pulau di Provinsi Sumut dan Aceh. Tim tersebut terdiri dari Kemendagri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Koordinasi S...

Pelaksanaan Rapat di Hotel Dimungkinkan, Wamendagri Bima: Harus Tepat Substansi dan Dorong Perekonomian Daerah MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan ruang bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk menyelenggarakan rapat ataupun pertemuan di hotel. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk dukungan terhadap pemulihan perekonomian daerah, khususnya sektor perhotelan dan pariwisata. “Pak Menteri memberikan satu ruang bagi teman-teman kepala daerah atas dasar data-data yang kami miliki terkait dengan belanja daerah yang harus terus didorong, dimaksimalkan,” ujar Bima dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung di Ruang Sidang Utama (RSU), Gedung A Lantai 3, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (10/6/2025). Bima menegaskan, relaksasi ini diberikan dengan beberapa catatan penting. Pertama, kegiatan rapat di hotel harus didasarkan pada urgensi...

Tutup Munas VI APKASI, Wamendagri Ribka Ajak Kepala Daerah Tingkatkan Solidaritas Menuju Indonesia Emas 2045 MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Minahasa Utara – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengajak kepala daerah di seluruh Indonesia untuk meningkatkan solidaritas dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, solidaritas dan komitmen merupakan kunci utama keberhasilan visi tersebut. Hal ini disampaikan Ribka saat menutup Musyawarah Nasional (Munas) VI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang mengusung tema “Perkuat Solidaritas Daerah dalam Mendukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045.” Kegiatan ini berlangsung di Sentra Hotel, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (30/5/2025). Ribka menegaskan, Munas tersebut merupakan forum strategis bagi kepala daerah, khususnya bupati, untuk menyelaraskan program dukungan terhadap visi dan misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, berbagai program kerja APKASI selama lim...

Kemendagri Instruksikan Pemda Koordinasi dengan Penegak Hukum Tegakkan Sanksi bagi Ormas yang Melanggar Aturan MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Solok – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, organisasi kemasyarakatan (Ormas) harus mematuhi aturan yang berlaku. Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan bersikap tegas terhadap ormas yang melampaui batas. Hal itu diwujudkan dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas di bawah koordinasi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan. Dalam konteks itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menindaklanjuti pembentukan Satgas tersebut agar dapat dilaksanakan pula oleh para gubernur, bupati, dan wali kota. “Satgas ini fokusnya adalah pada premanisme dan ormas-ormas bermasalah. Fokusnya adalah pada deteksi dini, kemudian cegah dini, penindakan, dan juga penegakan hukum,” ujar Bima sebagai narasumber pada program talk...

Tinjau Pembentukan Kopdeskel Merah Putih di Kota Padang, Wamendagri Bima Tegaskan Koperasi untuk Sejahterakan Rakyat MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Padang – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meninjau Musyawarah Kelurahan Khusus (Muskelsus) Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih di Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (29/5/2025). Bima bersama rombongan disambut meriah oleh masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Bima menyampaikan, mimpi besar Indonesia menjadi negara maju sangat mungkin untuk diwujudkan. Untuk itu, pemerintah terus mendorong pemerataan pembangunan, salah satunya melalui pembentukan Kopdeskel Merah Putih. Hal ini juga sejalan dengan mimpi besar salah satu pendiri bangsa, yakni Bung Hatta. “Mengapa tidak ada yang lain? Karena koperasi hanya untuk kesejahteraan anggota. Tidak boleh kalau tidak menyejahterakan. Itu cita-cita pendiri bangsa. Itu mimpinya Bung Hatta,” ujar Bima. Saa...

Wamendagri Bima: Penerapan Otonomi Daerah Harus Berpihak pada Keadilan Sosial MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, semangat otonomi daerah harus mengacu pada prinsip keadilan sosial. Otonomi daerah diterapkan untuk memperkuat pemerintahan lokal dan mewujudkan pemerataan pembangunan. Hal ini disampaikan Bima saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) bersama Great Institute Indonesia dengan tema “Mendorong Pemerataan Lewat Desain Ulang Hubungan Pusat - Daerah di Era Efisiensi Anggaran”. Forum ini berlangsung di Kantor Great Institute Indonesia, Jalan Taman Gunawarman Timur, Jakarta, Senin (26/5/2025). "Keberpihakan pada keadilan sosial, kemudian pemerintahan dari bawah, permintaan dari rakyat. Ini artinya otonomi," katanya. Lebih lanjut, Bima mengajak semua pihak yang hadir melakukan refleksi terhadap jalannya otonomi daerah. Ia mengingatkan bahwa otonomi daerah didesain untuk mendekatkan pemerin...

Wamendagri Bima Arya Ajak Anggota DPRD Kota Serang Kawal Program Strategis Pemerintah MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak anggota DPRD Kota Serang untuk mengawal berbagai program strategis pemerintah. Ia menegaskan, saat ini pemerintah tengah berupaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui sejumlah program prioritas, termasuk dengan memanfaatkan bonus demografi melalui penguatan sumber daya manusia (SDM). Hal itu disampaikan Bima Arya saat membuka Workshop DPRD Kota Serang bertajuk “Penguatan Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Pengelolaan Keuangan Daerah” di Hotel Yello Harmoni, Jakarta, Minggu (25/5/2025). Ia menyebutkan, SDM berperan penting dalam mendorong kemajuan suatu negara. Karena itu, pemerintah menyusun sejumlah program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat. Menurutnya, gagasan besar untuk mendukung pembangunan tersebut perlu dik...

Mendagri Tegaskan Kepala Daerah Wajib Perhatikan Pertumbuhan Ekonomi MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kepala daerah wajib menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai perhatian utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal itu disampaikan Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Strategi Menjaga Pertumbuhan Ekonomi di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (26/5/2025). “Angka pertumbuhan ekonomi harus menjadi perhatian dari seluruh kepala daerah, karena kerja kepala daerah itu yang paling utama dari angka pertumbuhan ekonomi,” tegas Mendagri. Mendagri menjelaskan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, menurutnya, kenaikan 1 persen saja dapat membawa perubahan besar apabila diiringi dengan pemerataan. Sebaliknya, pertumbuh...

Mendagri Lantik Halilul Khairi sebagai Rektor IPDN MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi melantik Halilul Khairi sebagai Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Penunjukan ini, kata Mendagri, telah melewati tahapan penjaringan dan uji kelayakan secara menyeluruh. Halilul, bersama tiga kandidat kuat lainnya, juga telah menjalani wawancara langsung dengan Mendagri sebelum akhirnya terpilih. “Rektor yang baru, Bapak Dr. Halilul Khairi, M.Si, Bapak-Ibu sekalian, pada hari ini kita akan melaksanakan acara yang kita lihat sederhana, tapi sangat penting dan sangat berpengaruh bagi IPDN khususnya dan juga Kementerian Dalam Negeri, dan juga bagi ASN,” katanya pada Pelantikan Rektor IPDN di Ruang Sidang Utama (RSU), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (26/5/2025). Mendagri menegaskan, IPDN adalah center of excellence di bidang ilmu pemerintahan yang bersifat lintas disiplin. Dari lembaga i...

Kemendagri Tegaskan Ormas Dilarang Laksanakan Fungsi Penegak Hukum MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, organisasi kemasyarakatan (Ormas) tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi yang dimiliki aparat penegak hukum. Penegasan ini merujuk pada ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” “Dengan demikian, Ormas tidak dapat melakukan tindakan yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum, seperti penyelidikan, penangkapan, penyitaan, penyegelan, pemaksaan, dan penggeledahan,” ujar Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Aang Witarsa Rofik di Jakarta, Sabtu (24/5/2025). Ia menjelaskan, tugas-tugas tersebut hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, d...

Mendagri: Pemda Wajib Dukung Program Tiga Juta Rumah MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pemerintah daerah (Pemda) wajib mendukung program tiga juta rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini merupakan manifestasi dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Strategi Pencapaian Target Pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (23/5/2025). Mendagri mendorong adanya regulasi seperti Instruksi Presiden (Inpres) yang mempertegas bahwa pengadaan tiga juta rumah merupakan bagian dari program strategis nasional yang harus didukung. "Instruksi Pr...

Wamendagri Bima Dorong Kota Banda Aceh Bangun Ekosistem Menuju Kota Parfum MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Banda Aceh – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh membangun ekosistem yang kuat dan menyeluruh untuk mendukung identitas baru sebagai Kota Parfum. Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Road to Launching Banda Aceh Kota Parfum di BSI Landmark Aceh, Aceh, Jumat (23/5/2025). “Branding itu ganti logo, sayembara, kemudian pakai tagline, terus semangat. It's not that simple, tidak sesederhana itu,” ujar Bima. Dalam paparannya, Bima menekankan pentingnya membangun narasi kota yang otentik dan berkelanjutan. Ia mencontohkan sejumlah kota di dalam dan luar negeri, seperti Bogor, Banyuwangi, hingga Grasse di Prancis, yang berhasil mengangkat kekuatan lokal menjadi identitas global. Menurutnya, untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai Kota Parfum, dibutuhkan strategi jangka panjang yan...

Wamendagri Ribka Haluk Kunjungi SKKP Se-Tanah Papua, Serukan Transformasi SDM sebagai Fondasi Indonesia Emas 2045 MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Jayapura — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengunjungi Sekretariat Satuan Kerja Kesejahteraan Prajurit (SKKP) se-Tanah Papua di Kampung Nendali, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (23/5/2025). Ia disambut hangat oleh para tokoh dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SKKP se-Tanah Papua, termasuk Ketua DPW Yohannis Manangsang. Ribka menyampaikan pesan penting tentang arah pembangunan nasional, khususnya penguatan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi fondasi Indonesia Emas 2045. Dalam arahannya, Ribka menyampaikan amanat langsung dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan menggambarkan urgensi transformasi besar bangsa dalam membangun kualitas manusia Indonesia. Ia menyebut, kehadirannya merupakan bagian dari penugasan strategis untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam melaksanakan agenda prioritas Pre...

Kemendagri Beri Penghargaan kepada Pemda dengan Kinerja Penerapan SPM Terbaik MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah (Pemda) dengan kinerja penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terbaik. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada acara SPM Awards 2025 di Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Jakarta, Jumat (23/5/2025). Dalam sambutannya, Mendagri menjelaskan, penerapan SPM merupakan kewajiban pemerintah yang harus dijalankan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun SPM itu meliputi enam pelayanan dasar, yaitu pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; serta sosial. “Ini (enam pelayanan dasar) wajib, dan ini bentuk kehadiran negara. Dan ini kewajiban bagi pemerintah,” ujarnya....

Wamendagri Bima Arya Ajak Masyarakat Aceh Dukung Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Banda Aceh – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak masyarakat Aceh untuk mendukung program besar Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia. Ia menjelaskan, Presiden ingin agar berbagai program pemerintah dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat, baik di pusat kota maupun di desa. “Karena target Presiden adalah pembangunan yang merata, maka hari ini Presiden menugaskan seluruh menterinya untuk bergerak cepat, untuk bekerja keras agar koperasi desa, sesuai dengan target beliau itu, segera terbentuk,” ujar Bima saat menghadiri Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Aceh di Balai Meuseuraya Aceh (BMA), Kota Banda Aceh, Kamis (22/5/2025). Ia menekankan, berkaitan dengan upaya itu, Kementerian Dala...

Dukung Pemanfaatan Data Tunggal, Mendagri Teken Kerja Sama dengan BPS dan Pemda MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menandatangani kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Kerja sama tersebut mencakup penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data serta informasi statistik pembangunan daerah. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Mendagri, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangadji. Prosesi ini turut disaksikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy. Kegiatan berlangsung di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (21/5/2025). Dalam sambutannya, Mendagri mengapresiasi upaya Menteri PPN/Bappenas yang secara konsisten mendorong integrasi data tunggal pemerintah. Upaya ini dinilai sebagai...

Mendagri Tito Karnavian Sampaikan Duka Mendalam atas Wafatnya Suami Najwa Shihab MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan rasa duka yang mendalam atas wafatnya Ibrahim Sjarief Assegaf, suami dari jurnalis senior Najwa Shihab. Ucapan belasungkawa tersebut disampaikan langsung oleh Mendagri sebagai bentuk empati dan kedekatan pribadinya dengan keluarga almarhum. “Atas nama pribadi, keluarga, dan juga Kementerian Dalam Negeri, saya menyampaikan dukacita yang sedalam-dalamnya kepada Mbak Nana dan keluarga besar atas wafatnya almarhum,” ujar Mendagri di rumah duka Najwa Shihab, Jakarta, Selasa (20/5/2025). Mendagri mengenang kedekatannya dengan Najwa Shihab yang telah terjalin cukup lama, termasuk dalam berbagai kegiatan di lapangan. Salah satu momen yang diingat adalah saat tragedi bom Surabaya pada tahun 2018. Ketika itu, dirinya masih bertugas di Polri dan Najwa Shihab tengah menjalankan peran sebagai jurnalis. Najwa ...

Jadi Narasumber di Konferensi Pendidikan Indonesia, Mendagri: Pemda Prioritaskan Kualitas Pembangunan SDM MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia untuk memprioritaskan peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM). Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelatihan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Mendagri juga menyoroti berbagai aspek prioritas di bidang pendidikan dan pelatihan, antara lain pendidikan gratis hingga jenjang SMA atau sederajat, pemberian beasiswa perguruan tinggi, dominasi alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, standardisasi pendidikan, serta penyediaan insentif kerja bagi tenaga kerja terdidik dan terlatih. Sementara di bidang kesehatan, Mendagri menekankan pentingnya perubahan gaya hidup sehat, penyediaan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang memadai, up...

Tutup Munas VII APEKSI, Sekjen Kemendagri Dukung Kolaborasi antar-Pemkot untuk Percepat Kemajuan Daerah MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Surabaya – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyampaikan dukungannya terhadap kolaborasi antar-pemerintah kota (Pemkot) untuk mempercepat kemajuan daerah. Kolaborasi ini dinilai penting agar kota-kota di seluruh Indonesia dapat maju bersama. “Apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, saling mendukung, tidak ada kota yang tertinggal, tidak ada kota yang terdepan. Saya mendukung hal itu,” ujar Tomsi saat menutup Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Jumat (9/5/2025). Upaya mempercepat kemajuan daerah dapat dilakukan melalui inovasi. Karena itu, Tomsi berharap daerah-daerah yang menjadi bagian dari APEKSI dapat terus berinovasi agar nantinya dapat direplikasi oleh anggota lainnya. Ia pun mencontohkan praktik baik dari sejumlah pemk...

Wamendagri Ribka Jelaskan Langkah Kemendagri Mitigasi Potensi PSU Berulang MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menjelaskan langkah mitigasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap potensi berulangnya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Hal ini disampaikannya saat Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Senin (5/5/2025). Lebih lanjut, Ribka menjelaskan, mitigasi tersebut salah satunya dilakukan dengan memastikan ketersediaan anggaran. Pemerintah daerah (Pemda) dan pihak penyelenggara harus menjamin kesiapan dana yang mencukupi. “Nah, ini juga mungkin perlu menjadi atensi kita semua, Pak Ketua KPU, Bawaslu,” jelas Ribka. Upaya lainnya, lanjut Ribka, yaitu meningkatk...