Ketua MA : Rencana Strategis Jadi Acuan Rumusan hingga Evaluasi Program Kebijakan MKO, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Tahun 2025–2029 melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 pada Selasa (16/09/2025). Renstra ini memuat arah kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan MA dalam lima tahun mendatang. Dokumen tersebut disusun dengan mengacu pada agenda prioritas nasional sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta selaras dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035. MA menetapkan tiga sasaran strategis utama dalam Renstra ini. Pertama, terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern, yang mencerminkan komitmen MA dalam menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif deng...

FORSIMEMA-RI : Terima Kasih Pak Sobandi MKO, FORSIMEMA RI Jakarta,Sabtu 19 Juli 2025 - Kami dari Kelompok Kerja Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung ( FORSIMEMA-RI ) mengucapkan Terima Kasih banyak kepada Bapak Dr Sobandi SH MH atas dukungan atau support nya selama bapak menjabat Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Silaturahmi FORSIMEMA-RI dengan Humas MA sambil berbuka bersama saat bulan Ramadhan tahun 2025 yang lalu adalah Bentuk kepedulian, kebersamaan serta Sinergitas Humas dan FORSIMEMA-RI yang langsung Pak Sobandi selaku Karo Humas Hukum dan Humas MA fasilitasi saat itu. Ketum FORSIMEMA-RI Syamsul Bahri sangat Apresiasi  yang Kinerja  Pak Sobandi selama menjabat Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Bapak Sobandi adalah Bapak Humas MA yang mampu merangkul dan menyatukan Awal Media bukan lagi sebagai Mitra Kerja tapi Awak Media beliau menjadikan nya Sahabat. Dengan kesabaran dan kepiawaian yang sangat mumpuni,Pak Sobandi mampu meredam da...

BERIKAN PEMBINAAN, KETUA MA SAMPAIKAN BEBERAPA PESAN MKO, Humas MA Jakarta Sabtu,19 Juli 2025 - Para Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum se-Wilayah Daerah Khusus Jakarta mengikuti acara Pembinaan Administrasi dan Teknis Yudisial oleh Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Perdata, dan Ketua Kamar Pengawasan pada Mahkamah Agung. Berlangsung pada Jumat, 18 April 2025 di lantai 2 tower gedung Mahkamah Agung Jakarta. Pembinaan tersebut juga diikuti Panitera, Sekretaris Mahakamah Agung, para pejabat Eselon I, para Panitera Muda Perkara, para pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung, serta para Ketua, Wakil Ketua pada  Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum se-Wilayah Daerah Khusus Jakarta. Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H dalam pembinaan menyampaikan beberapa pesan untuk yang bertugas di pengadilan di wilayah DKI Jakarta, sebagai pengingat...

Penjelasan PN Jakpus Soal LHKPN Ketua Majelis Thomas Trikasih Lembong  MKO , Pengadilan Negeri RI Jakarta Sabtu, 19 Jul 2025 - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus)  menyikapi berbagai informasi dan berita yang beredar di media arus utama dan media sosial tentang pemberitaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) hakim PN Jakpus Dennie Arsan Fatika. Bagaimana penjelasannya? Penjelasan itu disampaikan oleh Jubir PN Jakpus, Andi Saputra. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 1. Benar hakim Dennie Arsan Fatika adalah ketua majelis untuk terdakwa Thomas Trikasih Lembong. 2. Hakim Dennie Arsan Fatika memiliki seorang istri yang bekerja sebagai advokat. 3. LHKPN hakim Dennie Arsan Fatika adalah jumlah kekayaan hakim Dennie Arsan Fatika dengan istri.  4. Sumber perolehan kekayaan tersebut, selain dari penghasilan sendiri juga ada yang sebagian didapatkan dari warisan.  5. Berikut riwayat dinas hakim Dennie Asan Fatika: - Cakim PN karawang 1999 - Hakim PN Mamuju...

Urgensi dan Pokok-Pokok Pengaturan RUU Jabatan Hakim: Perubahan Status Hakim menjadi Pejabat Negara  MKO, Humas MA, Jakarta Jum'at,18 Juli 2025 - Masih terdapat sejumlah isu krusial yang perlu diselesaikan pada RUU Jabatan Hakim, terutama terkait pengaturan hak keuangan, mekanisme rekrutmen hakim, serta kekosongan dan tumpang tindih dalam regulasi. Dalam rangka menyaring aspirasi dan masukan terhadap urgensi muatan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim, Badan Keahlian DPR menggelar diskusi nasional Bersama Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Akademisi, yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting di Jakarta, Rabu (16/7). Kegiatan ini juga diikuti oleh Ketua dan para Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung dari Ruang Media Center PN Pulau Punjung. Diskusi yang dimoderatori oleh Badan Keahlian DPR, menghadirkan beberapa narasumber yaitu Hakim Agung sekaligus Ketua Kelompok Kerja (Pokja) RUU Jabatan Hakim, YM. Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H. sebagai pemateri utama,...