Menerobos Kepastian Hukum Demi Keadilan: Pedoman Baru Bagi Hakim Pidana MKO, Mahkamah Agung RI - Peradilan pidana Indonesia segera bergerak dengan pengaturan baru secara materiil melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dikenal dengan KUHP Nasional.  Hal ini merupakan langkah yang baik mengingat Indonesia selama ini menggunakan KUHP warisan Belanda yang sudah usang dan tidak mencerminkan nilai-nilai masyarakat Indonesia sendiri yang terkenal dengan musyawarah mufakat. Pengaturan dalam KUHP Nasional sangatlah baik karena mengakomodir beberapa konsep-konsep baru yang dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dengan baik dan benar terutama bagi Hakim diberikan pedoman pemidanaan yang dapat diterapkan sebelum menjatuhkan putusan. Pengaturan yang harus dipertimbangkan Hakim sebelum menjatuhkan putusan antara lain terdapat dalam Pasal 53 dan 54 KUHP Nasional sebagai berikut: Pasal 53 1) Dalam mengadili suatu perkar...

Dalam Acara Sederhana Penuh Makna, Suprapti Jabat WKPT NTB MKO , Pengadilan Tinggi RI Mataram NTB Jumat, 27 Jun 2025 - Kabar pelantikan juga datang dari Kota Seribu Masjid, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Senin (23/06/2025), Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Nusa Tenggara Barat (NTB), Hery Supriyono mengambil sumpah jabatan dan melantik Suprapti sebagai Wakil Ketua PT NTB. Bertempat di Gedung PT NTB, Jalan Majapahit Nomor 46, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Suprapti dilantik dalam suasana sederhana namun penuh makna. “Selamat atas pelantikannya sebagai WKPT NTB. Semoga dapat mengemban jabatan dengan sebaik-baiknya”, ucap Ketua PT NTB, Hery Supriyono. Lebih lanjut, Hery Supriyono yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua PT Papua Barat ini menghimbau untuk selalu menjalankan pola hidup sederhana sesuai Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana Aparatur Peradilan Umum. Pola hidup sederhana harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam melak...

40 Tahun Perjuangan Menuntut Dibentuknya UU Tentang Contempt Of Court MKO, Mahkamah Agung RI,Ansyahrul (Kepala Bawas MA 2006-2008) Minggu, 29 Juni 2025 - Tuntutan para Hakim Indonesia agar dibentuknya Undang-Undang tentang Contempt of Court, pada tahun 2025 ini telah diperjuangkan selama 40 tahun melalui IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) dan Mahkamah Agung, yang hingga saat ini belum berhasil. Perjuangan selama 40 tahun ini lebih lama daripda memperjuangkan konsep peradilan di bawah Mahkamah Agung (konsep Peradilan Satu Atap) yaitu selama 32 tahun (1966-1998). Pembentukan undang-undang memang bukanlah proses yang mudah, karena merupakan proses politik yang sangat ditentuka oleh hal-hal seperti : skala prioritas, kepentingan berbagai pihak, urgensi, dan lain-lain. Contempt of Court (CoC), bukanlah pranata yang berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan banyak aspek, seperti : politik hukum, penegakan hukum, situasi dan kondisi, dan lain-lain. Kiranya perlu adanya perubahan sudut pandang dan ...

Ketua PT Ambon: Naik Gaji Bukan untuk Foya-foya! MKO, Pengadilan Tinggi RI Ambon - Ketua PT Ambon Aroziduhu Waruwu melaksanakan kegiatan pembinaan di Wilayah Hukum PT Ambon disela-sela acara Bimtek tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Kamis, 26/6 melalui daring. Dalam kegiatan pembinaan tersebut, Ketua PT Ambon menekankan kembali pentingnya implementasi 7 nilai utama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Salah satu hal yang diamanatkan kepada para Hakim ialah prihal Integritas dan Kejujuran. “Integritas dan kejujuran ini sudah diapresiasi oleh Presiden Republik Indonesia dengan rencana meningkatkan kesejahteraan Hakim” ujar Ketua PT Ambon. Ia mengamanatkan agar berhati-hati dengan gaya hidup mengingat saat ini kesejahteraan hakim akan ditingkatkan sebagaimana amanat Presiden Republik Indonesia pada saat acara Pengukuhan Calon Hakim menjadi Hakim. “Kenaikan gaji tersebut bukan agar kalian bisa foya-foya,” imbuhnya lebih lanjut. Ketua PT Ambon menaruh perhatian pada isu kenaikan gaji h...