Ketua MA RI Sambut Kunjungan Resmi Presiden Tribunal de Recurso dan Dubes Timor Leste untuk Tingkatkan Kerja Sama Yudisial MKO, Humas MA, Jakarta Jum'at,11 July 2025 -  Pertemuan bilateral yang berlangsung di gedung Mahkamah Agung RI pada Jumat (11/7) itu, membicarakan peningkatan pengetahuan hukum antarlembaga peradilan, melalui serangkaian pertukaran informasi dan diskusi intensif penyelenggaraan peradilan. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Timor Leste terus berkembang dengan baik dan saling menguntungkan. Kedekatan geografis dan keberadaan dalam satu kawasan memperkuat kerja sama kedua negara. Di sektor ekonomi, Indonesia menjadi mitra strategis bagi Timor Leste, dengan kontribusi mencapai 50% dari total impor negara tersebut. Peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste, tidak hanya terjadi dalam bidang ekonomi, penguatan kerja sama dalam kerangka penegakan hukum juga menjadi perhatian serius, pemerintah Indonesia dan Timor Leste. Untuk itu, Mahkamah A...

Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI Serahkan 5 Unit Kapal kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dalamrangka Penetapan Status Penggunaan MKO, Kejaksaan Agung RI Jakarta - Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI telah melaksanakan acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Barang Rampasan Negara hasil tindak pidana, dari Kejaksaan Negeri Dumai, Kejaksaan Negeri Belawan, Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dan Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Penyerahan ini dilakukan dalamrangka Penetapan Status Penggunaan (PSP) kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Kamis, 10 Juli 2025 di Gedung Kantor KKP. Adapun lima unit kapal hasil rampasan negara yang telah diserahkan yakni: 1.KM. SLFA 5323 (GT 68,08) perkara tindak pidana perikanan atas nama Terpidana Than Htike dari Kejaksaan Negeri Dumai, berlokasi di Pelabuhan Purnama Dumai, dengan nilai BMN Rp212.750.000; 2.KM. KHF 1355 (GT 60,77) perkara tindak pidana perikanan atas nama Terpidana Run Shien dari Kejaksaan Negeri Belawan, ...

Menjadi Hakim di Tengah Krisis Kepercayaan MKO Humas MA, Jakarta Senin,07 Juli 2025 Krisis kepercayaan bisa menjadi momentum perbaikan. Asalkan seluruh elemen di lembaga peradilan bersatu menjaga marwah institusi, maka kepercayaan publik perlahan akan pulih. Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga peradilan di Indonesia menghadapi sorotan tajam dari masyarakat. Kritik datang bertubi-tubi, mulai dari ketidakpercayaan terhadap integritas hakim hingga isu dugaan pelanggaran etika. Kondisi ini tentu menempatkan para hakim dalam posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, mereka adalah pengemban amanah keadilan; di sisi lain, mereka harus menjalankan tugas dalam situasi krisis kepercayaan publik. Krisis ini tak lepas dari sejumlah kasus yang mencuat ke publik dan melibatkan aktor-aktor di lingkungan pengadilan.  Namun, penting untuk dipahami bahwa satu atau dua kesalahan tidak dapat dijadikan tolok ukur atas keseluruhan institusi. Di tengah turbulensi ini, banyak hakim tetap teguh menjaga pro...