Bocornya PAD Tangsel Jadi Alarm, Tata Kelola Daerah Dipertanyakan MKO, Tangerang Selatan | Lembaga Swadaya Masyarakat Pelangi Garuda Indonesia (Pegarindo) kembali mengingatkan pemerintah dan aparat hukum soal bocornya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang Selatan. Sorotan utama ada pada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan parkir dan penggelapan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum). Ketua DPD II Pegarindo Tangsel, Bang Mul, menyebut kebocoran PAD tidak hanya persoalan teknis. Di balik praktik itu terdapat persoalan tata kelola pemerintahan yang rapuh dan minim akuntabilitas. “Parkir dan fasos-fasum adalah hak publik. Jika dikuasai segelintir orang, rakyatlah yang paling rugi,” ujarnya. Menurut Pegarindo, kebocoran PAD menciptakan lingkaran masalah. Dana pembangunan yang seharusnya digunakan untuk layanan dasar—seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan—justru berkurang drastis. Akibatnya, kualitas pelayanan publik stagnan, sementara keti...

Pemerintah Serahkan Bantuan Rumah ke Korban Unjuk Rasa Makassar, Mendagri: Bentuk Kepedulian Negara MKO, Gowa – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyerahkan bantuan rumah subsidi gratis kepada keluarga korban meninggal saat peristiwa unjuk rasa pada 29 Agustus 2025 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Serah terima berlangsung di Perumahan Grand Sulawesi Bontomarannu U94, Kampung Lette, Romang Lompoa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (11/9/2025). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan, langkah ini merupakan bentuk kepedulian negara dalam memberikan perhatian kepada korban dan keluarganya. Ia menegaskan, pemerintah hadir tidak hanya dalam upaya penanganan pasca-unjuk rasa, tetapi juga memastikan adanya pemulihan baik terhadap fasilitas umum maupun masyarakat yang terdampak. Ia mengungkapkan, peristiwa unjuk rasa di sejumlah daerah, termasuk Makassar, menimbulkan kerusaka...

Kemendagri Apresiasi Gerak Cepat Gubernur Jabar Jalankan 11 Arahan Mendagri MKO, Bandung – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono mengapresiasi langkah cepat Gubernur Jawa Barat (Jabar) dalam menindaklanjuti 11 arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan warga Jabar tetap merasa aman dan tenang. Dalam kesempatan itu, Sugeng juga menekankan agar seluruh kabupaten/kota segera menindaklanjuti arahan tersebut. Penegasan ini disampaikannya dalam pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar dan jajaran, menyusul laporan yang menunjukkan masih ada lima kabupaten/kota yang belum sepenuhnya melaksanakan arahan Mendagri. “Menteri Dalam Negeri menugaskan kami untuk turun langsung ke lapangan, melakukan pengecekan, serta memastikan bahwa lima daerah kabupaten/kota di Jawa Barat segera ...

Heru Pramono Jalani Fit & Proper Test Calon Hakim Agung di DPR, Tegaskan Pentingnya Kualitas Putusan MKO, Jakarta, Humas MA Kamis,11 September 2025, Panitera MA Heru Pramono memaparkan makalah berjudul “Mewujudkan Asas Kebebasan Berkontrak Secara Adil dan Beriktikad Baik.”  Komisi III DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Hakim Agung dan calon Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung (MA).  Pada hari pertama, empat nama hadir, yakni Panitera MA Heru Pramono, Budi Nugroho, Anas Mustaqim, dan Hari Sugiarto. Proses ini merupakan tahapan penting setelah 13 calon Hakim Agung dan 3 calon Hakim Ad Hoc dinyatakan lolos seleksi awal oleh Komisi Yudisial (KY).  Fit and proper test yang berlangsung hingga 16 September mendatang akan menjadi penentu akhir sebelum DPR memutuskan siapa yang layak menduduki jabatan strategis di MA. Mendapat giliran pertama, Panitera MA Heru Pramono memaparkan makalah berjudul “Mewujudkan Asas Kebebasan Berkontrak Secar...

  CHA Agustinus Purnomo Usulkan Koneksitas dalam Tangani Perkara Militer & Sipil MKO, William Edward Sibarani - Dandapala Contributor Kamis, 11 Sep 2025 , Hal menarik ditemui saat uji kelayakan calon hakim agung Mahkamah Agung (MA) pada hari Rabu (10/10). Agustinus Purnomo, hakim agung ad hoc kamar tindak pidana korupsi, kini mendaftar sebagai calon hakim agung kamar militer. 38 tahun bertugas sebagai anggota TNI mendorong Agustinus untuk mengangkat isu eksistensi peradilan koneksitas dalam paparannya di hadapan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Anggota TNI sebagian besar tinggal di luar kesatrian militer, sehingga potensi terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh militer bersama orang sipil sangat besar. Disini pentingnya optimalisasi peran peradilan koneksitas, karena dengan mengupayakan proses penegakan hukum 1 pintu, asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan akan terwujud”, pungkas Agustinus. “Problem yang terjadi di lapangan, perkara tindak pidana um...

  GMAKS Desak Pengusutan Perintah Penempatan Gedung Bank Banten Tanpa Miliki SLF MKO , Kota Serang — SLF (Sertifikat Laik Fungsi) adalah merupakan dokumen yang bukan sekadar formalitas administratif. namun dalam hal itu SLF adalah bukti bahwa bangunan telah melalui uji teknis menyeluruh—dari kekuatan struktur, sistem proteksi kebakaran, hingga jalur evakuasi.  Dalam hal ini dijelaskan bahwa seperti Gedung Bank Banten, yang juga telah di dilaporkan belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF), namun tetap digunakan untuk operasional perbankan. Kondisi ini memicu kekhawatiran publik dan pakar tata bangunan, mengingat SLF merupakan dokumen wajib yang menjamin keamanan struktur dan kelayakan fungsi sebuah gedung. Tanpa SLF, tidak ada jaminan bahwa gedung tersebut aman untuk digunakan, apalagi untuk aktivitas vital seperti layanan keuangan. Potensi Risiko dan Pelanggaran * Bangunan tanpa SLF rawan mengalami keruntuhan akibat konstruksi yang tidak sesuai standar atau perubahan fungsi...

Cucun Syamsurijal: Tanpa Sekolah Rakyat, Anak Miskin Sulit Lanjut Pendidikan MKO, PARLEMENTARIA,Rabu 10 September 2025 , Bandung Barat – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan komitmen parlemen dalam mendukung keberadaan Sekolah Rakyat sebagai instrumen pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Hal ini ia sampaikan usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 11 Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (9/9/2025). “Selama ini bersama-sama Pak Menteri Sosial, kami terus mengevaluasi sejauh mana visi Pak Presiden terkait keadilan dalam pendidikan. Kehadiran Sekolah Rakyat menjadi instrumen untuk memutus mata rantai kemiskinan,” ujar Cucun. Menurutnya, Sekolah Rakyat menjadi solusi alternatif bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera yang sebelumnya kesulitan melanjutkan sekolah karena faktor biaya. “Bayangkan saja, dengan latar belakang para siswa tadi, mereka tidak mungkin bisa menikmati pendidikan gratis seperti ...

Host Tamu RRI, Wamen Viva Yoga Apresiasi Gubernur Al Haris Kembangkan Kawasan Transmigrasi di Jambi MKO, cPembangunan di Provinsi Jambi yang dilaksanakan oleh Gubernur Al Haris bisa menjadi role model bagi pemerintah daerah lainnya. Di tangannya angka stunting, kematian ibu dan anak, menjadi turun. Bukti dari suksesnya membangun dalam berbagai bidang di daerahnya membuat ia terpilih hingga dua periode.   Ungkapan demikian disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi saat menjadi Host Tamu Program RRI Indonesia Menyapa Pagi dengan narasumber Al Haris. Lebih lanjut dalam siaran yang dipancarkan langsung dari Kantor RRI, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, 8/9/2925, seluruh program pembangunan yang dilakukan di sana mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.   Viva Yoga dalam siaran yang didampingi host utama M. Zaini, mengatakan dirinya pernah berkunjung ke kawasan transmigrasi di provinsi itu. Di sana ada empat kawasan transmigrasi, yakni di Ge...