Postingan

Menampilkan postingan dengan label PANRB RI JAKARTA MPR DPR DPD PRESIDEN

Bersama BKN dan LAN, Menteri PANRB Bahas Akselerasi Keterpaduan Digitalisasi Manajemen ASN

Gambar
Bersama BKN dan LAN, Menteri PANRB Bahas Akselerasi Keterpaduan Digitalisasi Manajemen ASN MKO, Jakarta, Sabtu 12 Juli 2025 - Salah satu agenda penting transformasi yang tercantum dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) adalah mengenai digitalisasi manajemen ASN. Tujuan dilakukannya digitalisasi manajemen ASN adalah untuk menjamin efisiensi, efektivitas, akurasi penyelenggaraan dan pengambilan keputusan dalam manajemen ASN, serta mewujudkan ekosistem penyelenggaraan manajemen ASN secara menyeluruh. Pelaksanaan digitalisasi ini dilakukan melalui platform Digital Manajemen ASN. Platform ini menyediakan layanan terintegrasi nasional, berbasis identitas digital, dan mencakup seluruh data manajemen ASN. “Kita ingin membangun keterpaduan layanan digital manajemen ASN. Saya ingin agar ASN maupun instansi pemerintah mudah mendapatkan berbagai layanan dari kita, baik dari Kementerian PANRB, BKN, dan juga LAN,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)...

Bahas Progres Kinerja 2025 Hingga Rencana Kerja 2026 dengan DPR RI, Menteri PANRB Fokus pada Transformasi untuk Melayani Negeri

Gambar
Bahas Progres Kinerja 2025 Hingga Rencana Kerja 2026 dengan DPR RI, Menteri PANRB Fokus pada Transformasi untuk Melayani Negeri  MKO, Kementerian Jakarta,Sabtu 12 Juli 2025 - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memaparkan progres kinerja Kementerian PANRB tahun 2025 dan rencana kerja tahun depan di hadapan pimpinan dan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Dibawah komandonya, Kementerian PANRB akan terus menjadi motor penggerak transformasi birokrasi digital, peningkatan kapasitas ASN, serta pembangunan tata kelola pemerintahan yang agile dan berintegritas. “Sepanjang tahun 2025, Kementerian PANRB fokus melaksanakan sejumlah program prioritas, antara lain penataan kelembagaan, penyusunan arah reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi pemerintahan,” ujarnya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, di Jakarta, Rabu (9/7/2025). Menteri Rini menjelaskan pada 2026, K...