Revisi Undang-Undang Kepolisian, Politisi Demokrat Ingatkan Jangan Sampai Ada Perluasan Kewenangan Secara Excessive MKO, Kementerian Keuangan /Setneg Jakarta - Melalui Surat Presiden tanggal 13 Pebruari 2025 Nomor R-13/Pres/02/2025, Presiden telah menugaskan Menteri Hukum, Menteri Keuangan dan Menteri Sekretaris Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Politisi Partai Demokrat, Didik Mukrianto mengingatkan bahwa dalam pembahasannya harus mempertimbangkan beberapa hal yang fundamental, diantaranya pada era modern seperti sekarang ini dan dengan adanya pemisahan TNI dan Polri, serta Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000, harus terus diperkuat adanya konsepsi kepolisian sipil, termasuk juga governance dan akuntabilitas penugasan anggota Polri di luar Kepolisian;  “Polisi berwatak sipil berko...

Dukung Percepatan Program Prioritas, Panglima TNI Hadiri Rapat Terbatas dan Taklimat yang Dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto MKO, Puspen TNI - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) dan taklimat yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dengan agenda membahas sejumlah program prioritas pemerintah yang mencakup peningkatan akses pendidikan, penguatan ekonomi desa, dan pemberantasan korupsi, bertempat di Halaman Istana Merdeka, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (04/03/2025).  Salah satu fokus utama yang disoroti adalah pembangunan sekolah rakyat dan sekolah unggulan guna memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang layak. Presiden Prabowo menekankan perlunya percepatan pembangunan sekolah rakyat, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, dengan mendorong kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah agar program ini segera tereal...