Postingan

Lindungi Hak Sipil Keluarga, Kemenag Luncurkan Gerakan Sadar Pencatatan Nikah

Gambar
Lindungi Hak Sipil Keluarga, Kemenag Luncurkan Gerakan Sadar Pencatatan Nikah MKO, Kementerian Agama RI Senin, 7 Juli 2025 - Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan Gerakan Sadar (Gas) Pencatatan Nikah dalam rangkaian kegiatan Peaceful Muharam 1447 Hijriah. Program yang diluncurkan pada Minggu (6/7/2025) di area Car Free Day (CFD) Jalan MH Thamrin, Jakarta ini bertujuan mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan secara sah dan resmi. Usai jalan santai melalui Sakinah Fun Walk, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar secara simbolis meresmikan Gas Pencatatan Nikah dengan menekan tombol sirine. Hadir mendampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Abu Rokhmad, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Cecep Khairul Anwar, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum, serta tokoh publik Husein Ja’far Al Hadar atau yang akrab disapa Habib Ja’far. Menag Nasaruddin m...

Lantik Agus Fatoni sebagai Pj. Gubernur Papua, Mendagri Tegaskan Komitmen Pemerintah Tangani Tantangan Pasca-Pemekaran

Gambar
Lantik Agus Fatoni sebagai Pj. Gubernur Papua, Mendagri Tegaskan Komitmen Pemerintah Tangani Tantangan Pasca-Pemekaran MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi melantik Agus Fatoni sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur Papua di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (7/7/2025). Dalam sambutannya, Mendagri menekankan bahwa pelantikan ini merupakan momentum strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di Papua, khususnya dalam merespons tantangan pasca-pemekaran daerah otonom baru (DOB). “Acara yang sederhana ini memiliki arti yang sangat besar untuk Provinsi Papua. Karena pergantian pejabat puncak pimpinan tertinggi pemerintahan,” ujar Mendagri. Mendagri menyampaikan apresiasi atas kinerja Pj. Gubernur Papua sebelumnya, Ramses Limbong, yang dinilai berhasil menjaga stabilitas keamanan dan pemerintahan selama satu tahun masa jabatannya. “Selama satu tahun Pak Ramses menja...

BMKG: Musim Kemarau Basah Diprediksi Hingga Oktober 2025, Waspada Bencana Hidrometeorologi

Gambar
BMKG: Musim Kemarau Basah Diprediksi Hingga Oktober 2025, Waspada Bencana Hidrometeorologi MKO, BMKG RI Jakarta, Selasa 8Juli 2025 - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menjelaskan hujan akan terus turun di musim kemarau. Hasil prediksi curah hujan bulanan menunjukkan bahwa anomali curah hujan yang sudah terjadi sejak Mei 2025 akan terus berlangsung, dengan kondisi curah hujan di atas normal terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia hingga Oktober 2025. “Melemahnya Monsun Australia yang berasosiasi dengan musim kemarau turut menyebabkan suhu muka laut di selatan Indonesia tetap hangat dan hal ini berkontribusi terhadap terjadinya anomali curah hujan tersebut,” kata Dwikorita dalam Konferensi Pers bertajuk ‘Perkembangan Cuaca dan Iklim’ secara daring, Senin (7/7). Selain itu, gelombang Kelvin aktif yang terpantau melintas di pesisir utara Jawa, disertai pelambatan dan belokan angin di Jawa bagian barat dan selatan memicu penumpukan massa uda...

Komisi V Siap Bantu Kemendes Tingkatkan Anggaran Biayai Program Prioritas

Gambar
Komisi V Siap Bantu Kemendes Tingkatkan Anggaran Biayai Program Prioritas MKO, Kementerian Desa RI Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bersama Wakil Mendes PDT Ariza Patria menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Senin (7/7/2025). Rapat ini mengagendakan Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2024. Juga bahas evaluasi pelaksanaan APBN hingga bulan Juli 2025 Dalam rapat itu, Mendes Yandri mengatakan, total anggaran Kemendes PDTT pada tahun 2024 sebesar Rp3.240.574.636.000, dengan realisasi sebesar 97,49 persen. Realisasi anggaran tahun 2024 itu mengalami penurunan dibandingkan realisasi anggaran pada 2023 yang mencapai 98,13 persen. Penurunan itu terjadi karena masih terdapat blokir anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024. Mendes Yandri menyampaikan realisasi anggaran Kemendes per Juli 2025 mencapai 34 persen. "Realisasi anggaran Kemendes PDT sampai dengan 3 Juli 2025 adalah se...

"Aliansi Peduli Lampung Soroti Pelayanan Publik di Dinas BMBK"*

Gambar
"Aliansi Peduli Lampung Soroti Pelayanan Publik di Dinas BMBK"* MKO Lampung - Konstruksi Provinsi Lampung mendapat sorotan tajam dari Aliansi Peduli Lampung karena dinilai tidak profesional dalam menangani surat-surat yang disampaikan. Berikut beberapa poin penting terkait masalah ini ¹ ²: - *Tuntutan Aliansi Peduli Lampung:* - Meningkatkan pelayanan publik dan transparansi dalam penggunaan anggaran. - Memperbaiki sistem pelayanan surat dan menyiapkan tanda penerimaan surat yang memadai. - *Kritik terhadap Penggunaan Anggaran:* - Penggunaan anggaran untuk pengadaan alat kantor dan HVS yang tinggi menjadi sorotan. - Pelayanan publik dinilai tidak memadai dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. - *Perubahan di Dinas BMBK:* - Empat pejabat kunci di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dimutasi pada Oktober 2024, termasuk Muhammad Abdillah Sjaheru, Tri Susilowati, Sukmawan Hendriyanto, dan Cik Marya. - Mutasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dinas ...

Menjadi Hakim di Tengah Krisis Kepercayaan

Gambar
Menjadi Hakim di Tengah Krisis Kepercayaan MKO Humas MA, Jakarta Senin,07 Juli 2025 Krisis kepercayaan bisa menjadi momentum perbaikan. Asalkan seluruh elemen di lembaga peradilan bersatu menjaga marwah institusi, maka kepercayaan publik perlahan akan pulih. Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga peradilan di Indonesia menghadapi sorotan tajam dari masyarakat. Kritik datang bertubi-tubi, mulai dari ketidakpercayaan terhadap integritas hakim hingga isu dugaan pelanggaran etika. Kondisi ini tentu menempatkan para hakim dalam posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, mereka adalah pengemban amanah keadilan; di sisi lain, mereka harus menjalankan tugas dalam situasi krisis kepercayaan publik. Krisis ini tak lepas dari sejumlah kasus yang mencuat ke publik dan melibatkan aktor-aktor di lingkungan pengadilan.  Namun, penting untuk dipahami bahwa satu atau dua kesalahan tidak dapat dijadikan tolok ukur atas keseluruhan institusi. Di tengah turbulensi ini, banyak hakim tetap teguh menjaga pro...

Dilema,Turbulensi Krisis kepercayaan publik terhadap Institusi Peradilan kita saat ini

Gambar
Dilema,Turbulensi Krisis kepercayaan publik terhadap Institusi Peradilan kita saat ini  MKO, Pengadilan RI Jakarta,Senin 07 Juli 2025 - Akhir-akhir ini banyak Pertanyaan juga statement tak sedap yang tertuju kepada lembaga peradilan kita saat ini dari Publik khususnya Publik pencari keadilan. Sering nya di Gaungkan " INTEGRITAS " melalui seremonial resmi oleh Pimpinan MA,Plt Bawas juga Dirjen Badilum dengan membuat Surat Edaran atau Regulasi nya,Lalu Apakah Pimpinan MA,Pak Dirjen Badilum serta Plt Kabawas mengetahui bahwa di Bagian Pelayanan sudah bekerja maksimal dan hasil memuaskan untuk Publik pencari keadilan. Seringkalilah Petinggi MA,Pak Dirjen Badilum dan Pak Plt Kabawas untuk melakukan Sidak serta Evaluasi langsung agar mengetahui hasilnya dari Kinerja Pelayanan selama ini. Pimpinan MA dan Peradilan di zaman A.I ini Butuh Figur yang cerdas dan mampu memberikan solusi dari setiap issue serta kritikan yang di tujukan kepada Institusi MA juga Pengadilan. Bukan malah seba...

Pentingkah Publikasi Media di MA & Peradilan saat efisiensi seperti ini

Gambar
Pentingkah Publikasi Media di MA & Peradilan saat efisiensi seperti ini MKO, Jakarta,Minggu 06 Juli 2025 - Publikasi media tetap penting meskipun ada upaya efisiensi di MA dan Peradilan.Publikasi media sangat berperan dalam menjaga transparansi, akuntabilitas,dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan pungkas Syamsul Bahri selaku Ketum FORSIMEMA-RI masa bakti 2024 sampai 2030. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa publikasi media online di institut MA dan Peradilan tetap sangat di butuhkan. 1.Transparansi yang di ciptakan oleh Awak media dapat membantu mencegah praktek korupsi oleh oknum sang pengadil juga dapat mencegah penyalahgunaan wewenang di lingkungan peradilan tingkat Pertama sampai tingkat banding. 2.Dengan adanya transparansi dan akses informasi yang baik ke media,Tingkat kepercayaan publik khususnya publik pencari keadilan terhadap lembaga peradilan dapat meningkat serta di apresiasi oleh publik  3.Meskipun ada upaya efisiensi anggaran ,MA dan Peradilan t...

Dorong Peningkatan Layanan Penyeberangan, Ditjen Hubdat Gelar Bimtek Pemeriksaan SPM Kapal

Gambar
Dorong Peningkatan Layanan Penyeberangan, Ditjen Hubdat Gelar Bimtek Pemeriksaan SPM Kapal MKO, Kementerian RI Humas Ditjen Hubdar,JAKARTA (5/7/2025)  - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Sarana Prasarana dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan terus berupaya meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang pemeriksaan standar pelayanan minimal (SPM) kapal angkutan penyeberangan. Salah satunya dengan mengadakan Bimbingan Teknis dan Pelatihan terkait Pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal Kapal Angkutan Penyeberangan yang diselenggarakan selama dua hari pada 3-4 Juli 2025 di Jakarta. Bimbingan teknis dan pelatihan ini dibuka oleh Direktur Sarana Prasarana dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, Sigit Widodo. Dalam sambutannya, Sigit mengatakan bimtek dan pelatihan ini merupakan hal yang perlu diadakan guna membekali para petugas dalam melaksanakan tugas pemeriksaan SPM kapal dengan baik dan benar. “Ini ada...

Presiden Prabowo akan Hadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro Angkat Suara Indonesia dalam Berbagai Isu Global

Gambar
Presiden Prabowo akan Hadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro Angkat Suara Indonesia dalam Berbagai Isu Global MKO, Kementerian Luar Negeri RI Presiden RI Prabowo Subianto akan hadir untuk pertama kalinya di Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, pada 6-7 Juli 2025. Sejak 1 Januari 2025, Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh BRICS.  Selama di Rio de Janeiro, selain menghadiri rangkaian KTT BRICS, Presiden Prabowo juga dijadwalkan akan melakukan sejumlah pertemuan bilateral untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang. Para Pemimpin BRICS akan membahas sejumlah isu politik dan keamanan global, seperti konflik yang berkepanjangan di berbagai kawasan, reformasi tata kelola global dan penguatan multilateralisme.  Selain itu, para Pemimpin BRICS juga akan mengangkat berbagai permasalahan dan peluang kerja sama ekonomi dan keuangan, serta isu-isu lainnya seperti tata kelola Artificial Intelligence, lingkungan dan aksi iklim, serta kesehatan global. Pre...