Kementerian PU dan BUMN Karya Kebut 3 Dapur Makan Bergizi Gratis di Jambi, Kebumen, dan Banjar  MKO, Kementerian PU RI Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 3 lokasi yang merupakan kegiatan  Corporate Social Responsibility tiga BUMN Karya sebagai dukungan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sesuai Nota Kesepakatan Bersama antara Kementerian PU dengan BGN No 01/PKS/M/2025 dan No 16/NK.01/03/2025 tertanggal 22 Maret 2025.  Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan dapur SPPG merupakan wujud komitmen Kementerian PU dalam menyediakan infrastruktur pendukung bagi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah. “Pembangunan dapur SPPG ini tidak hanya mencakup dapur utama, tetapi juga sarana pendukung seperti akses jalan, jaringan air bersih, dan sanitasi serta kendaraan distribusi makanan. Hal ini penting untuk mem...

Jadi Layanan Paling Banyak Diakses Masyarakat, Ini Penjelasan Soal HT dan Roya Elektronik bagi Debitur Perorangan MKO, Kementerian ATR BPN RI Jakarta - Hak Tanggungan (HT) adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah beserta objek lain yang melekat di atasnya, untuk pelunasan utang tertentu. Hingga Juni 2025 saja, jumlah berkas permohonan layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-El) mencapai 426.625 berkas dan menjadikan layanan pertanahan yang banyak diakses masyarakat. Untuk semakin menyebarluaskan informasi soal layanan HT, Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Harison Mocodompis menjelaskan susunan alurnya, yang dalam hal ini khusus alur layanan HT bagi debitur perorangan. “Dalam pengajuan pendaftaran HT-El ini, masyarakat membawa sertipikat tanah yang akan dikenai HT, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Pemohon atau debitur nantinya juga akan mengisi formulir permohonan sebagai proses pengajuan HT-El. Dalam proses pengajuan HT-El ini, masyara...

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat meninjau MPP Kab  MKO, Kementerian PANRB RI - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini terus berkomitmen agar pelayanan yang diberikan oleh aparatur sipil negara (ASN) kepada masyarakat berkualitas dan semakin baik. Untuk itu, dalam kunjungan kerjanya ke Pulau Bali, Menteri Rini mengawali dengan meninjau pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung. Peninjauan dilakukan pada 31 instansi yang kini telah bergabung dengan jumlah 152 jenis layanan administrasi, perizinan, maupun non-perizinan. Menteri Rini mengatakan MPP Kab. Badung menjadi salah satu pionir pendirian MPP sejak diresmikan tujuh tahun lalu pada 17 September 2018. “Saya mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Badung, serta seluruh petugas pelayanan yang setiap hari hadir melayani masyarakat, dengan rata-rata kunjungan 220 orang per hari. Kehadiran MPP ini merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk raky...

Mendagri Dukung Penuh Peran Kemendukbangga/BKKBN Jaga Stabilitas Jumlah Penduduk MKO, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan dukungan penuh terhadap berbagai tugas yang diemban Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam mengendalikan jumlah penduduk. Menurutnya, persoalan demografi menjadi salah satu isu utama yang perlu diperhatikan oleh kementerian tersebut. Hal itu disampaikan Mendagri saat menerima kunjungan kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (4/8/2025). Ia menjelaskan, persoalan demografi salah satunya menyangkut upaya menjaga stabilitas pertumbuhan jumlah penduduk. Selain itu, juga mendorong penduduk agar lebih produktif. Mendagri mengatakan, persoalan demografi merupakan sa...

Dorong Mutu SDM Maritim, Kemenhub Serahkan Sertifikat Approval untuk Lembaga Diklat Non-STCW Bidang Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan  MKO, Kementerian Perhubungan RI - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyerahkan sebanyak lima Sertifikat Approval kepada lembaga diklat non-STCW yang bergerak di bidang usaha jasa terkait angkutan di perairan.  Penyerahan ini merupakan bentuk pengakuan formal terhadap lembaga-lembaga diklat yang telah memenuhi standar penyelenggaraan pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku.  Acara penyerahan digelar di Jakarta Kamis,31 Juli 2025 dan dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Ditjen Hubla, kepala dan direktur lembaga diklat, serta perwakilan asosiasi maritim.   Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, dalam sambutannya yang diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Lollan Panjaitan menyampaikan apresiasi kepada para penerima sertifikat yang telah menunjukkan komitmen tingg...

Workshop dan Kampanye "Rise and Speak" di Hong Kong: Polri Tegaskan Komitmen Lindungi PMI dari Ancaman TPPO dan TPKS MKO, Polri Hong Kong — Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA dan PPO) Bareskrim Polri menggelar kegiatan workshop dan kampanye "Rise and Speak" bertajuk "Berani Bicara, Selamatkan Sesama" di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong pada Senin (4/8). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya proaktif Polri dalam memperkuat kerja sama internasional dan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya dari ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Kekerasan Seksual (TPKS). Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Dir PPA PPO Bareskrim Polri Brigjen. Pol. Dr. Nurul Azizah, perwakilan Konjen RI Hong Kong Baskara Pradipta, serta jajaran kepolisian dari Polda Sumatera Utara dan perwakilan Satgas Perlindungan WNI. Dalam sambutann...

Polda Banten Gelar Pelatihan Patroli Maung Presisi: Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Gangguan Kamtibmas MKO, Polri Polda Banten Serang – Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan personel menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polda Banten menggelar Pelatihan Patroli Maung Presisi. Kegiatan ini mengusung tema “Melalui pelatihan patroli maung presisi, kita tingkatkan kompetensi dan keterampilan personel patroli samapta dalam rangka mengantisipasi gangguan kamtibmas di wilayah hukum polda banten tahun 2025.” yang di selenggarakan di Aula Serbaguna Polda Banten pada Senin (04/08).  Kegiatan tersebut dipimpin Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto didampingi Wakapolda Banten Brigjen Pol. H. Hengki, dan PJU Polda Banten, serta para Kapolresta/Kapolres jajaran.  Dalam sambutannya, Kapolda Banten mengungkapkan bahwa pelatihan ini diharapkan mampu menangani setiap potensi gangguan Kamtibmas. "Pelatihan ini merupakan langkah awal dari pembentukan...

Teken Nota Kesepahaman dengan Kementerian Imipas, Kapolri Harap Sinergisitas Makin Optimal MKO, Polri Jakarta - Polri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan meneken nota kesepahaman. Dengan adanya hal tersebut diharapkan sinergisitas kedua lembaga tersebut dalam berjalan semakin optimal.  Nota kesepahaman tersebut tentang Sinergisitas Tugas dan Fungsi di Bidang Kepolisian, Keimigrasian dan Pemasyarakatan di Jakarta Pusat, Senin (4/8/2025). Penandatanganan tersebut dilaksanakan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Imipas Agus Andrianto.  "Tentunya kita semua berharap agar sinergisitas antara Polri dan Kementerian Imipas, soliditas, dan juga kerja-kerja kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara akan terus bisa terjaga dan terus bisa semakin baik untuk mendukung apa yang menjadi visi dan visi kebijakan Bapak Presiden Prabowo," kata Sigit dalam sambutannya.  Sigit memaparkan bahwa, penandatangan nota kesepaha...

  Sejarah, Perjuangan, dan Hari Jadi Peradilan Agama di Republik Indonesia MKO, Humas MA, Jakarta Senin 04 Agustus 2025 - 1 Agustus 1882 dipilih sebagai Hari Jadi Peradilan Agama karena memiliki makna historis yang penting. Peradilan agama di Indonesia memiliki sejarah yang kaya, terjalin erat dengan perkembangan Islam dan perjuangan bangsa. Dari lembaga sederhana di masa kerajaan hingga menjadi pilar kekuasaan kehakiman yang setara, perjalanan peradilan agama adalah cerminan ketahanan dan adaptasi. Hukum Islam (syariat) dikenal sebagai sistem hukum yang sangat komprehensif. Tidak hanya mengatur urusan ibadah ritual seperti salat, puasa, dan haji, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan-mulai dari sosial, ekonomi, hingga politik. Dalam konteks ekonomi dan perdagangan, misalnya, hukum Islam melalui fikih muamalah memberikan panduan rinci untuk memastikan keadilan, etika, dan keberkahan dalam setiap transaksi. Syariat Islam juga secara jelas mengatur urusan perdata (privat) sepe...

Sosialisasi Cegah Penyalahgunaan Narkotika, Wamen Viva Yoga: Kita Dukung Tugas BNN* MKO, Kementerian Transmigrasi RI - Kedatangan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi di Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi (BPPMT) Denpasar, Seminyak, Badung, Bali, 31/7/2025, disambut oleh Kepala BPPMT Efi Sumarliningsih dan Kabid Pemberantasan & Intelejen Badan Narkotika Nasional (BNN) Bali Kombes I Made Sinar Subawa.   Pagi itu di gedung yang lebih dikenal dengan sebutan Balai Transmigrasi Denpasar digelar ‘Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan BPPMT Kementerian Transmigrasi (Kementrans). Dalam sosialisasi, I Made Sinar Sumbawa tidak hanya memaparkan bahaya narkotika namun BNN juga melakukan test urin untuk mengecek ada tidaknya kandungan narkotika pada 53 pegawai yang hadir dalam acara itu.   Viva Yoga mengungkapkan sosialisasi dan test urin di lingkungan Kementrans dilakukan secara bergelombang, mulai dari pegawai pusat, balai di Denp...