Menkes Sebut Indonesia Butuh Terobosan Soal Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis MKO, JAKARTA, HUMAS MKRI Selasa,21 Oktober 2025, Pemerintah memandang perlu adanya terobosan dalam penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis di Indonesia melalui pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit (hospital based) oleh Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) dengan mengikuti best practices yang berlaku di seluruh negara maju. Program ini bertujuan untuk menambah jumlah, meratakan distribusi, dan membebaskan biaya pendidikan dokter spesialis. Demikian keterangan Pemerintah/Presiden yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dalam sidang uji materiil Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) UU Kesehatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).  Permohonan ini diajukan oleh sejumlah dokter dan mahasiswa ilmu kedokteran, yakni Razak Ramadhan Jati Riyanto (Pemohon I), M. Abdul Latif Khamdilah (Pemohon II), M. Hidayat Budi Kusu...

Mendagri Minta Pemda Optimalkan Tujuh Kanal Penyaluran Beras SPHP MKO, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mengoptimalkan tujuh kanal penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menekan potensi kenaikan harga beras di daerah. Hal tersebut disampaikan Mendagri saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Harga Beras di Auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (20/10/2025). Mendagri menjelaskan, tujuh kanal penyaluran beras SPHP tersebut meliputi pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, outlet pangan binaan dan Gerakan Pasar Murah (GPM) Pemda, outlet Badan Usaha Milik Negara (BUMN), outlet instansi pemerintahan, Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog, serta swalayan atau toko modern. Ia menekankan pentingnya peran Pemda dalam menjaga suplai dan harga beras di lapangan melalui jalur distribusi yang sudah disiapkan. “[Pemda] operasi rutinlah. Ope...

Diduga Tak Terawat, Kondisi SMPN 2 Munjul Memprihatinkan — RKS Sekolah Tak Terlihat, Kemana Anggaran Pemeliharaan? ‎MKO  Pandeglang, Banten, Senin, 20 Oktober 2025 - Kondisi SMP Negeri 2 Munjul, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, menuai sorotan tajam. Berdasarkan hasil pantauan tim media di lapangan, lingkungan sekolah tampak kurang terawat dan kumuh, mulai dari area depan pagar sekolah hingga bagian dalam gedung. Bahkan, sejumlah bangunan terlihat kusam, rusak, dan beberapa bagian dinding tampak rapuh. ‎ ‎Ketika awak media melakukan kunjungan, tak tampak pula dokumen Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang semestinya dipublikasikan sebagai bentuk transparansi program dan arah pembangunan sekolah. Padahal, RKS merupakan dokumen strategis jangka panjang (empat tahunan) yang menjadi pedoman sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, meliputi aspek kurikulum, sarana prasarana, serta peran masyarakat. ‎ ‎Ketiadaan RKS yang tampak di lingkungan sekolah menimbulkan pertanyaan besar  ...

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Pemerintah Gunakan Hasil Penegakan Hukum untuk Rakyat MKO, Jakarta,Senin 20 Oktober 2025, Presiden menegaskan, nilai tersebut memiliki potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat apabila dikelola dengan baik. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kejaksaan Agung atas keberhasilannya dalam menyerahkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13.255.244.538.149,00 triliun dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya. Dalam sambutannya pada acara penyerahan di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Presiden menegaskan, nilai tersebut memiliki potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat apabila dikelola dengan baik. “Saudara-saudara, Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki, renovasi 8.000 sekolah lebih, 8.000 lebih sekolah. Kalau satu kampung nelayan, kita anggarkan Rp22 miliar, kamp...

Presiden Prabowo Dorong Penegakan Hukum yang Adil dan Berpihak kepada Rakyat Kecil MKO, Jakarta,Senin 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo juga menekankan bahwa hukum tidak boleh diterapkan secara tebang pilih. Aparat penegak hukum, baik jaksa, polisi, maupun hakim, diminta untuk menggunakan nurani dan menjauhi praktik yang merugikan masyarakat kecil. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan, berintegritas, dan berlandaskan hati nurani.  Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat menyaksikan Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara sebesar Rp13.255.244.538.149,00 dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan, di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada Senin, 20 Oktober 2025. Di awal sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kejaksaan Agung atas kerja keras dan keberaniannya dalam mengembalikan kerugian...

Dirjen Badilum Resmikan Mess Panrita Justicia PN Bulukumba MKO, Tim Humas PN Bulukumba - Dandapala Contributor Senin, 20 Okt 2025, Bulukumba– Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) Mahkamah Agung RI, Bambang Myanto, meresmikan Mess Panrita Justicia Pengadilan Negeri (PN) Bulukumba, Sulawesi Selatan, pada Kamis (16/10/2025) di Jalan S. Majidi, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Acara peresmian berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf, Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Ernawaty, perwakilan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, para Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar, Forkopimda Kabupaten Bulukumba, serta para Sekretaris satuan kerja di bawah Pengadilan Tinggi Makassar. Prosesi peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Dirjen Badilum Bambang Myanto. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba atas dukungan n...

Ajudikasi Keadilan Ekologis, Hermeneutika Konstitusional dan Restorasi Lingkungan MKO, Bony Daniel (Hakim PN Serang) - Dandapala Contributor Senin, 20 Okt 2025, Lembaga peradilan kini berada di persimpangan krusial dalam sejarah peradaban, sebuah era yang ditandai oleh krisis ekologis sistemik yang mengancam fondasi kehidupan itu sendiri. Krisis ini bukanlah sekadar akumulasi dari sengketa lingkungan sektoral, melainkan sebuah tantangan eksistensial yang mempertanyakan relevansi dan daya tahan negara hukum (rechtsstaat) modern. Dalam menghadapi gelombang litigasi lingkungan, tugas yudisial melampaui aplikasi mekanistik norma-norma positif yang seringkali terfragmentasi. Ia menuntut sebuah pergulatan yurisprudensial yang mendalam mengenai interdependensi ontologis antara manusia, negara, dan alam. Bagi hakim yang diserahi tanggung jawab konstitusional ini, tugas tersebut menjelma menjadi sebuah officium nobile, yakni sebuah tugas mulia yang sarat dengan kompleksitas normatif, epistemolo...

Simpati Publik vs Kepastian Hukum, Tantangan Hakim dalam Menegakkan Keadilan MKO, Humas MA, Jakarta Senin,20 Oktober 2025, Keadilan tidak diukur dari siapa yang diuntungkan oleh perbuatan itu, tetapi dari sejauh mana perbuatan tersebut, sejalan dengan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang beradab. Tidak ada ruang sidang yang benar-benar sunyi. Di balik setiap palu yang diketuk, ada suara nurani yang bergema di hati seorang hakim.  Dalam ruang sidang, hati seorang hakim sering kali diuji bukan hanya oleh pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh getaran nurani yang muncul dari wajah manusia yang dihadapinya.  Ada kalanya seorang terdakwa berdiri di depan majelis hakim, jelas terbukti melanggar hukum, namun perilaku kooperatif, penyesalan yang tulus, serta dukungan masyarakat luas di sekitarnya menggambarkan sosok yang jauh dari citra penjahat dalam bayangan umum. Di titik inilah dilema keadilan kerap hadir. Di satu sisi, hukum menuntut ...

Hadiri Apel Ojol Kamtibmas, Kapolri Ajak Bersinergi Jaga Kamtibmas MKO, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan Apel Ojol Kamtibmas di Monas, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025). Kegiatan ini merupakan bentuk sinergisitas nyata antara Polri dengan komunitas ojek online.  "Alhamdulillah hari ini disatu tahun Pemerintahannya Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran hari ini teman-teman komunitas ojol melaksanakan kegiatan aksi dalam bentuk yang lain. Bentuknya adalah Apel Ojol Jaga Kamtibmas. Dengan mengusung tema Jaga Jakarta Bersama Polda Metro Jaya," kata Sigit.  Sigit menegaskan, kegiatan ini apel ojol ini merupakan sinergisitas yang sudah terjalin sejal lama antara kepolisian dengan para komunitas driver ojek online dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).  "Tentunya kami Polri menyambut baik apel ojol kamtibmas ini sebagai bentuk sinergitas antara Polri dan teman-teman komunitas ojol dalam menciptakan stab...

Menggali Penerapan Restitusi Pasca PERMA 1/2022 MKO, Dalam konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana (PERMA 1/2022) menyatakan bahwa perkembangan sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban, sehingga setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi dan kompensasi. Pada tahun 2025 ini, PERMA 1/2022 tersebut telah diundangkan kurang lebih selama 3 tahun. Tim LITBANG DANDAPALA melakukan penelusuran atas penerapan PERMA 1/2022 tersebut. Tim menelusuri putusan-putusan pada situs direktori putusan Mahkamah Agung dengan menyertakan keyword “restitusi” dalam kolom pencarian. Selanjutnya, putusan-putusan yang ada diklasifikasi lagi dimana penelusuran dilakukan pada putusan tingkat kasasi dan tahun register 2023, 2024...