GEMPABUMI TEKTONIK M6,2 DI BONE BOLANGO, GORONTALO, TIDAK BERPOTENSI TSUNAMI *Kejadian dan Parameter Gempabumi:* Hari Rabu 05 November 2025 pukul 06.32.24 WIB wilayah Teluk Tomini, Bone Bolango, Gorontalo diguncang gempa tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M6,0. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 0,11° LS ; 123,13° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 Km arah tenggara Bone Bolango, Gorontalo pada kedalaman 109 km.   *Jenis dan Mekanisme Gempabumi:* Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi menengah akibat adanya gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi intraslab dengan kedalaman menengah akibat deformasi batuan dalam _slab_ Lempeng Laut Sulawesi. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik ( _thrust fault_ ).   *Dampak Gempabumi:* Gempabumi ini berdampak dan...

TNI Akan Bentuk Unit Baru Yang Disebut' Satuan Antariksa " Tentara Nasional Indonesia (TNI) tengah merencanakan pembentukan unit baru yang disebut **Satuan Antariksa** yang akan berada di bawah komando Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas). Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi besar untuk memperkuat postur pertahanan Indonesia dalam menghadapi tantangan dari domain antariksa dan udara. Menurut pejabat TNI, pembentukan satuan ini akan dilakukan secara bertahap dan disusun “realistis dan terukur”, dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, kemampuan anggaran, serta perkembangan teknologi pertahanan. Proyek ini mencerminkan pergeseran fokus ke domain baru sekaligus memperkuat sistem pertahanan udara dan antariksa negara. Satuan Antariksa diharapkan akan berfungsi untuk pengawasan antariksa, deteksi ancaman dari orbit rendah hingga tinggi, serta integrasi dengan sistem radar dan pertahanan udara yang sudah ada. Meski demikian, rencana ini masih berada ...

Sidak ke Pabrik Ban Michelin, DPR: Hentikan Sementara PHK, Kembalikan Warga Bekerja! MKO, PARLEMENTARIA, Bekasi,Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa, beserta Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Tenaga Kerja DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pabrik produsen ban PT Multistrada Arah Sarana Tbk (Michelin Indonesia) di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (3/11/2025). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas informasi masyarakat terkait adanya dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap sejumlah karyawan di perusahaan tersebut. Melalui sidak ini, DPR RI ingin memastikan perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja dan menjamin setiap kebijakan perusahaan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dalam kesempatan tersebut, rombongan Satgas diterima oleh pihak manajemen yang diwakili oleh Manajer HRD perusahaan. Usai berdialog dengan manajemen, Wakil Ketua DPR RI bersama Satgas berjalan menuju gerbang utama pabrik untuk menemui...

Fokus Infrastruktur dan Promosi, Pariwisata Indonesia Jangan Bergantung pada APBN MKO, PARLEMENTARIA Denpasar,Senin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, mengatakan kondisi sektor pariwisata Indonesia saat ini masih sangat tergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini, menurutnya, menjadi sebuah ironi, di mana di berbagai belahan dunia, pariwisata justru menjadi penyumbang utama APBN. Menurut Lamhot, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) yang sifatnya adalah regulator tidak dapat berdiri sendiri. Ia mempertanyakan kecukupan anggaran Kemenparekraf untuk membangun destinasi super prioritas dan menyarankan perlunya koordinasi yang kuat dengan BUMN Pariwisata seperti InJourney. Lamhot memberikan contoh kasus BUMN perhotelan, Hotel Indonesia Natour (HIN). Ia menyayangkan bahwa HIN hanya memiliki hotel di Bali, sementara destinasi menarik lainnya seperti Danau Toba belum tersentuh. "Kalau di sana sudah tumbuh perhotelannya sudah tumbuh, objek wisatanya jelas...

Dihadiri 2.000 Desa, Mendes Deklarasi Desa Bersinar MKO, BANJAR - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto memimpin Deklarasi Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba) sebagai salah satu upaya memperkuat perang melawan narkoba hingga ke tingkat desa. Momen yang dihadiri 2.000 peserta ini menjadi tonggak penting komitmen bersama mewujudkan komitmen bersama dalam merealisasikan Kalimantan Selatan yang bebas dari ancaman narkotika dengan menggandeng seluruh mitra termasuk masyarakat desa. “Kita berkomitmen Kalsel insyaallah bebas narkoba. Kita gaungkan suara kita di bumi ini insyaallah didengar langit dalam rangka membebaskan Kalsel dari narkoba,” tegas Mendes Yandri saat memimpin Deklarasi Desa Bersinar di Gedung Serbaguna Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Senin (3/11/2025). Deklarasi Desa Bersinar di Kalimantan Selatan diharapkan menjadi model nasional dalam memperkuat peran desa sebagai benteng pertama dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran na...

Ketua Muda MA Pengawasan: Etika Profesi Hakim/ASN Kunci Reformasi Peradilan MKO, Wiliam Edward - Dandapala ContributorvJakarta- Ketua Muda Mahkamah Agung (MA) bidang Pengawasan, Dwiarso Budi Santiarto, menghadiri seminar nasional yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial (KY) terkait etika profesi hakim dan ASN pada Senin (3/11/2025) di Auditorium Lantai 4 Gedung KY. Dalam paparanya, Dwiarso menegaskan pentingnya harmonisasi antara MA dan KY untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya etika publik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. ”MA melalui Badan Pengawasan dapat bekerja sama dengan KY untuk mewujudkan etika publik yang berkualitas. Misalnya, dalam seleksi pemilihan calon hakim agung, Badan Pengawasan dapat membantu memberikan informasi mengenai latar belakang dan rekam jejak calon sebagai bahan pertimbangan KY dalam mengusulkan calon terpilih kepada DPR,” tambahnya. Menurutnya, penguatan etika profesi merupakan langkah strategis untuk meneguhkan kepercayaan publik terhadap l...

MA Gelar Survei Survei Kepuasan Layanan Fasilitas dan Sarana Pengadilan MKO, Gilang Pamungkas - Dandapala Contributor Senin, 03 Nov 2025, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) melalui Badan Urusan Administrasi (BUA) menginisiasi survei kepuasan layanan atas fasilitas dan sarana pengadilan di seluruh Indonesia. Survei ini dilaksanakan secara daring sepanjang bulan November 2025 dan menjadi bagian dari penyusunan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025. Survei ditujukan kepada para pengunjung satuan kerja pengadilan, baik tingkat pertama maupun tingkat banding. Melalui surat nomor 619/BUA.4/PL1.2/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025, setiap satuan kerja diminta untuk membagikan survei kepada pengunjung yang hadir selama periode pelaksanaan. “Survei dilaksakan secara daring (online) dalam rentang waktu 1 November – 30 November 2025,” demikian tertuang dalam surat edaran yang ditandatangani secara elektronik. Selain sebagai alat evaluasi internal, survei ini juga menjadi bagian dari komitmen Mahkamah ...

MA Tolak PK Menteri PUPR dkk, Pemerintah Dihukum Pulihkan Sungai Brantas MKO, Fadilah Usman - Dandapala Contributor Senin, 03 Nov 2025, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Gubernur Jawa Timur dalam perkara gugatan pengelolaan Sungai Brantas. Bagaimana kasusnya? Putusan ini sekaligus menguatkan putusan kasasi yang juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya atas perkara nomor 8/Pdt.G/2019/PN Sby yang mewajibkan pemerintah untuk melakukan langkah konkret pemulihan sungai dari pencemaran yang telah berlangsung bertahun-tahun.  Putusan PK tersebut ketok oleh majelis PK yang diketuai I Gusti Agung Sumanatha, dengan Muh. Yunus Wahab dan Rahmi Mulyati sebagai hakim anggota. Berdasarkan data pada laman SIPP PN Surabaya, putusan tersebut diberitahukan pada Kamis, (2/10). “Mengadili, menolak permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I Menteri PUPR R...

Mengingat Kembali Kewenangan Hakim Memerintahkan Kehadiran Pihak di Depan Sidang Perdata MKO, Humas MA, Jakarta Senin,3 November 2025, Daniel S. Lev mencatat, di masa lalu terdapat praktik tidak terpuji yang seringkali dilakukan kuasa hukum, yakni membujuk orang agar berperkara. Dengan ditunjuknya seorang kuasa, para pihak berperkara dalam perkara perdata dapat didampingi maupun diwakili penerima kuasa di depan sidang. Namun, tidak jarang hak ini digunakan sebagai dasar kuasa hukum untuk menolak menghadirkan pihak prinsipal in person.  Seakan-akan dengan diwakilinya para pihak berperkara oleh kuasa hukum, maka kehadiran pihak prinsipal di depan sidang mutlak tidak diperlukan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Ayat (3) HIR/Pasal 147 Ayat (4) RBg Pengadilan berwenang untuk memerintahkan pihak prinsipal hadir secara langsung (in person) ke depan sidang.  Ketentuan Pasal 123 Ayat (3) HIR menyatakan de lanraad is bevoegd om persoonlijke verschijning te bevelen van der partijen, wel...

Penerapan SEMA Sebagai Dasar Menyimpangi Pidana Minimum Khusus dalam Perkara Narkotika MKO, Humas MA, Jakarta Senin 3 November 2025, Perkara tindak pidana narkotika merupakan salah satu jenis perkara pidana yang sering diadili dan diputuskan oleh hakim di Indonesia Perkara tindak pidana narkotika merupakan salah satu jenis perkara pidana yang sering diadili dan diputuskan oleh hakim di Indonesia.  Tidak jarang, perkara tindak pidana narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum dilimpahkan ke pengadilan dengan variasi pasal dakwaan, seperti Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, maupun Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika).  Dakwaan tersebut dapat berbentuk tunggal, alternatif, kumulatif, subsidiaritas, atau kombinasi. Pelimpahan perkara tindak pidana narkotika oleh Penuntut Umum pada dasarnya didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian setempat. BAP ini diperoleh dari hasil pemeriksaan saksi, ahli, k...