pembangunan Rehap Kantor DPRD Kabupater Tangerang Molor

-

Tangerang Molor terlambat Hampir 1 Bulan

Kabupaten Tangerang -media kota/MK-PRoyek rehab Gedung DPRD Kabupaten Tangerang yang menelan anggara Rp. 11,1 miliar, molor dari jadwal yang telah ditentukan.

Sesuai kontrak kerja, seharusnya pengerjaan rehab tersebut rampung pada 15 Agustus 2014 lalu. Namun faktanya, hingga 5 September proses rehab tersebut belum juga rampung.

Molornya penyelesaian rehab gedung DPRD tersebut diakui oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang. Namun demikian, keterlambatan itu diakibatkan lambannya pihak Sekretariat Dewan (Sekwan) memindahkan perlengkapan kerja dewan.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang, Win Mushala mengatakan, secara aturan keterlambatan itu masih dibolehkan dengan ditandatanganinya adendum atau perpanjangan waktu kerja hingga Oktober mendatang.

"Seharusnya rehabilitasi itu rampung pada 15 Agustus lalu. Tapi karena belum selesai, maka diperpanjang hingga Oktober mendatang," ungkap Win saat ditanya wartawan  Jumat (5/9/2014).

Menurutnya, kontrak kerja No 004.24/K/Bag.Tender/DCK/VIII/2013 ditandatangani tanggal 15 Agustus 2014 silam, tidak sepenuhnya untuk pengerjaan gedung dewan. Karena pemborong juga harus melakukan rehabilitasi gedung BKD untuk ruang kerja dewan sementara dan ruang rapat Parakan di gedung PU untuk rapat paripurna.

Untuk melaksanakan rehab gedung BKD dan ruang rapat Parakan, kata Win, ditubuhkan waktu hingga tiga bulan. Namun, proses itupun terlambat, karena saat kontraktor PT Gema Gita Nusantara akan mulai bekerja, gedung masih digunakan untuk rapat paripurna HUT Kabupaten Tangerang ke-70. **Baca juga: PT GGN di Blacklist, Rehab Kantor DPRD Tangerang Tetap Jalan.

"Bukan cuma itu, keterlambatan kembali terjadi saat pemborong akan bekerja usai HUT Kabupaten Tangerang. Pasalnya, barang perlengkapan kerja DPRD periode 2009-2014 harus dipindahkan terlebih dahulu. Itu membutuhkan waktu satu bulan. Jadi pengerjaan baru bisa dimulai pada Februari 2014," ujar Win.( M.zakaria/euis heryani )

Komentar

Posting Komentar

Halaman

MELINDUNGI NAMA BAIK, H. JUNAEDI LAPORKAN PENYEBAR TUDUHAN PALSU KE KRIMSUS SIBER POLDA BANTEN

-
Gambar
  MELINDUNGI NAMA BAIK, H. JUNAEDI LAPORKAN PENYEBAR TUDUHAN PALSU KE KRIMSUS SIBER POLDA BANTEN  MKO, Munjul Pandeglang Banten – Menempuh jalur hukum sebagai langkah tegas melindungi kehormatan dan kredibilitasnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang, H. Junaedi, S.Pd., M.Si., secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan penyebaran informasi bohong ke Kepolisian Daerah Banten. Laporan tersebut disampaikan kepada unit Krimsus Bidang Siber pada hari Senin, 22 Juni 2026.   Peristiwa ini bermula dari beredarnya unggahan di media daring yang diketahui berasal dari akun bernama “Mamah Monce”. Dalam konten yang disebarkan secara terbuka tersebut, pengelola akun melontarkan tuduhan serius bahwa H. Junaedi telah melakukan perbuatan merampok. Unggahan tersebut tersebar luas dan dapat diakses oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Munjul serta daerah sekitarnya, sehingga berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah publik.   ...
Read more »

Syamsul Bahri Ketua FORSIMEMA-RI' Eksekusi Perdata Akbar Hotel Sultan Jakarta Mengukir sejarah Peradilan Indonesia

-
Gambar
Syamsul Bahri Ketua FORSIMEMA-RI' Eksekusi Perdata Akbar Hotel Sultan Jakarta Mengukir sejarah Peradilan Indonesia MKO, Jakarta, Rabu 24 Juni 2026, FORSIMEMA-RI, bangga dengan Langkah dan komitmen yang ditunjukkan di era Kepemimpinan Ketua Mahkamah Agung (KMA) Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., bersama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (KPN Jakpus) Ibu Husnul khotimah S.H., M.H. (atau jajaran pimpinan yang tengah menjabat), serta ketegasan Humas/Jubir,Purwanto SH MH dan Sunoto SH MH,memang menorehkan catatan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. ​Eksekusi perdata Hotel Sultan Jakarta berskala besar (akbar) sering kali menjadi ujian krusial bagi kredibilitas institusi peradilan.  Ketika pengadilan mampu melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) secara tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu, hal tersebut menjadi bukti nyata dari tegaknya integritas dan kepastian hukum. ​Catatan sejarah ini mengirimkan pesan kuat kepada publik dan pencari ...
Read more »

Ketua Umum dan Sekjen FORJA Banten Kunjungi Markas Besar AnalisasiBerNews.com, Perkuat Sinergitas Media dan Aktivis

-
Gambar
  Ketua Umum dan Sekjen FORJA Banten Kunjungi Markas Besar AnalisasiBerNews.com, Perkuat Sinergitas Media dan Aktivis MKO, Pandeglang Banten – Dalam upaya memperkuat sinergitas antara insan pers dan aktivis sosial kemasyarakatan, Ketua Umum Forum Jurnalis Aktivis Banten (FORJA Banten) Niki Mulyana bersama Sekretaris Jenderal FORJA Banten Cecep melakukan kunjungan silaturahmi ke Markas Besar Media AnalisasiBerNews.com yang beralamat di Jalan Raya Pagelaran, Desa Sukadame, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten.senin (21/6/2026). Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Selain menjadi ajang silaturahmi, pertemuan tersebut juga bertujuan untuk menjalin serta memperkuat sinergitas antara organisasi jurnalis dan media massa dalam rangka mendukung pembangunan daerah melalui penyebaran informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum FORJA Banten, Niki Mulyana, menyampaikan bahwa media memiliki ...
Read more »

P2N Memverifikasi Objek Tanah Yang Akan Di Lepaskan Haknya Atas Dasar Permohonan Warga Yang Berada Di Wilayah Kecamatan Anyar

-
Gambar
P2N Verifikasi Di lapangan terhadap objek tanah yang akan di lepaskan haknya MKO, Anyar Cilegon Banten - Pada hari ini senin tanggal 08 juni 2026 Perkumpulan Pemerhati Pertanahan Nusantara ( P2N) di pimpin Ketum P2N Andik Susianto melakukan kegiatan atas dasar permohonan salah satu warga yang ada di Wilayah Kecamatan Anyar untuk Verifikasi lapangan objek tanah yang rencana akan di lepaskan haknya. Kegiatan tersebut memiliki fungsi antara lain : 1. mencocokan batas fisik dan luas : Memastikan batas fisik tanah di lapangan benar-benar sesuai dengan Surat Ukur atau Gambar Situasi yang terlampir pada dokumen (sertifikat) untuk menghindari tumpang tindih. 2. Memastikan Keberadaan Objek: Memverifikasi bahwa bidang tanah tersebut benar-benar ada secara nyata (de facto) dan bukan fiktif. Proses pengukuran dan Verifikasi data 3. Verifikasi Status Penguasaan: Mengetahui siapa pihak yang saat ini menguasai atau menghuni lahan tersebut dan mengecek apakah ada pihak lain yang mengklaim kepemilika...
Read more »

Sidang Dakwaan Fitnah pengeroyokan Penyiksaan Dan Percobaan Pembunuhan Pengacara M Sodik SH MH Di PN Pandeglang, 8 Kades 1 Camat bawa Linmas Sekecamatan Sobang

-
Gambar
M.Sodik SH MH di pengadilan negeri Pandeglang  Jaksa bacakan Dakwaan kedua Terdakwa Sidang Fitnah Pengeroyokan Penyiksaan Percobaan Pembunuhan Pengacara M Sodik SH MH PN Pandeglang, Bawa 8 Kades 1 Camat Serta Linmas Sekecamatan Sobang MKO, Pandeglang Banten - Sidang kasus Fitnah pengeroyokan Penyiksaan dan percobaan pembunuhan terhadap seorang pengacara M Sodik SH .MH di Desa Bojen Kecamatan Sobang digelar di Pengadilan Negeri Pandeglang Kamis 04 Juni 2026 jam 10.00 WIB di percepat dari jadwal yang di tetapkan. Jaksa Penuntut Umum ( JPU ) Ires Hanifan Kenutama SH Membaca Dakwaan terhadap dua terdakwa Kadnawi Bin ( Alm) Wargi dan Rasum Bin (Alm) Dirja dengan pasal 170 KUHP Jo psl 351 KUHP Jo pasal 55 Jo pasal 56. Alim Bagaskara DPO dalam pencarian pihak kepolisian Sedangkan salah satu Pelaku Alim Bagaskara melarikan diri / kabur masih dalam pencarian pihak kepolisian ( DPO ), padahal menurut informasi yang didapat pelaku diduga masih berkeliaran sekitaran Bojen, ungkap Pengacara M...
Read more »