BNN senantiasa konsisten bekerja maksimal, memberantas para bandar narkotika serta mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba (Indonesia Bersinar)
Mediakotaonline, BNN Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 kepada kementerian, lembaga negara, dan kepala daerah.
Penyerahan DIPA dan buku daftar alokasi TKD 2025 berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/12), sekira pukul 14.00 WIB. Kepala BNN RI Marthinus Hukom hadir dan mengikuti penyerahan DIPA secara simbolik serta peluncuran katalog elektronik (e-katalog) versi 6.0.
“Setelah hampir dua bulan Kabinet Merah Putih menjabat. Hari ini Kita memasuki tahap yang penting dalam pemerintahan Kita, yaitu acara Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKD Tahun Anggaran 2025. Bersama dengan itu Kita juga hadir dalam peluncuran katalog elektronik versi 6.0,” ujar Prabowo.
Kepala Negara mengatakan Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKD Tahun Anggaran 2025 merupakan simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN 2025.
“Kita bertekad untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka melanjutkan upaya transformasi bangsa menuju Indonesia menjadi negara maju, negara makmur, Indonesia Emas tahun 2045,” kata Prabowo.
Presiden kembali mengingatkan kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia berada dalam keadaan yang penuh ketidakpastian dan diwarnai oleh ketegangan, peperangan, persaingan ketat antara negara-negara besar.
Oleh karena itu, ini mengakibatkan ketidakpastian pada bidang ekonomi, bahkan kecenderungan ada perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi. Untungnya, masyarakat Indonesia hidup damai dan tidak terpengaruh dengan kondisi negara lain.
“Oleh karena itu, Kita patut waspada, tapi patut juga bersyukur bahwa kondisi bangsa dan negara Kita hari ini berada dalam keadaan yang damai,” ujarnya.
Adapun terkait peluncuran katalog elektronik versi 6.0, Presiden Prabowo menyatakan bahwa salah satu terobosan guna meningkatkan pemerintahan bersih adalah melalui digitalisasi.
“Ini upaya meningkatkan transparansi, efisiensi, kecepatan. Seluruh transaksi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah wajib memanfaatkan katalog elektronik versi 6.0 mulai 1 Januari 2025,” jelas Presiden.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merinci bahwa belanja pemerintah pada APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp 2.701,4 triliun. Dari total itu, belanja pemerintah untuk sektor pendidikan mencapai Rp 724,3 triliun.
"Ini adalah belanja tertinggi fungsi pendidikan di APBN Kita," kata Sri Mulyani.
Adapun rincian dari anggaran pendidikan pada 2025 termuat dalam Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan Presiden Prabowo pada 30 November 2024.
Dengan diserahkannya DIPA dan Daftar Alokasi TKD Tahun 2025, BNN dan seluruh jajaran baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota akan segera berkoordinasi menindaklanjuti arahan Presiden guna melaksanakan APBN dan APBD Tahun 2025 secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.
Demi menjalankan program Asta Cita Presiden, BNN senantiasa konsisten bekerja maksimal, memberantas para bandar narkotika serta mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba (Indonesia Bersinar).
Komentar
Posting Komentar