Presiden RI Tekankan Peran Ekonomi Pancasila Dalam RPJMN 2025-2029

Presiden RI Tekankan Peran Ekonomi Pancasila Dalam RPJMN 2025-2029

Mediakotaonline, BNN RI Jakarta - Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Tantan Sulistyana, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI) di Kantor Bapenas RI, Senin, (30/12).

Forum strategis tingkat nasional ini bertujuan guna merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Pada forum ini, pemerintah pusat dan daerah bersama-sama menyusun arah kebijakan pembangunan nasional selama lima tahun ke depan berdasarkan visi-misi Presiden terpilih, prioritas nasional, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan pentingnya perencanaan dalam pembangunan nasional. Ia menjelaskan bahwa Indonesia menganut ekonomi Pancasila, yang merupakan perpaduan antara keunggulan pasar bebas dan ekonomi yang direncanakan dengan asas kekeluargaan. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengelola, pemimpin, dan pelopor yang bertanggung jawab atas kekayaan bangsa.

Presiden juga menegaskan bahwa swasembada pangan adalah dasar kedaulatan negara yang kedepannya akan mencapai swasembada energi. Dalam proses ini, rasa rendah diri yang sering muncul di masyarakat harus dihilangkan, dan tekad untuk mencapai tujuan besar harus diperkuat. Presiden mencanangkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dengan optimisme bahwa bangsa Indonesia mampu mencapainya meskipun ada keraguan dari pihak luar.

Selain itu, Presiden menyoroti pentingnya memerangi kebocoran anggaran dan praktik korupsi, termasuk penyelundupan yang merugikan ekonomi nasional. Digitalisasi melalui e-government dan e-catalog diharapkan dapat mengurangi peluang penggelembungan anggaran. Ia juga menegaskan bahwa aparat pemerintah harus bersih dan berintegritas agar mampu melayani rakyat dengan baik.

Dalam arahannya, Presiden menyampaikan bahwa pembangunan nasional harus berjalan secara realistis dan berfokus pada kebutuhan dasar rakyat, termasuk penyediaan pangan yang cukup, gaji guru yang layak, dan rumah dinas untuk para hakim. Ia juga menegaskan pentingnya dana desa yang dikelola secara tepat sasaran, seraya menghilangkan budaya markup anggaran.

“Budaya markup, budaya penggelembungan proyek atau anggaran itu adalah bentuk korupsi," tegas Presiden RI.

Presiden Prabowo menutup arahannya dengan menyerukan kebesaran hati dan komitmen semua pihak untuk melaksanakan perencanaan pembangunan nasional dengan langkah konkret demi mencapai cita-cita besar bangsa Indonesia.